Economic Analysis and Public Policy

Booming Kredit Mikro

2009-04-13T12:19:00.002+07:00

Oleh: Sri Adiningsih
Sumber: Jawa Pos, 13 April 2009

Sektor informal berkembang pesat pada saat ekonomi terpuruk. Ini juga terjadi di Indonesia. Usaha informal berkembang pesat sejak krisis ekonomi, hingga sekarang. Sehingga jumlah usaha mikro meningkat dengan pesat, lebih dari satu juta usaha mikro baru muncul tiap tahun.

Jumlahnya pada 2007 mencapai 47,7 juta unit, atau lebih dari 95% jenis usaha yang ada di Indonesia. Pada saat ini jumlahnya diperkirakan sudah mendekati 50 juta unit, dan akan terus meningkat, mengingat krisis ekonomi global juga semakin berat.

Apalagi, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih up to date meramalkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Ekonomi dunia diramalkan akan kontraksi antara 0,5%-1,5% pada 2009.

Laporan terbaru Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi negara maju Asia Timur 2009 yang pada Desember 2008 lalu akan tumbuh 6,7% diperkirakan turun menjadi 5,3%. Indonesia yang diramalkan tumbuh 3,8% pada 2009, turun menjadi 3,4% pada periode yang sama.

Bank Indonesia (BI) juga menurunkan ramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3%-4% untuk 2009. Jelas itu semua menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih akan memburuk hingga 2009. Ini berarti usaha informal akan makin berkembang di Indonesia.

Usaha informal yang berkembang, selain disebabkan oleh semakin banyaknya PHK di dalam negeri mulai kuartal 2, juga disebabkan makin banyaknya TKI ataupun TKW yang dipulangkan dari tempat kerjanya.

Jelas hal itu membuat semakin besarnya pengangguran. Akibatnya, makin banyak orang yang masuk ke usaha informal. Tidak adanya sistem jaminan sosial yang memadai, memaksa orang yang terkena PHK harus bekerja jika ingin makan.

Jadi, tidak seperti welfare state yang memberikan tunjangan bagi penduduknya yang menganggur. Dengan demikian, semakin banyak usaha informal akan meningkatkan kebutuhan dana mereka untuk berbisnis. Sayang, sumber dana yang tersedia bagi usaha mikro terbatas, sehingga bunga yang harus mereka bayar jauh lebih mahal dibanding kalau meminjam pada lembaga formal seperti bank umum.

LKM Panen?

Semakin berkembangnya usaha mikro dan kecil di masyarakat membuat lembaga keuangan mikro (LKM) juga makin berkembang pesat. Ada bermacam-macam LKM, namun menurut BI digolongkan menjadi dua kategori, yaitu: (1) LKM yang berwujud bank, seperti BRI Unit Desa dan BPR; dan (2) LKM yang bersifat nonbank, seperti koperasi simpan pinjam, baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat, arisan, kelompok swadaya masyarakat. Semuanya melayani kredit mikro yang disalurkan dengan plafon hingga 50 juta rupiah.

Meskipun bisnis yang dilayani LKM meningkat, jumlah BPR tidak banyak berubah. Menurut data BI, ada 8.905 BPR yang memiliki 14.133 kantor pada 2000, menjadi 8.975 BPR dengan jumlah kantor 10.075 pada 2005 (data terbaru BI).

Terbatasnya jumlah BPR diperkirakan membuat bisnis pada kredit mikro tidak bersaing dengan baik, sehingga ada kecenderungan lembaga keuangan mikro, termasuk BPR, dapat mematok suku bunga tinggi untuk kreditnya. Meskipun bunga yang lebih tinggi itu dapat ditelusuri dari rsiko kredit yang lebih tinggi, jaminannya longgar, dana mudah cair, dan jumlahnya kecil.

Berbagai BPR di Indonesia mematok bunga kredit 20-30 persen, sementara bank umum biasanya di sekitar 13%-14%. Memang sangat tinggi. Namun, di luar negeri pun suku bunga untuk kredit mikro pada umumnya juga tinggi, seperti Bank Grameen di Bangladesh yang terkenal mematok bunga 20%. Demikian juga LKM di berbagai negara mematok bunga yang tinggi, di atas 20%.

Meski demikian, ditengarai ada kecenderungan baru di berbagai LKM mulai menerapkan bunga yang sangat tinggi hingga 40%-50%, bahkan bisa lebih besar. Akibatnya, "rentenir" model baru sekarang ini bisa berkedok LKM resmi.

Fenomena ini dapat terjadi karena kebutuhan dana usaha mikro dan kecil yang jumlahnya semakin membengkak tidak diikuti dengan jumlah LKM yang melayani mereka. Akhirnya yang terjadi ialah bunga tinggi.

Meskipun sudah banyak juga bank besar yang merebut pasar kredit mikro, bahkan pionernya, BRI sudah di pasar kredit mikro beberapa dekade, diikuti Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Bank CIMB Niaga, toh tetap saja dijumpai bunga tinggi pada pasar kredit mikro.

Genjot LKM

Karena dominasi usaha mikro dalam perekonomian makin meningkat, dan makin meningkat seiring dengan krisis ekonomi yang harus kita hadapi pada saat ini, kekuatan ekonomi usaha mikro semakin dominan.

Selain itu, diperkirakan 75% masyarakat kita mengandalkan hidupnya pada usaha mikro. Karena itu, pendanaan usaha mikro tidak dapat dianggap ringan lagi. Apalagi, diserahkan pada mekanisme pasar. Jangan-jangan hal itu akan mengembangkan "rentenir" gaya baru, resmi, dan dilindungi negara.

Perlu pengaturan lebih baik pada pasar kredit mikro agar aman, efisien, kompetitif, serta dapat melayani lebih banyak usaha mikro, baik yang lama ataupun baru.

Usaha pemerintah dan pemda yang membantu usaha mikro melalui KUR, PNPM ataupun berbagai program seperti itu lainnya sudah diluncurkan, tapi masih jauh dari kebutuhan.

Untuk itu pemda, khususnya yang ekonominya "hanya" didukung UMKM, perlu campur tangan untuk memperkuat pendanaan usaha mikro. Sebagai gambaran, Pemda Jawa Tengah yang memiliki BPR BKK dengan jaringan luas di wilayahnya, dapat menggunakan jaringannya untuk memberikan layanan yang luas kepada usaha mikro.

Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi UGM

G-20 untuk Siapa?

2009-04-06T17:13:00.002+07:00

Oleh: Iman Sugema
Sumber: Republika, 6 April 2009

Adalah wajar kalau pasar modal di berbagai belahan dunia menyambut secara positif butir-butir keputusan dalam KTT G-20 di London. Salah satu yang dianggap spektakuler adalah komitmen untuk menambah modal IMF sebesar satu triliun dolar AS. Tentu saja, ini merupakan berita baik bagi pemodal besar yang notabene berasal dari negara-negara maju karena uang tersebut bisa menjadi katup pengaman bagi transaksi finansial global.

Bagi negara berkembang, justru tambahan modal IMF merupakan pisau bermata dua. Di satu sisi, dana tersebut dapat dijadikan bantalan bagi negara yang sedang mengalami masalah neraca pembayaran. Banyak negara berkembang, seperti Indonesia, saat ini sedang menghadapi bahaya krisis neraca pembayaran yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar dan berbaliknya arus hot money. Selain itu, pasokan devisa juga semakin seret karena jebloknya kinerja ekspor. Karena itu, banyak negara berkembang yang cadangan devisanya kini semakin tipis berharap dapat kucuran dana dari IMF.

Bahkan, seorang pejabat di Departemen Keuangan secara gamblang pernah berkata bahwa payung bagi penyelesaian krisis di Indonesia adalah IMF dan World Bank. Tak heran bila kemudian pemerintah kita pun dalam KTT G-20 sangat menyokong ide untuk memperbesar kemampuan finansial IMF dalam memberikan kredit ke negara-negara berkembang. Tampaknya, ada kesadaran yang sangat jelas bahwa suatu waktu Indonesia akan membutuhkan bantuan IMF.

Di sisi lain, kehadiran IMF dalam membantu negara-negara berkembang justru sangat berpotensi untuk membuat masalah menjadi rumit sehingga akan memperparah krisis yang dialami negara yang jadi pasien IMF. Indonesia sendiri pernah mengalami pengalaman buruk dalam berinteraksi dengan IMF sehingga kita menjadi negara yang paling parah dilanda krisis finansial sepuluh tahun yang lalu. Karena itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa keputusan G-20 bukanlah keputusan yang terbaik untuk negara berkembang.

Malahan, yang terjadi adalah sebaliknya, IMF akan menjadi semakin kuat sebagai kendaraan untuk mengeruk kekayaan di negara berkembang. Ada beberapa pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran.

Kita pernah dipaksa oleh IMF dan kawan-kawan untuk melunasi utang-utang swasta kepada kreditor asing melalui Frankfurt Agreement. Timbul pertanyaan mendasar waktu itu, sebenarnya siapa yang sedang di-bail out oleh IMF, negara Indonesia ataukah lembaga keuangan asing. Utang swasta Indonesia kepada lembaga keuangan internasional adalah murni urusan business to business. Karena itu, sangat mengherankan mengapa Pemerintah Indonesia dipaksa untuk menalangi mereka.

Dari kejadian itu, kita bisa belajar bahwa sebetulnya talangan yang diberikan oleh IMF dan World Bank bukanlah murni untuk membantu pemerintah. Talangan tersebut secara implisit adalah ditujukan bagi penyelamatan aset-aset lembaga keuangan asing yang tertanam di Indonesia.

Hampir bisa dipastikan, saat ini banyak aset-aset finansial internasional tertanam di negara-negara berkembang yang terjebak oleh krisis. Kalau kelak negara-negara ini terpaksa minta bantuan kepada IMF, mereka harus tunduk kepada resep-resep IMF yang salah satunya adalah pembayaran secara segera utang-utang kepada lembaga keuangan internasional, termasuk di dalamnya adalah utang-utang perusahaan swasta. Karena itu, menjadi tidak mengherankan kemudian para pelaku di bursa global sangat menyambut baik keputusan G-20.

Mereka merasa akan diselamatkan oleh bantuan IMF secara tidak langsung.
Pemerintah negara berkembang pada akhirnya harus berkubang dengan jumlah utang yang lebih banyak, yang kemudian akan membebani anak cucu mereka.

Pembengkakan beban utang kemudian mengharuskan mereka untuk gali lubang tutup lubang yang pada akhirnya menyebabkan negara terjebak dalam utang yang tak ada habisnya. Untuk bisa memecahkan masalah ini, kemudian mereka sering diberi saran untuk menjual aset-aset negara secara murah kepada investor asing. Itulah yang pernah kita lakukan selama periode 1999 sampai 2005.

Semua bank yang direkapitalisasi pada waktu itu terpaksa dijual murah. Tak ada satu pun bank yang berada di bawah BPPN yang tidak dijual kepada asing. Alasannya, kita perlu memperkuat perolehan devisa untuk membayar utang. Lagi-lagi, kita bisa belajar dari kasus ini bahwa pada akhirnya yang diuntungkan adalah para investor dari negara maju.

Saat ini, negara-negara yang mengalami krisis pembayaran pada umumnya mengalami depresiasi nilai tukar yang tajam. Artinya, aset di negara tersebut menjadi lebih murah kalau dibeli dengan mata uang asing. Dengan demikian, ruang untuk mengakuisisi aset di negara berkembang menjadi semakin terbuka. Sekarang merupakan waktu terbaik bagi kapitalis global untuk mengukuhkan penguasaan sumber daya ekonomi di negara berkembang. Krisis memang dimulai di negara maju, namun akhirnya penderitaan akan ditimpakan kepada penduduk di negara berkembang. Itulah agenda sesungguhnya.

Solusi yang terbaik untuk mengatasi krisis yang dihadapi oleh negara berkembang adalah pemotongan utang atau minimal penundaan pembayaran utang. Tapi, tentu hal ini menjadi kurang menarik bagi negara maju karena tidak menciptakan kesempatan untuk menguasai kekayaan di negara berkembang.

Dengan melakukan pemotongan utang, ada dua hal yang sekaligus bisa dicapai oleh negara berkembang. Pertama adalah penguatan posisi fiskal sehingga mereka dapat menciptakan stimulus yang lebih besar tanpa harus berutang lebih banyak. Dengan stimulus ini, perekonomian domestik dapat dipacu kembali sehingga pengangguran massal dapat dihindari. Kedua, karena tidak harus berutang, tambahan beban di masa mendatang menjadi tidak ada. Karena itu, mereka tidak harus melego aset-aset negara dengan harga murah. Ekonomi dalam jangka panjang menjadi lebih kuat karena tidak terganggu oleh kewajiban utang. Kecanduan terhadap utang pada akhirnya akan hilang.

Keputusan G-20 tidak banyak membawa keuntungan untuk negara berkembang. Walaupun kita boleh bangga bahwa butir-butir keputusan tersebut sesuai dengan yang kita usulkan, manfaatnya ternyata bukan untuk kita. Mulai dari sekarang Indonesia harus hati-hati dalam mengusulkan agenda dalam KTT apapun. Jangan-jangan draf yang kita buat memang sejak dari awal dimaksudkan untuk memajukan kepentingan negara maju.

Penulis adalah pengamat ekonomi

G-20, menuju tata ekonomi dunia baru?

2009-04-06T17:08:00.001+07:00

Oleh: Muhammad Chatib Basri
Sumber: Bisnis Indonesia, 6 April 2009

Tanggal 2 April 2009 mungkin akan ditulis dalam sejarah dunia sebagai hari di mana tata ekonomi dunia baru coba dirumuskan. Ruang-ruang di Excel Centre, Dockland, London, pada hari musim semi yang cerah, menjadi saksi bagaimana argumentasi demi argumentasi disampaikan oleh kepala negara 20 ekonomi terbesar dunia, termasuk Indonesia.

Tujuannya satu, yaitu menghadapi krisis keuangan global. Prosesnya memang tidak mudah. Sebagian negara Eropa, misalnya, berpandangan tentang perlunya penekanan pada regulasi dan peraturan dalam sistem keuangan global, baik soal standar akuntansi dan keterbukaan maupun soal tax heaven sampai dibutuhkannya Financial Stability Board.

Di sisi lain, sebagian anggota G-20 menekankan soal perlunya fokus pada upaya stimulus dengan counter cyclical policy dan soal peran negara berkembang dan komitmen terhadap masalah kemiskinan dan negara miskin. Bagaimana menarik garis keseimbangan di sini?

Barangkali itulah mood yang muncul dalam working breakfast, plenary, working lunch, dan sesi penutup. Hari itu dunia menunggu apakah pertemuan 20 negara ekonomi terbesar dunia ini datang dengan suatu konsensus yang dapat mengembalikan kepercayaan dunia.

Masih ada pertanyaan yang tersisa memang soal bagaimana mekanisme koordinasi makro global diatur. Atau persoalan bagaimana implementasi kesepakatan global di tingkat nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya menawarkan sebuah jalan tengah. Soalnya, bukan dikotomi antara stimulus dan regulasi. Dunia jelas membutuhkan keduanya.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa krisis keuangan global disebabkan oleh bolongnya aturan sektor keuangan. Oleh karena itu, isu ini harus dijawab.

Namun, di sisi lain kita tidak bisa membiarkan kecenderungan untuk terus berkutat dengan regulasi, sementara pertumbuhan ekonomi dunia terus meluncur ke bawah dan diprediksikan mengalami pertumbuhan minus 0,5% sampai minus 1,5% pada tahun ini.

Itu sebabnya kita perlu counter cyclical policy. Kita perlu upaya penguatan sistem keuangan dan reformasi dalam lembaga keuangan internasional.

Adanya mismatch

Dari sini saja kita melihat ada sebuah langkah koreksi terhadap tata ekonomi dunia. Krisis yang terjadi menunjukkan adanya mismatch atau ketidakcocokan antara global event di satu sisi dan aturan di tingkat nasional.

Produk keuangan, misalnya, telah melampaui batas-batas negara. Satu produk keuangan di AS bisa dinikmati sekaligus membawa petaka di pelbagai belahan bumi lain.

Sementara itu, regulasi yang ada cenderung dan terbatas pada skala nasional. Lalu apakah kita membutuhkan sebuah tata aturan global?

Jika ya, itu jelas tidak bisa dilakukan hanya pada level nasional. Ia harus merujuk pada sebuah solusi multilateral.

Namun, jika itu dilakukan, bukankah lokalitas setiap negara berbeda. Tidak bisa dibuat sebuah regulasi yang sifatnya one size fits all.

Apakah ini tidak berakhir dengan sebuah kecenderungan micromanage atau upaya masuk mengatur sampai hal-hal kecil? Mampukah?

Oleh karena itu, harus ada titik temu di sini. Tidak bisa dihindarkan, dalam solusi ini, lembaga multilateral dan institusi keuangan dunia harus diperkuat.

Persoalannya, apakah institusi keuangan dunia yang ada sudah cukup mampu? Apakah memiliki sumber daya yang cukup dan apakah cukup adil merepresentasikan berbagai kepentingan negara di dunia ini? Misalnya, apakah ia juga mampu mewakili kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia?

Presiden Yudhoyono menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya counter cyclical policy. Negara berkembang, seperti Indonesia, sampai dengan September 2008 praktis tumbuh relatif tinggi. Sampai dengan triwulan III/2008, ekonomi Indonesia masih tumbuh 6,4%.

Namun, krisis keuangan global telah membawa dampak yang dalam bagi negara berkembang. Indonesia sebenarnya merupakan satu dari sedikit negara yang diperkirakan masih mengalami pertumbuhan positif.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian mulai melambat. Untuk itu, sisi permintaan, seperti resep Keynes lebih dari 70 tahun lalu, harus didorong. Ini harus dilakukan pada level global.

Krisis global membutuhkan solusi global, demikian kalimat dalam komunike. Hanya dengan ini, pertumbuhan ekonomi dunia yang meluncur tajam dapat diminimalisasi.

Bersifat temporer

Di sisi lain, stimulus fiskal juga harus bersifat temporer. Jika ia dilakukan secara permanen, kesinambungan fiskal akan terganggu.

Persoalannya tidak semua negara, terutama negara berkembang, memiliki kemampuan untuk membiayai stimulusnya. Dalam situasi krisis keuangan global, akses terhadap pasar keuangan praktis tertutup.

Kalaupun terbuka, harganya sangat mahal. Di sini usulan Indonesia agar dibentuk global expenditure support fund diadopsi.

Negara anggota G-20 sepakat mengguyurkan dana sedikitnya US$100 miliar melalui bank pembangunan multilateral untuk membantu dukungan budget negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selain itu, disediakan trade financing sebesar US$250 miliar untuk mengembalikan perdagangan global.

Jika perdagangan global tidak kembali, proses pemulihan ekonomi, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia, praktis akan terhambat, karena ekspor tidak tumbuh. Oleh karena itu, proteksionisme harus dicegah.

Sejarah pada 1930-an menunjukkan bahwa sebagai akibat dari resesi ekonomi dunia, negara-negara kemudian berubah menjadi proteksionis. Ini akhirnya membawa dunia ke dalam situasi depresi besar yang jauh lebih parah.

G-20 juga sepakat menyediakan alokasi dana yang lebih besar kepada IMF. Resources ini dapat digunakan untuk membantu persoalan neraca pembayaran.

Meksiko, seperti yang disebut dalam komunike, memutuskan untuk memanfaatkan skema Flexible Credit Line ini. Menariknya, dukungan ini sekarang dilakukan tanpa conditionalities atau persyaratan.

Kita mengetahui bahwa persyaratan IMF yang ketat telah menimbulkan trauma dan stigma di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Apa gunanya sumber daya diberikan kepada IMF jika dananya akhirnya tidak bisa dimanfaatkan, karena persoalan stigma?

Oleh karena itu, reformasi dalam IMF harus terus dilakukan. Ini mencakup soal voting rights, bantuan tanpa persyaratan, dan soal pemilihan posisi senior dalam lembaga keuangan internasional tersebut.

Bukan rahasia lagi bahwa selama ini Bank Dunia cenderung dipimpin oleh Amerika Serikat dan IMF oleh Eropa.

Satu hal yang saya pikir cukup radikal dalam kesepakatan G-20 adalah bahwa seleksi pimpinan lembaga keuangan internasional akan dilakukan berdasarkan sistem terbuka dan kemampuan.

Di sini pentingnya reformasi dalam institusi keuangan internasional.

Lalu segera berakhirkah krisis keuangan global? Masih ada soal jangka pendek yang tampaknya harus diselesaikan.

Restore lending

Stimulus fiskal yang tidak didukung oleh upaya mengembalikan transmisi moneter melalui pinjaman bank kepada sektor riil tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya untuk restore lending.

Jika perbankan tidak mau memberikan pinjaman karena risiko yang tinggi di sektor riil, seperti argumen Stiglitz-Weis tentang credit rationing, ekonomi tidak akan bergerak. Oleh karena itu, penyelesaian toxic asset, seperti yang diserukan dalam komunike harus dilakukan.

Di sini persoalannya bukanlah kepentingan negara maju atau negara berkembang. Jika perbankan tidak bisa mengembalikan bergeraknya kembali sektor riil, ekonomi dunia akan macet.

Krisis yang terjadi mengajarkan kita tentang sebuah risiko dari aturan sistem keuangan global yang tidak memadai.

Oleh karena itu, G-20 juga sepakat mendesak sebuah upaya untuk standar akuntansi, aturan mengenai hedge fund-yang selama ini dianggap tidak tersentuh-dan aturan mengenai tax heaven.

Bagi Indonesia, penghapusan tax heaven akan memberi manfaat untuk mengurangi insentif arus modal keluar, karena menghindari pajak. Di sini, perdebatan menjadi hangat tentang apa yang perlu dan apa yang tidak perlu.

Argumentasi demi argumentasi terjadi. Namun, akhirnya pada sore hari dicapai sebuah kesepakatan. Tanggal 2 April 2009, di Excel Dockland, London, tata baru ekonomi coba dibentuk.

Penulis adalah Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE-UI

Pulihnya Ekonomi Cina dan Pertumbuhan Global

2009-04-06T12:16:00.002+07:00

Oleh: Martin Feldstein
Sumber: Koran Tempo, 6 April 2009

Cina kemungkinan besar bakal menjadi negara besar pertama yang pulih dari downturn global saat ini. Laju ekspansi ekonominya mungkin tidak mencapai dua digit seperti tahun-tahun terakhir ini, tapi Cina pada 2010 mungkin bakal tumbuh lebih cepat dari negara mana pun di Eropa atau di belahan bumi Barat.

Walaupun Cina pulih dari slowdown saat ini, mereka tidak akan memberikan dorongan serupa kepada semua mitra dagangnya. Tidak adanya limpahan ini mencerminkan fokus pemulihan ekonomi Cina ini pada ekspansi permintaan di dalam negeri.

Jelas Cina menderita akibat ambruknya permintaan global atas berbagai produk industrinya. Anjloknya penjualan retail di Amerika Serikat dan Eropa berarti berkurangnya order produksi pabrik-pabrik di Cina. Sementara itu, tahun lalu nilai mata uang yuan Cina kurang-lebih tetap tidak berubah terhadap dolar Amerika Serikat, apresiasi tajam dolar terhadap euro dan mata uang lainnya menyebabkan nilai tertimbang perdagangan yuan meningkat secara keseluruhan sehingga makin menekan ekspor cina.

Pemutusan hubungan kerja buruh pabrik telah menyebabkan terjadinya kemerosotan permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara rumah tangga mengurangi belanja. Perusahaan-perusahaan kecil yang mengekspor 100 persen hasil produksinya terpaksa gulung tikar. Jutaan buruh tidak terampil yang bekerja di pusat-pusat industri di kota-kota pesisir sekarang terpaksa pulang kembali ke desa-desa mereka. Keluarga yang biasa menerima kiriman uang dari kota sekarang juga terpaksa mengurangi belanja.

Pemerintah Cina bertekad menghentikan merosotnya pertumbuhan dan mencarikan pekerjaan lain kepada mereka yang di-PHK, di samping membuka lapangan kerja baru bagi jutaan orang yang setiap tahun masuk ke bursa kerja. Apabila Cina gagal mengatasi persoalan ini, mereka tidak hanya bakal menimbulkan kesengsaraan bagi jutaan penganggur, tapi juga mengancam stabilitas politik yang bergantung pada kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan awal pemerintah adalah meningkatkan permintaan secara keseluruhan yang berfokus pada belanja infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan sistem angkutan massal. Tapi strategi yang lebih penting adalah mengubah kebijakan pemerintah yang bakal berujung pada belanja konsumen yang lebih besar, dan yang meningkatkan belanja untuk sektor-sektor, seperti perawatan kesehatan, yang langsung membawa manfaat bagi keluarga.

Selama beberapa tahun ini laju belanja konsumen Cina turun jauh di bawah laju pertumbuhan keseluruhan di negeri itu. Penurunan ini mencerminkan turunnya pangsa tabungan dalam pendapatan keluarga. Untuk meningkatkan belanja konsumen, pemerintah Cina harus menghentikan kedua kecenderungan tersebut.

Kendati sektor swasta merupakan sektor ekonomi Cina yang paling cepat pertumbuhannya, perusahaan-perusahaan yang sebagian atau seluruhnya milik negara tetap merupakan pemberi kerja utama. Pemerintah bisa secara langsung mengatur upah di perusahaan-perusahaan ini dan dengan demikian mengatur upah pada umumnya dalam perekonomian Cina.

Tingginya laju tabungan keluarga mencerminkan tingginya laju tabungan yang normal di kalangan generasi muda serta kenyataan bahwa generasi tua mempunyai pendapatan yang sangat rendah, sehingga tidak banyak menabung ketika mereka masih muda. Laju tabungan keseluruhan keluarga mencerminkan beda antara besarnya tabungan mereka yang banyak menabung dan kecilnya tabungan mereka yang kurang menabung. Karena tingginya tabungan generasi muda dan rendahnya tabungan generasi tua, laju neto tabungan itu sekarang melambung tinggi.

Generasi muda Cina punya banyak alasan untuk menabung. Sistem pensiun publik tidak dapat diandalkan. Tidak banyak tersedia asuransi kesehatan untuk membayar tingginya biaya perawatan kesehatan gaya Barat, para orang tua harus membayar uang sekolah anak-anaknya, tidak banyak tersedia kredit untuk membeli perabotan rumah tangga, sementara membeli rumah butuh uang muka yang besar.

Saya yakin pemerintah Cina akan mengambil tindakan mengatasi alasan-alasan keluarga menghemat belanja ini dengan menyediakan lebih banyak kredit, mengadakan sistem asuransi kesehatan, dan meringankan ketentuan mengenai uang muka. Perdana Menteri Wen Jiabao menjelaskan dalam pidatonya di muka Kongres Rakyat Cina baru-baru ini bahwa ia akan berbuat segala-galanya untuk merangsang permintaan guna menjamin pertumbuhan ekonomi Cina. Saya tidak ragu terhadap kemauan dan kemampuannya untuk melakukan hal itu.

Penulis adalah Guru Besar Ekonomi pada Harvard University, mantan Ketua Dewan Penasihat Ekonomi President Ronald Reagan

Pemilu dan Janji Perubahan

2009-04-06T11:48:00.001+07:00

Oleh: Faisal Basri
Sumber: Kompas, 6 April 2009

Perubahan adalah kata yang paling banyak diusung selama masa kampanye Pemilihan Umum 2009 ini. Memang, pemilu merupakan sarana untuk melakukan pembaruan kontrak politik, menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Partai yang sedang berkuasa mengklaim keberhasilan yang telah dicapai dan berjanji akan lebih baik lagi kalau kembali berkuasa. Sejumlah partai, terutama partai-partai baru, menawarkan perubahan mendasar, pembalikan haluan ekonomi, dan perombakan strategi pembangunan. Seberapa menjanjikan perubahan itu?

DPR mendatang akan sangat berbeda. Jumlah partai di DPR akan menciut, diperkirakan tak akan lebih dari 10 partai, sebagai konsekuensi penerapan parliamentary threshold 2,5 persen.

Ketentuan peraih suara terbanyak, bukan nomor urut calon anggota legislatif, yang berhak melenggang ke Senayan, membuat sebagian besar anggota DPR yang ada sekarang akan tergusur.

Muka-muka baru yang akan muncul adalah politisi yang sudah teruji paling dekat dengan rakyat. Hubungan mereka dengan pemilihnya lebih langsung, tak lagi tersekat oleh birokrasi partai.

Sebagai anggota DPR, mereka akan senantiasa menjaga hubungan dengan konstituennya. Berdasarkan mazhab rational choice (pilihan rasional), hanya dengan berbuat demikian mereka akan bisa berhasil sebagai politisi dalam menapaki jenjang-jenjang kekuasaan yang lebih tinggi.

Untuk itu, mereka akan memperjuangkan alokasi anggaran lebih besar bagi daerah pemilihannya, dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan.

Akan lebih lengkap lagi apabila anggota DPR mewujudkan janji-janji kampanye mereka dengan makin produktif menelurkan undang-undang yang bermutu.

Penataan institusi

Pembangunan dan penataan institusi adalah tantangan terberat bagi anggota DPR baru. Dengan institusi yang baik, kepastian bagi perbaikan yang terukur akan lebih terhadirkan.

Harapan tersebut akan terwujud apabila anggota DPR mau lebih banyak mendengar, mengundang, lebih sering melakukan public hearing, dan lebih kerap mendengar langsung keluhan konstituennya.

Tak boleh lagi proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup di hotel-hotel mewah.

Hubungan antara DPR dan pemerintah tampaknya juga akan mengalami perubahan. Dengan jauh lebih sedikit partai di DPR, pengelompokan antara partai-partai pendukung pemerintah dan partai-partai oposisi akan lebih tegas sehingga meningkatkan efektivitas pemerintahan dan fungsi checks and balances.

Pemilu legislatif kali ini sudah memberikan petunjuk sementara ke arah mana pengelompokan yang bakal terjadi. Pengelompokan tampaknya tak berdasarkan orientasi ideologis yang kental, atau bahkan tak berorientasi ideologi sama sekali.

Buktinya, penjajakan koalisi sangat cair dan bisa berubah setiap saat. Bertolak dari kecenderungan ini, bisa diduga bahwa perubahan mendasar masih sangat sulit terjadi.

Partai-partai besar yang ada sekarang masih akan menjadi penentu utama karena merekalah yang paling berpeluang untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Dengan kemungkinan konfigurasi politik pascapemilu seperti itu, kita tak bisa berharap terjadi perubahan radikal. Ruang gerak yang cukup terbuka baru sebatas bagi perbaikan gradual. Masalahnya, bagi Indonesia, lebih baik saja tak cukup.

Harus ditata ulang

Dewasa ini kita sedang berada di tengah krisis ekonomi global. Persoalan-persoalan fundamental mengemuka. Makin disadari bahwa perekonomian dunia yang berlandaskan financially-driven capitalism dewasa ini sangat rapuh, dan oleh karena itu harus ditata ulang.

Ironisnya, perekonomian Indonesia berada di jalur yang sesat itu, dan kian terseret di dalamnya. Lebih mengkhawatirkan lagi, kita tak memiliki jaring-jaring pengaman yang memadai sehingga sangat rentan dalam menghadapi guncangan eksternal.

Modal dasar kita yang sebetulnya cukup memadai untuk menggerakkan perekonomian domestik bisa porak-poranda seketika akibat kerapuhan sektor finansial kita.

Lalai

Kita lalai membangun basis kekuatan domestik. Segala potensi yang kita miliki, termasuk pendanaan, tak didayagunakan. Pemerintahan sekarang belum menunjukkan keberhasilan nyata dalam penerimaan pajak.

Nisbah pajak (tax ratio) tetap saja bertengger di aras 12 persen, dengan kecenderungan yang menurun. Juga kegagalan memoneterisasikan kekayaan alam kita sehingga belum kunjung menjadi berkah bagi pembangunan.

Kelalaian itulah yang membuat kita semakin bergantung pada luar negeri. Akibatnya, utang pemerintah kian menumpuk, itu pun hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk tahun ini semata.

Pemerintah tak mampu mengalokasikan cukup dana untuk paket stimulus agar perekonomian tak terempas dalam oleh dampak krisis global.

Tantangan berat yang kita hadapi tak bisa hanya dibebankan kepada partai dan politisi. Setelah mencontreng nanti, tugas kita belum selesai. Segala tuntutan dan konsep perubahan harus terus dikumandangkan dan dikawal.

Selama 11 tahun sejak reformasi, masyarakat dan dunia usaha sudah membuktikan bahwa mereka mampu berubah. Sekarang, saatnya kita mengawal perubahan yang lebih hakiki. Memilih wakil-wakil rakyat yang terbaik adalah langkah awalnya.

Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Menuju Negara Kesejahteraan

2009-04-06T11:32:00.003+07:00

Oleh: Sri Adiningsih
Sumber: Jawa Pos, 6 April 2009

Kampanye partai politik telah berakhir. Tinggal kita yang harus menentukan sikap, ke mana akan mencontrengkan pilihan pada 9 April nanti. Meski banyak yang tidak percaya dengan janji partai politik, sebaiknya kita mencermati berbagai janji yang sudah disampaikan. Ini supaya kita tidak menyesal karena telah salah memilih. Apalagi, saat ini kita hidup di tengah-tengah krisis ekonomi global yang berat. Dengan begitu, berbagai pilihan akan membawa konsekuensi pada kebijakan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Krisis yang telah melanda dunia dan merusak ekonomi kita membuat kehidupan masyarakat semakin menderita. Tidak mengherankan jika dalam suatu acara bedah buku Menuju Welfare State yang ditulis Siswono Yudo Husodo di Semarang pekan lalu, muncul banyak keluhan dan ketidakpuasan peserta diskusi terhadap kondisi kehidupan bangsa saat ini. Bangsa Indonesia yang sudah merdeka lebih dari 63 tahun masih saja belum mencapai cita-cita kemerdekaannya. Yakni, masyarakat maju, adil, dan makmur. Bahkan, kita semakin tertinggal dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.Dari diskusi tersebut disimpulkan yang dianggap penyebab bangsa kita tidak dapat maju, makmur, dan sejatera adalah karena salah urus, khususnya di bidang ekonomi. Peter Drucker, pakar manajemen terkemuka menyatakan, ''There is no under-developed country, there is only under-managed country.''

Meski kehidupan masyarakat Indonesia masih jauh dari impiannya, ternyata banyak anak bangsa yang peduli dengan masa depan negaranya. Mereka memahami bahwa perlu adanya perubahan dalam pengelolaan ekonomi Indonesia jika ingin mencapai cita-citanya. Negara kesejahteraan ternyata banyak diimpikan oleh yang hadir dalam diskusi. Namun, ketidakpercayaan bahwa bangsa ini nanti mampu mencapai cita-citanya juga ada. Karena itu, menarik untuk mengetahui apakah bangsa Indonesia akan pernah meraih mimpinya? Atau akankah mimpi itu memang sekadar mimpi.

Amanat Konstitusi

Konstitusi kita, baik sebelum ataupun setelah diamandemen, mengamanatkan negara kesejahteraan sebagai cita-cita dari pendiri bangsa yang dituliskan dalam pembukaan ataupun batang tubuh UUD 1945. Meski diamandemen, sistem ekonomi kita yang dulunya sosialis sudah bergeser menjadi pasar sosial karena di dalamnya muncul unsur-unsur kapitalisme. Seperti diakuinya hak milik pribadi yang dilindungi negara (pasal 28H ayat 4).

Selain itu, pergeseran sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dalam bab yang memuat perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat yang dicantumkan dalam bab XIV pasal 33 dengan judul ''Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat''. Di dalam ayat 4 muncul unsur efisiensi berkeadilan, memberikan ruang gerak bagi bekerjanya mekanisme pasar, yang diperlukan suatu perekonomian. Walau pencapaian efisiensi mestinya tidak meninggalkan unsur-unsur keadilan. Demikian juga pentingnya kemandirian dan keberlanjutan dalam perekonomian dimandatkan dalam ayat tersebut. Di samping itu, hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi dilindungi negara. Di antaranya, hak warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan aktivitas ekonomi untuk dapat hidup layak.

Dari berbagai ulasan ini dilihat bahwa adanya pergeseran yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan ekonomi pasca amandemen konstitusi kita. Kendati mekanisme pasar sudah diakomodasi dalam konstitusi kita, jangan dilupakan bahwa sisi sosialismenya juga kuat. Seperti dilihat dari ayat-ayat pasal 34. Dituliskan di ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Dalam amandemen ditambah dengan ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Demikian ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam aturan dasar tersebut ditunjukkan bahwa sistem ekonomi yang mestinya kita gunakan adalah ekonomi pasar sosialis, yang penyelenggaraannya mestinya menganut welfare state. Negara yang menganut welfare state, menurut Sir William Beveridge, negara harus menjamin terpenuhinya pendapatan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan bagi rakyat. Itu semua jelas ada dalam pasal-pasal ataupun ayat-ayat konstitusi kita. Meski demikian, bangsa Indonesia masih jauh dari impian tersebut.

Realitas

Bangsa Indonesia sejak merdeka hingga kini masih belum bisa menjadikan konstitusi sebagai living constitution. Pengaturan dan kebijakan ekonomi belum didasari aturan-aturan yang ada di pasal-pasal maupun ayat-ayatnya. Pengelolaan ekonomi Indonesia jauh dari penyelenggaraan ekonomi negara kesejahteraan. Sistem jaminan sosial yang ada masih ad hoc dan terbatas yang belum dapat melindungi kelompok masyarakat yang paling bawah. Demikian juga pengelolaan ekonomi yang liberal masih kita jumpai, lihat undang-undang penanaman modal. Selain itu, bangsa Indonesia semakin tidak mandiri, bergantung pada luar negeri, baik dari sisi modal, pangan, maupun energi. UUD belum menjadi panduan dalam penyeleggaraan ekonomi Indonesia.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UGM Jogjakarta

Kontroversi BLT

2009-04-06T11:26:00.001+07:00

Oleh: Pande Radja Silalahi
Sumber: Jurnal Nasional, 6 April 2009

Belum lama kita menyaksikan di layar televisi kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan pemerintah Thailand kepada jutaan penduduknya. Dana tunai yang diberikan dalam bentuk cek adalah sekitar US$ 55 atau sekitar Rp.600.000. Ditengah terjadinya kemelut politik di Negara Gajah Putih tersebut masyarakat tampaknya memahami betapa pentingnya menggerakkan ekonomi yang tengah dilanda krisis melalui pemberian stimulus yang sekaligus menolong penduduk miskin.

Sebagai akibat keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2005 yang lalu, diperkirakan jumlah penduduk miskin bertambah banyak sehingga untuk mengatasinya pemerintah menerapkan kebijakan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada penduduk yang dianggap miskin. Sayangnya siapa orang miskin, dimana mereka berada, pekerjaan apa yang dapat mereka lakukan tidak diketahui secara akurat oleh aparat pemerintah. Tidak tersedianya data akurat yang menjadi landasan pemberian BLT mengundang kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Kritikan pedas yang dikemukakan adalah kebijakan pemberian BLT adalah kebijakan yang tidak mendidik dan bahkan membodohkan masyarakat. Sejauh mana kritikan pedas tersebut mendapat tempat berpijak yang kokoh tampaknya perlu dikaji secara tenang dan tidak emosional.

Untuk dapat mengkajinya secara proporsional tampaknya perlu dikemukakan bahwa pemberian BLT adalah keputusan Indonesia, bukan keputusan pemerintah saja, bukan keputusan salah satu Partai Politik misalnya Partai Demokrat. Pemberian BLT adalah amanat Undang-undang yaitu Undang-undang APBN. Teknis pemberian BLT mungkin saja menyimpang dari harapan atau ketentuan yang seharusnya dan kalau demikian masalahnya maka usaha untuk menyempurnakannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

Pemberian Bantuan

Di negara yang yang selama ini dianggap kapitalis dan masyarakatnya bersikap individualistis yaitu Amerika Serikat pemberian bantuan kepada sekelompok masyarakat yang dianggap miskin atau yang pendapatannya dibawah jumlah tertentu sudah menjadi kebiasaan atau merupakan suatu sistem. Dengan menunjukkan pendapatan anda dibawah standar minimum yang ditetapkan maka anda akan memperoleh bantuan, misalnya, dapat berupa kupon untuk memperoleh susu atau kebutuhan lainnya.

