Stimulus Pemilu 2009

Oleh: Bambang PS Brodjonegoro
Sumber: Seputar Indonesia, 25 Maret 2009

PEMILIHAN umum (pemilu) tahun ini mungkin menjadi pemilu yang paling unik pada masa reformasi. Perhelatan demokrasi terbesar di Indonesia ini terjadi bersamaan dengan puncak krisis finansial global,yang mulai terasa akibatnya sejak triwulan terakhir 2008.

Bagi pemerintah yang berkuasa sekarang, waktu yang bersamaan tersebut jelas menyulitkan upaya mereka untuk menarik hati rakyat agar memberi mandat sekali lagi memerintah lima tahun ke depan. Segala upaya yang sudah dilakukan dari 2004 seolah tertutup oleh ketidakpastian dampak krisis pada 2009 ini, yang bahkan bisa membuat perekonomian Indonesia melambat signifikan sampai 3% per tahun—separuh dari tingkat pertumbuhan 2008.

Bagi pihak yang ingin merebut hati rakyat dalam pemilu legislatif, 9 April mendatang, maupun pemilu presiden pada Juli (dan September), momentum dampak krisis global tentu bisa menjadi tema kampanye untuk menunjukkan pemerintah saat ini tidak sehebat yang diperkirakan masyarakat.

Pemilu yang dibayangi dampak krisis global itu akhirnya memaksa pemerintah dan partai politik yang berkuasa, maupun oposisi serta partai-partai baru, untuk mengerahkan segala upaya dan strategi yang memungkinkan agar memenangkan pertarungan bulan April maupun Juli, atau bahkan sampai September apabila diperlukan pilpres putaran kedua.

Upaya dan strategi tersebut, dalam konteks pemilu modern, akhirnya berujung pada konsumsi berbentuk iklan TV, iklan koran, sampai spanduk dan foto calon legislatif, yang hari-hari ini memenuhi semua sudut tempat umum. Dalam era komunikasi dan informasi saat ini,partai atau caleg yang paling gencar menggunakan media komunikasi dan informasi, itulah yang mempunyai kemungkinan besar untuk dipilih rakyat.

Secara implisit,semakin besar konsumsi kampanye pemilu, semakin besar pula kemungkinan untuk menang. Partai-partai besar akhirnya mengerahkan segala sumber daya upaya untuk berkampanye secara luas, sekaligus melakukan konsumsi yang tidak kalah besarnya.

Karena konsumsi pasti meningkat selama pemilu, dapatkah kita mengatakan Pemilu 2009 sebagai bagian dari stimulus ekonomi Indonesia yang pasti terkena dampak krisis global? Kalau melihat definisi stimulus, yang secara sederhana merupakan masuknya ”uang segar” ke dalam perekonomian, yang dapat mendongkrak permintaan, terutama dalam bentuk konsumsi masyarakat, pemilu layak disebut sebagai bagian dari stimulus.

Pemilu tingkat nasional hanya berlangsung lima tahun sekali dan kondisi tersebut sesuai dengan stimulus yang hanya diberikan dalam kondisi tertentu, bukan merupakan kegiatan rutin. Secara kasatmata, kegiatan terkait pemilu yang marak secara langsung maupun tidak langsung akan ikut memengaruhi kegiatan perekonomian lokal dan nasional.

Bahkan dalam periode Maret sampai Juli atau September, ada kemungkinan pemilu bisa ”menutupi” dampak krisis global, meskipun tentu hanya bersifat semu. Dampak ekonomi pemilu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu penyelenggaraan pemilu itu sendiri serta aktivitas peserta pemilu.

Dari sisi penyelenggaraan, anggaran yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) berikut hibah dari beberapa pemerintah negara sahabat akan dibelanjakan untuk menunjang operasional pelaksanaan pemilu. Pembuatan kertas suara, bilik suara, kotak suara sampai sistem informasi untuk melakukan perhitungan suara akan mempunyai dampak pengganda (multiplier), yang tidak kecil.

