Catatan terhadap Keuangan Pemerintah di Perbankan

Oleh: Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo
Sumber: Seputar Indonesia, 16 Februari 2009

STATISTIK ekonomi dan keuangan Bank Indonesia (BI) pada akhir Desember 2008 memunculkan beberapa hal menarik, antara lain dalam hal perkembangan keuangan pemerintah,baik di BI maupun bank-bank umum.

Membaca statistik tersebut, kita bisa mengamati behaviour pemerintah dan dampaknya bagi sektor perbankan Indonesia. Kendati demikian, kesahihan analisis ini sangat tergantung pada keakuratan BI dalam membuat pengelompokan rekening pemerintah. Mengawali 2008, pemerintah berangkat dengan modal terbatas.Rekening pemerintah di BI pada akhir 2007,yang menjadi modal awal bagi kiprah pemerintah pada 2008, hanya tersisa Rp15,4 triliun.

Di bank-bank umum, pemerintah masih memiliki tabungan cukup besar, yaitu Rp48,6 triliun.Dengan demikian, secara keseluruhan dana pemerintah di BI maupun sistem perbankan mencapai Rp64 triliun.Uang inilah yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembayaran gaji maupun pengeluaran lain pada Januari 2008. Namun, dalam perjalanannya, pada Januari 2008, pemerintah tidak hanya melakukan pembayaran.Pemerintah juga mulai menerima setoran seperti pajak dan surat berharga, baik melalui penjualan di dalam negeri maupun luar negeri.

Aliran kas kedua kegiatan tersebut, yaitu penerimaan dan pengeluaran,ternyata menghasilkan surplus pada Januari 2008. Pada akhir Januari 2008,saldo rekening pemerintah di BI justru naik menjadi Rp60,1 triliun.Pada saat bersamaan, rekening pemerintah di bank-bank umum sedikit naik menjadi Rp49,6 triliun. Ini berarti dana pemerintah secara keseluruhan pada akhir Januari 2008 mencapai Rp109,7 triliun atau surplus Rp45,7 triliun. Jumlah yang lumayan besar. Perkembangan senada terjadi sepanjang kuartal I/2008.

Dana pemerintah di BI naik menjadi Rp135,5 triliun, sedangkan di bank-bank umum justru turun menjadi Rp43,7 triliun.Pada kuartal II/2008,rekening pemerintah di BI meningkat menjadi Rp146,7 triliun, sedangkan di bankbank umum relatif stabil di sekitar Rp43,7 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat dana pemerintah Rp190,4 triliun atau surplus pada semester I sekitar Rp126 triliun.Jumlah yang lumayan besar.

Pada semester II, rekening pemerintah di BI bahkan sempat mencapai Rp201 triliun meskipun kemudian pelanpelan turun di bulan-bulan berikutnya sesuai siklus anggaran di mana pengeluaran pemerintah semakin besar. Pada akhir Desember 2008, rekening pemerintah di BI tersisa Rp92,2 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sehingga bisa menjadi bantalan kuat bagi ruang gerak pemerintah pada 2009.

Yang menarik, pada akhir Desember 2008, rekening pemerintah di bank-bank umum naik tajam,yaitu mencapai Rp77,7 triliun. Bisa diduga, rekening pemerintah di bank-bank umum tersebut terkonsentrasi di beberapa bank pemerintah (maupun mungkin juga di Bank Pembangunan Daerah (BPD).Jika ditambah rekening pemerintah daerah di berbagai BPD di seluruh Indonesia, jumlah dana pemerintah secara keseluruhan akan menjadi lebih besar lagi.

Dampak bagi Perbankan

Fluktuasi rekening pemerintah di BI berdampak sangat besar bagi dunia perbankan. Di Kanada, kebijakan moneter juga dilakukan dengan melakukan transfer antara rekening pemerintah di bank sentral dengan rekening pemerintah di bankbank umum.

Jika otoritas moneter ingin melakukan kontraksi, mereka memindahkan rekening pemerintah dari bank-bank umum ke rekening pemerintah di bank sentral. Demikian pula sebaliknya. Tentu ada suatu kesepakatan ataupun koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal mengenai wewenang pemindahan rekening tersebut. Di Indonesia, teknik itu digunakan Menteri Keuangan JB Sumarlin di masanya dan dikenal sebagai Gebrakan Sumarlin.

Dengan melihat fakta itu, kita bisa memahami bahwa pada saat terjadi krisis likuiditas perbankan pada September dan Oktober 2008, sebagian besar dari penyebabnya adalah terjadinya kontraksi moneter yang besar pada rekening pemerintah. Bayangkan, dari jumlah Rp15 triliun di awal 2008, rekening pemerintah di BI naik menjadi Rp 201 triliun. Suatu kontraksi moneter sebesar Rp186 triliun.

Kita bersyukur bahwa krisis tersebut segera dapat diatasi oleh BI dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) dan meluruskan kebijakan GWM dengan menghilangkan GWM yang berkaitan dengan loan to deposit ratio (LDR). Apa yang menarik dari rekening pemerintah pada akhir tahun? Poin pertama, yang paling penting adalah bahwa pemerintah memiliki bantalan jauh lebih tebal dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika tahun sebelumnya bantalan di BI maupun di bank-bank umum hanya Rp64 triliun, di akhir 2008 bantalannya menebal hingga menjadi Rp170 triliun. Jumlah ini jelas memadai untuk berjaga-jaga jika penerimaan pemerintah menjadi lebih lambat di 2009 ini. Poin kedua,yang juga penting adalah kinerja pemerintah pada 2008.Apakah APBN kita pada 2008 yang lalu defisit atau surplus? Kalau sekadar melihat data rekening pemerintah tersebut, secara gamblang pemerintah mengalami surplus yang besar pada 2008, lebih dari Rp100 triliun.

Namun, pemerintah tentu punya hitunghitungan tersendiri. Meskipun demikian, saya tetap yakin bahwa pada hakikatnya APBN 2008 lalu mengalami surplus cukup besar. Poin ketiga adalah migrasi yang besar dana pemerintah dari BI ke bank-bank umum. Secara neto jumlah migrasi mencapai sekitar Rp17,5 triliun sehingga rekening pemerintah di bank-bank umum mencapai Rp77,7 triliun.

Jumlah inilah yang akhirnya memperkuat neraca bank-bank yang disinggahi rekening pemerintah. Karena jumlah bank yang disinggahi tidak terlalu banyak,ada aspek distributif yang akhirnya memberikan keuntungan yang lebih kepada bankbank tempat bersinggahnya dana pemerintah tersebut.

Selain berkaitan dengan distribusi likuiditas, migrasi itu pada akhirnya juga ikut memengaruhi besarnya neraca bank-bank tersebut.(*)

Penulis adalah Pengamat Ekonomi