Masyarakat Amerika dan juga masyarakat Negara maju lainnya seperti Eropah memahami bahwa dengan pemberian bantuan secara otomatis ini bagi orang miskin dapat menyebabkan sebagian penduduk menjadi malas bekerja dan tidak berusaha keras meningkatkan taraf hidupnya. Walaupun akibat negatif mungkin saja ada tetapi masyarakat di negara tersebut yakin bahwa akibat positif masih jauh meninggalkan akibat negatif sehingga bantuan terus dilaksanakan sampai saat ini.

Berbeda dengan masyarakat di negara yang dianggap sangat individualistis, di Indonesia pemberian bantuan kepada orang miskin (Bantuan Langsung Tunai) yang jumlahnya jauh lebih kecil dari bantuan yang diberikan kepada yang tidak tergolong miskin justru dikritik tanpa didukung oleh bukti nyata. Dalam tahun anggaran 2009 ini Indonesia (melalui UU APBN) melaksanakan stimulus ekonomi yang jumlahnya diperkirakan sekitar 1,4% dari PDB. Sebagian stimulus ini dapat diartikan sebagai bantuan kepada mereka yang berpendapatan dengan jumlah tertentu. Ketentuan yang diberlakukan adalah dengan menaikkan Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kehilangan pendapatan pajak negara sebagai akibat kenaikan PTKP ini diperkirakan sekitar sepuluh kali lebih besar dari yang diberikan dalam bentuk BLT kepada orang miskin yang jumlahnya sekitar Rp. 3,7 Triliun. Dengan keadaan seperti ini apakah tidak perlu dipertanyakan, "Ada apa sih yang ada di benak sebagian elite masyarakat Indonesia dewasa ini? Membantu penduduk miskin yang belum mampu memenuhi kebutuhan fiisik minimum dengan bantuan tunai di kecam, sementara pemberian bantuan tunai kepada masayarat "near poor" dalam jumlah yang berlipatganda distetujui atau paling sedikit didiamkan. Apakah Indonesia sekarang ini tidak memerlukan kesetiakawanan sosial lagi, atau apakah sebagian dari para elit masyarakat Indonesia dewasa ini asal bunyi dengan harapan mendapatkan simpatik semu dari masyarakat?

Perbaiki Data

Berlanjutnya resistensi pemberian BLT kepada orang miskin terutama adalah tidak tersedianya data akurat. Sangat sulit diterima akal sehat bahwa untuk menentukan seseorang (keluarga) dianggap miskin harus memenuhi 14 (empat belas) kriteria yang sangat merepotkan. Kerumitan kriteria yang diterapkan dalam prosesnya selain merepotkan telah menimbulkan interpretasi yang beraneka ragam sehingga tidak jarang berakibat hilangnya "trust" kepada mereka yang terkait dalam pelaksanaannya.

Belajar dari pengalaman negara-negara di dunia, pemberian bantuan kepada golongan masyarakat miskin akan terus berlangsung di Indonesia, dan pemberian bantuan tersebut adalah suatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia sendiri. Kalau hal ini dapat diterima maka usaha serius menyediakan data yang lebih akurat pada watu yang tepat dan yang perilakunya dinamis adalah tugas yang perlu mendapat prioritas.

Berdasarkan pengalaman di masa lalu dan tuntutan di masa depan maka kriteria penduduk miskin perlu disederhanakan misalnya menetapkan 10% penduduk Indonesia dengan pendapatan terendah. Besaran ini dapat bersifat dinamis misalnya menjadi 15 atau bahkan 5 persen. Dengan penerapan kriteria yang lebih sederhana banyak manfaat yang dapat diraih. Dan yang paling penting masalah ini tidak mudah dijadikan "komoditi politik" sehingga dalam perputarannya tidak merusak kesetiakawanan sosial yang selama ini diakui manfaat dan keampuhannya.

Penulis adalah Ekonom Senior CSIS

Menuju Mata Uang Global

2009-04-03T16:18:00.004+07:00

Oleh: M. Fadhil Hasan
Sumber: Koran Jakarta, 3 April 2009

Runtuhnya Perjanjian Bretton Woods menjadi titik awal penggunaan mata uang tunggal dunia-- dollar AS– sebagai penentu nilai mata uang asing dalam transaksi internasional. Dalam mekanisme ini, sebagian besar pembayaran transaksi internasional harus melalui konversi ke mata uang dollar AS. Sejak awal, banyak kalangan yang menilai keputusan tersebut sangat tidak adil karena hal ini secara langsung akan memengaruhi perekonomian negara asing (yang mata uangnya selain dollar AS).

Kini, penggunaan mata uang dollar AS sebagai alat transaksi dunia semakin dipertanyakan. Hal itu bermula dari krisis keuangan yang melanda AS. Sejumlah negara maupun lembaga internasional menilai AS lamban mengatasi subprime mortgage sehingga dampak semakin terasa bagi negara lain. Hal ini turut memengaruhi kepercayaan masyarakat untuk memegang dollar AS. Pengaruh krisis keuangan global bagi negara-negara lain tidak akan separah saat ini jika keterfokusan penggunaan dollar tidak terjadi sejak awal. Negara-negara mulai sadar akan kebergantungan mereka pada dollar yang justru terkadang memperburuk perekonomian negaranya.

Ancaman kelangkaan dollar di suatu negara secara nyata mampu memperburuk kondisi internal melalui kegagalan transaksi internasional seperti ekspor impor maupun transaksi keuangan lainnya. Selain itu, defisit dollar menjadi salah satu pemicu rentannya perekonomian negara lain terhadap gejolak nilai tukar serta risiko-risiko yang ditimbulkannya seperti inflasi (imported inflation). Bukan hanya itu, penggunaan mata uang dollar sarat dengan unsur spekulasi sehingga merugikan negara lainnya. Spekulan mampu mengolah penurunan dan kenaikan nilai mata uang suatu negara dan meraup keuntungan dari kondisi tersebut. Gambaran ini teridentifikasi dari besarnya pengaruh hedge funds yang memegang dana besar denominasi dollar dan mengejar pergerakan bunga tinggi. Kondisi inilah yang sering kali memperkeruh dan menghancurkan pasar keuangan maupun pasar modal internasional.

Memahami berbagai kelemahan penggunaan mata uang tunggal berujung pada mendesaknya pembentukan mata uang global. Meski demikian, skenario pembentukannya dihadapkan pada berbagai kendala. Pertama, kebutuhan penciptaan mata uang global memerlukan suatu sistem moneter yang baru dan kokoh. Padahal pembentukan tatanan sistem moneter yang kokoh serasa sulit saat kondisi perekonomian dunia tidak stabil. Sistem moneter ini yang akan bertanggung jawab untuk mengedarkan dan mengendalikan peredaran mata uang global. Kedua, dominasi cadangan devisa pada sejumlah negara (70 persen) masih menggunakan dollar AS. Jika realisasi penggunaan mata uang global diwujudkan, setiap negara harus mulai mengurangi secara bertahap porsi dollar dalam struktur cadangan devisanya. Hal ini biasanya akan mengancam nilai mata uang domestik serta lonjakan inflasi dari sisi luar negeri (imported inflation).

Keputusan penggunaan mata uang global bukan pekerjaan mudah karena pengalaman Eropa untuk merealisasi penggunaan euro memerlukan waktu sekitar 30 tahun. Kondisi ini menjadi hambatan bagi terwujudnya penggunaan mata uang global karena perbedaan struktur perekonomian dari negara-negara di dunia. Penolakan dimungkinkan muncul dari negara-negara yang struktur perekonomiannya lebih terbelakang.

Mengurangi Ketergantungan

Kekuatan dan daya tarik perekonomian AS semakin pudar setelah kegagalannya menangani subprime mortgage. Kekacauan perekonomian AS semakin dalam dan sukar ditangani karena tingginya proporsi mata uangnya yang berada di luar negaranya. Hampir 75 persen dollar tersebar di luar AS, sisanya 25 persen yang berada di AS. Sebenarnya proporsi dollar yang berada di luar AS telah berkurang seiring dengan penggunaan mata uang euro pada kawasan Eropa. Besarnya proporsi dollar yang berada di luar AS berujung pada kekeringan likuiditas sehingga pemulihan krisis finansial terkesan lamban.

Perjanjian Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) merupakan salah satu strategi pengurangan kebergantungan pada transaksi dollar. Kebijakan itu ditempuh mengingat nilai supply dollar AS semakin tidak terkendali. Dalam BCSA ini, suatu perekonomian membentuk cadangan bersama dengan denominasi mata uang kedua negara untuk memenuhi kemudahan transaksi internasional. Pada kesepakatan ini, dollar bukan lagi menjadi media transaksi antar kedua negara sehingga kelangkaan dollar dapat berkurang. Secara teori, kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi negara net importer sebab tidak perlu memburu dollar untuk melakukan transaksi internasionalnya karena langsung dapat menggunakan mata uang negara mitra dagang.

Skenario ini dapat menekan biaya yang ditanggung oleh importir maupun eksportir karena jalur penukaran mata uang dapat diperpendek. Untuk China dan Indonesia, misalnya, eksportir dan importir hanya menukar sekali mata uang untuk transaksinya dari renminbi ke rupiah atau sebaliknya, sedangkan sebelumnya diperlukan dua kali pertukaran, yakni dari rupiah ke dollar AS dan ke renminbi. Selain lebih sederhana, hal tersebut dapat menghemat fee pertukaran yang harus dibebankan kepada eksportir maupun importir. Dengan skema BCSA, setidaknya tekanan terhadap rupiah akan dapat diminilisasi, bahkan akan berdampak positif terhadap volatilitasnya. Bukan hanya itu, kestabilan rupiah akan berdampak positif bagi dunia usaha serta penanganan imported inflation.

Hingga kini, Indonesia telah melakukan BCSA dengan tiga mitra dagangnya, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Indonesia setidaknya telah menandatangi BCSA senilai 15 miliar dollar AS (setara 175 miliar rupiah atau 100 renminbi miliar) dengan China, sementara dengan Jepang dan Korea Selatan masing-masing senilai 12 miliar dollar AS dan 2 miliar dollar AS. Rencananya perjanjian ini diperluas dan mencakup ASEAN + 3 (Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei) ditambah Jepang, China, dan Korea Selatan. Selain memberikan kemudahan bagi eksportir maupun importir, dalam jangka pendek BCSA dapat diperuntukkan sebagai cadangan devisa jika terjadi permasalahan dalam neraca pembayaran.

Pembentukan mata uang global memang tepat dan perlu dilakukan, tetapi memerlukan perencanaan dan waktu yang relatif lama. Dalam proses pembentukannya, skenario Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) dapat menjadi pilihan alternatif. Untuk itu, pemerintah (BI) harus segera memperluas cakupan BCSA ke negara lain, khususnya mitra dagang RI, sehingga kebergantungan dollar berkurang serta sebagai upaya menjaga kestabilan rupiah.

Penulis adalah Ekonom Senior INDEF

Penanganan Krisis Mau ke Mana?

2009-04-02T11:12:00.002+07:00

Oleh: Iman Sugema
Sumber: Seputar Indonesia, 2 April 2009

Resesi ekonomi akhirnya datang juga seperti yang kami perkirakan tiga bulan lalu. BPS dan Bappenas sejak beberapa minggu lalu mulai rajin memberi konfirmasi tentang datangnya resesi ini.

Beberapa isu penting mengenai hal ini patut diberi catatan. Pemerintah cenderung terlalu lamban dalam menyadari bahwa resesi sudah berada di depan mata. Sebelumnya pemerintah bersikukuh bahwa pertumbuhan ekonomi masih akan berada di atas 5%,perbankan dalam kondisi yang mantap dan stabil, serta fundamental ekonomi masih kokoh.Kenyataannya jauh dari itu. Fundamental ekonomi ternyata sangat keropos yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar, harga saham, dan ekspor secara tajam.

Ancaman PHK juga semakin menyeruak dan sampai saat ini secara aktual telah mencapai lebih dari 100.000 orang yang kehilangan pekerjaan. Kelambatan dalam mengantisipasi memburuknya situasi telah mengakibatkan keterlambatan dalam merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah penanganan krisis. Bahkan BI pernah salah langkah pada bulan Oktober yang lalu, yaitu pada saat menaikkan suku bunga. Padahal yang diperlukan justru adalah pelonggaran likuiditas yang juga berasosiasi dengan penurunan suku bunga.

Otoritas fiskal juga sangat lamban dalam merumuskan program stimulus ekonomi di mana besaran stimulus telah direvisi empat kali. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintah kurang firm dalam menangani masalah krisis. Antisipasi menjadi penting karena kebijakan fiskal dan moneter memerlukan waktu untuk bisa secara efektif memengaruhi perekonomian. Implikasinya, kebijakan pemerintah harus ditetapkan dan diimplementasikan sebelum masalah betul-betul terjadi.

Dalam bahasa Greenspan, the policy has to be set ahead the curve, atau kebijakan akan lebih efektif kalau ditetapkan mendahului siklus bisnis. Fungsinya adalah mengarahkan perekonomian sesuai dengan yang diinginkan dan terutama untuk menghindari resesi yang dalam. Kalau resesi sudah terjadi, akan semakin sulit untuk melakukan koreksi yang pada gilirannya memerlukan energi yang lebih besar untuk mendorong recovery.

Selain lambat, pemerintah terkesan salah melakukan diagnosis permasalahan. Dari Rp73,3 triliun yang dialokasikan untuk dana stimulus, ternyata hanya sekitar satu triliun saja yang dialokasikan untuk pedesaan. Dana stimulus lebih banyak diperuntukkan bagi wilayah perkotaan, perusahaan besar, dan kalangan yang tidak miskin. Kebijakan ini tentu selain melukai kelompok miskin dan wilayah perdesaan, juga tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Kenyataannya, wilayah perdesaan merupakan wilayah yang paling parah dilanda krisis.Hargaharga komoditas pertanian sudah lebih dahulu mengalami penurunan yang tajam sehingga pendapatan petani menjadi terpuruk. Selain itu, petani perkebunan pada umumnya menjual hasil produksinya kepada perusahaan besar, baik perusahaan inti ataupun bukan, yang sekarang ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor. Ketika permintaan ekspor mulai turun, perusahaan akan mengutamakan penjualan dari hasil kebun sendiri dibandingkan menampung dari petani.

Saluran pemasaran bagi petani praktis menjadi tertutup. Karena itu petani adalah pihak yang paling pertama didera krisis. Perdesaan juga akan mengalami limpahan beban akibat PHK yang dilakukan di daerah perkotaan. Korban PHK akan kembali ke desa dan selama kesempatan kerja belum terbuka kembali, mereka akan menjadi beban bagi wilayah perdesaan. Karena itu,wilayah perdesaan akan merupakan wilayah yang paling parah dilanda resesi. Korban PHK yang paling menderita terutama adalah mereka yang tergolong buruh kasar dan buruh harian.

Ketika terjadi PHK, mereka sama sekali tidak punya saving yang bisa menjadi bantalan ketika mereka menganggur. Maklum, pendapatan mereka sebatas upah minimum saja yang hanya cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Karena itu, masalah sosial akan lebih banyak timbul di kalangan mereka.

Melihat hal tersebut,kami bisa menilai bahwa stimulus yang digulirkan pemerintah tampaknya salah sasaran.Karena itu paket stimulus sebaiknya diubah komposisinya, yaitu lebih mengarah ke wilayah perdesaan serta membantu menyediakan lapangan kerja sementara bagi buruh kasar atau buruh harian. Ini bukan masalah keberpihakan, tetapi lebih pada efektivitas paket stimulus. Resep harus sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Kalaupun rancangan stimulus itu sudah sesuai dengan masalah yang akan dihadapi, dalam pelaksanaannya akan dihadapkan pada kendala teknis yang tak terhindarkan. Stimulus merupakan program dadakan atau crash program yang membutuhkan kemampuan pelaksanaan yang cepat.

Masalahnya ada di birokrasi kita yang cenderung sangat lelet. Untuk program yang tidak dadakan saja penyerapan anggaran biasanya menumpuk di penghujung tahun, antara Oktober sampai Desember. Tentunya para korban PHK tidak bisa menunggu sampai bulan Oktober. Artinya, kalau mau efektif, paket stimulus yang menyangkut pekerjaan fisik harus didesain untuk bisa dilaksanakan pada bulan-bulan mendatang.

Berarti kita tidak bisa bicara mengenai proyek-proyek besar yang membutuhkan persiapan yang lama. Program dan proyek yang mungkin dilaksanakan hanyalah sebatas perbaikan dan pemeliharaan atas prasarana yang sudah ada. Yang terlebih penting adalah tersedianya lapangan kerja.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa penanganan krisis akan menjadi efektif bila paket stimulus disusun sebagai antisipasi dari masalah yang kemungkinan akan terjadi dan bukan reaksi atas apa yang sedang atau telah terjadi. Selain itu, efektivitas juga sangat tergantung pada apakah kita mampu mendiagnosis masalahnya secara benar.(*)

Penulis adalah peneliti InterCAFE, Institut Pertanian Bogor

G-20, Sovereign Wealth Fund dan Kapitalisme Baru

2009-04-02T10:49:00.001+07:00

Oleh: Herry Juliartono
Sumber: Jawa Pos, 2 April 2009

PERTEMUAN pemimpin 20 negara, penguasa 85 persen perekonomian dunia, di London minggu ini sangat krusial bagi masa depan pranata sosial ekonomi dunia baru. Intensitas resesi yang melanda sekarang ini bakal menjadi katalis dominan arah dan substansi materi pertemuan kali ini.

Dalam pertemuan ini, pemimpin G-20 akan dihadapkan kepada sejumlah permasalahan mendasar yang membutuhkan pemikiran dan keputusan bernas. Perbedaan cara pandang AS dan Eropa terhadap penyelesaian krisis ekonomi ini, reformasi IMF, dan Bank Dunia dengan memberikan peran lebih besar kepada sejumlah negara kaya Asia dan masih layakkah pranata kapitalisme ini dipertahankan merupakan tiga materi utama yang bakal mendominasi diskusi.

Pada dasarnya, semua pihak sepakat harus segera menemukan jalan penyelesaian tercepat, terpendek, dan paling murah dari belitan resesi ini. Tetapi, ironisnya, ketika sampai pada tahap aksi dan koordinasi tindakan, para pemimpin itu jugalah yang justru memperlihatkan betapa tidak mudahnya memadukan kepentingan.

AS yang menjadi episentrum sumber prahara resesi saat ini masih percaya dengan resep model Keynessian. Yakni, pemerintah bertindak aktif menggerakkan ekonomi ketika masyarakat (pribadi dan perusahaan) tidak berdaya. Dalam model itu, stimulus dan kebijakan moneter selalu menjadi andalan dengan asumsi utama mempertahankan aktivitas perekonomian dan secara bertahap mengembalikan kepercayaan pelaku ekonomi.

Presiden AS Barack Obama tidak sendiri dalam gerbong ini. Sejumlah pemimpin mendukung, bahkan menerapkan resep yang sama, meskipun dengan sejumlah improvisasi dalam pelaksanaannya. Inggris, Australia, Tiongkok, dan Indonesia merupakan sebagian negara yang ikut gerbong itu -Inggris dan Australia bahkan siap menjadi pelobi model AS tersebut.

Sementara negara-negera Eropa daratan lebih memilih perlunya regulasi yang lebih ketat dan jelas atas fungsi dan mekanisme sistem keuangan dunia. Mereka yakin, krisis sekarang bersumber dari kelemahan faktor itu yang membuat labirin Wall St semakin menggurita tidak terkendali.

Argumen tersebut didasarkan pada fakta bahwa pemicu utama resesi ini adalah tindakan berlebihan yang tidak terkontrol dari hedge fund dalam transaksi derivatif, yang pada akhirnya tidak hanya berdampak pada kepercayaan pelaku pasar dan bisnis, melainkan juga berimplikasi kepada ekonomi riil.

Sovereign Wealth Fund

Krisis ekonomi dunia kali ini juga membuka pintu terhadap fakta yang selama ini diterima sebagai tatanan wajar bahwa negara-negara Barat sangat kaya dan selalu menjadi sumber dana dunia.

Persepsi demikian itu diperkuat dengan konstelasi sistem representasi yang masih berlaku hingga sekarang ini dalam dua lembaga utama keuangan, IMF dan Bank Dunia. AS dan G-7 yang defisit sangat mendominasi hak voting, sementara negara-negara kaya tidak terwakili secara proporsional ( Tiongkok 1,5% suara dan India hanya 0,5% suara).

Padahal, dua negara terkaya dengan cadangan devisa riil terbesar sekarang ini adalah Abu Dhabi dan Tiongkok. Bahkan, cadangan devisa Abu Dhabi dan 6 negara lain dalam Uni Emirat Arab hampir dua kali lipat Tiongkok. Belum lagi negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Brunei.

Dunia baru tersadar akan besarnya kekuatan ekonomi negara-negara Asia kaya baru itu setelah mereka belanja aset murah dalam jumlah luar biasa. Abu Dhabi lebih mengonsentrasikan investasinya pada sektor keuangan dan investasi dengan membeli saham sejumlah bank dan asuransi di AS dan Eropa. Akhir tahun kemarin Abu Dhabi merupakan pemegang saham terbesar (23,5%) bank terbesar di Eropa Barclay Bank.

Sedangkan Tiongkok menggunakan dananya untuk mengamankan pasokan bahan baku dan energi untuk industri mereka. Tiongkok menyiapkan miliaran dolar untuk membeli saham perusahaan tambang di Australia, termasuk 19% saham perusahaan terbesar ketiga di dunia Rio Tinto. Tiongkok juga mengamankan cadangan energi dengan investasi di Rusia, Balkan, dan Brazil hampir USD 200 miliar.

Yang membuat terbelalak Wall St dan pasar keuangan dunia adalah fakta ternyata Tiongkok -yang kebingungan memarkir uangnya- merupakan lembaga tunggal pemegang Treasury Bill terbesar.

Fakta-fakta itulah yang mendasari perlunya reformasi di IMF dan Bank Dunia karena negara-negara itu tidak bakal mau meminjamkan uangnya kalau tidak bisa ikut mengendalikan keputusan atas penggunaan dananya.

Matinya Pasar Bebas?

Besarnya momentum krisis ekonomi kali ini memang sangat luar biasa sehingga hampir tidak ada negara yang bakal selamat dari terpaannya. Ibarat tsunami, momentumnya bergerak melebar dari episentrum di AS ke seluruh dunia secara beruntun dan terkait satu sama lain.

Hal itu tidak bisa dihindari karena efek globalisasi dan saling keterkaitan dalam pasar bebas bahwa barang, jasa, dan dana mengalir mudah tanpa hambatan geografis batas-batas negara yang konvensional. Implikasinya ketika AS sebagai pasar terbesar dunia terkena resesi aliran pasar bebas menjadi tersendat, bahkan dalam beberapa sektor berhenti mendadak.

Kondisi itulah yang memicu kembalinya pemikiran nasionalisme ekonomi. Bahkan, ide itu kian mengkristal menjadi wacana utama di Eropa bahwa para demonstran menuntut agar unsur ekonomi yang berbau luar negeri ditempatkan dalam prioritas terakhir. Bukan hanya produk asing, pekerja imigran juga ditentang.

Sejarah membuktikan, krisis ekonomi selalu membawa serta perdebatan tentang pranata sosial ekonomi. Ketika Depresi 1930-an, pranata kapitalisme juga dipertanyakan sehingga lahirlah The FED untuk mengatur pasar uang dan SEC untuk pasar modal AS. Untuk meredam kemarahan rakyat atas keserakahan kapitalisme, negara-negara maju juga mulai menerapkan cikal bakal welfare state.

Sejarah terulang lagi kali ini. Hanya, para kapitalis yang menjadi sasaran bukan lagi kaum borjuis individual dalam konotasi Marx, tetapi lebih impersonal dalam bentuk lembaga keuangan/investasi.

Tetapi, pola dasar pertentangannya tidak berubah di mana kaum proletar (karyawan yang kehilangan pekerjaan) marah terhadap borjuis (eksekutif yang serakah). Bahkan, dalam kasus AIG, Obama sangat Marxian dan ikut mengutuki eksekutif yang mengantongi bonus, meskipun perusahaannya harus ditalangi dana dari pajak rakyat agar tidak bangkrut.

Meminjam teori Marx, tarik ulur kepentingan memang tidak bisa dihindari. Setiap tesa pasti akan memancing antitesa sebelum sintesa baru akhirnya muncul dan menjadi pranata sosial ekonomi yang disepakati sebagai norma bersama. Bagaimana bentuknya, itulah yang menjadi tugas para pemimpin di London minggu ini.

Penulis adalah alumnus Universitas Airlangga, pelaku bisnis, tinggal di Perth

Weak Bureaucracy Sulit Jangkau G-20

2009-04-01T11:52:00.001+07:00

Oleh: Ahmad Erani Yustika
Sumber: Jawa Pos, 1 April 2009

MINGGU ini, tepatnya 2 April 2009, pemimpin negara yang tergabung dalam forum G-20 kembali mengadakan pertemuan, yang tentu saja fokusnya membahas krisis ekonomi.

Secara khusus, Presiden AS Barack Obama jauh-jauh hari telah menghubungi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyukseskan acara tersebut. Seperti agenda yang dibawa dalam forum pendahuluan G-20 yang dilakukan sekitar 3 minggu lalu, Indonesia menginginkan pembentukan lembaga pendanaan baru untuk menopang kebutuhan dana bagi negara-negara berkembang.

Namun, gagasan itu baru dilakukan bila lembaga multilateral, misalnya Bank Dunia dan IMF, sudah tidak mampu lagi menolong pendanaan bagi negara berkembang.

Lepas dari isu itu, sebetulnya banyak sekali agenda yang perlu dibahas dalam pertemuan puncak G-20 tersebut, khususnya menyangkut model kerja sama penyelesaian krisis ekonomi yang komprehensif.

Stimulus dan Stagflasi

Tiga isu besar yang mestinya menjadi kesepakatan bersama negara-negara yang tergabung dalam G-20 dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, negara G-20 saat ini sekurangnya mengontrol 80% kegiatan ekonomi dunia. Artinya, jika kebijakan yang diproduksi negara-negara anggota itu bisa terpadu, prospek keberhasilan pemulihan ekonomi menjadi lebih cerah. Isu kebijakan yang harus ditekankan adalah soal pembukaan akses pasar dan harmonisasi kebijakan fiskal/moneter.

Saat ini hampir semua negara, termasuk negara maju, lebih protektif terhadap pasar domestiknya sehingga penetrasi perdagangan internasional menjadi lemah.

Implikasinya, pergerakan kegiatan ekonomi sulit tumbuh sehingga bisa mengganggu pemulihan ekonomi global. Sementara itu, kebijakan fiskal sudah berada di jalur yang benar, yakni ekspansi pengeluaran negara diperbesar. Namun, dalam hal kebijakan moneter belum berlaku kebijakan yang seragam.

Kedua, stimulus fiskal yang luar biasa besar berpotensi menjadi sumbu ledakan dalam jangka menengah/panjang. Penyebabnya, megastimulus itu dibiayai utang (domestik/asing) yang menimbulkan beban pada masa depan.

Beban itu akan berwujud dalam dua hal: (i) anggaran negara masing-masing negara akan terbebani dengan pembayaran utang sehingga dana bagi kepentingan pembangunan ekonomi/sosial bakal terpangkas akibat ruang fiskal yang sempit; (ii) eskalasi program yang didanai uang yang sedemikian besar tanpa diiringi penambahan barang/jasa dalam jumlah yang proporsional pasti berdampak inflatoir.

Jika problem inflasi berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak kunjung pulih, ini berpotensi terjadi stagflasi (stagnasi plus inflasi). Penyakit tersebut bakal sulit disembuhkan lagi jika tidak ditangani secara hati-hati. Karena itu, besaran stimulus ekonomi mesti dirasionalisasi secara cermat.

Ketiga, problem yang lebih fundamental saat ini sebetulnya bukan sekadar mengumpulkan dana global dan setelah itu dibagi-bagikan ke negara yang membutuhkan. Hampir semua ekonom percaya, seberapa pun sulitnya krisis sekarang pada saatnya konjungtur ekonomi kembali akan bergerak.

Masalahnya, pemulihan ekonomi itu bakal berlangsung lama bila pilar-pilar terpenting penyebab krisis ekonomi tidak dipagari secara ketat. Dalam hal ini, forum G-20 harus mengambil prakarsa yang lebih berani untuk memagari sektor keuangan dengan regulasi yang ketat sehingga tidak memiliki ruang gerak menjadi komoditas yang diperdagangkan sendiri.

Sektor keuangan harus dikembalikan ke khitahnya sebagai instrumen transaksi dan bukan sebagai komoditas transaksi. Lebih dari itu, sektor keuangan hadir untuk melayani pergerakan kegiatan ekonomi di sektor riil yang memberi nilai tambah atas setiap produksi barang/jasa.

Patologi Birokrasi

Indonesia perlu memanfaatkan forum G-20 tersebut sebagai panggung yang tepat untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang. Kepentingan negara berkembang sendiri adalah mengurangi ketergantungan dan intervensi negara maju. Ketergantungan terjadi sebagian karena kelemahan negara berkembang sendiri dalam mendesain kebijakan ekonomi yang rasional.

Namun, dalam banyak hal, ketergantungan berlangsung akibat dominasi kebijakan ekonomi yang disodorkan negara-negara maju. Dalam soal ini, kesepakatan yang diratifikasi dalam perjanjian-perjanjian di bawah payung WTO (Wolrd Trade Organization) sarat dengan manipulasi yang menggilas perekonomian negara berkembang.

Sementara itu, intervensi negara maju dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan di negara berkembang, misalnya dalam privatisasi, penanamam modal asing, dan sumber daya alam. Secara subtil, proses regulasi di bidang itu kerap diwarnai aroma suap dari negara maju.

Di luar itu, masalah besar justru timbul dari birokrasi Indonesia sendiri. Stimulus ekonomi telah dikritik bias kepada sektor ekonomi tertentu dan kaum kaya, sedangkan bagian stimulus kepada kelompok ekonomi lemah tidak memadai. Soal ini mesti segera diselesaikan agar tidak terjadi mala di kemudian hari.

Celakanya, cara kerja birokrasi dalam menghadapi krisis ini masih seperti dalam keadaan normal (business as usual). Bayangkan, sampai awal Maret 2009 penyerapan anggaran masih kurang dari 20%. Bahkan, realisasi belanja modal dan belanja barang baru sekitar 5%.

Jika anggaran yang sudah direncanakan jauh hari saja seperti itu bisa diprediksi bagaimana implementasi dari stimulus ekonomi. Hingga kini belum ada satu pun proyek stimulus ekonomi yang mulai berjalan.

Melihat kenyataan itu, rasanya forum G-20 seperti terlalu jauh bagi Indonesia karena setumpuk persoalan yang menghadang di depan justru bersumber dari kinerja birokrasi yang amat menyedihkan.

Penulis adalah ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, direktur eksekutif Indef di Jakarta

Kerja sama internasional, solusi krisis finansial

2009-03-31T11:56:00.001+07:00

Oleh: Alistair Darling
Sumber: Bisnis Indonesia, 31 Maret 2009

aat ini, dunia menghadapi kondisi ekonomi yang terburuk dalam beberapa generasi. Oleh karena itu, komunitas internasional harus bersatu mengatasi kemerosotan guna menentukan jalan menuju masa depan yang berkelanjutan.

Untuk itu, kita harus melakukan tiga hal. Pertama, meningkatkan keinginan dan membantu menciptakan lapangan kerja.

Kedua, mendapatkan kembali pinjaman bank dan memperbaiki regulasi mereka. Ketiga, menegaskan kembali komitmen untuk mempertahankan perdagangan bebas dan melindungi lingkungan hidup.

Hanya dengan kerja sama seperti itu kita dapat menjawab tantangan ini. Oleh karena itu, pertemuan para pemimpin G-20 dan menteri keuangan dalam forum London Summit pada April 2009 menjadi sangat penting.

Anggota G-20 akan mewakili lebih dari 80% ekonomi global. Tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu sulit yang tidak dapat ditangani bersama.

Berbagai usaha bersama untuk mendukung ekonomi akan memberikan dampak lebih luas dan membantu negara anggota keluar dari kemerosotan global lebih cepat dan lebih kuat.

Negara G-20 juga harus siap mempergunakan banyaknya kesempatan yang dihasilkan oleh perbaikan ekonomi. Meski situasi sedang sulit, banyak pihak masih mengharapkan ekonomi global menjadi berlipat ganda dalam 20 tahun mendatang.

Tidak ada solusi yang bisa dicapai dalam waktu semalam. Namun, kita akan melalui krisis ini dan membangun sebuah dunia yang lebih hijau, lebih adil, dan lebih makmur.

Bagaimanapun kita berhadapan dengan sebuah masalah yang terus-menerus berputar, membuat hidup rakyat setiap negara menjadi semakin sulit. Sejak November 2008, kita menyaksikan sebuah kejatuhan dalam perdagangan dunia, yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Juga terjadi resesi global yang lebih dalam dan lebih meluas yang berdampak terhadap semua negara, lebih dari yang diperkirakan sebelumnya.

Resesi global

Pada kuartal terakhir 2008, untuk pertama kalinya sejak 1945, ekonomi dunia menyusut. Bukan hanya Amerika Serikat, Inggris, dan Italia yang mengalami resesi, melainkan juga Jerman dan Jepang mengalami hal serupa.

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2009 negatif. Ini merupakan kontraksi global tahunan pertama selama 60 tahun terakhir ini.

Namun, berbagai kesulitan tersebut tidak dapat mengalihkan perhatian dari tujuan kita selama krisis finansial global ini. Kerja sama internasional dalam setiap bidang sangat diperlukan guna meningkatkan perekonomian.

Di Eropa, Inggris sudah bekerja sama mengenai stimulus fiskal yang terkoordinasi, mempromosikan perdagangan bebas, dan pertahanan melawan proteksionisme. Namun, kerja sama itu tidak dapat dibatasi hanya di Eropa.

Ada sedikitnya tiga prioritas dalam kerja sama tersebut. Pertama, di bidang ekonomi dan lapangan kerja. Harus ada peningkatan permintaan lewat serangkaian tindakan, yaitu menurunkan suku bunga, mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal, dan penurunan kredit.

Secara substansial kita harus meningkatkan sumber daya IMF, sehingga bisa membantu menghindari penyebaran krisis dari perusahaan ke negara. Seiring dengan hal itu, kita harus mereformasi IMF dan Bank Dunia, sehingga kedua lembaga ini dapat lebih diandalkan.

Kedua, mengembalikan pinjaman bank guna membantu masyarakat dan bisnis. Para menteri keuangan G-20 sepakat mempertimbangkan serangkaian pilihan yang ada, termasuk bantuan likuiditas, rekapitalisasi, dan berurusan dengan aset-aset lemah.

Kita juga harus mereformasi peraturan finansial yang dibutuhkan, baik secara nasional maupun internasional. Segala tipe risiko bagi konsumen, pasar, dan ekonomi harus dipulihkan, termasuk penggabungan makro ekonomi dan kesalahan finansial, membuka tempat yang aman bagi pajak, dan mempromosikan transparansi.

Penanganan risiko melalui kapabilitas peringatan awal dan pemantauan harus dilakukan lebih baik. Kita harus memperkenalkan daya, sehingga bank-bank dapat membangun kekuatan pada tahun-tahun mendatang dan menghentikan mereka untuk bergerak di luar batas kemampuan. Ketika kemerosotan ekonomi melanda dunia, bank-bank dapat terus memberi pinjaman.

Perdagangan bebas

Ketiga, harus menegaskan kembali komitmen perdagangan bebas. Sebagai contoh, di Eropa, unifikasi ekonomi selama beberapa dekade telah memberikan kemakmuran yang lebih besar.

Di seluruh dunia, membuka diri terhadap perdagangan bebas telah memudahkan jutaan orang terhindar dari kemiskinan. Pada masa mendatang, perdagangan akan terus menjadi kendaraan untuk kemakmuran.

Untuk mempertahankan perdagangan bebas, kita juga membutuhkan lingkungan yang berkesinambungan pada masa depan. Penciptaan sebuah ekonomi karbon rendah tidak harus datang dari akibat penempatan tenaga kerja atau pertumbuhan.

Setiap langkah tersebut, jika dikombinasikan, dapat berarti sangat besar. London Summit akan menjadi sebuah langkah yang sangat penting dan jalan menuju pemulihan global.

Kita seharusnya tidak mengharapkan dampaknya dalam semalam, tetapi dapat mulai membangun sebuah konsensus dengan mengakui bahwa ketertarikan kita yang sama seharusnya tidak bertentangan dengan ketertarikan negara sendiri. Dalam kenyataannya satu ketertarikan bisa melengkapi lainnya.

Pada masa lalu, ketika berbicara mengenai ekonomi global, yang dimaksudkan adalah Barat dan Jepang. Sekarang hal itu sudah berlalu. Pelajaran dari krisis ekonomi ini adalah ketika ekonomi negara maju dapat memimpin, kita harus bekerja sama dalam kemitraan dengan negara maju dan berkembang.

Krisis besar seperti ini sering kali dapat menyatukan seluruh negara. Kita harus mempergunakan momen ini dan segera bertindak bersama guna menghadapi krisis finansial seiring dengan pembangunan menuju pemulihan yang kuat dan berkelanjutan.

*) Tulisan ini dikirim khusus untuk Bisnis Indonesia

Penulis adalah Menteri Keuangan Inggris

Transisi Menuju Pertumbuhan yang Berkelanjutan

2009-03-30T11:44:00.000+07:00

oleh: Jeffrey D. Sachs
Sumber: Koran Tempo, 30 September 2009

Krisis ekonomi global bakal beserta kita selama satu generasi, bukan satu-dua tahun, karena ia sebenarnya merupakan transisi menuju ke pertumbuhan yang berkelanjutan. Langkanya komoditas primer dan kerusakan yang timbul akibat perubahan iklim pada tahun-tahun terakhir ini menyumbang kepada destabilisasi ekonomi dunia yang menyebabkan terjadinya krisis saat ini. Melonjaknya harga pangan dan bahan bakar serta berbagai bencana alam memainkan peran penting dalam merusak pasar keuangan, daya beli masyarakat, bahkan stabilitas politik.

Dipandang dari sudut ini, kebijakan utama yang harus diusung, baik oleh negara maju maupun negara berkembang, untuk mengatasi krisis ini adalah membangun infrastruktur yang sesuai bagi abad ke-21. Termasuk membangun jaringan listrik yang efisien yang dibangkitkan energi terbarukan; jaringan nirkabel dan serat optik yang mampu menyalurkan arus telepon dan Internet pita lebar; sistem air, irigasi, dan pembuangan limbah yang dengan efisien menggunakan dan mendaur ulang air tawar; sistem angkutan umum kota dan antarkota; jalan raya yang lebih aman; serta jaringan suaka alam yang melestarikan keragaman hayati dan habitat spesies yang terancam punah.

Investasi dalam proyek-proyek seperti ini diperlukan dalam jangka pendek guna mengimbangi turunnya belanja konsumsi dunia yang mendasari resesi global saat ini. Lebih penting lagi investasi ini diperlukan dalam jangka panjang, karena dunia yang sudah sesak dengan 6,8 miliar manusia (dan terus bertambah) jelas tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan kecuali diadopsi teknologi yang menghemat pemakaian sumber daya alam yang langka itu.

Dalam prakteknya, krisis global berarti dipangkasnya dan bukan diperluasnya investasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. Sementara itu, akses untuk memperoleh pinjaman bank internasional, penawaran obligasi, dan investasi asing langsung tertutup. Proyek-proyek infrastruktur yang banyak dibicarakan di masa lalu sekarang dilupakan sehingga mengancam stabilitas politik dan ekonomi puluhan negara berkembang.

Sebenarnya setiap bagian dunia memiliki banyak proyek infrastruktur yang vital dan yang belum dilaksanakan. Sudah waktunya dilakukan upaya global terpadu untuk merealisasi proyek-proyek itu. Upaya ini memang tidak mudah. Sebagian besar investasi membutuhkan kepemimpinan sektor publik untuk menempa kemitraan dengan sektor swasta. Sektor publik harus mengadakan kesepakatan dan kontrak dengan pihak swasta tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga mengoperasikannya sebagai pemegang konsesi atau monopoli yang diregulasi.

Pemerintah di banyak negara umumnya tidak memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk merancang proyek-proyek semacam itu sehingga membuka kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemberian kontrak. Tuduhan semacam ini mungkin saja dilemparkan terhadap pemerintah walaupun tidak benar, tapi sering kali banyak juga yang terbukti benar. Menumpuknya proyek yang belum direalisasi ini telah mengacaukan ekonomi dunia. Kemacetan lalu lintas dan polusi menimpa banyak kota besar di dunia. Udara tercemar gas rumah kaca akibat penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terkendali. Kelangkaan air boleh dikatakan melanda setiap pusat ekonomi, dari Amerika Utara, Eropa, Afrika, India, sampai Cina.