Kegiatan manufaktur akan terdorong melalui produksi kertas, papan kayu, kotak kayu, dan pembelian komputer dengan jumlah yang jauh di atas produksi biasanya. Dalam kondisi lesunya sektor manufaktur, bahkan sebelum terjadinya krisis global, lonjakan permintaan tersebut cukup menolong beberapa subsektor manufaktur.

Selain dampak pengganda output, kegiatan pemilu berskala nasional akan menciptakan dampak pengganda lapangan pekerjaan cukup signifikan melalui kebutuhan tenaga yang besar untuk menjadi petugas, pengawas, maupun tenaga operator penghitungan. Yang tentunya tidak boleh dilupakan adalah bergeraknya sektor transportasi, yang peranannya sangat vital dalam menjaga kelancaran pemilu.

Dari sisi aktivitas peserta pemilu, seperti yang terlihat di segala penjuru Nusantara saat ini, sektor manufaktur mengalami booming kecil, terutama permintaan spanduk (kain) dan kertas. Dengan 38 partai politik dan puluhan ribu caleg yang berusaha semaksimal mungkin membuat diri mereka ”terlihat”, tidak sulit untuk memastikan bahwa pemilu merupakan stimulus untuk manufaktur, terutama kertas, barang cetakan, dan tekstil.

Meski mungkin tidak seintensif tahun 2004, bagi-bagi kaos tentu masih merupakan praktik umum yang menguntungkan industri garmen. Terkait dengan barang-barang yang diproduksi untuk keperluan peserta pemilu, tidak boleh dilupakan berkembangnya jasa ”konsultan” pemilu, dari yang paling sederhana seperti juru foto caleg, sampai konsultan politik yang sekaligus juga merangkap sebagai lembaga survei pemilu.

Pentingnya komunikasi dan informasi selama masa kampanye pemilu membuat para caleg yang mempunyai dana memadai untuk mencari bantuan konsultan atau ahli dalam bidang tersebut.Tentu biaya ini tidak murah. Dampak pengganda yang lebih besar diciptakan oleh peserta pemilu, baik partai maupun caleg, dibanding dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Ada dua faktor lagi yang membuat pemilu layak menjadi stimulus di masa krisis finansial global tahun ini, yaitu waktu pelaksanaan yang panjang serta dampak langsungnya ke masyarakat. Meski pemilu resminya hanya berlangsung tiga hari, yaitu masingmasing satu hari untuk pemilu legislatif, pemilu presiden tahap pertama, dan pemilu presiden tahap kedua, tetapi dampak ekonomi dari pemilu sudah berlangsung sejak awal 2009 dan baru akan berakhir bulan Juli alias tujuh bulan apabila pemilihan presiden berlangsung satu putaran.

Apabila pemilihan presiden berlangsung sampai dua putaran, dampak tersebut akan berlangsung sampai September atau hampir sembilan bulan. Praktis pemilu akan mewarnai kegiatan ekonomi 2009, yang harus menyaksikan merosotnya kegiatan ekonomi sektor riil rutin.

Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan,pemilu di kawasan yang masyarakatnya tergolong miskin tidak ubahnya bantuan langsung tunai (BLT), yang sebagai suatu kebijakan, masih bersifat pro dan kontra. Meski sudah tidak cocok lagi situasinya, pembagian uang atau bahan pokok kepada masyarakat miskin masih merupakan cara tradisional yang lazim dipakai.

Dampak negatifnya jelas terlihat karena tidak mendidik masyarakat menjadi kelompok produktif. Tetapi dampak positifnya adalah adanya aliran langsung kepada kelompok masyarakat yang mungkin bisa menjaga daya beli mereka selama masa krisis, sebagai tambahan dari kebijakan pemerintah lain yang sudah tertuang dalam APBN 2009.

Pemilu memang pesta demokrasi. Layaknya sebuah pesta,pasti banyak uang yang berputar di dalamnya.Dalam masa krisis 2009, pemilu bisa diibaratkan sebagai siraman air sejuk di tengah udara yang panas, meskipun cuma sekejap.(*)

Penulis adalah Guru Besar dan Dekan FEUI