Daya saing sektor ini tidak berubah
Oleh: Joseph Henricus Gunawan
Sumber: Bisnis Indonesia, 27 maret 2009
Infrastruktur berupa jaringan irigasi, air bersih, sanitasi dan berbagai bangunan pelengkap permukiman adalah mo?dal sosial masyarakat yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah mesti mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi di tengah ancaman gelombang pengangguran dan PHK besar-besaran akibat imbas krisis ekonomi global.
Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia menunjukkan sejak Oktober 2008 hingga Januari 2009 saja, sudah 24.000 karyawan pabrik tekstil terkena PHK. Sebuah rilis yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengungkapkan bahwa hingga 13 Maret, sebanyak 41.109 pekerja terkena PHK dan 16.229 telah dirumahkan di 14 provinsi, meningkat tajam dibandingkan dengan 6 Maret di mana angka PHK tercatat 37.909 pekerja.
Indonesia mesti mempercepat pembangunan infrastrukturnya karena perlambatan ekonomi global sudah menunjukkan taringnya dan terkena implikasi langsung, dengan angka PHK dari hari ke hari terus bertambah.
Kajian langkah-langkah penanganan krisis harus segera diambil untuk ditelaah seberapa efisien dan efektif, dan stimulus dalam infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi domestik. Masyarakat Indonesia perlu berkaca dari pengalaman pahit AS dengan mengencangkan ikat pinggang agar tidak lebih besar pasak dari pada tiang.
Laporan yang dilansir oleh World Competitiveness 2008-2009 di mana tidak ada perubahan yang signifikan mengenai daya saing infrastruktur Indonesia, semestinya membangkitkan kesadaran pemerintah begitu mendesaknya pembangunan infrastruktur Indonesia.
Daya saing infrastruktur Indonesia ditempatkan di urutan ke-96 dari 134 negara. Peringkat Indonesia ini tidaklah menggembirakan apalagi dibandingkan dengan sesama negara ASEAN yang berperingkat lebih baik seperti Malaysia (19) dan Thailand (35). Hanya lebih baik sedikit dibandingkan dengan Vietnam (97) dan Brasil (98). Jauh di bawah Korea Selatan (18) dan China (58). Argentina pun masih di atas Indonesia berada pada posisi ke-89. Itulah sebabnya mengapa daerah-daerah terluar Indonesia bukan saja tidak mendapatkan pengamanan yang memadai, tetapi terancam dikuasai oleh negara lain.
Laporan World Competitiveness 2008-2009 merilis bahwa Indonesia ditempatkan pada peringkat ke 105 untuk kategori infrastruktur kondisi jalan, di bawah Korea Selatan (13), Malaysia (14), Thailand (32), China (51), Filipina (94) dan Vietnam (102).
World Competitiveness 2008-2009 dalam laporannya menyebutkan Indonesia berada pada posisi ke-58 untuk kategori infrastruktur kondisi jalan rel kereta api, posisi ke-104 untuk kondisi transportasi pelabuhan laut, Indonesia menempati peringkat ke-75 untuk kondisi angkutan transportasi udara, posisi ke-82 untuk kelistrikan dan telekomunikasi pada posisi ke-100.
Perlu stimulus
Pemerintah harus benar-benar merencanakan dan menghasilkan dengan tepat sasaran, terukur, spesifik, terarah, efisien dan efektif mengenai alokasi dana stimulus infrastruktur Rp12,2 triliun (16,6%) yang telah disetujui DPR dari paket stimulus fiskal sebesar Rp73,3 triliun atau setara 1,4% PDB.
Departemen Keuangan (Depkeu) pun sudah mengingatkan apa pun usaha menambah alokasi dana untuk stimulus infrastruktur dalam APBN 2009 menghadapi dua kendala yakni sumber pembiayaan dan defisit APBN yang melonjak.
Jika alokasi dana tidak tepat sasaran dan penggunaannya tidak secermat mungkin, dana yang hilang pastilah dalam jumlah besar. Meskipun alokasi anggaran stimulus fiskal masih kurang dari yang diusulkan dalam pertemuan tingkat menteri keuangan forum G-20 pada 14 Maret 2009 yakni 2% dari PDB pada 2010 (Bisnis, 19 Maret).
Lalu, pertanyaan selanjutnya apakah kebijakan tersebut akan menyentuh sendi-sendi kehidupan perekonomian masyarakat? Pemerintah seyogianya memprioritaskan infrastruktur kategori energi, telekomunikasi, pengadaan air minum, penyediaan waduk, bendungan, irigasi, lampu jalan, kelistrikan, pelabuhan laut, transportasi bandara internasional, pembangunan dan rehabilitasi jalan tol, jalur kereta api, perbaikan sarana pergudangan, pembangunan jalur transmisi dan distribusi.