Karena itu, pemerintah di banyak negara harus memperkuat kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur (termasuk jaringan listrik, jalan, air dan sanitasi, serta teknologi informasi dan komunikasi) dan memperkuat bank pembangunannya agar mampu merancang dengan baik proyek dan program infrastruktur jangka panjang. Kemampuan mengimbangi krisis yang terjadi secara konstruktif melalui perluasan kemitraan publik dan swasta bakal menentukan keberhasilan di negara dan kawasan bersangkutan. Menariknya, untuk pertama kalinya pemerintah AS segera akan membentuk sebuah Bank Infrastruktur Nasional.

Namun, para penasihat ekonomi Amerika dan Eropa umumnya percaya bahwa suatu stimulus yang singkat dan tajam sudah cukup untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini salah. Apa yang dibutuhkan adalah merombak ekonomi dunia menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Lagi pula pembuat kebijakan di negara-negara kaya juga percaya bahwa mereka bisa terus mengabaikan negara-negara berkembang, atau membiarkannya menemui nasibnya sendiri di pasar global. Sikap semacam ini merupakan resep yang jitu menuju kegagalan global, bahkan konflik di masa depan. Negara-negara maju harus berbuat lebih banyak untuk membantu negara-negara miskin mengatasi transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, sebagian besar dari "stimulus" yang sudah diundangkan sampai saat ini sifatnya jangka pendek dan inward looking, peningkatan dana untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di negara-negara miskin akan memberikan dorongan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara kaya itu sendiri.

Negara-negara maju harus mau menyalurkan dana yang memadai dari tabungan yang mereka miliki ke negara-negara berkembang untuk membiayai peningkatan investasi yang berkelanjutan. Penyaluran dana dapat dilakukan secara langsung atau secara bilateral, misalnya melalui pinjaman jangka panjang dari badan-badan ekspor-kredit negara-negara maju. Ia juga bisa dilakukan secara multilateral, dengan meningkatkan arus investasi infrastruktur dari Bank Dunia dan bank pembangunan regional (termasuk Inter-American Development Bank, European Investment Bank, African Development Bank, dan Asian Development Bank). Kedua saluran ini harus digunakan.

Negara-negara maju juga gagal menyadari bahwa tanpa pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan yang lebih besar di negara-negara berkembang--terutama untuk pembangunan pembangkit dan transmisi listrik yang berkelanjutan--tidak mungkin bakal tercapai kesepakatan global mengenai perubahan iklim tahun ini (atau dalam waktu dekat ini). Negara-negara kaya mengharapkan negara-negara miskin membatasi penggunaan bahan bakar fosil tanpa memberi bantuan untuk pembiayaan yang memadai guna mendanai pencarian sumber-sumber energi yang baru dan berkelanjutan. Hampir semua usulan yang diajukan negara-negara kaya mengenai target, batas, komitmen, dan izin emisi gas rumah kaca tidak satu kata pun menyinggung bantuan kepada negara-negara miskin guna membiayai upaya transisi menuju teknologi yang berkelanjutan.

Sidang G-20 di London pada 2 April 2009, yang akan datang memberi harapan akan adanya upaya global yang benar-benar akan memperbaiki ekonomi dunia. Inilah waktu dan tempatnya untuk melancarkan upaya global menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Jika kita gagal menghadapi tantangan ini, krisis global bakal terus berlanjut selama bertahun-tahun ke depan.

Penulis adalah Guru Besar Ekonomi dan Direktur Earth Institute pada Columbia University, Penasihat Khusus Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Millennium Development Goals

Peran Indonesia Mengatasi Krisis Global

2009-03-30T11:41:00.002+07:00

Oleh: Suryo Suwignjo
Sumber: Koran Tempo, 30 Maret 2009

Pertemuan G-20 yang akan diselenggarakan di Kota London pada 2 April 2009 akan dihadiri oleh sejumlah kepala negara. Satu hal yang membanggakan, Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang akan hadir pada acara akbar tersebut. Pertemuan ini memiliki tiga tujuan penting: stabilisasi pasar keuangan, reformasi dan restrukturisasi sistem perekonomian global, serta bagaimana menyelaraskan perekonomian global dengan upaya mencari pertumbuhan yang berkesinambungan.

Anggota G-20 mewakili 85 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, dua pertiga populasi global, serta lebih dari 80 persen kepemilikan saham di Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Anggota negara G-20 adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Turki, dan Uni Eropa.

Negara-negara G-20 memiliki peluang untuk memberi contoh dan mengkoordinasikan upaya stimulus perekonomiannya di seluruh dunia. Runtuhnya perekonomian dunia yang begitu cepat menggambarkan bagaimana sistem layanan keuangan dunia--dan perekonomian global--saling terinterkoneksi.

Di seluruh dunia, nilai proyek-proyek stimulus yang sering kali dibicarakan mencapai lebih dari US$ 3 triliun. Dengan pengeluaran sebesar itu, penting untuk tidak hanya membangun atau memperbaiki infrastruktur fisik, tapi juga membangun infrastruktur digital "pintar" yang akan menciptakan lapangan kerja abad ke-21.

Di Indonesia, tim ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyiapkan stimulus fiskal sebesar Rp 71.3 triliun. Kabar baiknya, pemerintah akan segera mengucurkan stimulus bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk komponen elektronik, otomotif, telematika, dan galangan kapal dalam waktu dekat ini. Saat ini pemerintah, melalui PT Surveyor Indonesia, sedang memverifikasi perusahaan yang mendaftarkan pengajuan untuk memperoleh paket stimulus ini. Tujuannya untuk mempermudah para pelaku industri dalam memperoleh bahan baku yang akan berdampak pada peningkatan produksi mereka.

Jerman, misalnya, sedang mempertimbangkan sebuah paket stimulus sebesar 4,2 persen dari PDB negara tersebut. Banyak negara lainnya sedang mendiskusikan tujuan stimulus untuk negara mereka masing-masing. Hal ini meliputi rencana untuk membangun jalan raya yang lebih pintar dan jalur kereta api yang dilengkapi sistem terinterkoneksi untuk menilai pola lalu lintas, mengusulkan jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan dan polusi, serta, di jangka panjang, mengurangi biaya.

Selain itu, terdapat kesepakatan bahwa negara-negara maju harus menyediakan lebih banyak dana untuk IMF, yang akan digunakan untuk menstimulasikan pemulihan di negara-negara berkembang, tapi jumlah pastinya masih akan dibicarakan oleh pemimpin-pemimpin dunia di Konferensi Tingkat Tinggi G-20. Sementara ukuran paket perekonomian masih diperdebatkan, tampaknya terdapat konsensus bahwa sistem keuangan dunia harus diperbaiki dan dianggap stabil agar perekonomian dunia dapat pulih.

Sebuah survei yang baru-baru ini dilakukan IBM Institute of Business Value terhadap lebih dari 2.600 eksekutif keuangan, pejabat pemerintah, serta perwakilan dari dunia hukum dan akademis menemukan bahwa inovasi keuangan yang sehat harus diimbangi oleh transparansi dan stabilitas keuangan. Pada waktu yang lalu, kesuksesan bisnis perbankan sering kali dikaitkan dengan kemampuannya untuk menyimpan rahasia. Jelas bahwa diperlukan transparansi, sistem "pintar", dan kebijakan manajemen yang proaktif dalam sistem layanan keuangan dunia yang terinterkoneksi.

Keberhasilan membutuhkan sistem permodelan dan penerapan informasi yang dapat memberi peringatan jika terjadi peningkatan risiko yang berlebih di sistem keuangan dan memberi usulan untuk mengatasi masalah yang ada. Pemerintah AS mengeluarkan undang-Undang yang mengotorisasikan pengeluaran sebesar US$ 787 miliar untuk proyek-proyek stimulus, termasuk proyek-proyek berpandangan ke depan yang dirancang untuk membangun jaringan yang "lebih pintar", memperluas akses broadband ke daerah-daerah permukiman, serta membuat sebuah sistem catatan kesehatan elektronis yang dapat menghemat biaya kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien.

Untuk memungkinkan dan mempercepat pemulihan ekonomi, tentunya kita harus mempertahankan pasar yang terbuka. Penutupan pasar dan restriksi perdagangan hanya akan menghalangi efek positif dari inisiatif stimulus keuangan yang dicanangkan di seluruh dunia. Krisis keuangan global memberi peringatan kepada kita untuk berubah. Semakin banyak negara yang berinovasi dengan mengambil berbagai kebijakan baru untuk merespons berbagai kejadian yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Tapi hal ini tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu lembaga atau satu pemerintahan.

Membangun kembali kepercayaan dan beranjak ke pemulihan perekonomian membutuhkan upaya bersama yang dilandasi komitmen yang tinggi dari kalangan industri, pemerintah, dunia bisnis, dan kita sebagai individu. Pertemuan G-20 dan berbagai keputusan yang akan diambil oleh kelompok yang mewakili 85 persen perekonomian dunia ini dapat menjadi awal yang baik untuk menuju pemulihan ekonomi dunia dan tentunya kita harapkan berdampak positif bagi Indonesia.

Penulis adalah Presiden Direktur IBM Indonesia

Prospek Pemulihan Ekonomi

2009-03-30T11:35:00.002+07:00

Oleh: A Prasetyantoko
Sumber: Kompas, 30 Maret 2009

Hampir semua orang bertanya, kapan krisis global ini berakhir? Sudahkah batas terbawah terlalui atau masih akan menyusur lebih dalam lagi? Benarkah perekonomian dunia akan pulih pada tahun 2010 sebagaimana diramalkan Ketua Bank Sentral Amerika Serikat Ben Bernanke? Tak seorang pun memiliki jawaban meyakinkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) terpaksa berkali-kali menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global, terakhir pada 0,5 persen untuk tahun 2009. Baru-baru ini, Bank Dunia bahkan meramalkan ekonomi global akan mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) 1-2 persen. Pertanyaannya, mengapa lembaga sekaliber IMF dan Bank Dunia tidak mampu memprediksi dengan baik?

Di situlah letak gawatnya persoalan. Perekonomian tak lagi digerakkan oleh ”faktor-faktor fundamental”, tetapi didominasi oleh ”faktor spekulatif”. Itulah mengapa resesi lebih cepat datang dan lebih dalam dari perkiraan. Jangan kaget pula kalau nanti perekonomian juga pulih lebih cepat dari dugaan. Semua itu karena faktor spekulasi. Apa risikonya bagi kita, jika pemulihan ekonomi didorong faktor spekulasi?

Akar masalah

Ada banyak argumen menjelaskan akar krisis global ini. Tapi, satu hal krusial yang mengerucut, berkembangnya secara liar sistem perbankan bayangan (shadow banking system). Dalam sistem perbankan tradisional, uang yang dikumpulkan sebagai dana pihak ketiga (DPK) akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, baik produktif (industri) maupun konsumtif (kredit rumah, kartu kredit).

Dalam sistem perbankan bayangan, uang tak dikembalikan dalam bentuk kredit, melainkan diputar dalam instrumen-instrumen investasi yang semakin lama semakin canggih. Mulai dari commercial mortgage-backed securities (CMBS) hingga collateralized debt obligations (CDO). Aktor yang terlibat pun banyak, yaitu bank investasi, hedge funds, money-market funds, hingga perusahaan keuangan lain.

Sistem perbankan bayangan telah meniupkan gelembung ekonomi hingga meletus dengan pemicu subprime mortgage yang terjadi mulai Juli 2007 di AS. Rentetan masalahnya begitu panjang, krisis finansial telah menyebabkan kekeringan likuiditas sehingga menyeret krisis manufaktur. Dan, bukannya mereda, kini justru memicu krisis tenaga kerja (The Economist, 14-20/3).

Kegusaran dunia tecermin dalam pertemuan para menteri keuangan G-20 yang baru lalu. Ada ketegangan dalam penyusunan agenda, apakah fokus pada pengetatan regulasi sistem keuangan (agenda Uni Eropa) atau menambahkan dana stimulus untuk menggerakkan ekonomi (agenda AS). Gaung yang terasa di negeri kita, dana stimulus harus ditambah karena amanat G-20 menyatakan defisit anggaran harus minimal 2 persen terhadap PDB.

Memang pengeluaran pemerintah menjadi satu-satunya kekuatan yang masih bisa diandalkan menggerakkan perekonomian. Tapi, benarkah uang yang mengucur akan membenahi faktor-fakor fundamental dalam perekonomian atau justru menambah amunisi perilaku spekulasi. Untuk itulah pengetatan regulasi sistem keuangan tidak bisa ditawar lagi.

Jebakan krisis

Dampak krisis global pada perekonomian Indonesia makin terasa. Pertama, krisis likuiditas (credit crunch) sektor perbankan makin terasa tingkat kegawatannya. Meski BI Rate sudah diturunkan ke level 7,75 persen, bunga kredit masih pada kisaran 14-16 persen. Memang benar pada saat krisis instrumen suku bunga tak akan efektif. Bank ketakutan menyalurkan kredit karena tidak yakin terhadap kondisi keuangan para peminjam. Bahkan, pasar uang antarbank (PUAB) juga seret sehingga memerlukan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kedua, sektor-sektor industri yang terpukul karena mandeknya permintaan semakin hari semakin banyak. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi tak terelakkan. Pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan tak akan melampaui 3,5 persen. Sementara tambahan dana stimulus juga mengundang persoalan, siapa yang berhak mendapatkan talangan dan dengan cara apa. Sudah jamak di negeri ini, setiap pengucuran dana disertai ”kutipan” dalam persentase tertentu. Jika begitu, muara pada politik uang terkait pemilu tak terhindarkan.

Malaysia dan Korea Selatan mengalami guncangan lebih besar karena perekonomian mereka sangat bergantung pada pasar ekspor. Kita masih beruntung karena dua hal, perekonomian lebih ditopang permintaan domestik dan pasar finansial belum terlalu maju. Namun, kita juga punya risiko lebih besar karena krisis sangat mungkin akan berlangsung lebih lama. Ada kekhawatiran, Indonesia bersama Filipina, Pakistan, dan negara-negara Eropa timur akan mengalami fase krisis lebih lama dari yang lain.

Secara umum, negara maju akan mengalami fase krisis cukup panjang sebelum akhirnya bangkit (U-shape). Namun, saya menduga, begitu situasinya tenang, lebih mudah bagi negara maju untuk bangkit karena ditopang faktor spekulasi para investor di pasar finansial. Tak lama lagi, Pemerintah AS akan mengeluarkan surat utang negara sebesar lebih kurang 2 triliun dolar AS. Maka, minat para investor global akan tersedot pada instrumen tersebut, sementara untuk mempertahankan peminat, pemerintah kita harus mematok bunga obligasi hingga kisaran 15 persen.

Itulah salah satu sebab mengapa AS cenderung enggan meregulasi secara ketat sistem finansialnya. Hidup matinya perekonomian AS masih akan bergantung pada pasar finansial. Justru negara sedang berkembang seperti kita, risiko jebakan krisis akan semakin menguat.

Melihat peliknya persoalan ekonomi domestik, tak mengherankan jika nanti negara tetangga, seperti Malaysia dan Korea Selatan, bisa keluar dari krisis, kita justru diam-diam terjerat dalam krisis yang makin dalam.

Penulis adalah Pengamat Ekonomi dan Pengajar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Kelenturan dalam Krisis Global

2009-03-30T11:31:00.002+07:00

Oleh: Syamsul Hadi
Sumber: Seputar Indonesia, 30 Maret 2009

Dari penggagas teori evolusi, Charles Darwin, kita dapat belajar satu hal: kunci sukses manusia menghadapi tekanan-tekanan perubahan alam yang keras adalah kemampuannya melakukan adaptasi yang mengagumkan.

Kelenturan atau fleksibilitas manusia telah memenangkannya dalam kompetisi survival of the fittest, meninggalkan dinosaurus perkasa yang hanya menyisakan fosil. Sudah pasti modal utama di belakang kemampuan manusia beradaptasi adalah kecerdasannya yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks teori evolusi, ilmu pengetahuan terlihat sebagai cara manusia untuk menghadapi, mengadaptasi, dan merancang masa kini dan masa depan yang lebih baik. Sifat teori sebagai elemen sentral dalam ilmu pengetahuan dengan demikian adalah relatif dan ”historis”, menjawab tantangan sejarah kemanusiaan pada zamannya.

Meminjam ungkapan George T Krane dan Abla Amawi, ”Teori bukanlah semata hasil proses ilmiah universal yang melampaui batasan waktu; ia adalah produk dari sebuah konteks sejarah. Argumen (teoritis) yang dipercaya sekarang tampil ke depan karena lokasinya yang tepat dalam lingkungan ekonomi dan politik masanya...” (Theoretical Evolution of International Political Economy,1997).

Summer dan Teknokrasi

Ketika ilmu pengetahuan dijadikan instrumen ”ilmiah”untuk menghasilkan kebijakan ekonomi dan politik, terbentuklah apa yang disebut teknokrasi, sebuah pemerintahan yang secara signifikan melibatkan kalangan teknokrat untuk menggodok kebijakan publik. Ignas Kleden (Prisma, Maret 1984) mendefinisikan teknokrat sebagai seseorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup mendalam atas bidangbidang tertentu dan atas dasar itu bekerja berdasarkan rasionalitas di bidangnya.

Keterlibatan teknokrat bukan hanya dominasi pemerintah negara berkembang, tetapi juga negara maju seperti AS. Larry Summer, yang dijuluki Newsweek sebagai the brainiest of the best and the brightest dalam tim ekonomi Obama, adalah teknokrat penting yang kini menjabat sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional AS.

Summer, profesor ekonomi dan mantan rektor Universitas Harvard yang pernah menjadi menteri keuangan di era presiden Bill Clinton, diharapkan akan berperan sentral untuk membangkitkan ekonomi AS yang terpuruk di jurang krisis finansial. Semasa Clinton, Summer menjadi penganjur liberalisasi dan pasar bebas yang vokal.

Namun, kini dia beralih menjadi seorang Keynesian yang dengan gigih menganjurkan keterlibatan pemerintah secara besar-besaran dalam ekonomi guna mengendalikan pasar dan menstimulasinya untuk bangkit. Summer adalah otak di balik paket dana stimulus besarbesaran yang dikeluarkan Pemerintah AS untuk menyehatkan kembali ekonomi AS.

Dari sisi keberadaan Summer, yang semula adalah neoliberalis tulen, langkah ini jelas bisa dibaca sebagai sebentuk inkonsistensi. Namun itu dapat pula dibaca sebagai cerminan dari kecerdasan seorang ilmuwan-teknokrat yang mau terus belajar dan cepat menyerap perubahan, melakukan adaptasi, dan kemudian memilih kebijakan yang dibutuhkan. Akarnya, sudah pasti, pemilikan sense of crisis yang kuat, yang mengharuskannya untuk menyesuaikan pandangan ilmiahnya selaras dengan tuntutan situasi demi menyelamatkan ekonomi bangsanya.

Fundamentalisme vs Fleksibilitas

Banyak ilmuwan menolak fundamentalisme tanpa menyadari bahwa dia telah terjebak di dalamnya. Para teknokrat pendukung rezim komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur terjebak pada fundamentalisme antipasar dengan menutup ruang bagi kompetisi dalam sistem ekonomi karena prasangka ideologis terhadap pasar yang didominasi kaum kapitalis.

Sebaliknya, para teknokrat AS sejak masa Presiden Ronald Reagan terjebak pada fundamentalisme antinegara dengan kepercayaan yang berlebihan pada mekanisme pasar. Tanpa regulasi yang memadai, kebebasan dalam mekanisme pasar telah dimanfaatkan untuk beragam aksi spekulasi finansial yang dilatari keserakahan menumpuk kekayaan yang secara akumulatif mengantarkan AS pada krisis finansial dewasa ini.

Intelektual, menurut sejarawan Arnold Toynbee, adalah kekuatan creative minority yang selayaknya menjadi motor perubahan sejarah karena kecerahan dan keterbukaan dalam cara pandang dan cara pikirnya. Konsistensi jelas merupakan keharusan bagi intelektual.

Namun, setelah mendapatkan ”pandangan ilmiah lain” yang lebih teruji dan meyakinkan, merevisi pandangan ilmiah yang semula diyakini juga merupakan bagian dari konsistensi untuk menjunjung tinggi kebenaran dan kemanusiaan.

Sikap konsisten berbeda dengan sikap fundamentalis. Seperti yang terjadi pada sebagian pemeluk agama, bersikap fundamendalis dalam meyakini pengetahuan, termasuk dalam hal paradigma pembangunan, dapat mengantarkan seorang ilmuwan pada kejumudan dan kepicikan.

Mengorbankan keyakinan ilmiah yang telah mendarah daging, dengan mengadopsi alternatif kebijakan berparadigma lain demi kemaslahatan rakyat, bukanlah sebuah dosa intelektual. Sebaliknya, ia adalah bentuk kejujuran dan sikap rendah hati dalam mengabdi pada kemanusiaan.

Sewaktu PM Malaysia Mahathir Mohamad menerapkan kebijakan capital control semasa krisis Asia, caci maki dari media massa internasional mainstream tak terbendung lagi. Padahal, seperti dituturkan Wakil Direktur Insitute for Strategic and International Studies/ISIS Malaysia Dr Stephen Leong kepada penulis, kebijakan Mahathir itu diambil setelah dia mengundang puluhan ahli ekonomi, politik, sosial, dan pembangunan untuk berdebat panjang tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah perluasan krisis di Malaysia.

Hasilnya, kebijakan capital control telah mencegah Malaysia dari instabilitas ekonomi berkepanjangan akibat fluktuasi nilai mata uang. Sebaliknya, Indonesia yang begitu patuh pada rumusrumus neoliberalisme IMF (yang belakangan disesali oleh para petinggi IMF sendiri) sampai detik ini justru terus-menerus menjadi bulan-bulanan aksi spekulasi di balik fluktuasi dalam sistem finansial internasional dan tak kunjung mampu membangun fundamen ekonomi nasional yang kuat.

Para teknokrat kita bungkam seribu bahasa ketika menjelang Mahathir melepaskan jabatan di tahun 2004. Sejumlah besar ekonom dunia berkumpul di London untuk mendiskusikan dan mengapresiasi kebijakan capital control sebagai ”inovasi ilmiah” yang cerdas guna menanggulangi krisis finansial.

Mengutip John Maynard Keynes, Larry Summer menyatakan, ”When circumstances change, I change my opinion” (Newsweek, 2/3/). Summer tampaknya setuju dengan Darwin bahwa kemampuan adaptasi adalah kata kunci bagi kemenangan manusia dalam sejarahnya yang panjang.

Bagaimana dengan para teknokrat dalam pemerintah kita? Sudahkah mereka beranjak dari cari pandang neoliberalisme ”karatan” yang kini justru telah dicampakkan di negeri asalnya?(*)

Penulis adalah Dosen Ekonomi Politik Internasional di FISIP UI

Efektifkan Penurunan Suku Bunga

2009-03-30T11:29:00.001+07:00

Oleh: Sri Adiningsih
Sumber: Jawa Pos, 30 Maret 2009

Problem ekonomi yang kita hadapi tampaknya belum akan berkurang. Padahal, berbagai program penyelamatan sudah diluncurkan, baik lewat stimulus fiskal maupun ekspansi moneter melalui penurunan BI rate. Yang terbaru, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini turun menjadi 3-4 persen. Itu berarti hampir separo dari proyeksi awal yang ditargetkan mencapai 6,5 persen. Jelas ini menunjukkan 2009 merupakan tahun yang berat bagi bangsa Indonesia sejak krisis ekonomi 1997 lalu.

Jika laju pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 3-4 persen, itu berarti hampir sama dengan periode 2001 ketika Indonesia masih berada dalam krisis ekonomi. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi 2000 (4,9 persen) masih lebih tinggi daripada 2001. Demikian pula 2002. Ini menunjukkan masalah ekonomi yang kita hadapi semakin serius. Semakin seriusnya masalah ekonomi perlu diikuti upaya serius mengatasinya. BI memang sudah agresif menurunkan suku bunga. Jika November 2008 BI rate masih 9,5 persen, pada Maret ini sudah 7,75 persen atau turun 1,75 persen dalam tempo empat bulan. Apakah penurunan suku bunga dapat mengerem turunnya pertumbuhan? Belum tentu. Sebab, banyak hal yang memengaruhi kemampuan ekspansi moneter.

Kredit Tak Searah Suku Bunga

Krisis memaksa semua negara menyelamatkan ekonomi domestiknya dengan berbagai cara. Di antaranya dengan stimulus fiskal, menjadi proteksionis, ataupun menurunkan suku bunga. Gelombang penurunan suku bunga besar-besaran sudah meluas. Apalagi, G-20 yang merupakan grup negara-negara yang memiliki peran besar dalam perekonomian dan perdagangan dunia juga aktif meminta anggotanya dan negara lain untuk melonggarkan kebijakan moneter.

Suku bunga Bank Sentral AS (Federal Reserve) kini berada di kisaran 0-0,25 persen. Sangat rendah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, suku bunga tiga bulan di AS tinggal 0,44 persen (The Economist Maret 2009). Demikian pula Jepang yang biasa dengan suku bunga rendah memangkas lebih rendah lagi rate-nya. Suku bunga tiga bulan di Negeri Sakura itu tinggal 0,57 persen. Negara ASEAN seperti Malaysia juga menurunkan suku bunga menjadi 2,09 persen, dan di Singapura 0,63 persen untuk maturity yang sama. Bahkan, negara seperti Thailand yang suhu politiknya memanas juga memangkas suku bunga tinggal 1,82 persen. Dapat kita lihat bahwa secara global pemangkasan suku bunga besar-besaran sudah terjadi.

Indonesia masih sangat ketinggalan. Suku bunga untuk pasar uang dengan tenor tiga bulan masih bertengger pada 9,35 persen. Ini jelas jauh lebih tinggi daripada beberapa negara tersebut. Sayangnya, gelombang penurunan suku bunga global belum dapat mengerem pemburukan ekonomi dunia. Tak heran, lembaga think thank internasional maupun lembaga multilateral terus merevisi laju pertumbuhan ekonomi global. Hingga akhir tahun ini, diperkirakan terjadi kontraksi 0,5-1,5 persen. Bagaimana dengan Indonesia?

Secara teoretis, kita berharap turunnya suku bunga akan mendorong kredit ataupun investasi sehingga memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, kenyataan tidak selalu terjadi seperti yang diharapkan. Pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan turunnya suku bunga tidak serta merta mendongkrak kredit. Data BI menunjukkan saat suku bunga SBI 1 bulan turun dari 17,62 persen (2001) menjadi 12,93 persen (2002), hingga 8,31 persen (2003), bahkan mencapai titik terendah 7,43 persen (2004), ternyata pertumbuhan kredit tidak searah dengan gerakan suku bunga.

Pertumbuhan kredit 2002 sebesar 34 persen, lebih besar dibanding tahun-tahun berikutnya di mana bunga lebih rendah. Lihat pertumbuhan kredit pada 2003 adalah 26,1 persen dan 2004 tumbuh 28 persen. Namun saat suku bunga naik yang mencapai 12,75 persen pada (2005), pertumbuhan kredit sempat turun menjadi 12,8 persen. Sebab, saat itu terjadi guncangan ekonomi makro ketika ada kenaikan harga BBM. Sedangkan saat BI rate naik dari 8 persen (2007) ke 9 persen (2008), pertumbuhan kredit rupiah bank umum malah melonjak 33,2 persen. Dari situ, terlihat tidak ada pola yang jelas antara pergerakan suku bunga dan kredit rupiah bank umum.

Karena itu, mulai muncul banyak diskusi mengenai semakin tidak efektifnya penurunan suku bunga dalam mendorong kredit ataupun investasi serta pertumbuhan. Tidak efektifnya suku bunga dalam memengaruhi penyaluran kredit dipengaruhi banyak faktor. Salah satu penjelasannya adalah penurunan BI rate tidak serta merta diikuti turunnya suku bunga kredit dalam waktu yang cepat. Bunga kredit biasanya baru turun setelah koreksi BI rate berlangsung beberapa bulan. Dan, penurunan bunga kredit pada umumnya di bawah 1 persen atau jauh dari penurunan BI rate selama ini.

Selain respons lembaga keuangan (bank ataupun nonbank) yang lamban dalam menurunkan suku bunga, ada kecenderungan banker ataupun masyarakat yang semakin pruden saat terjadi krisis ekonomi. Banker mulai khawatir dengan meningkatnya kredit bermasalah atau NPL (Januari NPL naik Rp 9 triliun), sehingga semakin berhati-hati menyalurkan kredit. Demikian juga pengusaha ataupun masyarakat semakin berhati-hati dalam berutang. Apalagi, kondisi ekonomi diperkirakan masih memburuk. Ketakutan terkena PHK (diperkirakan meningkat setelah April 2009), ataupun turunnya omzet penjualan dan turunnya pendapatan membuat pengusaha ataupun masyarakat tidak berani mengambil risiko dengan berutang. Ini juga terjadi pada krisis 1997 lalu.

Ketika penyaluran kredit kian seret, ternyata masyarakat bawah ataupun usaha informal banyak yang terjebak rentenir. Sebab, mereka kesulitan mendapat akses dana dari bank ataupun berbagai program pemberdayaan UMKM. Praktik kredit berbunga tinggi yang membelenggu usaha mikro dan kecil di pasar tradisional ditengarai dilakukan koperasi simpan pinjam ataupun berbagai lembaga keuangan mikro. Padahal, usaha mikro dan kecil menjadi penyelamat kelompok masyarakat bawah yang terkena PHK maupun kesulitan mendapatkan pekerjaan. (*)

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Jogjakarta

Realistis, tapi Tetap Optimistis

2009-03-30T11:21:00.001+07:00

Oleh: Mirza Adityaswara
Sumber: Republika, 30 maret 2009

Masyarakat Jakarta hari Jumat pekan lalu dikejutkan dengan berita sedih, yaitu jebolnya tanggul Situ Gintung yang menelan banyak korban jiwa. Kita lihat, reaksi masyarakat Indonesia menolong sesamanya sangat besar, suatu sifat positif bangsa ini yang harus selalu kita jaga.

Semoga musibah seperti ini bisa kita hindari di masa depan dengan melakukan antisipasi sedini mungkin, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, dan terus berkoordinasi antarinstansi.

Di bidang ekonomi, kita juga sangat memerlukan kemampuan antisipasi dan koordinasi. Kita membaca, akhir pekan lalu, Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 menjadi 3,0 persen-4,0 persen karena dampak negatif resesi ekonomi dunia.

Dibandingkan pertumbuhan ekonomi 6,1 persen yang berhasil dicapai pada 2008, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya sekitar 3,5 persen pada 2009 adalah suatu penurunan yang drastis. Di sektor riil, data ekonomi memang menunjukkan terjadinya perlambatan ekonomi yang signifikan. Mereka yang bekerja di sektor ekspor dan impor adalah yang paling merasakan dampak resesi ekonomi dunia. Angka ekspor bulanan turun drastis dari 12,8 miliar dolar AS (Juni 2008) menjadi 7,1 miliar dolar AS (Januari 2009).

Nilai impor turun drastis dari 10,7 miliar dolar AS (Juli 2008) menjadi 5,1 miliar dolar AS (Januari 2009). Penurunan daya beli masyarakat sudah terasa. Penjualan alat berat pada dua bulan 2009 di sektor pertambangan dan perkebunan yang didistribusikan oleh United Tractor turun 49 persen dibandingkan Januari-Februari 2008.

Pada Februari 2009, penjualan mobil turun 27 persen dan sepeda motor turun 11 persen terhadap Februari tahun lalu. Penjualan semen di pasar domestik turun tiga persen terhadap Februari 2008. Sedangkan, pertumbuhan kredit perbankan dari Desember sampai pertengahan Maret kecil sekali, hanya sekitar Rp 1 triliun.
Kita memang harus realistis menghadapi kenyataan pemburukan ekonomi. Tapi, kita juga harus tetap optimistis, menunggu perkembangan positif di Amerika Serikat (AS). Di seluruh dunia, pemburukan data-data ekonomi masih terjadi.

Tapi, di lain pihak, pasar saham di berbagai belahan dunia malah menunjukkan peningkatan dalam dua minggu terakhir. Apa yang menyebabkan investor pasar keuangan berspekulasi membeli saham di berbagai negara, sedangkan data-data ekonomi global sebenarnya belum pulih?

Di sinilah seninya membaca perilaku pasar keuangan. Investor pasar keuangan selalu menjual dan membeli sebelum data-data fundamental ekonomi secara permanen menurun atau meningkat. Contohnya, investor pasar keuangan mulai menjual saham di seluruh dunia sejak kuartal IV/2007.

Padahal, pada saat itu belum ada tanda-tanda resesi ekonomi dunia bakal melanda dunia pada 2009. Banyak investor pasar keuangan sudah melihat bakal adanya kerusakan ekonomi global setelah mereka mendengar naiknya kredit bermasalah subprime mortgage di perbankan Amerika. Kekhawatiran tersebut yang membuat pasar saham mulai turun sejak kuartal IV/2007 dan semakin parah di semester II/2008.

Berita gembira yang membuat investor pasar keuangan antusias adalah kabar tentang rencana Pemerintah Amerika mengambil alih kredit macet (Itoxic asset) dari perbankan Amerika sebanyak satu triliun dolar AS. Walaupun jumlah satu triliun dolar AS masih kurang, kebijakan ini diharapkan menolong perbankan Amerika untuk kembali berfungsi memberikan kredit.

Berita lain, bank sentral AS berkata akan menambah pemberian kedit langsung ke sektor riil sampai jumlah satu triliun dolar AS. Praktik ini sama dengan mencetak uang. Tapi, pada saat ini, kebijakan tersebut tampaknya memang dibutuhkan berhubung perbankan Amerika sedang rugi dan modalnya tergerus signifikan sehingga tidak mampu memberikan kredit.

Pencetakan mata uang dolar telah membuat persepsi negatif terhadap dolar sehingga dolar AS melemah. Akibatnya, rupiah menguat beberapa hari terakhir. Investor saat ini sudah terbiasa mendengar berita negatif, asalkan berita tersebut sesuai ekspektasi awal. Contohnya, pertumbuhan ekonomi Amerika turun 6,3 persen di kuartal IV/2008 yang tidak membuat pasar keuangan panik. Investor pasar keuangan saat ini haus akan berita positif.

Investor berusaha mencari informasi, apakah pasar keuangan sudah mencapai titik terbawahnya. Kita tidak tahu pasti kapan itu tercapai. Tapi, investor antusias ketika direksi Citigroup dan Bank of Amerika mengatakan, dalam dua bulan pertama di 2009, kedua bank tersebut memiliki kinerja yang lebih baik daripada kwartal IV/2008.Investor semakin optimistis ketika data penjualan rumah di Amerika pada Februari 2009 meningkat 4,7 persen dibandingkan Januari dan pembelian durable goods naik 3,4 persen pada bulan yang sama.

Berita-berita positif tersebut membuat indeks bursa Dow Jones, Eropa, dan bursa Asia meningkat. Indeks bursa saham Indonesia sudah meningkat delapan persen sejak awal tahun. Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) rupiah membaik dari 14 persen menjadi 12 persen dalam waktu satu bulan. Tanda-tanda positif lain yang menunjukkan bahwa penurunan ekonomi mungkin sudah mencapai titik terbawah adalah naiknya Baltic Dry Index, yaitu indeks tarif angkutan kargo laut yang sudah meningkat 121 persen sejak awal tahun.

Bagaimana kita menerjemahkan data-data ekonomi Indonesia supaya kita mendapat rasa optimisme? Contohnya, data penjualan mobil. Walaupun penjualan mobil pada Februari turun 27 persen terhadap Februari 2008, dibandingkan Januari 2009, angka tersebut naik sembilan persen. Data penjualan sepeda motor Februari, walaupun turun 11 persen terhadap Februari tahun lalu, sebenarnya meningkat 13 persen ketimbang Januari 2009.

Data penjualan semen Februari 2009 memang turun 11 persen dibandingkan Januari, tapi penjualan semen selama dua bulan tahun 2009 hanya turun tiga persen dibandingkan Januari-Februari 2008. Jadi, bila nantinya volume penjualan semen di akhir 2009 turun enam persen, hal tersebut masih menunjukkan daya tahan ekonomi kita yang cukup kuat.

Bayangkan saja, ekonomi Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Jepang tahun ini diperkirakan turun sebanyak empat persen sampai tujuh persen tahun ini. Sedangkan, ekonomi Indonesia diharapkan masih tumbuh positif sekitar empat persen. Jadi, marilah kita hadapi resesi ekonomi dunia ini dengan realistis, tapi tetap dengan optimisme sambil melakukan antisipasi menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi dan kerja keras berkoordinasi agar aktivitas ekonomi bisa terus berjalan.

Penulis adalah Chief Economist, Bank Mandiri Group

Paket stimulus tak bergizi

2009-03-30T11:14:00.001+07:00

Oleh: Faisal Basri
Sumber: Bisnis Indonesia, 30 Maret 2009

Dana Moneter Internasional (IMF) untuk kesekian kalinya merevisi ke bawah prediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2009. Jika pada Januari diperkirakan masih tumbuh 0,5%, dalam revisi terakhir yang dikeluarkan pada pertengahan Maret, perekonomi-an dunia akan mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sekitar 0,5%-1%.

Indonesia tampaknya tidak kalah sigap dengan urusan revisi ini. Sekalipun asumsi APBN 2009 mencantumkan angka 6% (www.depkeu.go.id), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pejabat di bidang ekonomi berulang kali menegaskan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5%-5,5%.

Sementara itu, akhir minggu lalu Bank Indonesia kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2009 dari 4%-5% menjadi 3%-4%.

Kalau ikut arus pesimisme perekonomian dunia, sangat boleh jadi setiap bulan pemerintah dan BI harus terus mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi. Guna keberadaan pemerintah adalah memelihara dan memperkuat pertahanan empat "tanggul" agar arus deras kemerosotan perekonomian dunia bisa terbendung.

Ekspor jebol

Tanggul ekspor sudah hampir bisa dipastikan jebol. Di antara negara anggota G-20-yang menyelenggarakan KTT di London, pada awal April 2009-kemerosotan ekspor Indonesia pada Januari 2009 paling parah kedua setelah Rusia.

Namun, hal ini tidak akan sampai menimbulkan air bah yang memorak-porandakan perekonomian, karena peranannya dalam produk domestik bruto (PDB) relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Bahkan masih bisa memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi seandainya kemerosotan impor lebih tajam daripada penurunan ekspor sebagaimana yang terjadi di China dewasa ini dan yang kita alami pada saat krisis 1998.

Investasi (pembentukan modal tetap bruto) merupakan tanggul yang diperkirakan masih bisa bertahan dengan pertumbuhan positif, tetapi dayanya terkikis dibandingkan dengan pada 2008.

Ada sejumput optimisme tambahan daya yang berasal dari investasi asing langsung, mengingat beberapa perusahaan multinasional melihat Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang lumayan besar dan minat pemodal di sektor pertambangan dan energi tetap menjanjikan.

Tanggul pengeluaran pemerintah (konsumsi dan investasi) tidak banyak bisa diharapkan. Komponen konsumsi pemerintah hanya menyumbang 8% terhadap PDB.

Komponen investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp12,2 triliun-yang merupakan bagian kecil dari paket stimulus total senilai Rp73,3 triliun-bisa diibaratkan seperti menggarami air laut, mengingat porsinya hanya 0,2% dari PDB.

Yang terbesar adalah tanggul konsumsi rumah tangga. Pada 2008, tanggul ini menyumbang 61% PDB.

Menyadari betapa pentingnya tanggul konsumsi rumah tangga, pemerintah tampaknya mengerahkan hampir seluruh daya agar peningkatan daya beli masyarakat tidak melorot dan gelombang PHK bisa ditekan. Pemerintah mengklaim dana stimulus di luar belanja infrastruktur sebesar Rp61,1 triliun bisa menjawab dua persoalan tersebut sekaligus.

Sungguh sangat disayangkan harapan pemerintah itu jauh panggang dari api. Sangat keterlaluan kalau pemerintah memasukkan penurunan tarif pajak penghasilan perseorangan, pajak keuntungan perseroan, dan peningkatan pendapatan tidak kena pajak ke dalam paket stimulus.

Bukankah semua ini sudah berlaku otomatis sesuai dengan undang-undang PPh baru untuk memenuhi tuntutan perubahan lingkungan makro dan eksternal, yang tidak terkait sama sekali dengan krisis global?

Lebih keterlaluan lagi adalah dengan memasukkan pula potongan pembayaran cicilan pajak badan sebesar 25% ke dalam paket stimulus. Untuk usaha-usaha tertentu yang tahun lalu menikmati lonjakan laba karena harga komoditas yang meroket, perkiraan laba tahun ini turun lebih dari 50%. Mereka harusnya dapat potongan jauh lebih besar.

Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan itu akan mengalihkan "tabungan pajak" untuk meningkatkan pendapatan pegawainya kalau yang sebenarnya terjadi adalah kekeringan likuiditas, karena harus membayar pajak di muka berdasarkan laba tahun lalu walau dengan potongan 25%.

Bagi perusahaan yang memperoleh dampak neto positif dari tabungan pajak, mungkin sedikit menolong persoalan likuiditas yang disebabkan meminjam di bank lebih sulit dan dengan suku bunga yang tetap tinggi, sehingga mengalihkannya untuk tambahan pendapatan karyawan mungkin bukan prioritas utama.

Hal serupa berlaku pula untuk insentif PPh karyawan dengan pendapatan di atas PTKP hingga Rp5 juta per bulan. Pemerintah beralasan, kelompok ini dipilih karena hampir semua tambahan pendapatan mereka akan dibelanjakan (marginal propensity to consume tinggi), sehingga memiliki efek berganda yang tinggi terhadap pendapatan nasional.

Namun, bukankah kelompok sasaran ini sangat kecil, mengingat 70% pekerja kita menyemut di sektor informal? Berapa persen dari 30% sisanya yang di sektor formal akan menikmati? Niscaya kecil sekali.

Bukan stimulus

Bagaimana dengan BLT? BLT sebetulnya paling efektif untuk mendongkrak daya beli.

Namun, karena hanya untuk dua bulan senilai Rp3,7 triliun, berarti tidak menambah daya dongkrak dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp13 triliun. Itu namanya bukan stimulus, tetapi penggembosan.

Jika demikian halnya, pantas saja kalau pemerintah dan BI lebih sigap berulangkali menurunkan target pertumbuhan ekonomi. Sekalipun demikian, saya masih berharap perekonomian Indonesia tidak akan terjerembab dan pengangguran tidak menggelembung.

Ini karena dunia usaha dan masyarakat tampaknya sudah lama tidak terlalu banyak berharap pada uluran tangan pemerintah. Bagi mereka, sudah cukup kalau pemerintah tidak banyak mengganggu. Masalahnya, bagi Indonesia, lebih baik saja tidak cukup.

Penulis adalah Staf Pengajar FE-UI

Menuju Sistem Moneter Dunia Baru

2009-03-30T11:00:00.002+07:00

Oleh: A Tony Prasetiantono
Sumber: Kompas, 30 Maret 2009

Kurs rupiah sedang mengalami dinamika penting. Pekan lalu secara mengesankan rupiah menguat dari Rp 12.000 menjadi Rp 11.500 per dollar AS. Memang, penguatan Rp 500 per dollar AS dalam tempo singkat tersebut bisa dianggap biasa dan wajar, di saat krisis ekonomi global masih terus bergejolak dan belum menemukan ekuilibrium permanennya. Rupiah kadang-kadang bisa melemah dan menguat oleh penyebab yang sepele.

Pada kasus penguatan rupiah kali ini, penyebabnya merupakan gabungan beberapa faktor. Pertama, cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia meningkat dari 51 miliar dollar AS menjadi 53,9 miliar dollar AS. Hal ini disebabkan oleh mulai masuknya modal asing ke pasar modal di Jakarta, selain karena masuknya dana penjualan obligasi pemerintah di luar negeri (global medium-term notes).

Kedua, BI meneken perjanjian bilateral currency swap arrangement dengan Bank of China senilai Rp 175 triliun atau 100 miliar renminbi. Di bawah payung perjanjian ini, eksportir dan importir kedua negara tidak perlu menggunakan mata uang dollar AS dalam transaksinya. Mereka cukup mengonversikan langsung mata uang masing-masing dengan negara mitra dagang.

Dalam hal ini, importir Indonesia bisa langsung menukar rupiahnya dengan renminbi, sebaliknya importir China menukar renminbinya langsung dengan rupiah. Kini tidak perlu lagi ada mata uang ”perantara”, yakni dollar AS, dalam setiap transaksi kedua negara. Perjanjian semacam ini akhir-akhir ini mulai marak dilakukan, terutama oleh ASEAN + 3, yakni kesepuluh negara ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei) ditambah Jepang, China, dan Korea Selatan.

Banyak hal positif dapat ditarik dari skema baru ini. Bagi para importir maupun eksportir, mereka bisa berhemat karena jalur penukaran mata uang dapat diperpendek dari rupiah-dollar AS-renminbi menjadi langsung rupiah-renminbi. Berarti, akan dapat dihemat sejumlah fee penukaran.

Dari sisi ekonomi makro, kebutuhan (permintaan) terhadap dollar AS dapat ditekan. Implikasi dari turunnya permintaan dollar AS oleh pemegang rupiah akan menyebabkan kurs dollar AS cenderung melemah, atau sebaliknya rupiah bakal menguat. Ini sangat positif sebagai upaya untuk menurunkan volatilitas kurs rupiah terhadap dollar AS.

Dengan kata lain, kurs rupiah ke depannya akan cenderung lebih stabil, tidak terlalu berfluktuasi. Ini bagus bagi dunia usaha yang pada umumnya amat memerlukan kepastian (certainty), termasuk kepastian kurs. Sementara itu, variabel inflasi juga diuntungkan karena stabilitas kurs akan menurunkan tekanan inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation).

Ketiga, rupiah harus berterima kasih kepada situasi politik di Tanah Air. Sejauh ini kampanye pemilu legislatif berlangsung aman. Masyarakat tampaknya sudah penat dan ”kapok” untuk tidak mau lagi mengulang pemilu bergejolak seperti sebelumnya, terutama 1999. Timbul kesadaran baru bahwa euforia demokrasi sudah tidak zamannya lagi diekspresikan dengan letupan-letupan di jalanan. Lagi pula, mengapa harus secara fanatik membela calon anggota legislatif jika yang bersangkutan kelak pada akhirnya juga diseret Komisi Pemberantasan Korupsi? Jumlah partai peserta pemilu yang amat banyak juga memberi andil memecah penumpukan massa. Ini semua berujung pada penguatan rupiah.

Sistem moneter baru

Secara pelan tapi pasti, krisis ekonomi global telah menginspirasi negara-negara di seluruh dunia untuk mengurangi penggunaan dollar AS. Dulu, pada Juli 1944, ketika 44 negara bersepakat di Bretton Woods, New Hampshire—sejam perjalanan dari Boston—untuk menggunakan dollar AS sebagai mata uang dunia, yang didukung dengan cadangan emas yang disimpan bank sentral, pertimbangannya adalah dominasi AS dalam perekonomian dunia. Saat itu setiap peredaran 35 dollar AS harus didukung dengan 1 ons emas. Kurs tetap (fixed rate) pun dapat diberlakukan.

Kesepakatan yang juga dihadiri ekonom top Inggris, John Maynard Keynes, itu berakhir awal 1970-an. Ketika AS mulai sibuk berperang, anggaran pemerintahnya defisit besar, maka kurs dollar AS pun jadi fluktuatif. Seiring dengan kesulitan untuk menimbun emas dalam jumlah yang sebanding dengan perkembangan ekonomi dunia yang kian pesat, standar emas pun dihapus.

Kurs mata uang bisa bergerak dinamis berdasarkan kekuatan kinerja ekonomi negara masing-masing, bukan dikaitkan dengan tumpukan emas di gudang bank sentral.

Kini, setelah hampir 40 tahun, tampaknya sistem moneter sudah waktunya direvisi lagi. Perekonomian AS memang masih menjadi kekuatan terbesar di dunia, dengan produk domestik bruto yang mencapai 14,3 triliun dollar AS (2008). Namun, juga muncul kekuatan lain yang mulai mendekat, yakni kawasan Euro (juga sekitar 14 triliun dollar AS), Jepang (4,8 triliun dollar AS), dan China (4,2 triliun dollar AS). Bahkan, jika semua negara Eropa bersatu (termasuk Inggris), kekuatannya bahkan lebih besar, yakni 19,2 triliun dollar AS.

Sebagai ilustrasi, kekuatan ekonomi dunia berturut-turut (dalam dollar AS) adalah: Jerman (3,8 triliun), Perancis (3 triliun), Inggris (2,8 triliun), Italia (2,4 triliun), Rusia (1,8 triliun), Brasil (1,7 triliun), India (1,3 triliun), Meksiko (1,1 triliun), Australia (1,1 triliun), Korea Selatan (1 triliun), Turki (0,8 triliun), Arab Saudi (0,53 triliun), Indonesia (0,5 triliun), Argentina (0,34 triliun), dan Afrika Selatan (0,3 triliun). Indonesia berada di peringkat ke-13 kekuatan ekonomi dunia.

Berdasarkan konfigurasi ini, sangat logis bahwa dollar AS selanjutnya tidak lagi menjadi satu-satunya mata uang yang mendominasi transaksi perekonomian dunia. Peran euro, yen, renminbi, dan poundsterling seharusnya menjadi lebih besar, seiring dengan menyurutnya peran AS yang tergerus krisis. Krisis ekonomi global kali ini tampaknya akan menjadi tonggak bersejarah bagi menyurutnya dominasi AS. Era baru sistem moneter dunia sudah mulai terkuak, menggantikan era sebelumnya, Bretton Woods (1944), dan pasca-Bretton Woods (awal 1970-an).

Munculnya era baru ini akan berdampak positif terhadap stabilitas rupiah. Karena itu, skema perjanjian bilateral currency swap arrangement harus terus diperluas oleh BI, karena ini sudah menjadi tren dunia yang tak terelakkan. Pelajaran dari kasus ini adalah, dalam setiap krisis, ternyata selalu ada blessing in disguise yang bisa kita petik manfaatnya.

Selamat datang era baru sistem moneter dunia!

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM; Chief Economist BNI

Mata Uang Global

2009-03-30T10:52:00.003+07:00

Oleh: Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo
Sumber: Seputar Indonesia, 30 Maret 2009

BARU-BARU ini, Gubernur Bank Indonesia menyatakan, Indonesia perlu memikirkan kemungkinan penggunaan mata uang global lain selain USD.

Seiring pernyataan tersebut,Bank Indonesia juga menjajaki kemungkinan menggunakan renmimbi dalam perdagangan negara ini dengan Cina. Perkembangan tersebut merupakan suatu hal yang menarik.

Bahwa hal itu akhirnya menjadi pemikiran Bank Indonesia menunjukkan bank sentral negara kita telah berpikir proaktif menyiapkan hal-hal yang belum bisa diprediksi saat ini. Perkembangan ini jauh lebih maju dibandingkan dengan percaya buta bahwa USD tetap akan menjadi mata uang dunia dalam jangka waktu yang terpikirkan sampai saat ini.

Pengalaman sejarah

Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa penggunaan sebuah mata uang global tidaklah berlaku tetap selamanya. Dalam sejarah tersebut, mata uang global sudah pernah mengalami perubahan secara dramatis pada saat berakhirnya Perang Dunia II.

Sampai dengan Perang Dunia II, mata uang global, yaitu yang menjadi referensi perdagangan internasional dan yang menjadi cadangan devisa bank-bank sentral di seluruh dunia, adalah poundsterling. Ini bisa dimaklumi mengingat peran imperium Inggris yang akhirnya melahirkan negara-negara persemakmuran.

Peran tersebut menyebabkan mata uang poundsterling dipergunakan sebagai mata uang perdagangan global saat itu. Meski demikian, peran perekonomian Inggris menurun tajam dalam Perang Dunia II. Gempuran yang terus-menerus dari Jerman pada akhirnya banyak merusak kemampuan Inggris.

Itulah sebabnya pada saat terjadi Konferensi Keuangan Internasional di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada 1–22 Juli 1944, diputuskan bahwa mata uang yang menjadi jangkar perekonomian dunia adalah USD.

Keputusan tersebut berkaitan dengan pembentukan sistem moneter dunia yang dikenal sebagai sistem Bretton Woods, yaitu mata uang USD dikaitkan dengan emas, sementara mata uang lain di seluruh dunia dikaitkan dengan mata uang USD dalam suatu kaitan nilai tukar yang tetap. USD juga ditetapkan kaitannya dengan emas seharga USD35 setiap ounce.

Perubahan peran mata uang Inggris akhirnya memaksa negara tersebut untuk bersedia menukarkan mata uang poundsterling negara lain dengan USD. Karena sedikitnya dolar USD yang dimiliki Inggris, akhirnya dibuat suatu perjanjian utang yang disebut dengan Anglo American Loans di mana USD yang diterima Inggris akhirnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber penukaran cadangan devisa dalam poundsterling negara-negara lain.

Meskipun demikian, ternyata jumlah itu pun belum cukup. Itulah sebabnya Inggris menjadi pasien pertama IMF dengan meminjam ”hanya” USD60 juta pada September 1947. Inggris akhirnya menjadi pasien pertama IMF dan status tersebut berlangsung lebih dari 20 tahun lamanya.

Prospek Mata Uang USD

Dengan melihat sejarah tersebut, bukanlah suatu ”pikiran liar” untuk tetap berpikir alternatif. Perkembangan mata uang dolar AS saat ini ternyata telah melahirkan volatilitas yang begitu besar. Mata uang yang semestinya melemah karena tidak didukung oleh fundamental perekonomian yang kuat ternyata justru menguat karena kembalinya likuiditas USD dari seluruh dunia dalam proses yang disebut de-leveraging.

Ke depan prospek mata uang USD rasanya tidaklah menjanjikan suatu hal yang cerah. Perkembangan ekonomi negara adidaya tersebut membutuhkan suatu stimulus yang sangat besar untuk memulihkan keadaan. Bahkan suatu angka yang fantastis disebutkan, yaitu sebesar USD9 triliun, dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

Angka ini sangat mungkin terjadi mengingat dalamnya krisis yang dialami negara tersebut.Jika ini terjadi, batas kehati-hatian pengelolaan keuangan pemerintah akan jauh terlampaui. Saya menduga rasio utang pemerintah terhadap PDB bukan tidak mungkin akan mencapai lebih dari 150% sehingga setiap terjadi kenaikan suku bunga, hal tersebut akan menjadi beban yang sangat besar bagi keuangan pemerintah.

Sementara itu kita mengetahui bahwa suku bunga di AS sudah sangat rendah sehingga pergerakan suku bunga hanya mungkin stabil atau ke atas. Dengan melihat perkembangan tersebut, mata uang manakah yang layak dipertimbangkan menjadi mata uang global pada periode mendatang? Jawabannya bermacam-macam.

Euro jelas memiliki prospek untuk menggantikan,minimal melengkapi kekurangan mata uang USD. Mata uang renmimbi juga memiliki potensi yang besar untuk mengisi peran tersebut, minimal untuk perdagangan di Asia atau paling tidak dalam penggunaan mata uang secara bilateral.Sementara itu special drawing rights(SDR) yang dikembangkan IMF pada 1969 memiliki karakteristik sebagai mata uang (karena memenuhi 2 dari 3 fungsi suatu mata uang, kecuali sebagai ”media penukaran”).

Bukan tidak mungkin Asia akan mengembangkan mata uang regional sendiri,semacam Euro,karena kebetulan sekali benua ini sudah menjadi benua yang kuat dan mampu mandiri (self contained). Dengan melihat perkembangan tersebut, upaya untuk mencari alternatif penggunaan mata uang bagi perdagangan internasional maupun dalam hal penggunaan uang untuk cadangan devisa dan denominasi utang pemerintah, patut kita hargai.

Upaya ini dapat menghindarkan Indonesia dari situasi keblusuk. Dalam hal cadangan devisa, misalnya, sudah sejak lama banyak berkembang usulan untuk melakukan diversifikasi yang lebih luas sehingga cadangan devisa yang berharga tersebut tidak hanya berisikan mata uang USD saja.Sebagai gambaran, mata uang SDR yang dilahirkan di tahun 1969 dengan nilai sama dengan USD1 dewasa ini bernilai sekitar USD1,50.

Ini berarti investasi pada ”mata uang” (portfolio cadangan devisa yang menyamai) SDR akan menghasilkan nilai yang lebih kuat dibandingkan dengan mata uang USD saja.Itulah sebabnya suatu saat Indonesia juga mengembangkan sistem nilai tukar terkendali terhadap ”sekeranjang” mata uang.

Sayangnya keranjangnya tersebut di sebagian besar waktu didominasi USD. Semoga langkah-langkah yang ditempuh Bank Indonesia ini akan berujung pada keamanan devisa yang lebih baik dan berkurangnya volatilitas mata uang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.(*)

Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Fokus pembangunan infrastruktur berkeadilan

2009-03-27T13:43:00.002+07:00

Daya saing sektor ini tidak berubah

Oleh: Joseph Henricus Gunawan
Sumber: Bisnis Indonesia, 27 maret 2009

Infrastruktur berupa jaringan irigasi, air bersih, sanitasi dan berbagai bangunan pelengkap permukiman adalah mo?dal sosial masyarakat yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mesti mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi di tengah ancaman gelombang pengangguran dan PHK besar-besaran akibat imbas krisis ekonomi global.

Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia menunjukkan sejak Oktober 2008 hingga Januari 2009 saja, sudah 24.000 karyawan pabrik tekstil terkena PHK. Sebuah rilis yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengungkapkan bahwa hingga 13 Maret, sebanyak 41.109 pekerja terkena PHK dan 16.229 telah dirumahkan di 14 provinsi, meningkat tajam dibandingkan dengan 6 Maret di mana angka PHK tercatat 37.909 pekerja.

Indonesia mesti mempercepat pembangunan infrastrukturnya karena perlambatan ekonomi global sudah menunjukkan taringnya dan terkena implikasi langsung, dengan angka PHK dari hari ke hari terus bertambah.

Kajian langkah-langkah penanganan krisis harus segera diambil untuk ditelaah seberapa efisien dan efektif, dan stimulus dalam infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi domestik. Masyarakat Indonesia perlu berkaca dari pengalaman pahit AS dengan mengencangkan ikat pinggang agar tidak lebih besar pasak dari pada tiang.

Laporan yang dilansir oleh World Competitiveness 2008-2009 di mana tidak ada perubahan yang signifikan mengenai daya saing infrastruktur Indonesia, semestinya membangkitkan kesadaran pemerintah begitu mendesaknya pembangunan infrastruktur Indonesia.

Daya saing infrastruktur Indonesia ditempatkan di urutan ke-96 dari 134 negara. Peringkat Indonesia ini tidaklah menggembirakan apalagi dibandingkan dengan sesama negara ASEAN yang berperingkat lebih baik seperti Malaysia (19) dan Thailand (35). Hanya lebih baik sedikit dibandingkan dengan Vietnam (97) dan Brasil (98). Jauh di bawah Korea Selatan (18) dan China (58). Argentina pun masih di atas Indonesia berada pada posisi ke-89. Itulah sebabnya mengapa daerah-daerah terluar Indonesia bukan saja tidak mendapatkan pengamanan yang memadai, tetapi terancam dikuasai oleh negara lain.

Laporan World Competitiveness 2008-2009 merilis bahwa Indonesia ditempatkan pada peringkat ke 105 untuk kategori infrastruktur kondisi jalan, di bawah Korea Selatan (13), Malaysia (14), Thailand (32), China (51), Filipina (94) dan Vietnam (102).

World Competitiveness 2008-2009 dalam laporannya menyebutkan Indonesia berada pada posisi ke-58 untuk kategori infrastruktur kondisi jalan rel kereta api, posisi ke-104 untuk kondisi transportasi pelabuhan laut, Indonesia menempati peringkat ke-75 untuk kondisi angkutan transportasi udara, posisi ke-82 untuk kelistrikan dan telekomunikasi pada posisi ke-100.

Perlu stimulus

Pemerintah harus benar-benar merencanakan dan menghasilkan dengan tepat sasaran, terukur, spesifik, terarah, efisien dan efektif mengenai alokasi dana stimulus infrastruktur Rp12,2 triliun (16,6%) yang telah disetujui DPR dari paket stimulus fiskal sebesar Rp73,3 triliun atau setara 1,4% PDB.

Departemen Keuangan (Depkeu) pun sudah mengingatkan apa pun usaha menambah alokasi dana untuk stimulus infrastruktur dalam APBN 2009 menghadapi dua kendala yakni sumber pembiayaan dan defisit APBN yang melonjak.

Jika alokasi dana tidak tepat sasaran dan penggunaannya tidak secermat mungkin, dana yang hilang pastilah dalam jumlah besar. Meskipun alokasi anggaran stimulus fiskal masih kurang dari yang diusulkan dalam pertemuan tingkat menteri keuangan forum G-20 pada 14 Maret 2009 yakni 2% dari PDB pada 2010 (Bisnis, 19 Maret).

Lalu, pertanyaan selanjutnya apakah kebijakan tersebut akan menyentuh sendi-sendi kehidupan perekonomian masyarakat? Pemerintah seyogianya memprioritaskan infrastruktur kategori energi, telekomunikasi, pengadaan air minum, penyediaan waduk, bendungan, irigasi, lampu jalan, kelistrikan, pelabuhan laut, transportasi bandara internasional, pembangunan dan rehabilitasi jalan tol, jalur kereta api, perbaikan sarana pergudangan, pembangunan jalur transmisi dan distribusi.

Adalah urgen untuk segera diberlakukan infrastruktur padat karya karena bersentuhan langsung dengan upaya meredam ledakan pengangguran dan tingkat kemiskinan yang melejit. Stimulus perekonomian tidak hanya diukur dari size atau quantity, melainkan juga implementasinya harus the right time, the right place di mana dapat mendatangkan big multiplier effect.

Pemerintah seyogianya mendorong dan fokus dengan memusatkan perhatian pada produk tekstil, sepatu dan elektronik yang merupakan industri yang sarat dengan tenaga kerja.

Populasi Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa atau menduduki posisi keempat tertinggi di dunia masih tetap merupakan daya tarik utama bagi investor asing, walaupun tentu harus ditunjang dengan infrastruktur fisik yang memadai dan hal lain yang menunjang iklim investasi.

Tersedianya infrastruktur yang baik akan menolong proses produksi, pemasaran hasil produksi sampai pada masyarakat sebagai konsumen.

Akan sangat luar biasa dampak penyerapan dan penampungan jutaan tenaga kerja yang sekaligus meningkatkan produktivitas dan mengarah ke pembentukan nilai tambah menjadi langkah berikutnya.

Infrastruktur yang baik sesungguhnya sangat bermanfaat untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, damai dan adil. Infrastruktur mesti menjadi salah satu sarana penting yang harusnya digenjot dan all out oleh pemerintah.

Kebutuhan ini untuk Indonesia adalah sangat mendesak di tengah ancaman gelombang pengangguran yang tentunya mengakibatkan berbagai persoalan lainnya termasuk persoalan keamanan. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat terhindar dari bencana resesi atau malah depresi.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya penting bagi peningkatan daya saing Indonesia yang bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta demi melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Namun, pembangunan infrastruktur adalah pembangunan yang berkeadilan, satu pembangunan yang bermanfaat bagi semua orang dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru, menambah daya beli, peningkatan daya saing, daya tahan usaha khususnya masyarakat pada daerah-daerah yang tertinggal yang merupakan tanda positif dari stimulus tersebut.

Penulis adalah Peneliti Reformed Center for Religion and Society & Alumnus University of Southern Queensland (USQ), Australia

Pengarusutamaan dan Kepemimpinan Kelautan

2009-03-27T13:35:00.002+07:00

Oleh: Arif Satria

Sumber: Koran Tempo, 27 Maret 2009

Pada 13 Maret 2009, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) berseminar tentang kelautan di Manado. Sebulan sebelumnya, Institut Pertanian Bogor (IPB) juga menggelar Rembug Nasional Kelautan di Lemhannas, dan Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) menggelar dialog dengan partai politik. Ketiganya berusaha menjawab mengapa sektor kelautan dan perikanan belum menjadi arus utama (mainstream) pembangunan. Apakah proses Pemilu 2009 dapat menjadi titik masuk mainstreaming itu?

Gagalnya mainstreaming kelautan terlihat dalam berbagai kebijakan selama ini, dalam bidang pangan, energi, kemiskinan dan lapangan kerja, lingkungan, pertumbuhan, tata ruang, geopolitik, serta manajemen pembangunan. Pertama, dalam pangan, ikan belum menjadi komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, terigu, dan daging. Ukurannya, harga ikan belum menjadi pertimbangan dalam kebijakan perdagangan. Kedua, dalam energi, saat ini kita masih sangat bergantung pada energi fosil, padahal laut memiliki potensi sebagai salah satu sumber energi, baik energi angin, OTEC, energi gelombang, energi surya, maupun mikroalga. Hingga saat ini belum ada peta jalan pengembangan energi dari laut itu.

Ketiga, dalam hal kemiskinan, nelayan dan masyarakat pesisir belum menjadi target utama desain kebijakan antikemiskinan. Ukurannya, belum tersedianya data kemiskinan nelayan, lemahnya antisipasi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak 2005 dan 2008 sehingga nelayan menjadi korbannya. Juga tidak dipertimbangkannya sektor kelautan dan perikanan (KP) dalam desain Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sistem KUR justru menjauhkan akses nelayan dan masyarakat pesisir dari pemodalan. PNPM pun belum menjangkau semua kota/kabupaten pesisir. Keempat, dalam bidang lingkungan, isu pemanasan global seolah hanya milik sektor kehutanan. Padahal serapan karbon oleh fitoplankton mencapai 40-50 miliar ton karbon per tahun, dan hampir sama dengan tumbuhan sekitar 52 miliar ton. Kelima, dalam pertumbuhan ekonomi, sektor kelautan, yang terdiri atas perikanan, transportasi laut, pertambangan, wisata bahari, dan sebagainya, juga belum diprioritaskan. Industri pengolahan ikan belum maksimal dan hanya beroperasi dengan 45 persen kapasitas terpasang. Sekitar 40 persen lalu lintas perdagangan internasional melewati laut Indonesia, dan kita belum mampu menangkap peluang ini untuk mendongkrak pertumbuhan. Terakhir, stimulus fiskal Rp 73 triliun bias ke perkotaan, dan alokasi untuk pesisir kurang dari Rp 1 triliun. Padahal pulau-pulau kecil sangat butuh sentuhan infrastruktur.

Keenam, dalam bidang geopolitik, sarana pertahanan di laut jauh di bawah darat. Dan banyak persoalan wilayah perbatasan belum diselesaikan. Ketujuh, dalam manajemen pembangunan, nomenklatur pembangunan belum berpihak ke sektor KP. Dalam penghitungan PDB, misalnya, formula yang saat ini ada bias darat dan underestimate terhadap sektor KP. Pertanyaannya, bagaimana kita memulai dan memperkuat mainstreaming?

Ocean leadership

Kegagalan mainstreaming di atas adalah kegagalan politik kelautan-perikanan, yang salah satu faktornya lemahnya ocean leadership kita. Ocean leadership diperlukan dalam mainstreaming KP, baik dalam keputusan politik (kebijakan) maupun manajemen pembangunan. Ada beberapa komponen penting dalam ocean leadership. Pertama, adanya visi kelautan yang selanjutnya tecermin dalam ocean policy yang komprehensif, sebagaimana Vision for Marine Policy of Korea atau Australia's Oceans Policy. Keberanian Gus Dur membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan adalah bagian dari kekuatan visinya tentang kelautan.

Kedua, kemampuan interaksi politik dengan legislatif untuk menghasilkan produk legislasi dan politik anggaran yang pro-KP. Ketiga, kemampuan membuat terobosan serta mobilisasi sumber daya nasional dalam manajemen pembangunan melalui kelengkapan instrumen fiskal, moneter, keuangan, tata ruang, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung sektor KP. Ini mengingat masalah KP banyak di luar sektor KP itu sendiri. Di sinilah sebabnya Gerbang Mina Bahari ala Megawati dan Revitalisasi Perikanan ala SBY belum berhasil, karena kedua presiden itu masih setengah hati dalam mobilisasi sumber daya nasional untuk KP.

Keempat, keberanian membentuk Menteri Koordinator Kelautan, yang berfungsi mendorong koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam mendorong penguatan sektor KP. Fungsi itu selama ini dipegang Dekin, namun belum maksimal. Kelima, kemampuan mengontrol kesesuaian desain kebijakan dan payung program dengan satuan proyek. Ini penting karena sering kali yang menerjemahkan kebijakan/program nasional menjadi proyek APBN adalah eselon 4 ke bawah. Apa artinya kebijakan ideal tanpa didukung program-program APBN. Keenam, kemampuan menggalang dukungan daerah dalam kerangka mempertahankan NKRI. Negara kepulauan ini memerlukan kemampuan pemersatu melalui instrumen keadilan ekonomi. Pulau-pulau di perbatasan potensial terlepas bila keadilan ekonomi tidak terwujud. Dan sektor KP dapat menjadi jalan menuju keadilan ekonomi itu.

Kaukus kelautan

Meski demikian, seolah persoalan mainstreaming hanya ranah eksekutif, padahal legislatif dan partai politik memiliki kekuatan besar. Legislatif memiliki fungsi legislasi dan politik anggaran, dan di sinilah justru pangkal persoalannya. Dalam kerangka mainstreaming KP, hal yang perlu dilakukan di lingkungan legislatif adalah membentuk kaukus kelautan, yang lintas komisi dan fraksi, yang fungsinya memperjuangkan kepentingan KP dalam setiap keputusan legislatif. Karena itu, perlu identifikasi anggota legislatif yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk mainstreaming KP, dan lalu diikat dalam bentuk kaukus kelautan ini. Di sinilah kualitas anggota legislatif menjadi taruhannya, sehingga penting untuk memilih mereka yang punya komitmen membangun kelautan dan perikanan. Dan Pemilu 2009 merupakan momentum strategis untuk menghasilkan anggota legislatif dan presiden yang pro-KP. Dengan demikian, diharapkan ocean leadership makin kuat dan mainstreaming KP terwujud. *

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekologi Manusia, Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor

G-20 dan Megastimulus Ekonomi

2009-03-27T11:11:00.002+07:00

Oleh: Ahmad Erani Yustika
Sumber: Jurnal Nasional, 27 maret 2009

G-20 pada 1-2 April 2009 kembali akan menggelar pertemuan untuk menyikapi krisis ekonomi yang cenderung meluas saat ini. Diperkirakan pertemuan tersebut akan mengupas soal stimulus ekonomi, penguatan sektor finansial, dan kerjasama internasional yang lebih kokoh. Dalam beberapa aspek, efektivitas dari pertemuan ini pantas diragukan karena eksklusivitas yang berlebihan. Artinya, hanya 20 negara itu yang dianggap berperan penting dalam penyelesaian krisis. Namun, dalam aspek yang lain, bisa juga forum itu diprediksi memiliki gema yang luas karena penetrasi ekonomi yang sangat kuat dari para anggotanya (diperkirakan sekitar 85% perekonomian dunia digenggam oleh anggota G-20). Oleh karena itu, pertemuan ini penting bukan dilihat dari kemampuannya untuk menyelesaikan masalah, tapi soal pilihan kebijakan yang hendak diambil dalam forum tersebut. Sebab, kebijakan itu implikasinya akan merembet ke negara-negara lainnya.

Jebakan Megastimulus

Terdapat sekurangnya tiga masalah pokok yang mesti diagendakan dalam pertemuan tersebut. Pertama, stimulus ekonomi yang telah diagendakan oleh sebagian besar negara yang terkena krisis di masa depan berpotensi menjadi 'tsunami' yang lebih dahsyat. Data yang tersedia menyebutkan, China dirancanakan memberikan stimulus sebesar 13,3% dari PDB, Korea Selatan (5,7%), AS (5,5%), Rusia (5,4%), Afrika Selatan (3,8%), Jerman (3,25%), Kanada (2,5%), Turki (1,5%), Prancis (1,3%), dan Indonesia sendiri sekitar 1,3% (Reuters, 2009).

Megastimulus tersebut sebetulnya menimbulkan ketidakseimbangan baru karena uang dipompa tanpa memerhatikan daya serap perekonomian. Implikasinya, dalam jangka pendek, penggelembungan uang ini akan mendepresiasi nilai tukar mata uang domestik (khususnya negara berkembang) dan mendorong inflasi. Sementara itu, dalam jangka panjang anggaran negara akan jebol karena dihajar pembayaran utang domestik dan luar negeri.

Kedua, sektor keuangan (perbankan, pasar modal/saham, obligasi, asuransi, dan lain-lain) bukan cuma perlu penguatan dan penyehatan dengan menyuntikkan dana, tapi yang jauh lebih penting adalah mendesain regulasi secara ketat agar perilaku "seronok" tidak terulang lagi. Sejak dekade 1980-an sektor keuangan dibiarkan menjadi komoditas sendiri yang dapat diperdagangkan, bukan melulu melayani sektor riil. Hasilnya, percepatan pertumbuhan sektor keuangan mencapai 3 kali lipat ketimbang sektor perdagangan. Sementara itu, dalam satu dekade terakhir, sektor keuangan mencoba menganakkan uang dengan jalan menyusun transaksi derivatif yang bertingkat-tingkat tanpa melakukan kalkulasi risiko yang ketat.

Implikasinya, begitu satu hulu korporasi keuangan jeblok, maka kumpulan korporasi hilir lainnya yang terkait juga ikut hancur. Gelombang "bunuh diri massal" inilah yang terjadi dalam krisis ekonomi saat ini sehingga penyembuhannya tidak bisa dengan kebijakan parsial.

Ketiga, kerjasama internasional selama ini dibangun dan dikerjakan dengan fokus kepada kemitraan penggalangan dana di tengah kesulitan likuiditas. Indonesia kerap kali dalam berbagai forum mengusulkan perlunya pembentukan lembaga dana global (polling fund) yang dapat memasok dana bagi negara berkembang yang membutuhkannya. Hal yang perlu dipahami, krisis ekonomi sekarang tidak mungkin hanya diselesaikan dengan dana sehingga gagasan polling fund tersebut mengandung kesalahan pikir yang mendasar. Kerjasama ekonomi internasional yang merusak tatanan ekonomi selama ini sebagian (besar) justru dipicu oleh lembaga dana (multilateral) yang memaksa negara berkembang menyerap dana demi kepentingan lembaga/negara donor. Negara berkembang mestinya lebih krisis lagi dalam menyusun kerjasama internasional ini, jangan sampai kebijakan yang dilakukan pada masa silam terulang lagi dengan pola yang sama.

Krisis dan Agenda G-20

Pertemuan G-20 kali ini harus bisa membahas secara jernih mengenai tiga isu pokok di atas. Stimulus ekonomi jangan dipakai sebagai satu-satu kerangka penyelesaian krisis. Memang benar bahwa krisis kali ini menimbulkan penyakit kronis yang teramat dalam, khususnya kemiskinan dan pengangguran. Tetapi, ambisi yang berlebihan untuk menuntaskan krisis hebat ini dalan hitungan satu atau dua tahun melalui stimulus ekonomi tentu merupakan hal yang menggelikan. Stimulus ekonomi hanya laik diberikan kepada korban krisis, tetapi tidak layak dihibahkan kepada pihak (korporasi) penyebab krisis. Ini tidak hanya berlaku di negara sumber krisis (AS), namun juga di negara-negara yang terkena efek krisis, seperti Indonesia. Oleh karena itu, menyangkut stimulus ekonomi ini harus ada pembatasan dana agar rakyat tidak dikorbankan di masa depan dan struktur stimulus ekonomi bertul-betul berpihak kepada "korban", bukan afirmasi kepada "penyebab" krisis.

Hal lainnya, kerjasama internasional seyogianya dipusatkan kepada dua hal pokok. Pertama, menyusun blue-print aturan-aturan yang boleh (do's) dan tidak boleh (don't) dilakukan oleh lembaga keuangan. Sektor keuangan memiliki karakteristik yang spesifik dan rumit sehingga dibutuhkan pagar yang kokoh agar tidak mudah terjadi penyimpangan (moral hazard). Jadi, penguatan sektor keuangan dikonsentrasikan untuk menyusun regulasi, bukan menyuntikkan dana. Kedua, lembaga/negara donor diberi mandat untuk memberikan bantuan sepanjang terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan di antara pihak yang bertransaksi, tanpa kompensasi kebijakan apapun di belakangnya. Tidak boleh dibiarkan lagi lembaga multilateral dibentuk sebagai instrumen menganeksasi ekonomi negara berkembang. Jika pilar-pilar ini bisa dibangun di forum G-20, maka prospek ke depan barangkali akan lebih baik. Tapi jika gagal dirumuskan, lebih baik lupakan saja forum itu dan hadapi krisis dengan cara sendiri.

Penulis adalah Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Penghargaan untuk Lapindo

2009-03-27T10:52:00.001+07:00

Jeruk Kecut bagi Korban Lumpur

Oleh: Andi Irawan
Sumber: Jawa Pos, 27 Maret 2009

Pada 2001, George Akerloff diganjar hadiah Nobel Ekonomi atas artikelnya yang dimuat di Quarterly Journal of Economics (QJE) pada 1970. Artikel seminal itu berjudul Market for 'Lemons', mengupas implikasi ketidakseimbangan informasi pada mekanisme pasar dengan mengambil kasus transaksi yang terjadi pada pasar mobil bekas. Intinya, jika salah satu pihak yang bertransaksi (penjual) memiliki informasi lebih dan melakukan manipulasi, pihak lain (pembeli) akan buntung.

Alih-alih mendapat mobil bagus, yang bersangkutan akan merasakan 'kecutnya lemons', suatu metafor untuk produk busuk. Selanjutnya, berhadapan dengan harga reservasi pembeli yang lebih rendah sebagai respons atas keterbatasannya terhadap akses informasi dan pengalaman buruk, penjual yang memiliki mobil berkualitas bagus terpaksa mencari outlet lain untuk menjual barangnya. Akibatnya, pasar pada akhirnya justru dibanjiri produk berkualitas rendah, tidak sebanding dengan harga.

Sekarang kita menyaksikan bahwa karakter pasar yang digambarkan Akerloff tersebut tidak hanya berlaku pada pasar mobil bekas, tapi juga dapat terjadi pada pasar uang/modal, pasar politik/kebijakan, dan pasar penghargaan. Ironi pun terjadi, yang 'gorengan' menggerus yang prospektif, yang busuk meminggirkan yang tulus, proyek berkuasa atas rencana strategik, dan pragmatisme menang atas pesan ideal.

Saya membayangkan, jika Akerloff menyaksikan dan memberi penjelasan ekonomi bagaimana bisa gubernur Jawa Timur memberikan penghargaan zero accident kepada Lapindo Brantas Inc (Jawa Pos, 13 Maret 2009), bisa jadi dia mendapat Nobel untuk kali kedua. Yang tersisa untuk publik, khususnya korban lumpur, lagi-lagi hanya 'jeruk kecut' dan horor ala Friday the 13th. 'Jeruk kecut' dan horor itu di antaranya, seperti diberitakan oleh Kompas.com (Minggu, 22/3), adalah 12 hari terkatung-katung di Jakarta tanpa ada kepastian apakah dapat menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Reduksi Kriteria

Menurut sumber Lapindo yang dimuat dalam berita Jawa Pos tersebut, penghargaan yang diberikan tidak ada kaitannya dengan bencana lumpur, tapi berdasarkan penilaian kecelakaan industri pada periode Oktober 2005 sampai September 2008. Jika bukan bualan, pernyataan dan penghargaan itu merupakan 'angin sorga' di tengah 'badai angin sorga' Pemilu 2009.

Pertama, terdapat ketidakseimbangan informasi tentang kriteria dan cara pengukuran 'kecelakaan industri nol'. Kalaupun standar yang diacu gubernur memang melahirkan statistik kecelakaan nol, kecelakaan industri tidak bisa dipisahkan dari bencana industri, yaitu bencana besar dan masal dengan dampak ekosistem, sosial, dan ekonomi luar biasa yang diakibatkan oleh suatu aktifitas industri akibat kecerobohan, ketidakpedulian, atau ketidakbecusan. Lapindo tidak bisa dipisahkan dari bencana industri semburan lumpur panas itu.

Di luar soal faktor alam (lagi-lagi perdebatan yang sarat ketidakseimbangan informasi), yang tampak lebih nyata adalah bahwa semburan lumpur panas terkait juga dengan ketidakmampuan teknis Lapindo dalam mangelola risiko ketika melakukan aktivitas produksi. Akibat bencana industri ini, sektor transportasi, sektor properti, sektor usaha kecil dan menengah, sektor pariwisata terpukul. Kerugian kegiatan ekspor-impor, perdagangan antarwilayah, dan investasi amatlah luar biasa.