Adalah urgen untuk segera diberlakukan infrastruktur padat karya karena bersentuhan langsung dengan upaya meredam ledakan pengangguran dan tingkat kemiskinan yang melejit. Stimulus perekonomian tidak hanya diukur dari size atau quantity, melainkan juga implementasinya harus the right time, the right place di mana dapat mendatangkan big multiplier effect.
Pemerintah seyogianya mendorong dan fokus dengan memusatkan perhatian pada produk tekstil, sepatu dan elektronik yang merupakan industri yang sarat dengan tenaga kerja.
Populasi Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa atau menduduki posisi keempat tertinggi di dunia masih tetap merupakan daya tarik utama bagi investor asing, walaupun tentu harus ditunjang dengan infrastruktur fisik yang memadai dan hal lain yang menunjang iklim investasi.
Tersedianya infrastruktur yang baik akan menolong proses produksi, pemasaran hasil produksi sampai pada masyarakat sebagai konsumen.
Akan sangat luar biasa dampak penyerapan dan penampungan jutaan tenaga kerja yang sekaligus meningkatkan produktivitas dan mengarah ke pembentukan nilai tambah menjadi langkah berikutnya.
Infrastruktur yang baik sesungguhnya sangat bermanfaat untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, damai dan adil. Infrastruktur mesti menjadi salah satu sarana penting yang harusnya digenjot dan all out oleh pemerintah.
Kebutuhan ini untuk Indonesia adalah sangat mendesak di tengah ancaman gelombang pengangguran yang tentunya mengakibatkan berbagai persoalan lainnya termasuk persoalan keamanan. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat terhindar dari bencana resesi atau malah depresi.
Pembangunan infrastruktur tidak hanya penting bagi peningkatan daya saing Indonesia yang bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta demi melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Namun, pembangunan infrastruktur adalah pembangunan yang berkeadilan, satu pembangunan yang bermanfaat bagi semua orang dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru, menambah daya beli, peningkatan daya saing, daya tahan usaha khususnya masyarakat pada daerah-daerah yang tertinggal yang merupakan tanda positif dari stimulus tersebut.
Penulis adalah Peneliti Reformed Center for Religion and Society & Alumnus University of Southern Queensland (USQ), Australia
Oleh: Joseph Henricus Gunawan
Sumber: Bisnis Indonesia, 27 maret 2009
Infrastruktur berupa jaringan irigasi, air bersih, sanitasi dan berbagai bangunan pelengkap permukiman adalah mo?dal sosial masyarakat yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah mesti mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi di tengah ancaman gelombang pengangguran dan PHK besar-besaran akibat imbas krisis ekonomi global.
Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia menunjukkan sejak Oktober 2008 hingga Januari 2009 saja, sudah 24.000 karyawan pabrik tekstil terkena PHK. Sebuah rilis yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengungkapkan bahwa hingga 13 Maret, sebanyak 41.109 pekerja terkena PHK dan 16.229 telah dirumahkan di 14 provinsi, meningkat tajam dibandingkan dengan 6 Maret di mana angka PHK tercatat 37.909 pekerja.
Indonesia mesti mempercepat pembangunan infrastrukturnya karena perlambatan ekonomi global sudah menunjukkan taringnya dan terkena implikasi langsung, dengan angka PHK dari hari ke hari terus bertambah.
Kajian langkah-langkah penanganan krisis harus segera diambil untuk ditelaah seberapa efisien dan efektif, dan stimulus dalam infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi domestik. Masyarakat Indonesia perlu berkaca dari pengalaman pahit AS dengan mengencangkan ikat pinggang agar tidak lebih besar pasak dari pada tiang.
Laporan yang dilansir oleh World Competitiveness 2008-2009 di mana tidak ada perubahan yang signifikan mengenai daya saing infrastruktur Indonesia, semestinya membangkitkan kesadaran pemerintah begitu mendesaknya pembangunan infrastruktur Indonesia.
Daya saing infrastruktur Indonesia ditempatkan di urutan ke-96 dari 134 negara. Peringkat Indonesia ini tidaklah menggembirakan apalagi dibandingkan dengan sesama negara ASEAN yang berperingkat lebih baik seperti Malaysia (19) dan Thailand (35). Hanya lebih baik sedikit dibandingkan dengan Vietnam (97) dan Brasil (98). Jauh di bawah Korea Selatan (18) dan China (58). Argentina pun masih di atas Indonesia berada pada posisi ke-89. Itulah sebabnya mengapa daerah-daerah terluar Indonesia bukan saja tidak mendapatkan pengamanan yang memadai, tetapi terancam dikuasai oleh negara lain.