Saya berharap gubernur tidak mengalami miopik keputusan, di mana 'kuman di seberang lautan tampak, namun gajah di pelupuk mata tak terlihat'. Harapan ini adalah bentuk penghormatan saya terhadap posisi gubernur yang merupakan pemimpin wilayah, bukan mantri kecelakaan kerja. Jadi, statistik struktur ekonomi regional pasca semburan lumpur panas tentu tidak dapat diabaikan begitu saja ketika melakukan penilaian statistik kecelakaan kerja, apa pun definisinya.

Kedua, awal mula terjadinya semburan lumpur panas adalah sekitar Mei 2006 (Haryono, 2008) dan sejak itu banyak dilaporkan media massa berbagai peristiwa kecelakaan kerja terkait upaya penutupan semburan lumpur panas. Semuanya terjadi dalam kisaran periode 2005-2008. Juga, praktik lebih umum adalah penilaian dilakukan tahunan. Jika memang Lapindo begitu hebat dalam hal keselamatan kerja, mengapa penghargaan tidak diberikan tahun-tahun lalu? Mengapa baru diberikan setelah pemilihan gubernur dan menjelang seri Pemilu 2009?

Ketiga, penghargaan (penalti) simbolik juga merupakan instrumen ekonomi dalam situasi ketidaksempurnaan informasi. Instrumen ini dapat memberikan sinyal pada pasar dan pada gilirannya dapat memberikan dampak ekonomi penerima penghargaan (penalti). Banyak penelitian empirik menunjukkan asosiasi antara tingkat kepedulian lingkungan, hak asasi manusia, dan sosial dalam praktik bisnis perusahaan dengan nilai sahamnya di pasar modal.

Jika hukum dan politik dianggap belum mampu 'menyentuh' Lapindo, masyarakat dan pasar dapat 'menghukum' Lapindo secara ekonomi. Misalnya, melakukan divestasi atau membatasi aktivitas di kemudian hari atau di lain tempat dengan regulasi dan monitoring lebih ketat.

Penghargaan yang diberikan oleh gubernur kepada Lapindo sungguh dapat mengirim sinyal yang salah pada pasar mengenai jati diri Lapindo. Masih belum hilang pahit yang dirasakan masyarakat korban lumpur dan, sekarang, mereka merasakan 'rasa kecut' penghargaan itu. Dan, ketidakmampuan Presiden SBY memenuhi janjinya pada korban lumpur adalah bagaikan tambahan rasa cuka.

Penulis adalah mahasiswa doktoral Urban and Regional Planning pada University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Stimulus Pemilu 2009

2009-03-25T14:24:00.002+07:00

Oleh: Bambang PS Brodjonegoro
Sumber: Seputar Indonesia, 25 Maret 2009

PEMILIHAN umum (pemilu) tahun ini mungkin menjadi pemilu yang paling unik pada masa reformasi. Perhelatan demokrasi terbesar di Indonesia ini terjadi bersamaan dengan puncak krisis finansial global,yang mulai terasa akibatnya sejak triwulan terakhir 2008.

Bagi pemerintah yang berkuasa sekarang, waktu yang bersamaan tersebut jelas menyulitkan upaya mereka untuk menarik hati rakyat agar memberi mandat sekali lagi memerintah lima tahun ke depan. Segala upaya yang sudah dilakukan dari 2004 seolah tertutup oleh ketidakpastian dampak krisis pada 2009 ini, yang bahkan bisa membuat perekonomian Indonesia melambat signifikan sampai 3% per tahun—separuh dari tingkat pertumbuhan 2008.

Bagi pihak yang ingin merebut hati rakyat dalam pemilu legislatif, 9 April mendatang, maupun pemilu presiden pada Juli (dan September), momentum dampak krisis global tentu bisa menjadi tema kampanye untuk menunjukkan pemerintah saat ini tidak sehebat yang diperkirakan masyarakat.

Pemilu yang dibayangi dampak krisis global itu akhirnya memaksa pemerintah dan partai politik yang berkuasa, maupun oposisi serta partai-partai baru, untuk mengerahkan segala upaya dan strategi yang memungkinkan agar memenangkan pertarungan bulan April maupun Juli, atau bahkan sampai September apabila diperlukan pilpres putaran kedua.

Upaya dan strategi tersebut, dalam konteks pemilu modern, akhirnya berujung pada konsumsi berbentuk iklan TV, iklan koran, sampai spanduk dan foto calon legislatif, yang hari-hari ini memenuhi semua sudut tempat umum. Dalam era komunikasi dan informasi saat ini,partai atau caleg yang paling gencar menggunakan media komunikasi dan informasi, itulah yang mempunyai kemungkinan besar untuk dipilih rakyat.

Secara implisit,semakin besar konsumsi kampanye pemilu, semakin besar pula kemungkinan untuk menang. Partai-partai besar akhirnya mengerahkan segala sumber daya upaya untuk berkampanye secara luas, sekaligus melakukan konsumsi yang tidak kalah besarnya.

Karena konsumsi pasti meningkat selama pemilu, dapatkah kita mengatakan Pemilu 2009 sebagai bagian dari stimulus ekonomi Indonesia yang pasti terkena dampak krisis global? Kalau melihat definisi stimulus, yang secara sederhana merupakan masuknya ”uang segar” ke dalam perekonomian, yang dapat mendongkrak permintaan, terutama dalam bentuk konsumsi masyarakat, pemilu layak disebut sebagai bagian dari stimulus.

Pemilu tingkat nasional hanya berlangsung lima tahun sekali dan kondisi tersebut sesuai dengan stimulus yang hanya diberikan dalam kondisi tertentu, bukan merupakan kegiatan rutin. Secara kasatmata, kegiatan terkait pemilu yang marak secara langsung maupun tidak langsung akan ikut memengaruhi kegiatan perekonomian lokal dan nasional.

Bahkan dalam periode Maret sampai Juli atau September, ada kemungkinan pemilu bisa ”menutupi” dampak krisis global, meskipun tentu hanya bersifat semu. Dampak ekonomi pemilu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu penyelenggaraan pemilu itu sendiri serta aktivitas peserta pemilu.

Dari sisi penyelenggaraan, anggaran yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) berikut hibah dari beberapa pemerintah negara sahabat akan dibelanjakan untuk menunjang operasional pelaksanaan pemilu. Pembuatan kertas suara, bilik suara, kotak suara sampai sistem informasi untuk melakukan perhitungan suara akan mempunyai dampak pengganda (multiplier), yang tidak kecil.

Kegiatan manufaktur akan terdorong melalui produksi kertas, papan kayu, kotak kayu, dan pembelian komputer dengan jumlah yang jauh di atas produksi biasanya. Dalam kondisi lesunya sektor manufaktur, bahkan sebelum terjadinya krisis global, lonjakan permintaan tersebut cukup menolong beberapa subsektor manufaktur.

Selain dampak pengganda output, kegiatan pemilu berskala nasional akan menciptakan dampak pengganda lapangan pekerjaan cukup signifikan melalui kebutuhan tenaga yang besar untuk menjadi petugas, pengawas, maupun tenaga operator penghitungan. Yang tentunya tidak boleh dilupakan adalah bergeraknya sektor transportasi, yang peranannya sangat vital dalam menjaga kelancaran pemilu.

Dari sisi aktivitas peserta pemilu, seperti yang terlihat di segala penjuru Nusantara saat ini, sektor manufaktur mengalami booming kecil, terutama permintaan spanduk (kain) dan kertas. Dengan 38 partai politik dan puluhan ribu caleg yang berusaha semaksimal mungkin membuat diri mereka ”terlihat”, tidak sulit untuk memastikan bahwa pemilu merupakan stimulus untuk manufaktur, terutama kertas, barang cetakan, dan tekstil.

Meski mungkin tidak seintensif tahun 2004, bagi-bagi kaos tentu masih merupakan praktik umum yang menguntungkan industri garmen. Terkait dengan barang-barang yang diproduksi untuk keperluan peserta pemilu, tidak boleh dilupakan berkembangnya jasa ”konsultan” pemilu, dari yang paling sederhana seperti juru foto caleg, sampai konsultan politik yang sekaligus juga merangkap sebagai lembaga survei pemilu.

Pentingnya komunikasi dan informasi selama masa kampanye pemilu membuat para caleg yang mempunyai dana memadai untuk mencari bantuan konsultan atau ahli dalam bidang tersebut.Tentu biaya ini tidak murah. Dampak pengganda yang lebih besar diciptakan oleh peserta pemilu, baik partai maupun caleg, dibanding dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Ada dua faktor lagi yang membuat pemilu layak menjadi stimulus di masa krisis finansial global tahun ini, yaitu waktu pelaksanaan yang panjang serta dampak langsungnya ke masyarakat. Meski pemilu resminya hanya berlangsung tiga hari, yaitu masingmasing satu hari untuk pemilu legislatif, pemilu presiden tahap pertama, dan pemilu presiden tahap kedua, tetapi dampak ekonomi dari pemilu sudah berlangsung sejak awal 2009 dan baru akan berakhir bulan Juli alias tujuh bulan apabila pemilihan presiden berlangsung satu putaran.

Apabila pemilihan presiden berlangsung sampai dua putaran, dampak tersebut akan berlangsung sampai September atau hampir sembilan bulan. Praktis pemilu akan mewarnai kegiatan ekonomi 2009, yang harus menyaksikan merosotnya kegiatan ekonomi sektor riil rutin.

Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan,pemilu di kawasan yang masyarakatnya tergolong miskin tidak ubahnya bantuan langsung tunai (BLT), yang sebagai suatu kebijakan, masih bersifat pro dan kontra. Meski sudah tidak cocok lagi situasinya, pembagian uang atau bahan pokok kepada masyarakat miskin masih merupakan cara tradisional yang lazim dipakai.

Dampak negatifnya jelas terlihat karena tidak mendidik masyarakat menjadi kelompok produktif. Tetapi dampak positifnya adalah adanya aliran langsung kepada kelompok masyarakat yang mungkin bisa menjaga daya beli mereka selama masa krisis, sebagai tambahan dari kebijakan pemerintah lain yang sudah tertuang dalam APBN 2009.

Pemilu memang pesta demokrasi. Layaknya sebuah pesta,pasti banyak uang yang berputar di dalamnya.Dalam masa krisis 2009, pemilu bisa diibaratkan sebagai siraman air sejuk di tengah udara yang panas, meskipun cuma sekejap.(*)

Penulis adalah Guru Besar dan Dekan FEUI

Saatnya Bebas dari Utang

2009-03-19T13:47:00.002+07:00

Oleh: Defiyan Cori
Sumber: Koran Jakarta, 19 Maret 2009

Minggu lalu, kita dikejutkan dengan rencana pemerintah mengajukan utang baru sebesar 45,6 triliun rupiah sebagai langkah untuk mengatasi defisit APBN 2009 sebesar 139,5 triliun rupiah yang telah disepakati DPR. Sebagian dari defisit itu ditanggulangi dari dana sisa APBN Tahun Anggaran 2008, yaitu sebesar 51,3 triliun rupiah. Masih terdapat sisa defisit 42,6 triliun rupiah yang harus ditutup pemerintah guna melancarkan alokasi APBN 2009 yang barangkali akan diatasi melalui kenaikan bahan bakar minyak (BBM) walau masih ada pilihan kebijakan lainnya.

Artinya, pemerintah membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. Pengajuan utang baru ini juga menunjukkan bahwa pelunasan utang luar negeri Indonesia kepada IMF beberapa waktu lalu jelas mengurangi apresiasi masyarakat atas keberhasilan pemerintahan ini mengurangi kebergantungan. Keberhasilan itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang percuma, dan mengatasi defisit APBN dengan utang luar negeri seperti ibarat “menggali lubang tutup lubang”.

Krisis ekonomi global yang diperkirakan akan berlangsung tidak kurang selama dua tahun sejak 2008 dialami hampir semua negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Jerman, dan Prancis. Sedangkan lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB, yang selama ini memberikan utang luar negeri untuk pembangunan negara-negara, juga beranggotakan negara maju tersebut. Sebagian besar dari negara maju itu juga memiliki utang yang besar. AS, misalnya, merupakan salah satu negara maju yang memiliki utang luar negeri terbesar.

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa negara-negara tersebut tengah berupaya mengatasi permasalahan utang luar negerinya dengan cara memberikan utang. Maka, sasaran untuk menawarkan utang adalah negara-negara berkembang yang telah dimotivasi oleh kemajuan fisik negara-negara maju. Pertanyaannya, apakah logis di tengah memburuknya kondisi keuangan negara-negara donor dan buruknya struktur ekonomi dan postur APBN kita menutup defisit melalui utang baru? Bagaimana dengan pembayaran cicilan pokok utang dan bunga yang akan jatuh tempo? Bukankah dengan mengutang kita sebenarnya sedang menyubsidi negara-negara pemberi utang? Siapa yang memperoleh manfaat dari proses utang-piutang ini yang sejak kita mengalami penjajahan tidak pernah terlepas dari jerat utang ini?

Biaya Tidak Tampak

Setiap tahun, debat masalah utang selalu menjadi perhatian, terutama keberatan masyarakat yang diwakili oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), karena tidak pernah lepasnya negara berutang sejak Orde Baru, bahkan terus berlanjut. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia seharusnya memberikan pelajaran kepada otoritas keuangan agar mengatasi permasalahan defisit APBN 2009 tidak melalui skema utang. Defisit APBN 2009 seharusnya dihindari dengan cara memilih efisiensi dan keefektifan proyek-proyek pembangunan yang lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama sektor UKM yang selalu tahan dan penyelamat perekonomian. Jika terpaksa berutang, perlu dipertimbangkan dalam negosiasi beban-beban yang selalu membuat posisi kita sulit.

Paling tidak, ada tiga komponen biaya yang harus dipenuhi pemerintah sebagai peminjam, yaitu 1. biaya di muka (front and fee), 2. biaya bunga (interest) yang harus disesuaikan dengan London Interest Bond and Obligation Rate (LIBOR), dan 3. biaya komitmen (commitment fee) yang harus dibayarkan jika pemerintah terlambat (sesuai jadwal yang disepakati) melakukan pencairan pinjaman. Di antara tiga biaya yang sangat memberatkan itu, biaya front and fee dan commitment fee adalah biaya-biaya yang tidak tampak atau jelas ke mana alirannya. Biaya front and fee yang harus dikeluarkan pemerintah atau negara peminjam sebesar 1 persen dari total pinjaman yang diajukan ini tidak jelas untuk apa ditujukan, sebab segala hal yang berkaitan dengan urusan pinjam-meminjam telah terdapat biaya operasionalnya masing-masing. Karena itu, biaya di muka selama Indonesia terlibat dalam urusan utang luar negeri dengan pihak lender, selain sangat sulit untuk dilacak dan merugikan negara, bisa jadi telah terjadi “permainan” antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini dan Bank Dunia. Oleh karena itu, proyek-proyek yang dibiayai utang semacam ini, sebelum terjadi loan agreement, telah menguap, dan inilah yang menurut perhitungan ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, kaitan antara pinjaman yang diterima dan tujuan penanggulangan kemiskinan secara nasional menjadi sangat lemah dan hanya menguntungkan sekelompok orang.

Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan utang luar negerinya dengan penekanan pada upaya menjaga affordability dan sustainability proses pembangunan ekonomi melalui upaya mengurangi peranan utang di masa depan. Rasanya tidak berlebihan menyatakan keberhasilan Indonesia keluar dari krisis secara sustainable selain ditentukan perbaikan struktural dalam institusi ekonomi selain memperkuat posisi tawar jika terpaksa berutang. Dengan demikian, tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia, adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ialah terlepasnya masyarakat secara umum dari belenggu penderitaan yang ditinggalkan penjajahan, seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketidaksehatan.

Oleh karena itu, tujuan pembangunan tidak bisa dipisahkan dari pernyataan yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, termasuk kebutuhan pembangunan yang harus didanai oleh utang. Seperti yang disampaikan Bung Hatta, bahwa kita bukan anti-utang dan memerlukan utang dalam membangun setelah kita terlepas dari belenggu penjajahan. Namun, utang luar negeri bukanlah menjadi prioritas utama dan sebaiknya hanya dalam jumlah yang kecil. Semakin lama, seharusnya kebegantungan pada keperluan berutang akan semakin menurun dan lebih bertumpu pada kekuatan finansial dalam negeri.

Penulis adalah peneliti pada BRIGHT INDONESIA dan Mantan Peserta Negosiasi Utang Tahun 2003, BAPPENAS

Menimbang Ulang Kapitalisme

2009-03-18T15:45:00.002+07:00

Oleh: B Herry Priyono
Sumber: Kompas, 18 Maret 2009

Tulisan kecil ini diajukan sebagai tantangan kepada para calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, dan siapa saja yang berambisi menjadi pemimpin Indonesia melalui Pemilihan Umum 2009.

Dan, tantangan ini diajukan dalam bayang-bayang kampanye yang sedang kian bergerak menjadi praktis, dengan perhatian pada urusan taktik pemenangan suara. Tentu pada minggu-minggu terakhir sebelum pemilu ini perhatian pada urusan taktik pemenangan itu tidak terelakkan.

Namun, justru karena perhatian pada urusan taktis itu, banyak persoalan fundamental juga tersingkir dari horizon riuh rendah perebutan kursi kekuasaan. Salah satunya adalah perdebatan besar yang sedang melanda dunia sejak meletusnya krisis ekonomi global 2008. Inilah musim ketika para negarawan dan pemikir dunia sedang berdebat tentang masa depan sistem ekonomi, tetapi hampir-hampir tak ada timbangan apa pun mengenai perkara itu di negeri ini.

Apa yang dimaksud bukan sekadar urusan stimulus ekonomi karena pada akhirnya stimulus hanyalah langkah ”memadamkan kebakaran ekonomi”. Sesudah api krisis dapat terkendali, sebuah masa depan tata ekonomi tetap menganga menunggu agenda. Yang dimaksud juga bukan urusan polemik tentang sosialisme baru lantaran polemik itu telah terperosok pula menjadi fanatisme ideologi kubu-kubu.

Apa yang saya maksud lebih berupa timbangan ulang atas prinsip ekonomi politik yang hendak kita pakai untuk menata Indonesia. Dan, persis ketika para pemburu kursi kepemimpinan Indonesia hari-hari ini sedang bermunculan ke panggung kampanye, tepatlah saatnya mengajukan persoalan ini sebagai tantangan kepada mereka.

Selama ini, entah karena fanatisme atau kenaifan, timbangan atas prinsip ekonomi politik itu selalu saja terpelanting ke dalam oposisi otoritarianisme lawan demokrasi, atau sering pula tampil dalam oposisi kapitalisme lawan sosialisme.

Oposisi semu

Dari mana oposisi itu berasal? Tentu dari sejarah lantaran lintasan sejarah pernah tersobek-sobek oleh perang doktrin seperti itu. Akan tetapi, dalam periode sejarah dewasa ini, oposisi itu lebih mungkin berakar dalam ketidakmatangan intelektual atau semacam kekanak-kanakan ideologis.

Sebagai contoh, di tengah kencangnya desakan regulasi atas berbagai malapraktik bisnis yang membawa dunia terperosok ke dalam malapetaka ekonomi dewasa ini, John Castellani, Presiden Business Roundtable (jaringan lobi perusahaan-perusahaan swasta raksasa Amerika Serikat), bersungut-sungut, ”Kita tidak tahu bagaimana keluar dari bahaya besar musim ini, yaitu petualangan sosialisme yang membuat sektor swasta tidak dapat melakukan yang terbaik yang mesti dibuat” (Financial Times, 13/3). Yang dimaksud ”sosialisme” dalam ungkapan itu adalah regulasi dan pengambilalihan bank oleh pemerintah sebagai upaya ”memadamkan kebakaran” dan rekapitalisasi.

Yang ganjil di situ, apa saja yang tak disukai bisnis swasta diberi nama ”sosialisme”. Bukankah itu mirip dengan gejala di negeri ini dari dulu sampai hari ini ketika apa saja yang tak disukai diberi nama ”komunis”? Itulah yang dimaksud dengan ketidakmatangan dan kekanak-kanakan ideologis. Namun, mengapa disebut ketidakmatangan?

Penjelasannya tidak terletak dalam urusan teknis ekonomi atau politik, melainkan dalam cara berpikir primitif yang berisi kesesatan melakukan dilema pilihan. Untuk menjelaskan maksudnya, barangkali ada gunanya menimbang perbedaan dua jenis dilema berikut.

Pertama, andaikan kita harus memilih calon presiden A atau B. Memilih A berarti tidak memilih B, dan sebaliknya. Silakan menambah jumlah calon presiden C, lalu D, sampai ke N, dan tetap saja pola eksklusif pilihan itu berlaku.

Sama halnya jika memilih pergi ke Medan, kita tidak mungkin sekaligus berada di Bali. Teknologi informasi tentu dapat membantu kita ”tersambung” dengan Bali, tetapi tetap saja tidak bisa menggantikan kehadiran fisik kita. Pilihan berada di Bali atau Medan itu bersifat eksklusif. Artinya, kita hanya memilih dengan melepaskan pilihan lain karena fakta keterbatasan fisik kita. Itulah ”dilema praktis” yang solusinya hanya membutuhkan putusan praktis. Memilih salah satu dari keduanya bukanlah cacat, melainkan kelugasan putusan yang sederhana.

Kedua, akan tetapi, manakah yang mesti kita pilih: individualitas atau sosialitas? Kebebasan atau tertib tatanan? Aksi atau refleksi? Kita dapat memilih salah satu pada momen tertentu, tetapi tata hidup masyarakat yang bermutu dan matang secara niscaya berisi keduanya. Ringkasnya, pilihan individualitas atau sosialitas (juga kebebasan atau tertib tatanan) merupakan oposisi semu. Maka, pertanyaan mesti memilih individualitas atau sosialitas bisa dikatakan sebagai salah pertanyaan.

Karena sulitnya menemukan istilah yang sederhana, bolehlah teka-teki itu disebut ”dilema eksistensial”. Solusinya bukan dengan memilih yang satu dan membuang lainnya, tetapi hidup suatu masyarakat yang matang dan tidak kekanak-kanakan hanya mungkin terjadi jika, dan hanya jika, kita menghidupi tegangan di antara keduanya.

Itu juga berarti, memilih individualitas dengan mengorbankan sosialitas (dan sebaliknya) adalah resep pasti menuju kesesatan. Dalam menghidupi tegangan itulah terletak kunci kematangan suatu bangsa. Tidak kalah penting, suatu tatanan ekonomi, politik, atau kultural disebut progresif bukan pertama-tama karena tatanan itu ikut mode terbaru, tetapi persis karena menghidupi serta menjelmakan tegangan individualitas dan sosialitas.

Oleh karena itu, sistem ekonomi yang hanya memuja individualitas dengan mengabaikan daya sosialitas niscaya akan membawa kita menuju malapetaka. Begitu pula sebaliknya, tata ekonomi yang hanya merayakan kolektivitas dengan menyingkirkan daya spontanitas individual bukanlah sistem ekonomi yang sehat. Prinsip ini juga berlaku bagi kehidupan politik dan kultural.

Sering terjadi, kita merujuk pada praktik ekonomi AS untuk membenarkan keganasan individualisme dalam tata ekonomi kita. Tentu saja cara membenarkan diri seperti itu mengundang gelak tawa. Bahkan, dari cara berpikir paling sederhana, apa yang sedang berbondong-bondong dilakukan oleh banyak orang bukanlah panduan baik untuk ditiru begitu saja. Bukankah ganjil hanya karena sesuatu dilakukan oleh banyak orang Amerika, lalu kita merasa harus menirunya?

Apa yang terjadi dalam krisis besar tata ekonomi dunia dewasa ini persis merupakan akibat langsung dari kesesatan memperlakukan ”dilema eksistensial” sebagai ”dilema praktis”. Tentu kesesatan ini terjadi dalam simpang siur berbagai kepentingan. Sejarah memang bukan linear, bukan juga siklis, tetapi lebih mirip orang mabuk yang terhuyung ke kiri dan ke kanan. Dan, setiap kali terperosok ke ekstrem kiri, kita rindu pada ekstrem kanan. Begitu pula ketika jatuh ke lembah ekstrem kanan, kita merengek ingin ke kiri.

Atau, titik tengah mungkin merupakan kondisi yang membosankan lantaran ia terasa tidak punya gereget maupun kejelasan. Akan tetapi, di situ pula tersimpan rahasia bahwa tata hidup yang tidak mabuk rupanya berisi jalan luhur untuk menghidupi tegangan. Dan, tegangan itu merupakan ”tegangan eksistensial” antara kiri dan kanan atau juga antara sosialitas dan individualitas. Lalu, apa yang layak dijadikan pandu?

Sosialitas laba

Jika bulan-bulan ini Anda menyimak laporan berbagai media yang selama ini gegap gempita merayakan ekonomi fundamentalisme pasar, Anda akan bertemu gejala lucu. Contohnya, mingguan The Economist yang sering menyebut diri ”juru bicara kapitalisme global” dan selalu cenderung memandang rendah buruh sembari memuja eksekutif bisnis bak para pangeran yang gagah menunggang kuda putih. Tiba-tiba pada beberapa bulan ini berbagai liputannya penuh kepanikan, lalu membuat pelesetan logika apa saja untuk membenarkan garis ideologinya. Sementara itu, pemikir neokonservatif seperti Francis Fukuyama atau jurnalis neoliberal seperti Thomas Friedman mulai meratapi cacat besar pada klaim mereka sebelumnya.

Sebuah era baru bagi pencarian arah tatanan ekonomi politik sedang dimulai. Namun, ada gunanya pencarian itu berangkat dari pengakuan sederhana. Dalam ”The Schumacher Lecture” (6 Oktober 2008), sebuah kuliah publik tahunan di Inggris untuk menghormati ekonom EF Schumacher (penulis Small is Beautiful), Susan George (penulis The Lugano Report) melukiskan kapitalisme sekarang dengan ungkapan begini, ”Kapitalisme dewasa ini tidak lagi waras menurut arti ’kewarasan’ yang dipahami orang-orang waras”.

Apa yang tidak waras pada kapitalisme dewasa ini? Amartya Sen, pemikir ekonomi yang biasanya santun itu, melukiskannya sebagai jenis kapitalisme ”yang menyiapkan malapetaka” karena ”tidak adanya regulasi atas berbagai malapraktik keuangan yang niscaya berakibat pada spekulasi ganas dan kebuasan pengejaran laba” (New York Review of Books, 26/3).

Atau, dengan meminjam ungkapan Adam Smith, kapitalisme dewasa ini ada di tangan ”para pemboros dan penjudi” yang membuat modal ”jatuh ke tangan orang- orang yang paling berperan menghancurkannya”. Kalau itu belum cukup, Jack Welch si pencipta gerakan ”aktivisme pemegang saham” menyebut dengan sangat kasar apa yang dikejar kapitalisme dewasa ini sebagai ”kedunguan paling besar” (Financial Times, 13/3).

Dalam bayang-bayang malapraktik yang terbongkar inilah para pemboros dan penjudi mulai panik, lalu melihat desakan ke arah regulasi pasar keuangan sebagai sosialisme. Padahal, naluri dasarnya sederhana, yaitu mereka khawatir tidak bisa lagi mengeruk laba dan bonus raksasa seperti yang mereka raup sebelum krisis.

Maka, dengan lugas mesti dikatakan, desakan regulasi yang kencang dewasa ini tidak punya kaitan apa pun dengan sosialisme. Bahkan, ekonom serius seperti Dani Rodrik melihat ”regulasi dan supervisi finansial pada tingkat nasional agar diperketat dan diperluas” (The Economist, 14/3). Tentu saja regulasi serampangan di tangan pemerintah yang korup juga hanya akan menjadi jalan lempang menuju kebusukan lain.

Lalu, bagaimana sebaiknya memahami desakan regulasi yang kencang dewasa ini? Tuntutan bagi regulasi terutama di sektor keuangan itu tidak punya kaitan apa pun dengan oposisi kapitalisme lawan sosialisme. Regulasi itu hanya tuntutan akal sehat sederhana agar ”uang” diabdikan kembali bagi tujuan ”ekonomi”, yaitu kesejahteraan bersama. Itulah tuntutan agar ”uang” tidak lagi menjadi obyek kebuasan pengerukan laba yang selama ini dilakukan para tuan besar bisnis dan keuangan beserta stafnya.

Pada akhirnya, desakan regulasi itu hanya dapat dipahami dari latar belakang corak kapitalisme yang sedang begitu memuja individualisme laba. Dan, regulasi merupakan tuntutan sederhana untuk menyuntikkan kembali daya sosialitas ke dalam tata ekonomi. Karena itu, apa yang sedang dituntut bukanlah sosialisme ekonomi, tetapi sosialitas laba. Jika Anda tetap bersikeras menyebut itu sebagai ”sosialisme”, cukup pasti Anda tersesat. Sebab, tatanan ekonomi yang matang dan tidak kekanak-kanakan pada akhirnya bukan penyembah kapitalisme ataupun sosialisme, melainkan tata ekonomi yang menghidupi tegangan antara individualitas dan sosialitas. Dan, di situ pula letak ciri progresif sebuah sistem ekonomi.

Tegangan itu bukan untuk dihindari, bukan pula untuk dilenyapkan, melainkan untuk dirawat melalui berbagai kebijakan publik, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, hukum, pendidikan, maupun sektor-sektor lain dalam semesta hidup berbangsa. Sekali lagi, terpelanting ke salah satu kutub adalah jalan menuju kesesatan.

Kepada yang terhormat para pemburu tongkat kepemimpinan Indonesia, berkenanlah menerima ini sebagai tantangan. Selebihnya, semoga Anda memimpin Indonesia keluar dari kekanak-kanakan dan ketidakwarasan kapitalisme yang sedang mendera kita.

Pengajar pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

Seberapa jauh kita dari ekuilibrium?

2009-03-18T14:50:00.001+07:00

Terjadi repatriasi modal yang cukup deras di pasar

Oleh: Samuel Ringoringo
Sumber: Bisnis Indonesia, 18 Maret 2009

Rupiah kembali bergejolak. Praktis sejak 2 Maret 2009, rupiah ditutup di atas level yang selama ini hampir tak tersentuh, 12.000 per dolar AS. Apa yang sebenarnya terjadi dan sejauh mana eskalasi depresiasi ini akan berlangsung?

Pergerakan rupiah tentu tak lepas dari permintaan dan penawarannya. Terdepresiasinya rupiah dapat dipahami sebagai buah dari begitu tingginya permintaan yang tak sebanding dengan penawarannya yang ada di pasar.

Dengan terlebih dahulu memahami bagaimana mekanisme ini berlangsung, maka kita dapat melacak sejauh mana kurs akan bergerak.

Penawaran rupiah bersumber dari pendapatan ekspor, aliran dana investasi baik langsung maupun portofolio, hingga pinjaman dalam denominasi dolar AS.

Sementara itu, permintaannya bersumber dari kebutuhan untuk membiayai impor, aliran dana keluar Indonesia (baik itu langsung maupun portofolio) serta pembayaran utang.

Sekarang mari kita lihat fakta yang ada berdasarkan data neraca pembayaran (Balance of Payment) Indonesia sebagaimana dipublikasikan Bank Indonesia. Fakta pertama dari neraca transaksi berjalan (current account). Sejak kuartal kedua 2008, current account telah berada pada zona negatif (minus US$1,2 miliar) yang berlanjut ke kuartal ketiga (minus US$0,5 miliar) (grafik 1, panel kiri).

Current account negatif karena keseimbangan perdagangan (trade balance) yang merupakan selisih ekspor terhadap impor mulai menurun. Sementara itu, defisit terjadi pada neraca pendapatan alias pendapatan yang harus kita bayar ke sumber daya asing melebihi yang kita terima.

Fakta kedua bisa kita lihat dari transaksi modal dan finansial (grafik 1, panel kanan). Memasuki kuartal ketiga, terjadi penurunan yang sangat tajam (namun belum negatif) pada investasi portofolio. Artinya, telah terjadi repatriasi modal yang cukup deras, di mana dana asing kabur dari investasi di pasar modal, pasar utang dan pasar uang. Ini menjelaskan fenomena tertekannya IHSG hingga melambungnya yield obligasi beberapa bulan terakhir.

Dua fakta tersebut menyebabkan cadangan devisa telah berkurang sekitar US$7 miliar menjadi US$50 miliar (posisi 30 Januari) sejak kuartal ketiga 2008. Dampaknya seperti yang kita rasakan, rupiah telah terdepresiasi cukup dalam hingga 30% dari nilai terbaiknya di kisaran Rp9.000-an pada pertengahan 2008.

Pertanyaannya sekarang, dengan situasi yang demikian, berapa seharusnya nilai tukar rupiah atas dolar AS? Untuk itu penulis melakukan permodelan secara ekonometrik dengan dua pendekatan. Pertama adalah purchasing power parity (PPP). Kedua adalah keseimbangan eksternal.

Pendekatan PPP meyakini bahwa nilai tukar cenderung mendekati rasio perbandingan tingkat harga antarnegara. Mudahnya, apabila kenaikan tingkat harga (inflasi) kita lebih tinggi dari AS, nilai tukar cenderung terdepresiasi karena masyarakat lebih memilih barang impor daripada domestik.

Hasil permodelan dengan pendekatan ini ternyata mampu menjelaskan pergerakan kurs kita. Artinya, pergerakan kurs hingga terdepresiasi seperti sekarang sedikit banyak dipengaruhi oleh perbandingan inflasi antara Indonesia dan AS.

Dengan keyakinan ini, maka apabila inflasi kita dapat terjaga hingga ke arah 6% atau kurang dari itu sebagaimana target pemerintah dan BI, ada harapan terhadap penguatan rupiah.

Selanjutnya, permodelan berdasarkan keseimbangan eksternal adalah sebuah metode yang mengikutsertakan aspek-aspek fundamental permintaan dan penawaran kurs seperti keseimbangan perdagangan, aliran modal serta perbedaan/spred tingkat suku bunga (interest rate differential).

Setali tiga uang, pergerakan kurs ternyata dapat dijelaskan oleh pergerakan aspek-aspek fundamental ini. Hanya saja, spread suku bunga ternyata tak mampu menjelaskan pergerakan kurs kali ini. Artinya, tingginya tingkat suku bunga kita tidak mampu menarik perhatian aliran dana asing untuk masuk ke pasar uang kita.

Ini menjelaskan fenomena fight fot quality, di mana aliran dana cenderung memilih tempat teraman daripada tempat yang dapat memberikan imbal hasil yang besar. Inilah yang menyebabkan dolar AS terus menguat karena derasnya perburuan dana-dana asing terhadap surat utang pemerintah AS (US T-Bills).

Kembali ke Rp9.000

Apabila pertanyaan seperti itu, jawabannya tentu saja bisa. Hanya saja jika ditanya kapan, jawabannya adalah tidak dalam waktu dekat. Alasannya sederhana.

Pertama, dengan permintaan global yang sangat lemah, maka kinerja ekspor kita belum dapat diandalkan untuk mendongkrak persediaan dolar AS di dalam negeri.

Kedua, aliran modal belum bisa pulih dalam waktu dekat karena ketakutan atas resesi ekonomi masih begitu besar yang kemudian menghasilkan tingginya penilaian atas risiko. Kemunculan data ekonomi akan sangat memengaruhi sentimen di pasar. Begitu data positif muncul, maka sentimen positif akan menyeruak. Pun sebaliknya sehingga membuat volatilitas pasar masih sangat tinggi.

Ketiga, kebutuhan pembayaran utang luar negeri di tengah ketatnya likuiditas dolar akan menjadi batu sandungan bilamana tak diantisipasi dengan baik.

Tercatat bahwa rata-rata kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah ataupun swasta per kuartal adalah sebesar US$8 miliar. Ini tentu menuntut pengelolaan yang cermat.

Harapan terdekat ada pengendalian inflasi. Tingkat harga yang semakin terkendali diharapkan mampu memberikan sumbangsih atas penguatan kurs. Bisa melalui mekanisme PPP sebagaimana disinggung di atas, ataupun melalui tumbuhnya keyakinan akan ekonomi dalam negeri.

Dapat disimpulkan bahwa pergolakan di pasar uang masih tinggi sehingga volatilitas kurs juga masih akan liar. Di tengah situasi yang seperti ini, maka jalan keluarnya adalah pengelolaan penawaran dan permintaan dolar dengan cermat. Sentimen negatif sebisa mungkin ditekan demi secara perlahan menimbulkan kembali kepercayaan terhadap ekonomi domestik. Hanya dengan cara itu kita bisa melalui pergolakan ini dengan kepala tegak.

Penulis adalah Economist BII

Kejarlah Ekspor, GPI Kutangkap

2009-03-18T14:29:00.002+07:00

Oleh: Mudrajad Kuncoro
Sumber: Seputar Indonesia, 18 Maret 2009

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai ekspor Indonesia pada Januari 2009 hanya sebesar USD7,15 miliar. Angka ini turun 17,7% dibandingkan nilai ekspor pada Desember 2008 sebesar USD8,69 miliar.

Bahkan, jika dibandingkan dengan Januari 2008, nilai penurunannya lebih spektakuler, yaitu 36%. Setelah mengguncang pasar modal dan valas Indonesia, agaknya krisis keuangan global kini mulai mengguncang sektor perdagangan luar negeri Indonesia. Ini pertanda Indonesia sudah masuk fase terparah resesi global. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya nilai ekspor pada Januari 2009. Pertama,ekspor migas Indonesia turun 23,85%.

Nilai ekspor migas pada Desember 2008 yang mencapai USD1,243 miliar, pada Januari 2009 mulai merosot menjadi USD947,1 juta.Turunnya ekspor migas Indonesia dipicu oleh penurunan ekspor minyak mentah sebesar 18%, ekspor hasil minyak 26,31%, dan ekspor gas 27,32%.Kenyataannya,harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia naik dari USD38,45 per barel pada Desember 2008 menjadi USD41,89 per barel pada Januari 2009.

Dengan kata lain, menurunnya ekspor minyak dan hasil minyak lebih disebabkan menurunnya produksi, bukan karena faktor harga. Faktor kedua yang membuat turunnya nilai ekspor Indonesia adalah anjloknya nilai ekspor nonmigas Indonesia sebesar 16,67%. Nilai ekspor nonmigas Indonesia pada Desember 2008 sebesar USD7,448 miliar merosot menjadi USD6,206 miliar pada Januari 2009.

Jika dilihat dari jenis komoditas, proporsi terbesar penurunan ini disumbangkan oleh kelompok barang bahan bakar mineral,yaitu 15,45%. Selanjutnya diikuti oleh mesin/peralatan listrik sebesar 13,58%, mesin-mesin/pesawat mekanik 7,09%, karet dan barang dari karet sebesar 6,14%, serta lemak dan minyak hewan/nabati 5,52%. Dilihat dari negara tujuan ekspor, penurunan terbesar permintaan barang ekspor nonmigas Indonesia berasal dari penurunan permintaan dari Jepang sebesar 17,66%.

Rekor ini diikuti penurunan permintaan dari Taiwan sebesar 11%,Amerika Serikat (AS) 10,85%,Singapura 9%, dan Korea Selatan 8,86%. Penurunan ekspor di pasar utama ekspor Indonesia tidak mengejutkan karena krisis keuangan global episentrumnya memang di AS dan Eropa. Tampaknya pengaruh krisis keuangan global kali ini mulai terasa sejak kuartal IV/2008.Hal ini tecermin dari fenomena tidak terserapnya barang-barang ekspor Indonesia di pasar dunia.

Akibatnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat,menurunnya kinerja perekonomian Indonesia akan mengakibatkan semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK),pengangguran,dan meningkatnya kemiskinan. Penurunan kinerja ekspor perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian.Ekspor industri manufaktur menyumbang sekitar 85% ekspor nonmigas dan sekitar 67% total ekspor Indonesia sejak 1994.Strategi penyelamatan ekspor harus terintegrasi dengan penyelamatan sektor industri manufaktur.

Saya teringat karya Richard A D’Aveni (1995) dalam Hypercompetitive Rivalries tentang adanya ”seni berperang” modern. Untuk dapat memenangi persaingan dalam lingkungan yang hiperkompetitif diperlukan tiga hal. Pertama, visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespons setiap perubahan. Ketiga, taktik yang memengaruhi arah dan gerakan para pesaing. Visi terhadap perubahan dan krisis global perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis dan pemerintah.

Tidak hanya ancaman resesi global,tetapi juga ancaman pasar bebas pascadicabutnya kuota tekstil dan garmen ke pasar AS dan Eropa akhir 2004. Persaingan akan makin ketat dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Kapabilitas industri nasional sudah terbukti cukup tangguh di masa krisis ekonomi 1998. Kekuatan utamanya adalah pasar domestik yang besar dan memiliki biaya tenaga kerja yang kompetitif. Namun, sumber keunggulan kompetitif ini mudah ditiru.

China, misalnya, dengan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak, produktivitas yang lebih tinggi, dan jam kerja yang lebih lama jelas merupakan pesaing yang sulit ditandingi. Oleh karena itu,Deperindag dan Konsulat Jenderal RI di luar negeri perlu difungsikan menjadi market intelligence. Taktik apa yang dapat kita lakukan? Di bidang industri, setidaknya saya menganjurkan tiga elemen kebijakan.

Pertama, mengembangkan sektor manufaktur yang memiliki daya saing tinggi. Kedua, restrukturisasi industri secara terencana menuju industri yang produktivitas dan nilai tambahnya tinggi. Ketiga, strategi bisnis internasional dan domestik yang agresif (SINDO,24/12/2008). Jelas sekali bahwa kita tidak dapat berharap banyak dari ekspor pada tahun ini.Turunnya permintaan pasar dunia terhadap barang-barang ekspor Indonesia merupakan fakta kuat yang mendukung pendapat tersebut.

Terlebih lagi perekonomian negaranegara Eropa, AS, Jepang, dan Korea Selatan pada 2009 diproyeksikan tumbuh negatif. Implikasinya, diversifikasi pasar ekspor perlu digalakkan, terutama ke pasar Timur Tengah, China, India, dan emerging marketlain. Turunnya pertumbuhan Indonesia yang disebabkan oleh tidak terserapnya barangbarang yang diproduksi oleh industri Indonesia perlu diatasi. Misalnya dengan menggalakkan kembali Gerakan Nasional ”Gemar Produk Indonesia” (GPI) yang sudah dicanangkan sejak 2006.

Program ini mensyaratkan kepedulian semua kalangan, baik konsumen, pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat. Pengelolaan kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya mendorong gerakan nasional ini dapat dilakukan dengan cara mendorong program bersama, memotivasi promotor penggunaan produk Indonesia, serta meningkatkan belanja pada produk Indonesia. Mendorong program bersama dapat diterapkan melalui pembentukan tim terpadu pemerintah dan pelaku usaha demi mendorong penggunaan produk dalam negeri dengan melibatkan semua unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Sementara memotivasi promotor penggunaan produk Indonesia dapat dilaksanakan dengan cara memberikan penghargaan bagi pihak-pihak yang telah mempromosikan penggunaan produk Indonesia. Peningkatan belanja pada produk Indonesia dapat diupayakan melalui penerbitan peraturan yang lebih tegas untuk memprioritaskan penggunaan barang dan jasa Indonesia, khususnya bagi instansi-instansi pemerintahan yang menggunakan dana APBN dan APBD.

Sekarang pemerintah pusat dan daerah harus lebih serius menggarap pasar domestik untuk mendukung Gerakan Nasional GPI. Salah satunya adalah dengan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Tanpa visi,kapabilitas,dan taktik semacam ini, janganjangan ekspor dan industri kita hanya tinggal sejarah.

Sudah saatnya seluruh lapisan masyarakat Indonesia— pemerintah, pelaku usaha, dan rakyat jelata—memasuki periode nasionalisme ekonomi gaya baru di mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi memiliki slogan ”dari dan untuk rakyat Indonesia”. (*)

Penulis adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM

Stimulus fiskal, politis atau harapan?

2009-03-17T15:43:00.001+07:00

Mekanisme evaluasi program cenderung tidak jelas

Oleh: Tjatur Sapto Edy
Sumber: Bisnis Indonesia, 17 Maret 2009

Kebijakan stimulus fiskal bukanlah hal yang baru. Pada 1930-an, ketika terjadi depresi ekonomi, Keynes, ekonom Inggris, merekomendasikan agar negaranya melakukan stimulus fiskal untuk menanggulangi depresi ekonomi pada saat itu.

Pada saat depresi atau krisis ekonomi, mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya karena daya beli masyarakat yang rendah dan keengganan dunia usaha untuk berinvestasi.

Untuk itu, pemerintah diharapkan melakukan investasi dan menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini tujuan pemerintah adalah semata-mata menggerakkan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, bukan mencari keuntungan. Untuk hal tersebut, maka pemerintah mengajukan paket stimulus senilai Rp71,3 triliun kepada DPR dan dalam hal ini sudah mendapatkan persetujuan.

Meskipun sudah mendapatkan persetujuan (karena proses politik di dalam DPR 'memaksakan' persetujuan itu lahir), ada hal-hal mendasar yang dalam pandangan penulis dapat menjadi perhatian dan catatan kita semua.

Menurut penjelasan pemerintah, stimulus fiskal tersebut dimaksudkan untuk menekan terjadinya PHK dan mencegah terjadinya ledakan pengangguran. Selain itu, stimulus fiskal juga dimaksudkan untuk menyelamatkan daya beli masyarakat serta melindungi produk dalam negeri.

Dari total paket stimulus sebesar Rp 71,3 triliun, tidak kurang dari 60% atau senilai Rp43 triliun merupakan penghematan pembayaran pajak (tax saving), 20% atau senilai Rp13,3 triliun merupakan subsidi pajak dan bea masuk, 6% yang terdiri atas Rp2,8 triliun merupakan diskon harga akibat penurunan harga solar dan Rp1,4 triliun diskon beban puncak listrik industri, dan 14% sisanya terdiri atas Rp 600 miliar untuk PNPM dan Rp10,2 triliun untuk belanja infrastruktur.

Kontradiktif

Pada saat kondisi ekonomi dunia dan domestik cenderung melemah, harapan semua pihak terhadap tingkat keberhasilan paket stimulus fiskal cukup besar. Namun, melihat perincian peruntukan, target, serta mekanisme evaluasi program yang cenderung tidak jelas, tidak sedikit yang menilai bahwa program stimulus fiskal ini hanya bermuatan politis.

Hal tersebut tidaklah berlebihan, mengingat stimulus fiskal dilaksanakan mendekati waktu hajatan pemiliu. Di samping itu, yang semakin mengindikasikan bahwa program stimulus fiskal hanya bermuatan politis, adalah bahwa program tersebut tidak dirancang dengan baik dari jauh sebelumnya, terkesan terburu-buru, kurang cermat, dan cenderung kontradiktif dengan tujuan program.

Dalam hal peruntukan dana program misalnya, sebesar 60% atau Rp43 triliun diperuntukkan penghematan pajak. Lebih lanjut, penghematan pajak yang mencakup nilai sebesar Rp43 triliun tersebut terdiri atas; PPh Badan, PPh orang pribadi, dan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak).

Permasalahanya, dasar perhitungan sehingga penghematan pajak mencapai 60% dari total paket stimulus juga tidak transparan. Selain hal tersebut perincian penghematan PPh badan, PPh orang pribadi, dan PTKP juga tidak disampaikan.

Hal terpenting lagi, target pertumbuhan PDB dan penyerapan tenaga kerja dari insentif penghematan pajak tersebut juga tidak disampaikan. Sehingga dengan kondisi semacam ini, masyarakat dan anggota dewan cukup sulit untuk mengevalusi berhasil atau tidaknya program tersebut.

Sementara itu, 20% dana stimulus fiskal yang diperuntukkan sebagai subsidi pajak dan bea masuk bagi dunia usaha atau rumah tangga sasaran (RPS) juga masih kabur. Dana tersebut diperuntukkan bagi eksplorasi migas dan minyak goreng sebesar Rp3,5 triliun, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) bahan baku dan barang modal sebesar 2,5 triliun rupiah, PPh Karyawan 6,5 triliun rupiah, dan PPh panas bumi sebesar 0,8 triliun rupiah.

Dalam hal ini, masalah utamanya tetap sama, yaitu rincian peruntukan dan target dari dana stimulus fiskal sebesar 20% (Rp13,3 triliun) juga tidak jelas. Suatu misal, dana sebesar Rp3,5 triliun, yang diperuntukkan bagi eksplorasi migas dan minyak goreng, tidak dijelaskan berapa perincian masing-masingnya dan berapakah target pertumbuhan produksi migas dan peningkatan daya beli masyarakat akibat disalurkannya dana tersebut.

Sementara itu untuk BMDTP bahan baku dan barang modal sebesar Rp2,5 triliun, juga tidak dijelaskan peruntukan untuk sektor mana, bahan baku dan barang modal apa, serta berapakah target pertumbuhan PDB dan penyerapan tenaga kerja sektor yang mendapatkan BMDTP itu, juga tidak disampaikan dengan terperinci dan jelas.

Di samping itu, Rp6,5 triliun dana yang diperuntukkan bagi subsidi PPh Karyawan, juga tidak dijelaskan diperuntukkan untuk karyawan semua sektor atau sektor tertentu juga belum dijelaskan. Hal yang sama, berapakah target pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja yang dibebankan kepada dunia usaha dari dana kompensasi penghematan PPh karyawan juga tidak disampaikan.

Sementara itu, untuk dana sebesar Rp4,2 triluan yang diperuntukaan bagi stimulus dunia usaha atau lapangan kerja juga tidak jelas perincian peruntukan beserta targetnya. Kondisi yang relatif sama, untuk dana sebesar Rp0,6 triliun untuk PNPM, Rp10,2 triliun untuk belanja infrastruktur juga tidak jelas peruntukan beserta targetnya.

Belum ada perincian yang jelas, dengan dikucurkan dana sebesar Rp0,6 triliun, berapakah usaha mandiri rakyat yang akan diciptakan? Sementara itu, dengan dana sebesar Rp10.2 triliun, infrastruktur apakah yang akan dibangun, di mana infrastruktur tersebut dibangun, berapa target pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dari dibangunnya infrastruktur tersebut, juga tidak ada perinciannya yang jelas.

Melihat rincian alokasi dari paket stimulus tersebut, setidaknya terlihat kondisi yang cenderung kontradiktif dengan tujuan pemerintah. Jika pemerintah konsisten dengan tujuannya, bahwa stimulus fiskal ditujukan untuk menekan pembengkakan pengangguran dan menyelamatkan daya beli masyarakat, mengapa alokasi untuk belanja (spending) yang notabene paling besar manfaat dan efek dominonya (multiplier effect-nya) hanya dianggarkan sebesar 14%?

Dengan stimulus fiskal yang lebih besar pada subsidi pajak, bukankah hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pemerintah hanya memosisikan diri dalam kondisi pasif dalam hal menyelesaikan dampak krisis keuangan global tersebut? Padahal dalam konteks, konsep, dan logika ekonomi mana pun, yang dibutuhkan dalam hal menyelesaikan dan menanggulangi dampak krisis ekonomi adalah peningkatan produktivitas.

Dari uraian di atas, pertanyaan bahwa apakah stimulus fiskal yang sekarang digulirkan merupakan secercah harapan ataukah hanya sekadar politis sebenarnya tak terlampau sulit untuk dijawab. Hanya, pembuktiannya masih membutuhkan waktu dan akan kita lihat bersama-sama dalam 1 tahun ke depan ini.

Penulis adalah Anggota Komisi VII dan Panitia Anggaran DPR RI

East Asia must show leadership to keep trade free

2009-03-16T16:34:00.001+07:00

By: Hadi Soesastro
Source: The Jakarta Post, March 16, 2009

The top priority of the London Summit will have to be cleaning up the global financial system. This has become crystal clear as various other measures taken at the national and global levels have shown meager results.

But keeping global trade open must be given a prominent place on the Summit’s agenda. Leaders must go beyond airing the usual rhetoric, which many have done. Concrete action must be taken.

Global trade has already shrunk and will continue to do so unless real action is taken. In fact, trade could become a fundamental part of the solution to the global economic crisis. Concluding the Doha Round could result in a significant global stimulus package being issued in the form of a trade deal.

But most importantly, it could help reverse the growing economic nationalism that is being manifested in various forms of trade and financial protectionism.

Leaders must provide the political push to keeping trade open. In their informal meeting at Davos recently, trade ministers shared with each other their difficulties in facing rising political pressures at home, leading to the introduction of different forms of trade barriers. They remain uncertain as to whether a global trade deal can be reached this year.

Until then, they will find themselves fighting a battle on their own and without an effective weapon. The Indonesian trade minister, for instance, has recently introduced domestic transparency procedures in the decision making process for protectionism in an attempt to minimize the damage.

The London Summit is where words must be translated into action. President Obama will be there and he will participate with a clean slate. The many noises that have come from Washington D.C., including the “Buy America” provision, have been worrying.

Obama has clearly and unequivocally signaled his opposition to that provision. He also pledged
to curb direct payments to agricultural producers. President Obama is the one that can provide the necessary leadership for open trade at home as well as globally. A clear signal from him at the London Summit would have a tremendous impact.

But the burden of leadership cannot be placed on Obama alone. President Obama’s leadership at home cannot be sustained if he is unable to show that others will favorably respond to his initiatives. East Asia must share this burden by making significant concessions. This is in East Asia’s self-interest, as the region has a very great stake in global trade.

To do so, East Asia must be organized and come up with a common stance on the key issues affecting regional and global trade and, most importantly, on how they can play a shared leadership role.

Commitment on enforcing new measures must come from the highest political level. Leaders from many East Asian countries have reiterated their commitment to “promoting free trade” but they have not been explicit in “enforcing a stand still”.

East Asia can offer credible shared leadership on trade if regional countries agree to a number of things. East Asians should be confidence that they can afford to do so.

Japan was the first country to pledge to provide resources to the IMF. At Davos the Japanese Prime Minister made another pledge to provide aid to other East Asian countries to help overcome the crisis.

China has demonstrated its “openness” to trade by dispatching a trade delegation on a “Buy European” campaign. But they and other East Asian countries need to focus on collective efforts to be able to exercise effective leadership in order to keep trade open.

First, they must commit to using their actual tariff rates, rather then their bound tariff rates, as a reference. This is the time for East Asia to make that move. They need not make this a part of their negotiations in the Doha Round, but they can rest assured that this significant decision will not go unnoticed there.

East Asian countries can proudly show that actual tariff rates in the region have fallen much faster than in other regions since the conclusion of the Uruguay Round. However, their bound tariff rates remain high.

Second, East Asian countries need to support this move by setting up a system of compliance monitoring. In their recent meeting in New Zealand, the APEC business advisory council (ABAC), representing the business community in the broader, called for the creation of such a system.

East Asian (or APEC) governments should grab this proposal and direct it back to the business community to immediately establish an “independent” monitoring system.

Unlike the EU, East Asia (or APEC) does not have a body such as the European Commission to undertake that task. It appears that even in Europe this cannot be taken for granted, as indicated by Danish Premier Rasmussen’s recent calls to the Commission to make sure that EU rules on free trade be upheld by its members. The system must focus on protectionist measures that come in disguised forms.

It may well be that a regionwide consultation is in the offing. At the sidelines of the ASEAN Summit in Thailand at the end of February, the Singaporean Prime Minister, as chair of APEC 2009, took the initiative to have meetings with the Indonesian President and the ASEAN Chairman (Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiva), who will both be at the London Summit.

They discussed the global crisis as well as trade issues and regional economic integration. The three leaders need to follow this up with approaches to other East Asian G20 leaders, including Australia and India. South Korea, the next chair of the G20, should immediately be drawn into this endeavor.

An East Asian role in the global context helps to strengthen its own regional endeavors, including deepening regional economic integration. East Asia can also demonstrate to the world the real meaning of “open regionalism”, namely to organize the region for the well-being of the region and the world at large.

The writer is executive director of the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in Jakarta.

Pemulihan Ekonomi Setelah Kegagalan

2009-03-16T16:28:00.001+07:00

Oleh: Joseph E. Stiglitz
Sumber: Koran Tempo, 16 Maret 2009

Ada yang mengira bahwa terpilihnya Barack Obama bakal membawa perubahan besar di Amerika Serikat. Karena hal itu belum terjadi, bahkan setelah disahkannya rancangan undang-undang stimulus yang sangat besar jumlahnya, dan diajukannya program yang baru untuk menangani masalah kredit perumahan serta beberapa rencana untuk menstabilkan sistem keuangan, banyak yang mulai menimpakan kesalahan kepada Obama dan tim ekonominya.

Obama mewarisi ekonomi yang terjun bebas, dan tidak mungkin bisa mengubah segala sesuatu dalam waktu yang singkat sejak dilantik sebagai presiden. Presiden Bush tampak bagaikan seekor rusa yang tertangkap lampu sorot--lumpuh, hampir tidak mampu berbuat apa pun--selama beberapa bulan sebelum meninggalkan jabatan. Sungguh melegakan bahwa AS akhirnya mempunyai seorang presiden yang bisa bertindak dan apa yang telah dilakukannya diharapkan membawa perubahan besar.

Sayangnya, apa yang dilakukan Obama sekarang ini tidak cukup. Paket stimulus yang dikeluarkannya itu tampaknya memang besar--lebih dari 2 persen dari produk domestik bruto per tahun--tapi sepertiga dari stimulus ini digunakan untuk menutup pengurangan pajak. Amerika menghadapi debt overhang, pengangguran yang meningkat pesat (dan sistem kompensasi pengangguran yang paling buruk di antara negara-negara industri), serta ambruknya harga aset, stimulus itu kemungkinan besar bakal tersedot pada upaya menutup pengurangan pajak.

Hampir separuh dari stimulus praktis cuma untuk mengimbangi efek kontraksi cutback pada level negara bagian. Lima puluh negara bagian di Amerika harus mempertahankan anggaran berimbang. Beberapa bulan yang lalu jumlah kekurangan anggaran diperkirakan mencapai US$ 150 miliar, sekarang jumlah tersebut pasti lebih besar--sebenarnya California saja menghadapi kekurangan anggaran sebesar US$ 40 miliar.

Tabungan rumah tangga akhirnya mulai meningkat, suatu perkembangan yang baik untuk kesehatan jangka panjang keuangan rumah tangga, tapi buruk untuk pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi dan ekspor juga menurun. Stabilisator otomatis Amerika--progresivitas sistemnya, kekuatan sistem kesejahteraan rakyatnya--telah sangat diperlemah, tapi ia bakal memberikan stimulus, sementara defisit fiskal diperkirakan melonjak sampai 10 persen dari PDB.

Singkatnya, stimulus ini bakal memperkuat ekonomi Amerika, tapi ia mungkin tidak cukup untuk memulihkan pertumbuhan yang kuat. Semua ini merupakan berita buruk bagi bagian dunia lainnya. Sebab, pemulihan ekonomi global membutuhkan ekonomi Amerika yang kuat.

Kekurangan riil program pemulihan ekonomi Obama ini tidak terletak pada paket stimulus itu, melainkan pada upayanya menghidupkan kembali pasar keuangan. Kegagalan Amerika ini memberikan pelajaran yang penting bagi negara-negara di seluruh dunia, yang menghadapi atau bakal menghadapi masalah yang semakin memburuk dengan dunia perbankannya.

Menangguhkan restrukturisasi perbankan menelan biaya yang besar, baik dalam ongkos bailout yang harus ditanggung maupun dalam rusaknya ekonomi secara keseluruhan yang terjadi sementara itu. Pemerintah di banyak negara tidak mau mengakui sepenuhnya ongkos yang harus dibayar ini, maka itu mereka membantu sistem perbankan hanya secukupnya agar tetap survive, tapi tidak cukup untuk memulihkan kesehatannya.
Confidence atau kepercayaan itu penting, tapi ia harus bertumpu pada fundamental ekonomi yang sehat. Kebijakan tidak boleh berdasarkan khayalan bahwa good loans bisa tercipta, dan bahwa ketajaman bisnis para pemain pasar keuangan bakal terbukti benar begitu kepercayaan pulih.
Para bankir dapat diharapkan bertindak untuk kepentingan diri sendiri berdasarkan insentif yang ditawarkan. Insentif yang salah dan dirangsang pengambilan risiko yang berlebihan, dan bank yang hampir ambruk tapi terlalu besar untuk bangkrut, bahkan bakal semakin nekat berbuat demikian. Karena tahu pemerintah akan turun tangan jika perlu, mereka menunda menyelesaikan masalah kredit perumahan yang ada, seraya membayar bonus dan dividen dalam jumlah miliaran dolar.
Diletakkannya beban kerugian di pundak pemerintah dan diswastanisasinya keuntungan ini lebih merisaukan daripada konsekuensi nasionalisasi perbankan. Para pembayar pajak di Amerika semakin dirugikan. Pada putaran pertama pengucuran dana, para pembayar pajak memperoleh dalam bentuk aset sekitar US$ 0,67 atas setiap dolar yang mereka bayar (walaupun aset itu hampir pasti overvalued dan nilainya jatuh dengan cepat). Tapi, dalam kucuran dana akhir-akhir ini, diperkirakan rakyat Amerika memperoleh cuma US$ 0,25 atas setiap dolar yang mereka bayar. Imbalan yang buruk ini berarti utang nasional yang besar di masa depan. Satu alasan mengapa kita memperoleh imbalan yang buruk adalah bahwa jika sekiranya kita menerima harga yang wajar atas uang yang kita keluarkan, kita sekarang ini sudah menjadi pemegang saham dominan dari setidak-tidaknya salah satu bank yang besar itu.
Jangan kacaukan penyelamatan bankir dan pemegang saham dengan penyelamatan bank. Amerika bisa menyelamatkan bank-banknya, tapi membiarkan pemegang saham memperoleh imbalan yang kurang daripada yang mereka bayar.
Trickle down ekonomi hampir tidak pernah berhasil. Mengucurkan uang ke bank ternyata tidak menolong para pemilik rumah: sita rumah terus berlangsung. Membiarkan AIG ambruk mungkin melukai beberapa lembaga yang penting secara sistematis, tapi berbuat demikian lebih baik daripada berjudi dengan dana lebih dari US$ 150 miliar dan berharap semoga sebagian kucuran itu jatuh di tempat yang benar.
Kurangnya transparansi menyebabkan sistem keuangan AS mengalami kesulitan. Kurangnya transparansi tidak bakal menyelamatkannya. Pemerintahan Obama sudah menjanjikan akan turun tangan membantu dan menganjurkan hedge funds dan investor swasta lainnya untuk buy out aset bank yang mengalami kesulitan. Tapi langkah semacam ini tidak bakal menentukan "harga pasar" seperti dikatakan pemerintahan Obama. Dengan kerugian yang ditanggung pemerintah, timbul distorsi harga. Kerugian bank sudah terjadi, dan keuntungan yang mereka peroleh sekarang harus ditanggung pembayar pajak. Membawa hedge funds sebagai pihak ketiga hanya akan menambah ongkos.

Lebih baik melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Daripada melihat ke belakang, lebih baik berfokus pada upaya mengurangi risiko pinjaman baru dan menjaga agar dana menciptakan kapasitas pinjaman baru. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Sebagai titik rujukan, US$ 700 miliar yang diberikan kepada satu bank baru, dengan leverage ratio 10 : 1, bisa mendanai pinjaman baru sebesar US$ 7 triliun.

Era yang meyakini bahwa sesuatu dapat diciptakan dari kekosongan seharusnya sudah berlalu. Respons para politikus yang berpandangan dangkal--yang berharap bisa berhasil dengan suatu deal yang cukup kecil untuk menyenangkan para pembayar pajak dan cukup besar untuk menyenangkan para bankir--hanya akan memperpanjang masalah. Suatu impasse sedang terjadi. Lebih banyak dana diperlukan, tapi rakyat Amerika tidak berada dalam mood untuk memberikannya--pasti tidak dengan persyaratan yang tampak sampai saat ini. Sumur uang mungkin mulai mengering, begitu juga mungkin optimisme dan harapan yang legendaris dimiliki rakyat Amerika itu.*

Penulis adalah Guru Besar Ekonomi pada Columbia University, peraih Hadiah Nobel Ekonomi

Stimulus fiskal via PPh Pasal 21

2009-03-16T16:24:00.001+07:00

Upaya mendorong konsumsi pekerja terbatas di sektor tertentu

Oleh: Liberti Pandiangan
Sumber: Bisnis Indonesia, 16 Maret 2009

Melalui stimulus fiskal, kini terdapat tambahan uang riil di tangan pekerja setiap bulan. Jumlah seluruhnya selama tahun 2009 ini diperkirakan mencapai Rp6,5 triliun.

Pemberian stimulus fiskal pada hakikatnya menyangkut dua sisi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pertama, sisi penerimaan. Caranya dengan mengurangi penerimaan yang diperoleh dari masyarakat seperti pajak. Kedua, sisi pengeluaran, yakni menyangkut belanja pemerintah (expenditure). Kedua sisi anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa di pasar, terlebih lagi menciptakan lapangan kerja.

Baru-baru ini, pemerintah memberikan stimulus fiskal bagi pekerja yang tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.03/2009. Ketentuan itu menyatakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima pekerja pada kategori usaha tertentu, yang semula dibayar pekerja, menjadi pajak yang ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan PPh Pasal 21 DTP ini merupakan salah satu di antara beberapa jenis stimulus fiskal yang diberikan pemerintah. Tujuannya, untuk mengurangi dampak krisis keuangan global yang dapat berakibat kepada penurunan kegiatan perekonomian nasional sekaligus untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pekerja.

Pasar telah menyambut hangat adanya stimulus fiskal ini. Dengan kebijakan baru itu, uang yang beredar di masyarakat diharapkan menjadi lebih banyak.

Masalahnya, apakah semua pekerja di sektor tertentu tersebut sudah mengetahui kebijakan ini? Atau jangan-jangan para pengusaha bahkan belum tahu, terutama yang berada di daerah. Bila demikian halnya, bisa jadi makna dan tujuan stimulus fiskal tidak tercapai.

Ketentuan PPh Pasal 21 ini merupakan kewajiban pajak pekerja yang harus dipotong oleh pemberi kerja sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh.

Namun, tidak semua pekerja terkena pajak. Hal ini terkait dengan adanya syarat materiel, yaitu hanya mereka yang berpenghasilan telah melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang wajib membayar pajak.

Mulai 1 Januari 2009, besaran PTKP telah meningkat. PTKP bagi pekerja tetap dengan status bujangan ditentukan sebesar Rp15,84 juta setahun. Bila telah kawin ataupun jika telah ada tanggungan, ada tambahan sebesar Rp1,32 juta untuk setiap orang dalam penentuan PTKP. Sementara itu, bagi pekerja harian, besaran PTKP adalah Rp150 ribu sehari.

Dalam stimulus fiskal, pemerintah memberikan batasan PPh Pasal 21 yang memperoleh fasilitas DTP, yaitu penghasilan bruto di atas PTKP, tetapi jumlahnya tidak lebih dari Rp5 juta dalam 1 bulan.

Jumlah penghasilan dimaksud tidak hanya dari gaji atau upah saja, tetapi dihitung atas semua penghasilan yang diterima dari pemberi kerja selama sebulan.

Sebagai contoh, bila seorang pekerja telah menikah dengan dua orang anak memperoleh gaji Rp4,5 juta sebulan dan membayar iuran pensiun Rp25.000. Sebelumnya, penghasilan bersih pekerja yang siap dibelanjakan (take home pay) menjadi Rp4,345 juta karena potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp130.000. Namun dengan adanya stimulus fiskal, take home pay menjadi Rp4,475 juta atau naik sekitar 3%.

Sementara itu, dalam 1 bulan penghasilan seluruhnya, termasuk jika ada tambahan bonus misalnya, melebihi Rp5 juta maka PPh Pasal 21 tidak lagi mendapatkan fasilitas DTP. Penghasilan tersebut harus dipotong pemberi kerja dan tetap disetor ke kas negara.

Besaran PPh Pasal 21 dengan DTP tersebut wajib dibayar pemberi kerja langsung secara tunai kepada pekerja, pada contoh di atas adalah sebesar Rp130.000. Kemudian pemberi kerja memberikan bukti pemotongan pajak karena PPh Pasal 21 DTP ini dapat menjadi kredit pajak bagi pekerja dalam penghitungan PPh tahun pajak 2009.

Guna transparansi pemberian stimulus fiskal yang berlaku mulai masa pajak Februari-November 2009, pemberi kerja wajib menyampaikan realisasi pembayaran PPh Pasal 21 DTP kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar. Dalam surat setoran pajak (SSP) kemudian yang dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 wajib dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 43/PMK.03/2009".

Perlu diketahui, tidak semua pekerja memperoleh stimulus fiskal, tetapi hanya mereka yang bekerja di tiga kategori usaha tertentu. Pertama, kategori usaha pertanian, termasuk perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perburuan dengan jumlah subsektor sekitar 73 unit usaha. Kedua, usaha perikanan dengan jumlah 19 subsektor. Ketiga adalah usaha industri pengolahan dengan 372 unit subsektor.

Dorong konsumsi

Stimulus fiskal ini tentu menjadi kabar gembira bagi pekerja di Indonesia karena menambah deretan keringanan pajak yang diberikan pemerintah bagi pekerja sejak 1 Januari 2009.

Sebagaimana ditetapkan dalam UU No.36/2008 tentang PPh dan aturan pelaksanaannya, setidaknya terdapat empat unsur yang telah mengurangi besaran pajak yang harus dibayar pekerja.

Pertama, adanya kenaikan biaya jabatan 463% dari semula Rp108.000 jadi Rp500.000 sebulan. Kedua, kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 20% dari semula Rp13,2 juta menjadi Rp15,84 juta setahun. Ketiga, kenaikan lapisan penghasilan kena pajak yang ada sampai 100%. Dan keempat, penurunan tarif di hampir semua lapisan penghasilan kena pajak termasuk penurunan beberapa tarif di antaranya hingga 57%.

Melalui stimulus fiskal, kini terdapat tambahan uang riil di tangan pekerja setiap bulan. Jumlah seluruhnya selama tahun 2009 ini diperkirakan mencapai Rp6,5 triliun.

Secara ekonomi, uang yang semula masuk ke negara melalui PPh Pasal 21 yang dibayar kini terutama beralih ke konsumsi. Bagi pekerja, kondisi saat ini cenderung memaksa dominasi kebutuhan konsumsi dibandingkan dengan uang yang ditabung.

Dengan demikian, sebanyak Rp6,5 triliun diperkirakan masuk ke pasar untuk pembelian barang dan jasa. Dorongan terhadap konsumsi tersebut diharapkan akan diimbangi dengan produksi dengan jumlah yang minimal sama atau bahkan mungkin lebih besar.

Kondisi ini juga memicu mekanisme ekonomi yaitu multiplier effect dari Rp6,5 triliun tersebut selama 10 bulan ke depan yang diperkirakan bisa mencapai 15% sehingga pada akhirnya konsumsi akan terdorong jadi sekitar Rp7,5 triliun.

Bila tujuan ini tercapai, kebijakan tersebut akan dapat menahan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada saat kondisi sulit dialami para pengusaha saat ini. Stimulus fiskal via PPh Pasal 21 ini bisa menjadi salah satu resep dan kontribusi pajak bagi geliat perekonomian nasional.

Penulis adalah Kepala Subdit Kepatuhan WP dan Pemantauan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan

Petani,Pemilu,dan Sistem Ekonomi

2009-03-16T16:16:00.001+07:00

Oleh: Khudori
Sumber: Seputar Indonesia, 16 Maret 2009

Suhu politik nasional kian mendidih. Menjelang pemilu legislatif, 9 April 2009, partai politik dan politisi kian intensif melakukan manuver politik. Banyak pula politikus yang telah berikrar maju menjadi calon presiden.

Bagi elite politik dan pengusaha, pemilu merupakan momentum penting yang dinantikan. Lewat proses demokrasi lima tahunan itu terjadi sirkulasi kepemimpinan nasional.Siapa presiden dan partai politik (parpol) apa yang memenangi pemilu akan menentukan corak kebijakan nasional selama lima tahun ke depan.

Sebaliknya, petani tidak begitu peduli dengan pemilu. Ini tidak lepas dari disain politik yang melemahkan petani, baik secara ekonomi maupun politik. Setiap pemilu petani tidak pernah menjadi kalkulasi politik penting. Mereka hanya dihitung dalam jumlah dan menjadi rebutan partai politik, calon presiden/wakil presiden atau anggota dewan.

Pascapemilu, petani kembali sendirian, murung, dan tetap terbelit oleh kemiskinan. Berbeda dengan pengusaha, eksekutif atau elite politik yang bisa rehat menikmati hiruk-pikuk pemilu, petani kecil tidak bisa berhenti berusaha tani.Ada pemilu atau tidak,perut 230 juta warga Indonesia tetap harus dipasok dengan 33 juta ton beras, 3,8 juta ton gula, termasuk daging, ayam, dan telur.

Sayur-sayuran, buah, dan bunga juga harus tetap diproduksi.Sebab,kalau ada presiden baru, karangan bunga menjadi larismanis. *** Berbeda dengan di negara maju, pemilu atau proses pergantian kekuasaan hampir tidak mengganggu kerja ekonomi, termasuk sektor pertanian. Di Jepang, AS, Jerman, dan Inggris misalnya, ada pemilu atau tidak, ekonomi tetap mengalir.

Di Thailand, pejabat politik di sektor agronomi hanya Menteri Pertanian dan Koperasi yang tidak memimpin departemen. Departemen (pertanian, koperasi dan penyuluhan) dipimpin seorang dirjen yang birokrat murni. Pergantian kekuasaan, lewat pemilu atau kudeta,tak berpengaruh terhadap departemen maupun dirjennya.

Makanya,ekspor durian,lengkeng, dan burung perkutut ke Indonesia bisa berlangsung meskipun pemilu atau kudeta tengah berlangsung. Di Indonesia kondisinya berbeda. Secara empirik, pejabat politik di sektor agronomi cuma tiga: Menteri Pertanian,Menteri Kehutanan,dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Namun, secara faktual, 75–80% masalah sektor agro berada di pejabat politik lain, mulai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum hingga Menteri Negara BUMN. Pejabat politik di lembaga-lembaga ini justru lebih powerful. Berbeda dengan Thailand, di Indonesia seorang menteri–– kecuali menteri negara— memimpin departemen.

Corak kebijakan departemen amat ditentukan oleh sang menteri. Pejabat dirjen tak punya kekuasaan menentukan kalau tidak bisa dikatakan mandul. Pelembagaan politik dalam bentuk aturan (UU dan sejenisnya) untuk melindungi petani belum banyak dilakukan di Indonesia.Akibatnya,tiap ganti pemerintahan ganti pula orientasi kebijakan di bidang agronomi.

Jika sebuah pemerintahan berorientasi neoliberal, corak kebijakan akan berwatak neoliberal. Ini bertolak belakang dengan di negaranegara maju. Di AS, pertanian dilindungi lebih 100 jenis UU dengan dimensi detail.

Mulai dari Sugar Act 1774, Homestead Act 1862 yang membuat petani memperoleh lahan pertanian per unit 65 hektare, Agricultural Adjustment Act 1938 setebal 142 halaman,Agricultural Marketing Act of 1946, Commodity Distribution Reform Actand WICAmendmentsof1987 hingga Animal Welfare Act (Pakpahan, 2004).

Subsidi ke petani pun didasari UU. Di Jepang meski industri berkembang pesat, pertanian tidak lemah. Kepemilikan tanah meningkat. Di Hokkaido luas lahan per petani sekitar 20 hektare.Seiring transformasi ekonomi, Agricultural and Lifestock Industry Company dibentuk sebagai lembaga dan instrumen untuk melindungi petani dari persaingan global. Seperti Indonesia, pertanian Thailand berbasis petani kecil.

Tapi Thailand sangat melindungi petani dari persaingan negara lain. Di sana ada Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative. Sementara di Indonesia BRI yang semula bank koperasi,petani,dan nelayan kini jadi bank umum.

*** Apa arti semua ini? Bahwa peminggiran kultur dan politik pertanian di Indonesia berkait erat dengan the way of thinking, feeling, and bilieving dari para pemimpin, pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan. Posisi, peran dan fungsi pertanian di Indonesia sudah berkali-kali ditulis dalam berbagai dokumen kebijakan,tapi implementasinya melenceng.

Ini terjadi karena mindset atau belief systems para pemimpin dan pengambil kebijakan (tetap) memandang remeh pertanian. Jika saja pertanian menjadi bilief systems, maka pertanian tidak akan dipandang secara sektoral seperti selama ini,tapi diangkat menjadi masalah hidup-matinya sebuah bangsa, seperti yang dilakukan oleh negaranegara maju. Indonesia pernah dijajah bangsa Barat.

Tapi keterjajahan tidak menghasilkan kegeraman historis seperti di Cina hingga berujung pada semangat productivity culture seperti saat ini (Wibowo, 2004). Kerajaan Majapahit yang konon menguasai Nusantara jarang jadi pijak sejarah.Mengapa? Ini sama saja menggugat dari mana sejarah Indonesia dimulai?

Wajar keterjajahan tidak memunculkan kegeraman historis.Pada gilirannya productivity culture tak tumbuh dan semangat bersaing jadi loyo. Saya jadi ingat tesis Geertz,bahwa bangsa ini mengidap penyakit state manque, yaitu tersandung dari sistem (politik dan ekonomi) satu ke sistem (politik dan ekonomi) lain tanpa sempat berpikir mana yang paling baik.

Kita pernah memeluk sistem ekonomi terpimpin, lalu beralih ke developmentalism dan kini ke neoliberalism. Lalu, setelah itu apa lagi? Semoga Pemilu 2009 menghasilkan pemimpin yang bisa merumuskan sistem ekonomi yang ramah petani.(*)

Penulis adalah Pengamat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian dan Globalisasi

Gaji PNS dan Stimulasi Ekonomi

2009-03-16T16:13:00.002+07:00

Oleh: Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo
Sumber: Seputar Indonesia, 16 Maret 2009

BARU-BARU ini saya berbicara dengan seorang pengusaha hebat, tetapi low profile. Dalam pembicaraan itu, saya kemukakan mengenai ketidakkonsistenan berbagai berita, antara krisis global yang sudah mulai memengaruhi Indonesia dengan fakta-fakta penjualan produk berbagai industri yang masih tumbuh.

Saya mengetahui langsung bahwa banyak produk konsumen yang tetap mengalami kenaikan penjualan, termasuk kenaikan penjualan sebuah perusahaan multinasional (MNC), yang bahkan membingungkan direksi perusahaan itu sendiri. Karena itu, saya mengambil kesempatan tersebut untuk menanyakan soal performa industri elektronik besar yang dimilikinya.

Industri elektronik dimaksud hanyalah salah satu dari berbagai industri manufaktur maupun jasa-jasa yang dimilikinya sehingga pengetahuan pengusaha tersebut tentang berbagai industri bisa dikatakan sangat komprehensif. Ini berarti bahwa informasi yang disampaikan pengusaha tersebut adalah informasi kredibel.

Dalam pembicaraan tersebut kembali saya dibuat ”bingung”.Saya memahami jika penjualan produk seperti sabun, detergen, pasta gigi mengalami pertumbuhan. Bagaimanapun juga setiap orang membutuhkan produk tersebut sehari-hari sehingga meskipun banyak yang mengatakan keadaan mulai dipengaruhi krisis,penjualan tersebut tetap meningkat.

Faktor utamanya di sini adalah demografi. Jumlah penduduk yang semakin besar diiringi pendapatan yang juga meningkat. Akan tetapi, saya memprediksi bahwa penjualan elektronik pasti akan terpukul. Kita mengetahui jatuhnya ekspor Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia, semuanya karena efek dari automotif dan elektronik.

Oleh karena itu,ekspektasi saya terhadap jawaban pengusaha tersebut adalah bahwa industri elektronik yang dimilikinya akan mengalami penurunan penjualan.Ternyata jawabannya, industri elektroniknya justru masih doing well.Jawaban ini mengejutkan saya.

Pendapatan Meningkat

Jawaban dari kebingungan itu muncul dari pengusaha tersebut,yaitu perhatikan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Gaji PNS bisa dikatakan merefleksikan pendapatan masyarakat pada umumnya karena gaji PNS menggiring upah minimum regional (UMR) untuk juga ikut naik.

Dengan pendapatan yang meningkat, masyarakat merasa tetap memiliki harapan akan masa depan mereka.Kepercayaan seperti ini pada akhirnya memengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat dalam berbelanja.Itulah sebabnya saya merasa aneh membaca sebuah berita di media baru-baru ini bahwa transfer pemerintah pusat ke daerah meningkat menjadi sekitar Rp14 triliun,antara lain untuk membantu tercapainya gaji minimum guru sebesar Rp2 juta.