Laporan World Competitiveness 2008-2009 merilis bahwa Indonesia ditempatkan pada peringkat ke 105 untuk kategori infrastruktur kondisi jalan, di bawah Korea Selatan (13), Malaysia (14), Thailand (32), China (51), Filipina (94) dan Vietnam (102).
World Competitiveness 2008-2009 dalam laporannya menyebutkan Indonesia berada pada posisi ke-58 untuk kategori infrastruktur kondisi jalan rel kereta api, posisi ke-104 untuk kondisi transportasi pelabuhan laut, Indonesia menempati peringkat ke-75 untuk kondisi angkutan transportasi udara, posisi ke-82 untuk kelistrikan dan telekomunikasi pada posisi ke-100.
Perlu stimulus
Pemerintah harus benar-benar merencanakan dan menghasilkan dengan tepat sasaran, terukur, spesifik, terarah, efisien dan efektif mengenai alokasi dana stimulus infrastruktur Rp12,2 triliun (16,6%) yang telah disetujui DPR dari paket stimulus fiskal sebesar Rp73,3 triliun atau setara 1,4% PDB.
Departemen Keuangan (Depkeu) pun sudah mengingatkan apa pun usaha menambah alokasi dana untuk stimulus infrastruktur dalam APBN 2009 menghadapi dua kendala yakni sumber pembiayaan dan defisit APBN yang melonjak.
Jika alokasi dana tidak tepat sasaran dan penggunaannya tidak secermat mungkin, dana yang hilang pastilah dalam jumlah besar. Meskipun alokasi anggaran stimulus fiskal masih kurang dari yang diusulkan dalam pertemuan tingkat menteri keuangan forum G-20 pada 14 Maret 2009 yakni 2% dari PDB pada 2010 (Bisnis, 19 Maret).
Lalu, pertanyaan selanjutnya apakah kebijakan tersebut akan menyentuh sendi-sendi kehidupan perekonomian masyarakat? Pemerintah seyogianya memprioritaskan infrastruktur kategori energi, telekomunikasi, pengadaan air minum, penyediaan waduk, bendungan, irigasi, lampu jalan, kelistrikan, pelabuhan laut, transportasi bandara internasional, pembangunan dan rehabilitasi jalan tol, jalur kereta api, perbaikan sarana pergudangan, pembangunan jalur transmisi dan distribusi.
Adalah urgen untuk segera diberlakukan infrastruktur padat karya karena bersentuhan langsung dengan upaya meredam ledakan pengangguran dan tingkat kemiskinan yang melejit. Stimulus perekonomian tidak hanya diukur dari size atau quantity, melainkan juga implementasinya harus the right time, the right place di mana dapat mendatangkan big multiplier effect.
Pemerintah seyogianya mendorong dan fokus dengan memusatkan perhatian pada produk tekstil, sepatu dan elektronik yang merupakan industri yang sarat dengan tenaga kerja.
Populasi Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa atau menduduki posisi keempat tertinggi di dunia masih tetap merupakan daya tarik utama bagi investor asing, walaupun tentu harus ditunjang dengan infrastruktur fisik yang memadai dan hal lain yang menunjang iklim investasi.
Tersedianya infrastruktur yang baik akan menolong proses produksi, pemasaran hasil produksi sampai pada masyarakat sebagai konsumen.
Akan sangat luar biasa dampak penyerapan dan penampungan jutaan tenaga kerja yang sekaligus meningkatkan produktivitas dan mengarah ke pembentukan nilai tambah menjadi langkah berikutnya.
Infrastruktur yang baik sesungguhnya sangat bermanfaat untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, damai dan adil. Infrastruktur mesti menjadi salah satu sarana penting yang harusnya digenjot dan all out oleh pemerintah.
Kebutuhan ini untuk Indonesia adalah sangat mendesak di tengah ancaman gelombang pengangguran yang tentunya mengakibatkan berbagai persoalan lainnya termasuk persoalan keamanan. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat terhindar dari bencana resesi atau malah depresi.
Pembangunan infrastruktur tidak hanya penting bagi peningkatan daya saing Indonesia yang bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta demi melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Namun, pembangunan infrastruktur adalah pembangunan yang berkeadilan, satu pembangunan yang bermanfaat bagi semua orang dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru, menambah daya beli, peningkatan daya saing, daya tahan usaha khususnya masyarakat pada daerah-daerah yang tertinggal yang merupakan tanda positif dari stimulus tersebut.
Penulis adalah Peneliti Reformed Center for Religion and Society & Alumnus University of Southern Queensland (USQ), Australia
Posts
No comments:
Post a Comment