Keanehan tersebut dipicu oleh kebingungan saya, mengapa berita yang sebetulnya sangat positif tersebut hanya muncul sebagai suatu cerita sambilan saja? Diceritakan sambil lalu untuk melengkapi cerita yang lebih besar, yaitu transfer dana ke daerah.Padahal sebetulnya justru intinya adalah: ”Ternyata gaji minimum PNS kita Rp2 juta.”

Apa Arti Ini Semua?

Jumlah PNS kita dewasa ini sekitar 4 juta orang di mana 2,5 juta merupakan guru PNS. Jika tiap guru menanggung empat anggota keluarga,yaitu seorang istri dan dua anak, setiap anggota keluarga minimum menerima Rp500.000. Ini lebih besar dari USD1,2 per orang per hari yang sekarang ini dianggap sebagai batas garis kemiskinan.

Sementara itu, kita mengetahui bahwa dalam banyak masyarakat kita, penghasilan tambahan masih banyak diperoleh dari hasil kebun sendiri (sayur-sayuran),memberikan les tambahan, serta penghasilan lain. Karena gaji Rp2 juta itu adalah minimum,kita memahami bahwa banyak di antara pegawai negeri yang menerima gaji lebih besar.

Bahkan ada yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah tersebut. Kita mengetahui bahwa semakin banyak daerah yang menerapkan UMR yang mendekati atau melebihi Rp1 juta per bulan. Bahkan banyak industri menerapkan sistem penggajian kombinasi, gaji tetap dan komisi berdasarkan jumlah produksi.

Ini berarti banyak tenaga kerja kita yang menerima upah melampaui UMR. Secara sangat mudah hal ini bisa dibuktikan di halaman parkir berbagai pabrik.Kita akan menyaksikan puluhan atau bahkan ratusan sepeda motor yang diparkir di halaman pabrik tersebut.PT Dharma Satya Nusantara, yang memproses kayu sengon menjadi mebel dan daun pintu, memiliki beberapa pabrik di Indonesia.

Pada salah satu pabriknya di Temanggung (bayangkan, Temanggung adalah kota yang sangat kecil), tempat parkir di pabriknya sudah mengalami perluasan karena tidak mampu menampung jumlah sepeda motor yang diparkir di halaman tersebut.Pemandangan yang sama juga dapat dilihat di PT Muara Krakatau di Sukabumi.

Nama-nama tersebut hanyalah contoh kecil dari ribuan perusahaan yang memiliki karakteristik serupa. Bahkan banyak karyawan di perkebunan sawit di daerah Bengkayang, Kalimantan Barat, memiliki dua atau lebih sepeda motor di setiap rumahnya.

Kenaikan Gaji Minimum dan Stimulasi

Pada akhirnya, salah satu stimulasi yang mampu untuk tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya beli perekonomian adalah kenaikan gaji minimum PNS. Peningkatan pendapatan yang sama juga diperoleh dari penurunan tarif pajak yang mulai efektif bulan Januari ini.

Bahkan terdapat kelompok pekerja yang memperoleh pembebasan pajak sama sekali. Semua itu adalah upaya meningkatkan daya beli yang akhirnya mampu memompa permintaan produk yang dihasilkan perekonomian di dalam negeri. Kucuran stimulasi berikutnya adalah untuk pembangunan infrastruktur.

Stimulasi jenis ini bertujuan menciptakan lapangan kerja baru, baik bagi yang belum memperoleh pekerjaan maupun yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Mungkin dalam hal ini akan muncul mismatch: antara yang di-PHK dan lapangan kerja baru hasil stimulasi fiskal.

Kendati demikian, pada akhirnya secara makro hal itu sama-sama mengurangi tingkat pengangguran. Banyak dari kita yang senantiasa skeptis dengan apa yang dikerjakan pemerintah. Namun, fakta di atas semestinya bisa berbicara.(*)

Penulis adalah pengamat ekonomi

Membuat Stimulasi Ekonomi Efektif

2009-03-16T16:08:00.001+07:00

Oleh: Umar Juoro
Sumber: Republika, 16 Maret 2009

Perkiraan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia terus menurun. Jika sebelumnya Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tumbuh dua persen dan perekonomian Indonesia 4,5 persen, perkiraan itu kini turun menjadi masing-masing 0,5 persen dan 3,5 persen pada 2009.

Pemerintah sendiri masih berharap pertumbuhan 4,5 persen atau paling tidak empat persen. Berbagai perkiraan menunjukkan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh antara dua sampai tiga persen. Ini menunjukkan betapa tidak pastinya situasi dunia dengan pengaruh besar pada perekonomian Indonesia.

Pengaruh paling nyata krisis ekonomi ke Indonesia adalah setelah turun drastisnya indeks pasar modal tahun lalu yang lebih dari 50 persen. Penurunan ekspor tajam mulai terasa di mana ekspor Januari 2009 turun 36 persen dari tahun sebelumnya. Sekalipun impor juga menurun lebih tajam lagi. Nilai rupiah masih terus tertekan karena kekhawatiran terhadap jatuh tempo utang swasta di mana perhitungan Bank Indonesia (BI) berbeda dengan para analis asing.

BI memperkirakan utang swasta jatuh tempo 17 miliar dolar AS. Sedangkan, banyak analis asing memperkirakan jauh lebih besar dari angka itu. Permasalahan perbedaan persepsi dan kepercayaan menjadi isu di sini. Perbedaan persepsi ini harus dijernihkan. Jika tidak, analis dan investor asing serta pelaku pasar memperkirakan keadaan terburuk.

Pertumbuhan ekonomi juga mengalami pelemahan, terutama di sektor manufaktur. Kredit perbankan pun cenderung menurun, dan banyak bank memproyeksikan pertumbuhan kredit yang lebih rendah dari perkiraan BI sebesar 15,6 persen. Bank semakin selektif dalam memberikan kredit, baik terhadap sesama bank maupun sektor riil.

Menghadapi kecenderungan pelemahan ekonomi yang lebih besar dari perkiraan semula, BI secara sistematis menurunkan bunga acuan BI Rate menjadi 7,75 persen. Penurunan suku bunga ini karena inflasi yang menurun lebih cepat dari perkiraan semula, dan juga untuk menstimulasi perekonomian.

Namun, perbankan tidak dengan cepat menurunkan bunga deposito. Apalagi bunga pinjaman. Penurunan bunga deposito dan pinjaman masih relatif kecil ketimbang yang diharapkan BI, pemerintah, maupun pelaku usaha. Di sisi fiskal, pemerintah mengumumkan melakukan stimulasi fiskal Rp 71 triliun atau 1,3 persen dari PDB. Angka ini masih lebih rendah dari yang diharapkan Kelompok G-20, di mana Indonesia adalah anggotanya, yang meminta memberikan stimulus pada perekonomian masing-masing paling tidak dua persen dari PDB.

Stimulus fiskal dalam bentuk keringanan pajak, pembangunan infrastruktur, dan pengurangan kemiskinan, sekalipun sangat diharapkan, masih diragukan efektivitasnya. Dari pengalaman tahun sebelumnya, kemungkinan defisit anggaran dalam realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan 2,5 persen dari PDB.

Mempertimbangkan semua itu, stimulasi ekonomi akan lebih efektif jika koordinasi dan cara-cara persuasif dilakukan, baik di antara bank-bank sendiri, terutama bank-bank besar, dengan persuasi dari BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketika mekanisme pasar tak optimal, cara-cara koordinasi dan persuasi perlu dilakukan. Jika tidak, perekonomian akan menyusut aktivitasnya.

Selanjutnya, BI bisa memberikan peringatan kepada bank-bank tertentu yang memberikan bunga deposito jauh lebih tinggi dari tingkat penjaminan dan membuat bank lain enggan menurunkan bunga deposito. Koordinasi dan persuasi juga dapat dilakukan untuk menurunkan bunga pinjaman. Tentu saja, BI perlu melonggarkan kriteria penentuan kredit macet dan restrukturisasi agar dana bank yang dialokasikan untuk provisi kredit macet tidak terlalu besar.

Dana perbankan yang disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) semakin meningkat. Dana yang terhimpun dalam bentuk SBI mencapai Rp 300 triliun. Sebagian besar adalah dana perbankan. Lebih baik dana itu dialokasikan untuk menggerakkan perekonomian domestik yang menjadi tumpuan harapan menghadapi krisis global.

Bagi pemerintah, sebaiknya penerbitan Surat Utang Negara (SUN) tidaklah bersifat menyaingi dana untuk swasta (crowding out). Jika bunga SUN terlalu tinggi, akan menjadi alasan bagi bank tak menurunkan bunga deposito karena harus bersaing. Pemerintah lebih baik berkonsentrasi pada penerbitan obligasi dolar atau yen untuk memperkuat cadangan devisa.

Fokus pada stimulasi adalah peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan pajak perusahaan. Hal ini penting untuk mendorong perekonomian domestik dan menciptakan sinergi dengan kegiatan perbankan. Bank-bank cenderung menyalurkan kredit pada sektor konsumsi dan kegiatan UKM. Pada arah ini semestinya stimulasi fiskal difokuskan.Pembangunan infrastruktur tentu saja penting. Namun, sebaiknya kita lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dengan benar, baik dalam hal efektivitas maupun akuntabilitasnya.

Rupiah dan Resesi Ekonomi Dunia

2009-03-16T15:54:00.003+07:00

Oleh: Mirza Adistyaswara
Sumber: Kompas, 16 Maret 2009

Pertanyaan yang sering ditanyakan publik pada saat ini adalah kapan resesi ekonomi dunia ini berakhir. Tapi sebenarnya pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana cara kita sebagai sebuah bangsa bertahan menghadapi badai krisis ekonomi dunia ini.

Strategi mengatasi dampak resesi ekonomi masih terus menjadi topik kebijakan pemerintah di berbagai belahan dunia. Contohnya, Amerika Serikat akan mengucurkan paket stimulus fiskal 787 miliar dollar AS pada sektor riil.

Jumlah ini setara dengan 5,6 persen produk domestik bruto (PDB) Amerika. Tetapi, injeksi ke sektor riil tanpa memperbaiki sektor keuangan tidak akan berhasil memulihkan ekonomi.

Maka dari itu, setelah tahun lalu Pemerintah AS mengucurkan paket penyelamatan sektor keuangan 700 miliar dollar AS, sekarang diusahakan paket kedua sebesar 750 miliar dollar AS. Program penyelamatan ekonomi AS ini akan menambah utang Pemerintah AS sebesar 2 triliun dollar AS dan menggelembungkan defisit anggaran Pemerintah AS secara signifikan menjadi 12 persen PDB.

Walaupun suku bunga bank sentral global terus diturunkan, bahkan sudah mendekati 0 persen di Jepang, Amerika, dan Inggris, tidak berarti bahwa pemberian kredit tersedia berlimpah.

Pada masa krisis saat ini, perbankan AS dan Eropa sebagai mesin kredit dunia sedang rugi besar. Mereka dihadapkan pada problem kredit bermasalah yang sampai sekarang sudah mencapai 1 triliun dollar AS. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), kemungkinan besar kredit bermasalah tersebut masih akan naik sampai 2,2 triliun dollar AS.

Proses rekapitalisasi perbankan global masih jauh dari selesai. Akibatnya, perbankan global harus menghemat modalnya dan meminta pelunasan kredit. Inilah yang menyebabkan perbankan global menghindari pengucuran kredit, apalagi kredit kepada negara berkembang.

Sisa portofolio aset di negara berkembang harus dijual walaupun merugi. Proses penarikan pulang kredit dan penjualan aset inilah yang disebut sebagai proses de-leveraging.

Oleh karena itu, adalah keputusan yang tepat bagi Pemerintah Indonesia dua minggu lalu mengambil kredit dari pasar surat utang global sebesar 3 miliar dollar AS walaupun dengan suku bunga yang lebih tinggi daripada pada masa normal.

Imbal hasil yang ditawarkan surat utang pemerintah adalah 10,5 persen untuk jangka waktu 5 tahun dan 11,75 persen untuk jangka waktu 10 tahun. Jika tidak diambil sekarang, dikhawatirkan jumlah tersebut tidak lagi tersedia enam bulan ke depan.

Proses de-leveraging ini telah membuat mata uang banyak negara melemah terhadap dollar AS. Rupiah melemah 9 persen dibandingkan dengan awal tahun ke Rp 11.990. Tetapi, rupiah tidak melemah sendirian. Bahkan, mata uang negara maju juga melemah.

Mata uang euro melemah 10 persen, mata uang yen melemah 7 persen, dan mata uang dollar Australia melemah 11 persen. Di antara negara berkembang, pelemahan mata uang cukup besar terjadi di Rusia dan Korea Selatan yang melemah 17 persen, di Polandia dan Hongaria melemah 20 persen, di Turki melemah 14 persen, serta di Meksiko dan Afrika Selatan melemah 11 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini oleh Bank Indonesia diperkirakan turun dari 6,1 persen ke 4 persen. Tentu saja dibandingkan dengan Amerika, Eropa, Jepang, Hongkong, dan Singapura yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, ekonomi kita yang tumbuh positif dianggap masih bisa bertahan menghadapi resesi ekonomi dunia.

Tetapi, kita tidak boleh berlega hati. Pelemahan rupiah walaupun terjadi seiring dengan mata uang lain, harus kita cegah agar tidak semakin terpuruk. Kita harus ingat bahwa jatuhnya suatu negara pada masa damai bukanlah karena perang senjata, tetapi karena perang ekonomi.

Ketahanan suatu negara terhadap pelemahan mata uang bergantung dari seberapa besar permintaan dan supply valuta asing. Kita harus memiliki supply valas yang lebih besar daripada permintaan terhadap valas. Langkah maju Bank Indonesia membatasi pembelian dollar tanpa underlying transaction sebesar 100.000 dollar AS per bulan adalah kebijakan bagus.

Permintaan terhadap valas bergantung pada seberapa besar impor dan utang valas. Semakin kecil ketergantungan terhadap impor akan semakin baik karena permintaan terhadap valas akan menurun. Surplus neraca perdagangan harus dipertahankan.

Jangan sampai kita mempunyai ketergantungan terhadap impor energi dan bahan pangan karena Indonesia adalah negara dengan cadangan energi yang besar dan memiliki tanah pertanian yang luas.

Tantangannya adalah bagaimana kita mengembangkan sektor dalam negeri yang kompetitif sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, tetapi juga tidak merugikan konsumen.

Di sinilah seninya, yaitu ada keberpihakan terhadap industri dalam negeri, tetapi juga tetap memacu kompetisi dan efisiensi industri dalam negeri. Neraca perdagangan diperkirakan tetap surplus tahun ini.

Walaupun ekspor turun drastis dari 12,5 miliar dollar AS (Juli 2008) ke 7,1 miliar dollar AS (Januari 2009), impor juga turun signifikan dari 10,7 miliar dollar AS ke 5 miliar dollar AS pada periode yang sama. Akan tetapi, ketergantungan kita yang besar terhadap impor jasa, seperti jasa perkapalan, asuransi, dan pembayaran bunga utang luar negeri, diperkirakan membuat defisit transaksi berjalan sekitar 2,5 miliar dollar AS pada tahun 2009. Oleh karena itu, kredit valas di perbankan domestik dan utang luar negeri sektor swasta harus dikontrol.

Utang luar negeri swasta yang jatuh tempo tahun ini, menurut BI, adalah 17,4 miliar dollar AS. Di tengah ketatnya pasar kredit, semoga utang sektor swasta ini bisa diperpanjang.

Faktanya negara kita sangat membutuhkan kredit dari luar negeri karena modal dalam negeri tidak cukup membiayai pembangunan. Untuk itu kontrol terhadap utang luar negeri swasta adalah cara kita supaya tetap memperoleh kredit dari luar negeri, tetapi tanpa membahayakan stabilitas ekonomi makro. Bahkan, Amerika pun, sebagai pembela pasar bebas, sekarang percaya bahwa pasar keuangan harus diatur.

Mengapa mata uang Thailand dan Malaysia hanya melemah 4 persen dan 6 persen dan mereka memiliki cadangan devisa hampir dua kali lipat dari Indonesia? Apakah karena kedua negara itu memiliki penanaman modal asing (PMA) dan industri pariwisata yang besar atau karena mereka memiliki sistem devisa yang lebih terkontrol daripada Indonesia?

Kita perlu mempelajari bagaimana cara Thailand dan Malaysia menambah supply dollar di pasar. Pertanyaan selanjutnya, apakah devisa hasil ekspor Indonesia semuanya sudah masuk ke sistem perbankan domestik? Apakah sudah sama pencatatan nilai pengapalan barang ekspor di pelabuhan Indonesia dengan devisa ekspor yang kita terima di sistem perbankan domestik? Inilah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan serius oleh bangsa ini.

Aturan pemerintah mewajibkan eksportir komoditas primer memasukkan devisa hasil ekspor ke sistem perbankan domestik melalui pengaturan ekspor dengan letter of credit atau sejenisnya, itu sudah tepat.

Penulis adalah Chief Economist Bank Mandiri Group

Antisipasi Dampak Lanjutan Krisis

2009-03-16T12:49:00.002+07:00

Oleh: Iman Sugema
Sumber: Kompas, 16 Maret 2009

Satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada para ekonom dan sekaligus sulit untuk dijawab adalah apa yang selanjutnya bakal terjadi dengan krisis global dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia

Bagi pengusaha, jawaban atas pertanyaan itu menjadi sangat penting sebagai dasar untuk memperhitungkan dampaknya terhadap kinerja perusahaan sehingga langkah-langkah penyesuaian dapat dirumuskan secara lebih dini. Para bankir juga harus memperhitungkan seberapa besar risiko finansial yang pada akhirnya harus ditanggung oleh bank dalam bentuk kredit macet, rugi selisih kurs, hilangnya nilai aset yang dijaminkan, dan sebagainya.

Bagi pemerintah, jawaban itu menjadi jauh lebih penting lagi bukan karena kinerja ekonomi harus terus dipompa menjelang pemilu, tetapi untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipatif yang tepat. Kebijakan pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter, biasanya membutuhkan waktu bisa secara efektif memengaruhi perekonomian atau memiliki lag. Kebijakan penurunan suku bunga acuan BI Rate tidak serta-merta diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan secara instan.

Efektivitas kebijakan anggaran sangat bergantung pada manajemen cash flow di Depkeu dan daya serap di kementerian yang menjadi pelaksana anggaran. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mayoritas anggaran terserap di bulan September sampai Desember. Padahal, penanganan krisis tak bisa menunggu sampai triwulan terakhir.

Atas landasan itu, kebijakan yang reaktif dan korektif akan selalu kalah langkah dengan perkembangan masalah. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Amerika sekalipun.

Seperti yang sudah diprediksi oleh Krugman (2008), salah satu masalah yang akan kita hadapi sampai akhir tahun ini adalah tekanan terhadap neraca pembayaran. Ada lima faktor yang secara fundamental dapat membuat kita khawatir terhadap masalah ini.

Yang pertama adalah kinerja ekspor yang semakin melempem. Nilai ekspor menunjukkan kecenderungan penurunan yang semakin tajam yang ditimbulkan oleh dua faktor, yakni penurunan harga dan volume ekspor. Jika dilihat dari efek harga, penurunan nilai ekspor secara tajam hampir bisa dipastikan masih akan berlanjut sampai Juni atau Agustus mendatang. Ini karena puncak harga komoditas ekspor Indonesia terjadi pada bulan Juni sampai Agustus 2008 sehingga koreksi harga yang paling tajam adalah kalau kita bandingkan dengan tingkat harga tertinggi. Selanjutnya, penurunan ekspor akan didominasi oleh penurunan demand akibat melemahnya daya beli dunia.

Faktor yang kedua adalah menurunnya pendapatan devisa dari remittance yang dikirim TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri. Kemungkinan mereka akan terkena PHK massal atau minimal dipotong upahnya.

Faktor yang ketiga adalah kewajiban bayar pokok dan bunga utang luar negeri. Kewajiban pemerintah dan swasta yang jatuh tempo tahun ini akan mencapai 28 miliar dollar AS atau 55 persen dari cadangan devisa. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Kewajiban utang pemerintah tampaknya akan ditutupi secara at all cost dengan cara gali lubang tutup lubang. Makanya, pemerintah baru-baru ini menerbitkan medium term notes (MTN) bertenor 5 dan 10 tahun dengan yield yang supertinggi, yakni 10,5 persen dan 11,75 persen. Tampaknya pemerintah lebih memilih mengamankan cash flow walaupun harus dibayar dengan harga mahal.

Hanya saja, kalau swasta kita ingin melakukan refinancing terhadap kewajiban yang sudah jatuh tempo, mereka akan kesulitan mencari dana murah. Pasalnya, yield yang diberikan pemerintah akan dijadikan benchmark dalam penentuan yield atas surat berharga yang diterbitkan swasta. Lagi pula, dengan likuiditas global yang sedemikian ketat, sangat sulit bagi swasta nasional untuk mendapatkan dana dari pasar global.

Faktor yang keempat adalah kemungkinan terjadinya pelarian modal oleh perusahaan multinasional (MNC) dan perusahaan transnasional (TNC). Pada umumnya, MNC/TNC sedang mengalami kesulitan keuangan di negara asal mereka. Masalahnya, kita tidak memiliki data akurat untuk menduga berapa besar pelarian modal yang akan terjadi.

Faktor yang kelima adalah masalah yang ditimbulkan oleh defisit anggaran di negara-negara maju. Rencana stimulus sebesar 4 triliun dollar AS yang akan mereka luncurkan tahun ini bisa mengakibatkan pelarian modal dari negara berkembang. Efek crawding out yang tercipta bisa membuat perusahaan di seluruh dunia mengalami kesulitan pendanaan. Karena itu, sumber daya keuangan di negara berkembang akan tersedot.

Uraian tersebut hendak mengingatkan bahwa tekanan terhadap neraca pembayaran kemungkinan akan terjadi sepanjang tahun ini. Salah satu yang bisa membuat komplikasi terhadap masalah ini adalah speculative attack terhadap nilai tukar. Karena itu, manajemen neraca pembayaran dan nilai tukar harus menjadi fokus dalam kebijakan stabilisasi perekonomian. Jangan sampai stabilitas itu terabaikan.

Penulis adalah Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor

Pertumbuhan Stagnan, Krisis Rambah Sektor Riil

2009-03-16T12:38:00.002+07:00

Oleh: Didik J. Rachbini
Sumber: Jawa Pos, 16 Maret 2009

Pada beberapa bulan terakhir ini, dampak krisis global sudah merasuk ke segenap sendi perekonomian nasional. Hampir tidak ada negara yang tidak terkena dampak krisis, termasuk Indonesia dan Tiongkok, yang tergolong kuat perekonomiannya.

Di negeri Tirai Bambu itu, dampaknya sudah cukup meluas, terutama pada pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Meskipun, Tiongkok tetap mampu tumbuh cukup tinggi. Tapi, tidak kurang dari 90 ribu pabrik tutup di negeri Tirai Bambu itu karena pasar ekspor di Amerika Serikat mampet. Kinerja ekspor terhambat sehingga berdampak juga terhadap pemutusan hubungan kerja.

***

Di Indonesia dampak yang serius sudah terjadi pada pasar modal sejak beberapa bulan silam. Banyak perusahaan yang masuk ke pasar modal bangkrut karena nilai sahamnya yang menjulang akhirnya menyusut sehingga menganggung sistem keuangan.

Dampak lanjutannya terlihat pada sektor keuangan yang lebih luas, yakni nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam. Sebelum krisis global memuncak, nilai tukar rupiah masih bisa Rp 9.100 per dolar AS. Kini nilai tukar rupiah merosot hingga mendekati Rp 12.000 per dolar AS.

Selain itu, sudah ada perbankan yang terguncang. Itu terlihat pada Bank Century, yang memang mengalami masalah sejak lama. Tetapi, begitu krisis, bank tersebut terjerembab tidak bisa ditolong lagi. Itu merupakan tanda-tanda yang sangat jelas bahwa dampak krisis global dari pusat pertumbuhan ekonomi yang jauh sekali pun sudah terasa sangat meluas.

Tidak hanya itu, kinerja perbankan merosot tajam karena penyaluran kredit seret akibat sektor riil juga sulit berkembang, terutama yang berbasis ekspor. Perbankan ditengarai mengalami kerugian operasional yang semakin besar.

Perkembangan kredit perbankan hingga Januari 2009 mengalami kemunduran yang sangat nyata. Pertumbuhan kredit menurun hampir 20 persen. Itu sesungguhnya merupakan indikasi bahwa krisis global sudah tidak lagi terlihat dampaknya hanya pada sektor keuangan dan pasar modal, tetapi juga sudah merambat ke sektor riil.

Masalah yang terjadi di perbankan tidak hanya kredit semakin seret, tetapi juga sudah tercatat kerugian operasional yang bersifat mendasar. Menurut Bank Indonesia (BI), kerugian operasional tersebut tidak kurang dari Rp 300 miliar per Januari 2009. itu menunjukkan bahwa kinerja perbankan sudah sangat terganggu. Dampak krisis sudah merambat ke banyak sektor riil.

Investasi baru maupun pertumbuhan usaha mengalami hambatan karena pasar di luar negeri merosot. Kegiatan sektor riil melambat sehingga pertumbuhan kredit tidak berkembang. Indikasi itu sesungguhnya merupakan tengara bahwa kita perlu mengantisipasi dampak buruk krisis ekonomi global terhadap ekonomi domestik.

***

Tiga tahun lalu perbankan mengalami stagnasi pertumbuhan yang cukup parah. Pada 2006, perbankan hampir mengalami stagnasi total. Misalnya, terlihat pada pertumbuhan kredit hanya 2,4 persen pada semester pertama tahun ini. Baru pada semester berikutnya terjadi perbaikan.

Hal itu berhubungan dengan kondisi industri dan perdagangan di dalam ekonomi serta kebijakan yang diambil dengan mempertahankan suku bunga yang relatif tinggi.

Sektor riil pun tidak bergerak cukup baik. Stagnasi pertumbuhan sektor industri juga merupakan masalah yang cukup serius. Bahkan, fakta menunjukkan bahwa terjadi deindustrialisasi karena banyak subsektor industri mengalami pertumbuhan sangat rendah dan negatif (tekstil, sepatu, kayu, dll).

Fondasi ekonomi Indonesia belum terlalu kuat sejak krisis 1998, satu dasawarsa yang lalu. Pertumbuhan merambat menjadi moderat tidak lain karena masih ada peluang ekspor dan inflow investasi yang mencukupi. Tetapi, begitu krisis global mengguncang, ancaman pertumbuhan stagnan bisa terjadi. Tentunya dengan dampak ikutan, kesempatan kerja sempit dan pemutusan hubungan kerja yang meluas.

Lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah memprediksikan bahwa ekonomi dunia mengalami stagnasi berat. Bahkan, pertumbuhannya bisa negatif sehingga pasti memengaruhi negara berkembang lainnya. Itu berarti bahwa dunia mengalami depresi, seperti depresi dunia 75 tahun lalu.

Bagi Indonesia, dampak yang hampir pasti dapat dirasakan adalah pasar ekspor yang merosot. Sudah pasti di sektor-sektor yang basis pasarnya di luar negeri akan menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja, seperti kasus tekstil selama satu dekade terakhir ini.

Karena itu, pasar dalam negeri harus dirawat dan dikembangkan untuk mempertahankan sektor-sektor yang produktif.****

Penulis adalah ekonom dan anggota DPR

Nelayan, Kemiskinan, dan Strategi Adaptasi

2009-03-12T15:23:00.001+07:00

Oleh: Khudori
Sumber: Koran Tempo, 12 Maret 2009

Cuaca buruk sebenarnya hal biasa. Nelayan sudah akrab dengan irama alam itu. Untuk mengisi waktu, nelayan biasanya memanfaatkannya untuk memperbaiki jaring atau perahu. Dengan cara itu, di musim paceklik mereka masih bisa produktif. Masalahnya jadi lain apabila cuaca buruk berlangsung lebih lama dan fluktuasinya sulit diprediksi, seperti musim barat saat ini. Musim paceklik, yang biasanya berlangsung tiga bulan (Januari-Maret), kini bertambah panjang. Ini ibarat kutukan tahunan. Alat tangkap yang terbatas dan teknologi yang usang membuat nelayan terus berkubang dalam kemiskinan.

Kemiskinan dan nelayan seolah dua sisi dari satu keping mata uang. Fenomena ini belum hilang. Berbagai studi menunjukkan, kehidupan keluarga nelayan tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Studi-studi tersebut menyimpulkan, tekanan yang dialami keluarga para nelayan buruh, nelayan kecil, atau nelayan tradisional relatif lebih intensif dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di desa pertanian atau perkampungan-perkampungan kumuh (slum) di daerah perkotaan.

Ini terjadi karena (Karim, 2003), pertama, kuatnya tekanan-tekanan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah dalam membangun sub-sektor perikanan. Secara empiris Tinjabate (2001) membuktikan, akibat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam pembangunan perikanan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan laut sebagai sumber devisa negara, intervensi birokrasi dan kapitalisasi dalam kegiatan nelayan di Kecamatan Ampenan berlangsung secara intensif. Kepentingan nelayan tradisional menjadi terabaikan akibat perlakuan diskriminatif pemda.

Kedua, ketergantungan yang berbentuk hubungan patron-klien antara pemilik faktor produksi (kapal, alat tangkap) dan buruh nelayan. Penelitian Nasikun dkk (1996) di Muncar, Jawa Timur; Elfiandri (2002) di pantai barat Sumatera Barat; dan Iwan (2002) di daerah Kelurahan Nipah I dan II Kabupaten Tajung Jabung, Jambi, menghasilkan kesimpulan sama: akibat penetrasi kapitalisme dalam aktivitas nelayan, nelayan dan buruh nelayan lebih cepat terseret ke dalam kemiskinan. Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang diharapkan mengubah mode of production dari sistem tradisional jadi modern tidak terjadi. Ini karena proses yang terjadi tidak dibarengi pergeseran hubungan kerja ke arah yang lebih rasional dan saling menguntungkan.

Ketiga, adanya fenomena kompradorisme dalam modernisasi perikanan tangkap. Ini ditandai dengan fragmentasi kegiatan nelayan dari homogen jadi beragam akibat intervensi kapital atas komunitas nelayan (Tinjabate, 2001). Ini memunculkan formasi sosial baru, yaitu adanya buruh nelayan dan punggawa, serta perubahan sumber penghasilan nelayan yang semula diusahakan sendiri kemudian jadi upah yang diberikan juragan pemilik faktor produksi. Punggawa berkedudukan bak kelas komprador yang bertindak sebagai kaki tangan juragan sekalipun, dia berasal dari masyarakat nelayan yang sama sekali tak punya akses ekonomi dan politik. Pada level makro, kelas komprador berperan sebagai broker lisensi dan perizinan. Ia bertopeng sebagai pengusaha domestik, tapi sebetulnya berkolusi dengan oknum birokrat/penguasa untuk memuluskan izin kapal berbendera asing.

Itu yang membuat ekonomi keluarga nelayan tetap dalam belenggu kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, setiap individu anggota keluarga atau rumah tangga nelayan dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sehingga kelangsungan hidupnya terpelihara. Setiap individu rumah tangga harus memiliki kemauan untuk mencari nafkah, bagaimanapun kecilnya penghasilan itu. Setiap anggota rumah tangga bisa memasuki beragam pekerjaan (occupational multiplicity) yang dapat diakses. Dalam situasi penuh tekanan, sistem pembagian kerja rumah tangga nelayan tidak lagi rigid, tapi bersifat fleksibel. Hal tersebut bisa dipandang sebagai strategi adaptasi terhadap lingkungan yang mengitarinya.

Dalam kondisi demikian, posisi perempuan memegang peranan cukup penting. Beragam pekerjaan bisa dimasuki oleh istri-istri nelayan untuk menambah penghasilan, seperti sebagai pengumpul kerang-kerangan, pengolah hasil ikan, pembersih perahu/kapal yang baru mendarat, pengumpul nener, pekerja pada perusahaan penyimpanan udang beku atau industri rumah tangga untuk pengolahan ikan, pembuat jaring, pedagang ikan eceran, pedagang (ikan) perantara, beternak, berkebun, dan pemilik warung (Poernomo, 1992). Masalahnya, ragam pekerjaan yang bisa dimasuki oleh perempuan masih terkait dengan kegiatan perikanan. Ragam kegiatan tersebut memiliki kerentanan amat tinggi.

Di sinilah pentingnya strategi menciptakan, mengembangkan, dan memelihara hubungan-hubungan sosial untuk membentuk suatu jaringan sosial (social net) sebagai bagian dari strategi adaptasi. Jaringan sosial ini berfungsi memudahkan setiap anggota memperoleh akses ke sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungan. Jaringan sosial yang anggotanya memiliki kesamaan kemampuan sosial-ekonomi (bersifat horizontal) biasanya berwujud aktivitas tolong-menolong. Sebaliknya, jaringan sosial yang anggotanya cukup beragam (bersifat vertikal), polanya berbentuk patron-klien (Kusnadi, 1997). Hubungan-hubungan sosial dalam kedua jaringan sosial bisa berupa tukar-menukar, ataupun peminjaman timbal-balik sumber daya ekonomi, seperti uang, barang, dan jasa. Dalam masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas, jaringan ini amat penting.

Masalahnya, beragam strategi adaptasi ini semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat subsistensi, bukan kebutuhan yang bersifat produktif. Dalam jangka panjang, diperlukan strategi yang lebih mendasar untuk meretas belenggu kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, dan ketergantungan rumah tangga nelayan miskin terhadap lingkungan sumber daya yang melingkupinya. Pertama, diversifikasi teknologi. Nelayan jatuh miskin karena sering kali gagal beradaptasi dengan variasi musim akibat terbatasnya jenis alat tangkap. Di Pasuruan, musim teri nasi adalah Desember-April. Setelah April, mereka butuh alat tangkap lain agar bisa menangkap ikan selain teri (Satria, 2008). Ini juga terjadi pada nelayan daerah lain. Keterbatasan modal membuat nelayan hanya punya satu alat tangkap, sehingga kepastian hidupnya tak pasti.

Kedua, mengembangkan sumber nafkah baru yang tidak bergantung pada hasil penangkapan. Dua sumber nafkah baru yang dapat dimasuki bisa berbasis perikanan dan nonperikanan. Kegiatan alternatif berbasis perikanan berupa usaha budidaya, pengolahan ikan tradisional, dan bakul ikan. Kegiatan alternatif nonperikanan yang bisa dimasuki adalah usaha pertanian di lahan pesisir. Namun, mengubah nelayan menjadi pembudidaya bukan hal mudah. Dibutuhkan konsistensi kebijakan agar berhasil. Ketiga, untuk mewujudkan itu perlu skema pendanaan yang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan nelayan. Tanpa itu semua, cuaca buruk membuat nelayan dan kemiskinan seolah duet serasi yang abadi.

Penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi pertanian

Sektor Riil dan Penurunan Suku Bunga Kredit?

2009-03-12T13:17:00.001+07:00

Oleh: Achmad Deni Daruri
Sumber: Jurnal Nasional, 12 Maret 2009

Perekonomian Indonesia akan memasuki periode pertumbuhan rendah pada tahun 2009 ini dengan proyeksi pertumbuhan baseline sebesar 1,5 persen. Dengan pertumbuhan yang rendah seperti ini maka akan sulit bagi dunia usaha untuk membangun pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto yang mampu menunjang pertumbuhan jangka panjang yang sehat. Artinya, sekalipun pertumbuhan konsumsi swasta juga tertekan maka pola pembangunan ekonomi Indonesia justru akan semakin terjerat oleh pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi.

Sejarah pembangunan ekonomi dunia memperlihatkan bahwa negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi yang konsisten dalam jangka panjang ternyata mendapatkan dukungan dari pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto yang melebihi pertumbuhan konsumsi swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa rencana pemerintah untuk mengandalkan pertumbuhan ekonomi swasta dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah krisis global kali ini bukan saja merupakan langkah hara kiri bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan tetapi juga tidak akan efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas.

Tidaklah mengherankan jika pemerintah berharap agar dengan turunnya BI rate maka tingkat suku bunga kredit juga mengalami penurunan. Konsekuensi logisnya, pemerintah beranggapan bahwa penurunan suku bunga kredit merupakan kunci untuk mengatasi krisis ekonomi global seiring dengan meningkatkan upaya konsumsi swasta nasional. Di sinilah langkah ini keliru! Kekeliruan pertama adalah mengharapkan suku bunga kredit untuk turun seiring dengan turunnya BI rate. Kekeliruan kedua adalah mengharapkan konsumsi swasta sebagai solusi mengatasi krisis ekonomi.

Suku bunga kredit tidak akan turun mengikuti BI rate karena BI rate bukanlah prime mover dari cost of capital di Indonesia. Pada saat kondisi crowding out effect sudah tercipta maka penurunan BI rate justru mematikan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto di dalam negeri karena dana publik justru tersedot oleh instrumen fiskal sementara defisit financing terbatas di bawah tiga persen. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah gagal meningkatkan efektifitas anggaran dengan melakukan penghematan terhadap semua pengeluaran rutin termasuk pembayaran utang dalam dan luar negeri.

Pertumbuhan pembentukan modal domestik bruto hanya dapat dipulihkan oleh strategi fiskal yang efektif dengan memangkas pengeluaran yang bersifat rutin dan mengalihkannya menjadi subsidi bunga bagi sektor pertanian dan industri. Perlu diingat bahwa krisis ekonomi ini berpotensi terjadi hingga tiga tahun ke depan, sehingga langkah-langkah pengamanan bagi sektor riil harus dilakukan dengan tindakan extraordinary.

Pertanian merupakan sektor yang menampung tenaga kerja yang terbesar di Indonesia, karenanya subsidi fiskal terhadap bunga kredit bagi sektor ini merupakan keharusan mutlak. Setelah langkah itu dilakukan maka Bank Indonesia juga harus membeli surat utang sebanyak mungkin dari swasta sehingga efek crowding out dapat tereleminasi. Jika langkah tersebut tidak juga efektif maka Bank Indonesia seharusnya juga mulai aktif untuk membeli saham-saham perusahaan berbasis pertanian, pertambangan dan industri dalam rangka menekan saving investment gap yang mendukung produktifitas jangka panjang. Moral suasion dalam situasi krisis ekonomi akut tidak akan pernah efektif sehingga upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk meminta perbankan menurunkan tingkat suku bunga deposito juga tidak akan pernah efektif. Buktinya adalah kejadian krisis di Amerika Serikat saat ini dimana Treasury dan Fed secara aktif bukan saja menurunkan fed rate tetapi juga membeli aset dan saham-saham perusahaan yang strategis. Kesalahan mereka adalah dalam melakukan prioritas sektoral yang justru tidak mendukung sektor pertanian dan industri tetapi sektor jasa-jasa. Kasus di Jepang juga membuktikan hal yang sama dimana moral suasion juga tidak efektif sehingga dilakukan penurunan tingkat suku bunga bank sentral yang dramatis dan pembelian saham oleh pemerintah merupakan solusinya. Hanya seperti pada kasus Amerika Serikat saat ini, pemerintah Jepang hanya terpaku pada sektor jasa khususnya jasa keuangan. Dan terbukti perekonomian Jepang justru terperangkap pada liqudity trap hingga saat ini.

Jelas kita semua mengharap agar pemerintah tidak terjebak oleh kesalahan pemerintah Jepang. Namun demikian, penurunan BI rate yang terjadi sampai saat ini justru mengesankan BI tak paham dengan krisis yang terjadi saat ini. Lag time dari suku bunga bank sentral yang bukan merupakan prime mover adalah sangat panjang, apalagi saat perekonomian didera oleh krisis ekonomi yang akut sehingga penurunan BI rate yang tanggung justru tidak memberikan efek yang positif bagi perekonomian. Pada saat krisis ekonomi sudah terjadi maka keseimbangan di pasar keuangan termasuk pasar kredit mengalami perubahan dramatis sehingga tidaklah mengherankan jika pemberian kredit oleh perbankan juga mengalami penurunan saat perekonomian memasuki periode krisis.

Keseimbangan pasar kredit saat Jepang memasuki liquidity trap membuktikan bahwa pasar kredit perbankan di Jepang justru semakin mencapai kondisi yang paling efisien. Dalam kondisi pasar kredit perbankan yang sudah efisien maka upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit justru akan merusak efisiensi di dalam perbankan itu sendiri. Jika langka ini terus dipaksakan maka pemerintah akan terjebak kembali ke situasi krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu dimana pemerintah justru melakukan pembelian saham perbankan dan bukan sektor industri serta pertanian yang merupakan prime mover dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bersifat berkelanjutan, akibat sektor perbankan mengalami kinerja yang terus memburuk. Ada baiknya pemerintah juga berani meningkatkan defisit APBN menjadi lebih besar dari tiga persen misalnya mencapai lima persen dari produk domestik bruto, tentunya jika semua persyaratan yang telah disebutkan di atas juga dijalankan. Jika langkah-langkah ini dilakukan maka target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 4,5 persen akan semakin realistis untuk tercapai pada tahun 2009 ini.

Penulis adalah President Director Center for Banking Crisis

Menyoal Utang Luar Negeri

2009-03-06T17:26:00.002+07:00

Oleh: Ukay Karyadi
Sumber: Koran Jakarta, 6 Maret 2009

Krisis finansial global kian memberi tekanan pada perekonomian domestik, setidaknya dapat dilihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009. Belum lama ini, Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati defisit APBN 2009 terbaru sebesar 139,5 triliun rupiah atau 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melonjak tajam tajam dari proyeksi awal defisit yang cuma 1 persen PDB atau 51,3 triliun rupiah .

Implikasinya, untuk menambal defisit yang kian membengkak tersebut, pemerintah berencana menggunakan dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2008 sebesar 51,3 triliun rupiah, pembiayaan dalam negeri, dan utang luar negeri 45,6 triliun rupiah.

Penggunaan instrumen utang luar negeri untuk menambal defisit, bisa dikatakan bahwa pemerintah “menyerah”, sebab selama ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla selalu menghindari utang luar negeri (baik yang bersifat bilateral, multilateral, maupun dari lembaga donor). Malahan, pemerintahan Yudhoyono-Kalla kerap mengampanyekan keberhasilannya melunasi utang IMF.

Menurut data Bank Indonesia (BI), posisi utang luar negeri pemerintah dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada 2006 posisinya sebesar 75,81 miliar dollar AS, meningkat menjadi 80,61 miliar dollar AS pada 2007, dan terus meningkat menjadi 86,09 miliar dollar AS pada triwulan III 2008.

Sementara itu, menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Depertemen Keuangan, hingga November 2008 posisi utang luar negeri sebesar 65,45 miliar dollar AS .

Tentunya, kian membengkaknya utang luar negeri tersebut akan berdampak pada peningkatan alokasi anggaran untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang di masa depan. Tahun ini, pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri sebesar 15,6 triliun rupiah.

Realitas ini, sebagaimana diungkapkan ekonom Drajad Wibowo (Koran Jakarta, 3 Maret 2009), dapat membuat Indonsia mengalami apa yang disebut Siklus Argentina. Dan bila hal itu terjadi, negeri ini bisa mengalami krisis fiskal.

Kebergantungan Utang

Secara teoretis, kebergantungan akan utang luar negeri dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kebutuhan akan utang luar negeri dapat dilihat dari dua komponen.

Pertama, permintaan utang dilandasi oleh perhitungan yang matang mengenai proyek-proyek yang akan dibiayai. Proyek-proyek tersebut terkait dengan upaya peningkatan kapasitas output nasional. Artinya, proyek-proyek yang dibiayai oleh utang akan menimbulkan kapasitas repayment capacity terhadap utang yang digunakan untuk mebiayai proyek-proyek tersebut.

Kedua, permintaan utang luar negeri yang ditentukan oleh faktor-faktor random di dalam negeri. Faktor-faktor ini erat kaitannya dengan perilaku korup penguasa dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional. Akibatnya, proyek-proyek yang dibiayai utang banyak yang tidak memiliki kaitan dengan peningkatan kapasitas produksi riil, sehingga tidak menimbulkan repayment capacity terhadap utang yang telah diterima. Atau, meskipun memiliki kaitan dengan peningkatan kapasitas produksi, tetapi skala pinjaman jauh melebihi keperluan yang realistis (mark up), sehingga rate of return dana pinjaman jauh berada di bawah cost of borrowing.

Sementara itu, dari sisi penawaran, hasrat berutang suatu negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, peningkatan akumulasi utang luar negeri secara substansial banyak diakibatkan oleh dorongan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Lembaga-lembaga keuangan tersebut dengan berbagai upaya menggelontorkan dana pinjaman ke negara-negara berkembang. Ini dilakukan karena berkurangnya permintaan pinjaman di negara-negara maju. Karena itu, proyek-proyek yang dibiayai utang semacam ini secara perhitungan ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, kaitan antara pinjaman yang diterima dan peningkatan kapasitas produksi nasional sangat lemah.

Kedua, sebagaimana yang dikemukakan Mandel (1986) bahwa menumpuknya utang luar negeri negara-negara berkembang merupakan manifestasi yang spesifik dari overheating of credit yang terjadi di negara-negara maju. Proses overheating of credit ini perlu dilaksanakan oleh negara-negara maju demi mencegah terjadinya krisis dalam sistem kapitalisme di negara-negara tersebut. Dengan demikian, pelemparan dana pinjaman ke negara-negara berkembang adalah dalam rangka menstimulasi proses pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju.

Pengelolaan Utang

Apabila pemerintah terpaksa menggunakan utang luar negeri untuk menambal defisit APBN, maka harus dipastikan bahwa pengelolaan utang tersebut dilakukan dengan manajemen yang baik dan terukur, sehingga prospek utang akan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Atau dengan kata lain, proyek-proyek yang dibiayai oleh utang tersebut akan menimbulkan repayment capacity.

Pemerintah sendiri menyadari pentingnya manajemen utang, setidaknya dilihat dari lahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009. Keputusan menteri tersebut menyebutkan bahwa secara umum tujuan pengelolaan utang negara dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali. Ada pun secara terperinci, tujuan pengelolaan utang adalah: 1) Menjamin terpenuhinya financing gap dan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (fiscal sustainability) yang sesuai dengan kondisi ekonomi makro, serta biaya terendah, 2) Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang terutama untuk meminimalkan risiko, baik risiko pasar maupun risiko refinancing; 3) Mengembangkan upaya-upaya agar pinjaman yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan perkiraan biaya.

Persoalannya, sejauh mana Keputusan Menteri Keuangan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, mengingat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) masih jauh dari harapan. Lihat saja, hasil audit dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) menunjukkan ada beberapa kejanggalan yang terlihat. Misalnya saja sekitar 500 dari 2.214 perjanjian utang luar negeri (loan agreement) yang diteken pemerintah bersama sejumlah lembaga pendonor telah hilang. BPK juga menemukan proyek pemerintah senilai 438,47 miliar rupiah yang tidak terlalu bermanfaat.

Selain itu, ada pula keterlambatan 25 proyek pemerintah. Akibat keterlambatan itu, pemerintah harus menanggung tambahan beban berupa commitment fee yang jumlahnya mencapai 2,02 triliun rupiah.

Selanjutnya, BPK juga menemukan penarikan pinjaman dari rekening khusus (reksus) maupun dana talangan pemerintah yang beresiko tidak mendapat pergantian dari lender minimal sebesar 5,04 miliar rupiah dan 4,23 juta dollar AS. Per 26 September 2008, terdapat 61 reksus dengan saldo 74,34 miliar rupiah yang belum ditutup, walaupun clossing date pinjaman telah lewat. Akibatnya, pemerintah menanggung beban bunga atas sisa dana di reksus tersebut.

Temuan lainnya, terdapat risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset negara senilai 207,79 miliar rupiah. Negara juga dibebankan minimal 36,38 miliar rupiah akibat klausul mengenai biaya asuransi, biaya komitmen, dan biaya jasa bank penatausahaan yang dipersyaratkan dalam perjanjian. Maka tidak mengherankan apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai ancang-ancang untuk mengungkap indikasi korupsi yang menyertai derasnya aliran utang luar negeri ke Tanah Air.

Oleh karena itu, wajar bila kita ragu apakah kucuran utang luar negeri baru tersebut dapat memberi manfaat bagi perekonomian, atau justru malah menggiring pada ketergantungan akan utang.

Penulis adalah pengamat ekonomi dan kebijakan publik. Alumnus FE Unila dan Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) FEUI.

Memberdayakan petani gurem

2009-03-06T17:17:00.002+07:00

Lahan sempit menjadi kendala struktural

Oleh: Andi Irawan
Sumber: Bisnis Indonesia, 6 Maret 2009

Salah satu karakteristik penting pertanian kita adalah pertanian berbasis petani gurem. Sebagaimana yang diketahui rata-rata luas lahan per kapita pertanian kita hanya mencapai 0,09 ha, dan sekitar 53% dari rumah tangga tani menguasai lahan kurang dari 0,5 ha.

Di Jawa gambarannya lebih drastis lagi, di mana sekitar 88% rumah tangga hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 ha. Bandingkan dengan kepemilikan lahan petani di negara-negara maju. Belanda, misalnya, rata-rata para petaninya memiliki lahan pertanian 70-100 ha.

Teori ekonomi mengatakan ada skala ekonomi tertentu dari aktivitas produksi yang harus dipenuhi (economic of scale) agar suatu unit usaha bisa menguntungkan. Kita tahu bahwa untuk meningkatkan produktivitas, butuh intensifikasi penuh dengan menerapkan teknologi pertanian.

Padahal, ditinjau dari skala ekonomi, tidaklah menguntungkan jika menerapkan intensifikasi pada lahan sempit seperti yang dimiliki umumnya petani kita tersebut.

Untuk penggunaan traktor, misalnya, yang baru menguntungkan untuk lahan di atas 5 ha, tentu akan menjadi tidak efisien dan tidak layak secara ekonomi jika diterapkan pada suatu usaha tani dengan luas lahan kurang dari itu apalagi kalau luas lahannya 0,5 ha ke bawah.

Jelas luas lahan sempit tersebut adalah kendala struktural yang dihadapi petani kita untuk memperoleh pendapatan usahatani yang bersifat insentif untuk berproduksi.

Kendala struktural pertanian gurem ini harus diatasi kalau suatu negara ingin lebih sejahtera dan bisa melakukan transformasi struktural (suatu istilah yang menggambarkan proses peralihan diri dari negara agraris menjadi negara industri) secara baik.

Oleh karena itu kebijakan redistribusi lahan untuk para petani gurem atau dikenal dengan istilah land reform policy adalah suatu keniscayaan.

Pelaksanaan land reform policy di sejumlah negara menunjukkan ada yang berhasil ada pula yang gagal. Yang berhasil melakukan program ini dengan baik seperti seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, sehingga negara-negara itu akhirnya berhasil masuk menjadi negara industri andal. Namun, ada juga yang gagal melakukannya seperti apa yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin dan Afrika.

Keterlibatan swasta

Saya memandang land reform policy masih menjadi keniscayaan untuk Indonesia untuk melepaskan perekonomian kita dari kendala struktural ekonomi penting ini. Tentu kebijakan ini tidak berdiri sendiri.

Land reform policy harus disertai dengan pilar-pilar kekuatan pembangunan di wilayah-wilayah yang dilaksanakan program tersebut. Infrastruktur penting yang akan mendukung pertanian berorientasi komersial harus dihadirkan dan diperkuat.

Keterlibatan swasta dalam bidang ini dengan jalan menciptakan insentif untuk kemudahan hadirnya industri berbasis pertanian di daerah target land reform policy juga menjadi keniscayaan.

Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, sebagaimana yang diketahui kita memiliki setidaknya 32 juta ha lahan yang bisa di gunakan tanpa mengganggu keseimbangan ekologis yang tersebar di provinsi Riau, Sumatra Selatan, Bangka Belitung dan semua provinsi di Kalimantan, Papua, dan Maluku.

Sementara itu, ada sekitar 9,7 juta ha lahan telantar yang saat ini ditumbuhi ilalang dan semak belukar. Lahan tersebut memiliki potensi untuk direhabilitasi dan dimanfaatkan untuk pertanian.

Lahan inilah yang dibagikan kepada petani dengan status hak guna usaha. Nanti setelah petani yang mendapat lahan mengelolanya dengan serius dan berhasil setidaknya setelah 5 tahun barulah lahan itu bisa dimiliki oleh petani dengan jalan membelinya dari negara dengan harga murah atau bahkan gratis.

Kedua, transmigrasi adalah salah satu bentuk implementasi dari land reform policy. Sehubungan dengan program transmigrasi ini, yang dibutuhkan saat ini adalah revitalisasi kebijakan transmigrasi, dalam arti kebijakan ini bukan lagi dititiktekankan pada aspek mengatasi masalah kependudukan, tetapi lebih pada misi besar penciptaan agropolitan Indonesia modern.

Keterlibatan petani lahan sempit dalam program ini bersifat sukarela. Pelaksanaan awalnya diintegrasikan dengan wilayah-wilayah pembukaan perkebunan swasta atau BUMN di wilayah luar Jawa.

Pola kemitraan seperti perkebunan inti rakyat (PIR) yang lebih egaliter (yang saling menguntungkan) perlu direalisasikan pada awal pelaksanaan program. Negara berperan menjadi akselarator dan penegak aturan main yang saling menguntungkan tersebut.

Ketiga, untuk petani lahan sempit di Pulau Jawa yang tetap enggan mengikuti dua program di atas, maka melalui upaya konsolidasi lahan melalui mekanisme corporate farming perlu dihadirkan.

Lahan pertanian yang sempit yang saling berdekatan dikonsolidasi menjadi satu hamparan yang luasnya menjadi puluhan bahkan ratusan hektare.

Pemerintah bisa membantu terbentuknya hubungan yang menguntungkan semua fihak yang terlibat, dengan cara menghubungkan sekelompok petani yang memiliki lahan yang saling berdekatan dengan pengusaha pertanian yang bonafid dengan track record agrobisnis yang diakui untuk bekerja sama melalui pola kemitraan yang bersifat win-win solution.

Corporate farming ini dilakukan dengan MoU yang jelas antara pengusaha sebagai pengelola proyek dan petani sebagai rekanan mereka. Pemerintah berposisi sebagai wasit agar dalam realisasi MoU tersebut tidak terjadi kerugian salah satu pihak akibat wanprestasi baik dari pengusaha ataupun petani.

Penulis adalah Pengajar di Universitas Bengkulu dan STEI Tazkia

Alokasi Dana Dekonsentrasi Belum Adil

2009-03-06T16:40:00.001+07:00

Oleh: Makmun
Sumber: Jawa Pos, 6 Maret 2009

Menurut UU, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Sedangkan tugas pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah atas beban APBN sesuai dengan besaran wewenang yang dilimpahkan dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik.

Sedangkan pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) atas beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (dekon-TP) bertujuan meningkatkan tingkat pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program/kegiatan dekon-TP yang didanai dari APBN melalui RKA-KL dengan program/kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD melalui RKA-SKPD.

Secara khusus, dana dekon-TP bertujuan lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian negara/lembaga bagi pelaksanaan program/kegiatan pemerintah di daerah.

Secara filosofis, dana dekon-TP merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga (K/L) yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintah pusat di daerah. Sebelum era desentralisasi, anggaran sektoral K/L belum memilah-milah alokasi dana dekon-TP berdasarkan program, kegiatan, dan lokasi kegiatan, sehingga pola pendanaan dekon-TP tidak digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat, melainkan urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Sebagai konsekuensinya, praktik pendanaan tersebut cenderung mengalami duplikasi dan inefisiensi belanja pemerintah pusat di daerah.

Dalam era desentralisasi, pemerintah sudah melakukan reformasi pengelolaan anggaran terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip Money Follow Function.

Dana dekon-TP mulai disalurkan sejak era otonomi daerah (2002) melalui kementerian/lembaga (K/L) yang ditunjuk dan dialokasikan langsung ke dinas-dinas turunannya di daerah. Pada 2009, sebanyak 65 persen dari belanja negara dalam APBN 2009 (Rp 1.037,1 triliun) akan mengalir ke daerah.

Dana itu sudah termasuk dana dekon-TP dari K/L, subsidi (baik subsidi bahan bakar minyak, listrik, pupuk, maupun bibit), hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan demikian, ada dana sekitar Rp 674,12 triliun yang harus dikelola 33 provinsi dan 477 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Dari dana yang dialokasikan ke daerah di atas, kurang lebih sekitar Rp 342,243 triliun akan langsung masuk ke APBD di setiap daerah dan berada langsung dalam kontrol pemerintah daerah. Dana itu belum termasuk pendapatan asli daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai Rp 60 triliun-Rp 75 triliun setiap tahun. Dengan demikian, aliran dana pusat ke daerah sudah melampaui amanat Pasal 7 UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

UU itu mewajibkan pemerintah pusat mentransfer setidaknya seperempat dari penerimaan dalam negerinya ke daerah. Sementara itu, pada 2008, belanja APBN ke daerah sudah melampaui 41 persen, yang terdiri atas belanja pusat di daerah 11,8 persen dan transfer ke daerah senilai 29,5 persen dari seluruh pengeluaran APBN.

Belum Ada Standardisasi

Dana dekon-TP adalah satu di antara sekitar lima sumber keuangan yang dialirkan dari pemerintah pusat ke daerah. Dana ini digunakan untuk membiayai program departemen dan lembaga nondepartemen di pusat, tetapi pelaksanaannya diserahkan ke pemerintah daerah sehingga belum tentu semua daerah akan mendapatkan aliran dana dekon-TP. Penyaluran dana dekon-TP selama ini murni diserahkan kepada kemauan K/L bersangkutan.

Penyaluran dana dekon-TP didasarkan kepada kemauan K/L. Akibatnya, pengalokasian dana dekon-TP itu tidak dapat mencerminkan kebutuhan daerah. Selain itu, ketiadaan standardisasi dalam alokasi juga berpotensi penyalahgunaan dalam alokasi dana. Sebab, hingga kini laporan pertanggungjawabannya masih sangat minim.

Tidak tertutup pula kemungkinan membuka peluang permainan antara oknum di pemerintah pusat dan daerah secara terselubung yang berpotensi pada korupsi secara massive. Pemerintah daerah dan K/L berpotensi sama-sama bermain dan bekerja sama mempermainkan dana dekon-TP.

Ketiadaan standardisasi dalam alokasi dana dekon-TP juga menjadikan pemerintah daerah berlomba-lomba mendekati K/L untuk memperoleh perhatian. Tentu dengan maksud untuk memperoleh alokasi dana dekon-TP yang sebesar-besarnya. Pemerintah daerah tak segan-segan menempuh cara dengan menyerahkan upeti agar program yang didanai dana dekon-TP mengalir ke daerah tersebut.

Beberapa Catatan

Menurut hemat saya, permasalahan penting yang perlu segera dicarikan solusinya bukan pada tatanan perubahan dekon-TP menjadi DAK, melainkan perlunya disusun standardisasi dalam pengalokasian dana dekon-TP sehingga tingkat kesenjangan antardaerah segera teratasi.

Setidak-tidaknya terdapat dua kriteria yang dapat dikembangkan sebagai standardisasi dalam mengalokasikan dana dekon-TP, yaitu kriteria umum dan kriteria teknis.

Kriteria umum adalah kriteria yang sifatnya umum dan dimaksudkan untuk menentukan plafon alokasi dana dekon-TP per daerah. Sedangkan kriteria teknis adalah kriteria yang sifatnya lebih spefisik dan dimaksudkan untuk menentukan jenis kegiatan atau program yang akan didanai dekan-TP dan plafon per masing-masing K/L.

Penulis adalah Peneliti utama Badan Kebijakan Fiskal, Depkeu

Mengarusutamakan Ekonomi Syariah

2009-03-05T12:23:00.001+07:00

Oleh: Ahmad Sahidah
Sumber: Jawa Pos, 5 Maret 2009

Pertemuan The 5th World Islamic Economic Forum digelar di Jakarta pada 1-4 Maret 2009 (hari ini). Forum bertajuk Food and Energy Security & Stemming the Tide of the Global Financial Crisis itu seyogyanya menjadi momentum untuk mengurai benang kusut ekonomi umat di percaturan dunia internasional.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan kembali bahwa penegasan identitas 'primordial' ini tidak menampik yang lain. Bagaimanapun, sebagaimana ditegaskan dalam forum pertama, hubungan ini juga mengandaikan dengan dunia luar.

Berbeda dengan Forum Ekonomi Dunia (FED) dan tandingannya, Forum Sosial Dunia (FSD) yang lebih gegap gempita dan meriah karena melibatkan kuasa besar, kapitalisme dan sosialisme, Forum Ekonomi Islam (FEI) tidak menimbulkan hiruk pikuk.

Namun, ia harus tetap percaya diri untuk menawarkan alternatif, tanpa merasa eksklusif. Ekonomi syariah yang telah menjadi pilihan perbankan yang sebelumnya mempraktikkan model konvensional belum menjadi pemain utama.

Namun, sistem syariah selanjutnya harus mampu mandiri untuk mewujudkan apa yang diyakini sebagai sistem yang lebih mengedepankan keadilan dan kejujuran.

Keengganan masyarakat terlibat dalam transaksi berbagi untung rugi (musyarakah), misalnya, disebabkan kebanyakan mereka tidak jujur dalam berbagi risiko. Keadaan seperti ini akan menyuburkan kebohongan dan menghalangi terciptanya masyarakat yang berkeadaban.

Bagaimanapun, masyarakat yang tepercaya (trust society) merupakan syarat mutlak -conditio qua non- bagi pengembangan ekonomi dan perdagangan yang besar. Georg Simmel dan Francis Fukuyama memandang penting unsur kepercayaan ini dalam pengembangan kemajuan masyarakat lebih luas.

Isu-Isu Strategis

Meskipun forum di atas diilhami forum bisnis Organisasi Konferensi Islam (OKI), ia tidak hanya membatasi diri pada isu-isu sempit berkaitan dengan ekonomi. Forum ini telah melihat persoalan yang lebih besar berkaitan dengan keterbelakangan umat Islam secara keseluruhan, meski ekonomi tetap dianggap sebagai masalah utama. Ada keinginan untuk memutus mata rantai kemiskinan secara serentak.

Sejalan dengan keterpurukan ekonomi umat, forum ini juga menangani isu perempuan dan pendidikan. Topik The Emerging Potential of Muslim Women in the 21st Century pada masa itu tentu menegaskan pembaruan yang selama ini melibatkan peran perempuan terpinggirkan.

Juga topik lain, Optimizing Intellectual and Human Capital: Competing Successfully in the Global Knowledge Economy, mengandaikan pentingnya pendidikan di negara-negara muslim yang masih tertinggal.

Ini ironi yang memedihkan karena pembelajaran itu bagian dari ajaran agama dan peradaban Islam mewariskan khazanah yang sangat bernilai berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada forum keempat (Kuwait, 2008), negara-negara Islam diharapkan menjadi pemain sejati perkembangan global dengan memfokuskan pada dunia muslim sebagai pasar yang sedang berkembang.

Selain itu, persoalan peran energi di dalam sebuah dunia yang sedang berubah, peran penanaman model dalam mengurangi kemiskinan, peran swasta dan pendidikan turut mendapatkan perhatian.

Toh, meskipun persoalan ketersediaan energi dan kecukupan makanan menjadi tema utama pada FEI Ke-5 di Jakarta, tema-tema besar sebelumnya tetap menjadi agenda penting untuk diselesaikan, mengingat belum tuntasnya rencana tersebut hingga kini. Evaluasi terhadap gagasan sebelumnya perlu diungkapkan untuk menemukan kesinambungannya dengan tema baru.

Koherensi Ide dan Tindakan

Festival Ekonomi Syariah yang dijadikan pemicu di dalam negeri tentu makin menggairahkan tindakan pengentasan kemiskinan yang memanfaatkan zakat, infak, dan sadaqah untuk menggerakan sektor riil.

Keterlibatan universitas negeri umum dan institusi swasta, selain Universitas Islam Negeri (UIN) dan IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dalam pengembangan ekonomi syariah tentu memantik kehendak yang lebih besar, yaitu kesejahteraan umat. Sebab, sejatinya ekonomi syariah bisa dijadikan instrumen perwujudan nilai-nilai progresif Islam.

Jika dulu saya hanya belajar fiqh muamalah di pesantren, seperti dalam Taqrib dan Fathul Qarib, yang menjelaskan musyarakah dan mudarabah sebagai praktik 'ekonomi' Islam di atas kertas, sekarang saya telah menemukan bentuknya. Adalah aneh jika gagasan itu hanya dibaca dan dikaji hingga kumal, tanpa tahu kewujudannya.

Celakanya, penolakan terhadap ekonomi syariah justru tidak jarang datang dari kalangan sarjana muslim. Mungkin penyangkalan ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk keraguan mereka bahwa sistem ekonomi syariah yang dikembangkan tak ubahnya sistem lain atas nama agama.

Oleh sebab itu, ekonomi syariah harus dilihat sebagai alternatif di tengah ambruknya sistem ekonomi yang lain. Betapapun model terakhir yang acap mengalami jatuh bangun itu akan memperbaiki dirinya. Ini tidak akan bisa menggertak ekonomi syariah untuk diam, malah terus berpacu melayani umat.

Pandangan dunia yang diembannya tentu perlu diwujudkan dalam ranah konkret di tengah keengganan masyarakat muslim sendiri memanfaatkannya. Pendek kata, pekerjaan rumah itu belum selesai dan ini merupakan pemacu untuk mewujudkannya menjadi kenyataan.

Penulis adalah kandidat doktor Kajian Peradaban Islam pada Universitas Sains Malaysia

Krisis dan Therapy

2009-03-05T12:14:00.003+07:00

Oleh: Rhenald Kasali
Sumber: Seputar Indonesia, 5 Maret 2009

KAJIAN yang dikeluarkan Danareksa Research Institute beberapa hari lalu sungguh merisaukan.Kalau pemerintah tak segera bertindak, maka dalam empat bulan ke depan Indonesia segera memasuki resesi.

Indikator-indikator ekonomi makro memang sulit untuk dibantah. Namun, masih ada satu celah yang membuat kita masih bisa tersenyum: indeks keyakinan konsumen masih positif. Gejala apa ini?

Semua Orang Sulit Membaca Krisis

Tak dapat disangkal lagi, dunia telah berubah menjadi sangat kompleks. Ilmu pengetahuan saja sangat tidak cukup untuk menafsirkan apa yang tengah terjadi. Maka, dua orang doktor ekonomi yang bertemu bisa saja berbeda pandangan, seperti antara Dr Sri Mulyani Indrawati dan Dr Rizal Ramli.

Yang satu meramalkan ekonomi kita akan tumbuh kisaran 5–6%,yang satunya mengatakan sekitar 3%. Kita juga semakin sulit membedakan mana ramalan-ramalan yang benar-benar ilmiah—bebas nilai; dan mana ramalan yang bersifat politis–populis. Sama seperti iklaniklan politik, yang satu menunjukkan ekonomi sekarang jauh lebih sulit, yang lain berteriak sebaliknya.

Kita juga sulit membedakan mana sinyal yang sengaja dikirim agar pemerintah segera bertindak (dengan spirit sense of urgency) dan mana sinyal alamiah. Itu semua diingatkan oleh pelaku sektor keuangan yang sangat disegani, George Soros,yang mengatakan telah terjadi hukum refleksivitas di dunia ini.

Inti dari hukum itu sederhana saja,bahwa manusia menafsirkan data bukan semata-mata untuk memahaminya (to understand), melainkan juga untuk memanfaatkan dan memanipulasinya demi kepentingan pribadi (to manipulate). Data-data seperti ini semakin marak saat masyarakat mulai sinis terhadap masa depan dan situasi hidupnya di hari ini.

Mereka mengajukan pandangan-pandangan seperti para politisi yang menyajikan hasil-hasil angket (policy) yang bukan sekadar menyajikan,namun diarahkan untuk membentuk opini. Kalau sudah demikian sulit, maka perilaku ekonomi masyarakat akan selalu mendua.

Di satu sisi ada kelompok yang mempercayainya sebagai suatu kebenaran, di sisi lain ada kelompok yang hanya berpegang pada apa yang dilihat sendiri di lapangan. Kelompok pertama biasanya terdiri atas mereka yang bisnisnya terkena imbas langsung dari krisis seperti para profesional di pasar modal, pemasar kondominium yang sedang kesulitan menjual, atau para eksportir produkproduk tertentu dan para pengusaha tambang yang harga produknya sedang ambruk.

Adapun kelompok kedua adalah para pengusaha yang bisnisnya sedang dapat limpahan seperti airlines domestik, retailer (departement store) tertentu, restoran, dan jasa-jasa tertentu lainnya. Bisnis limpahan ini saya sebut sebagai fenomena downshifting, yang terjadi akibat krisis.

Seperti biasa, krisis bukan hanya menghilangkan daya beli dan mengurangi pasar, melainkan juga memunculkan pasar-pasar baru. Downshifting terjadi karena saat krisis konsumen mengalihkan konsumsinya pada produk-produk yang lebih murah, lebih terjangkau.

Jadi jangan heran bila samasama pengusaha restoran pandangannya berbeda.Restoran di daerah perkantoran di Jakarta yang biasa dikunjungi eksekutif yang menjamu relasinya mungkin sudah sangat dirugikan dan merasakan langsung dampak krisis.

Sebaliknya di daerah pinggiran,menerima limpahan kunjungan karena harganya lebih murah.Itu pula yang terjadi dalam dunia pariwisata, karena kunjungan ke Bali jauh lebih murah daripada melancong ke Eropa atau Amerika Serikat.

Marketing Therapy

Selain kedua fenomena di atas, krisis ekonomi biasanya lebih banyak menelan korban para pemula yang belum berpengalaman. Para pemula ini biasanya sangat terpengaruh oleh, apa yang dikatakan orang, data-data resmi serta pemberitaan-pemberitaan yang bernada negatif.

Maka, sekalipun bisnis yang mereka tekuni belum terpengaruh krisis dan konsumen mereka masih sangat optimis, bisa jadi mereka mengurangi kapasitas dan ekspansi sebelum krisis itu benar-benar datang. Mereka menyebut perbuatannya itu sebagai antisipatif dan proaktif karena mereka merasa pandai.

Padahal yang sesungguhnya terjadi tetaplah sebuah misteri dan tak seorang pun mengetahuinya. Namun, krisis yang kita pikirkan itu bisa saja datang sungguhan karena kita bertindak secara kolektif dengan pikiran yang sama. Dari berbagai pengalaman menangani krisis seperti ini, saya menyimpulkan halhal berikut.

Pertama, krisis itu sesungguhnya tidaklah melulu membawa bencana. Ia juga membawa peluangpeluang baru dan belum tentu menyerang semua pihak. Kedua, kalau Anda jeli, bisa saja Anda mendapatkan limpahan dari perginya konsumen pada segmen-segmen yang setingkat berada di atas segmen Anda.

Ketiga, krisis hanya akan menyerang perusahaan-perusahaan yang daya tahan tubuh dan mentalnya lemah. Yang terakhir tadi akan banyak Anda temui, yaitu perusahaan-perusahaan yang teamwork para pemimpinnya tidak efektif, penuh konflik dan kecurigaan, dan tentu saja yang memiliki situasi over-commitment.

Selain itu juga ditemui di perusahaan-perusahaan yang terlalu mengedepankan paperworks sehingga kurang mendorong eksekutifnya mengedepankan intuitive reasoning dalam pengambilan keputusan. Karena krisis pertamatama akan menyerang sisi revenue perusahaan, maka sudah pasti diperlukan marketing therapy.

Itu sebabnya minggu-minggu ini saya menulis buku memotivasi diri, bangkit dari keterpurukan dan membongkar core-belief anak buah-anak buahnya agar kembali bekerja dengan hukum-hukum bisnis yang baru.Kita perlu mengajukan terapi untuk mereka agar didapat cara pandang baru yang lebih positif dan optimistis, namun tetap realistis. Proses terapi ini bisa berlangsung singkat, bisa juga satu-dua minggu dengan membongkar cara-cara melihat pasar dengan paradigma baru. Selamat mencoba.(*)

Penulis adalah Ketua Program MM–UI

Efektivitas Stimulus Fiskal

2009-03-05T12:10:00.002+07:00

Oleh: Ahmad Erani Yustika
Sumber: Jurnal Nasional, 5 Maret 2009

Negara-negara maju yang terjerat krisis finansial telah melakukan segala upaya untuk meredam dampak krisis ini. Secara umum, negara-negara tersebut mengandalkan stimulus ekonomi untuk menetralisir dampak krisis. AS, misalnya, telah menganggarkan lebih dari US$800 miliar untuk mengatasi krisis. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, China, India, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan lain-lain. Paket stimulus itu umumnya digunakan bagi dual hal. Pertama, mengonsolidasi pasar keuangan (perbankan) dan korporasi agar berperan optimal kembali dalam menggerakkan perekonomian. Kedua, mengeliminasi resesi ekonomi dengan jalan pembukaan lapangan kerja agar tidak terjadi pembengkakan pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat, misalnya dengan pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, dan pelabuhan). Tipikal stimulus itu terjadi di hampir semua negara dengan sedikit modifikasi pada negara tertentu.

Karakteristik Indonesia

Indonesia juga tidak luput dari pola itu, yakni mendesain stimulus fiskal yang ditujukan memulihkan perusahaan dan menciptakan lapangan kerja. Jumlah stimulus yang diberikan pun cukup besar, sekitar Rp 80 triliun. Jumlah ini setara dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk rekonstruksi Aceh selama 4 tahun ini (pasca-tsunami). Jadi, dilihat dari nilai stimulus tersebut memang dapat disimpulkan adanya potensi "disaster" terhadap perekonomian. Jika dibagi dalam dua jenis stimulus ekonomi ini, maka tampak deskripsi sebagai berikut. Pertama, stimulus tidak langsung berupa keringanan pajak (tax saving) bagi individu maupun korporasi, seperti pengurangan bea impor, pajak ekspor, PPh badan dan individu, dan penurunan pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Kedua, stimulus langsung yang diberikan ke masyarakat melalui PNPM, KUR, dan lainnya maupun penciptaan lapangan kerja lewat pembangunan infrastruktur (irigasi, listrik, jalan tol, dan pelabuhan).

Secara keseluruhan jumlah stimulus yang bersifat "tax-saving" lebih besar ketimbang stimulus langsung. Dengan karakteristik tersebut, maka sebetulnya dapat dipetakan secara lebih jernih efektivitas stimulus ekonomi yang didesain pemerintah. Menyangkut stimulus ekonomi yang bersifat tax-saving, memang cukup rasional untuk dipilih sebagai instrumen menggerakkan kembali dunia usaha. Namun, bila diperhatikan secara lebih detail, maka akan muncul beberapa permasalahan. Soal yang pokok, penurunan pajak ekspor mungkin kurang bermakna karena poblemnya ada di pasar internasional. Sehingga, penurunan pajak ekspor tidak lantas dapat meningkatkan ekspor karena permintaan internasional tidak tumbuh. Berikutnya, penurunan bea impor hanya efektif bila itu berupa jenis bahan baku untuk kepentingan produksi yang diperuntukkan pasar domestik. Sebaliknya, jika produksi itu digunakan untuk pasar ekspor, maka efektivitasnya menjadi rendah.

Berikutnya, pilihan paket program yang dipakai menciptakan lapangan kerja baru akan menentukan efektivitas stimulus fiskal. Dalam program yang sudah didesain pemerintah, pembuatan jalan desa dan irigasi, misalnya, bisa jadi sangat efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan mempertahankan daya beli masyarakat. Tetapi, penciptaan lapangan kerja dengan mengandalkan pembangunan jalan tol, misalnya, sangat diragukan efektivitasnya. Persoalannya bukan karena proyek jalan tol tidak bisa menciptakan lapangan kerja, melainkan proses pembangunan jalan tol selama ini terkendala banyak masalah, di mana yang terpenting adalah pembebasan lahan. Proses pengurusan lahan ini membutuhkan waktu beberapa tahun, paling cepat satu tahun. Jika ini yang terjadi, maka program ini jelas tidak efektif untuk menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek. Dengan begitu, aspek-aspek semacam itu mesti dipertimbangkan secara saksama bila ingin stimulus ekonomi berjalan efektif.

Memetakan Skenario Lain

Problem lain dari stimulus ekonomi yang didesain pemerintah adalah soal pembiayaannya. Seperti diduga, krisis ekonomi ini dipakai pemerintah untuk memerkuat kembali karakter pembiayaan fiskal yang tergantung dari utang (domestik dan asing). Baru saja pemerintah menaikkan defisit fiskal menjadi 2,6% terhadap PDB, sehingga total defisit yang dirancang menjadi sebesar sekitar Rp 139 trilun. Salah satu sumber dana yang bakal digunakan menutup utang berasal dari utang luar negeri, menjual obligasi, dan surat utang negara (SUN). Indonesia baru saja menerbitkan obligasi global Indonesia berupa medium term notes (MTN) yang terserap US$ 3 miliar. Masalahnya, imbal hasil (yield) dari obligasi ini sangat tinggi, berkisar antara 10,5 - 11,75% (dengan tenor 5 - 10 tahun). Pola pembiayaan ini sebetulnya hanya memindahkan masalah karena mungkin soal sekarang dapat terselesaikan, tetapi di masa depan anggaran fiskal akan dibebani pembayaran utang yang besar.

Berikutnya, soal yang tidak kalah penting adalah penyerapan anggaran. Akibat pola penyerapan anggaran yang berat di bagian akhir tahun (kuartal ketiga dan keempat), mengakibatkan kualitas kegiatan/program menjadi buruk. Jika pola penyerapan anggaran ini diperbaiki, maka mutu program diharapkan lebih bagus sehingga mampu meningkatkan kinerja ekonomi, misalnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pengalaman tahun lalu juga memberi konfirmasi tentang buruknya kemampuan pemerintah dalam menyerap anggaran, terbukti target defisit 1,3% dari PDB tidak tercapai karena ada sisa anggaran sekitar Rp 51 triliun. Oleh karena itu, bila alokasi anggaran tahun ini dialihkan lebih banyak ke program (misalnya melalui pengurangan belanja lembaga/kementerian), maka sebetulnya anggaran defisit 2,6% itu tidak perlu dilakukan. Dengan cara ini dampak krisis ekonomi dapat dieliminasi tanpa perlu mengorbankan APBN dengan pembayaran utang/bunga di masa depan.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Indef; Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya

Islamic banking: Why so slow?

2009-03-04T16:48:00.000+07:00

By: Terry Lacey
Source: The Jakarta Post, March 4, 2009

The Fifth World Islamic Economic Forum (WIEF) opened on Monday in Jakarta. The global Islamic financing industry has over US$1 trillion in assets. But Indonesian Islamic finance accounts for less than 3 percent of banking assets and lacks the know-how, staff and infrastructure to expand faster.

Indonesia is maintaining economic growth at over 4.5 percent and bank lending growth rates at over 15 percent.

If Indonesian conventional banking is doing quite well amidst a global banking crisis, why is Islamic banking in Indonesia moving so slowly?

The signing at the Forum of Memorandums of Agreement (MoAs) pending final negotiations on four Indonesian projects worth $ 3 billion was encouraging.

But an MoA is maybe half way to a full MoU, and in Indonesia too many MoUs evaporate. The road to nowhere can be paved with good intentions.

The problem in Indonesia and Muslim countries in transition is how to get from intention to im-plementation, as testified by the unfinished concrete pillars of the Jakarta monorail, monuments to lack of capacity, corruption and incompetence.

Now WIEF is five years old. It will be judged in the next five years by Muslim opinion on what is finished and not on what is half agreed.

The long list of Indonesian projects needing financing at the back of the Islamic Forum 2009 agenda highlights Indonesian needs for investment in toll roads, water supply, bridges, ports and power stations as well as biofuel, agriculture and tourism.

Yet performance in "Tapping Islamic funds" has fallen far short of potential, especially in government infrastructure projects and public-private partnerships.

There is a history of low capacity, poor project preparation, bureaucratic delays, slow reform of regulatory frameworks and poor enforcement, corruption, confusion and under-capacity in the implementation of decentralization.

Despite Indonesia*s predominantly Muslim identity there is also a discernable communication gap between the Indonesian bureaucracy and the more modern style of Gulf-based potential investors and developers.

There is a language gap. Many Indonesian officials cannot do business in English or Arabic. Many can recite prayers in Arabic, but cannot use it as a working language.

The Indonesian tendency to engage Arab culture and Arabic only at the level of religious ritual needs to be complemented by a more comprehensive commitment to modern dialogue with the Arab world on economic, social and political partnerships for Muslim modernization, moderation and democracy.

We cannot assume automatic affinity of interest based on the similarity of Muslim rituals, across very diverse cultures, unsupported by greater realities.

These communication gaps may help explain the relative modesty of the flow of resources from the Middle East so far and why in Indonesia there remains a huge gap between declarations of support for sharia banking and reality.

The Deputy Governor of the Bank of Indonesia, Siti Fadjrijah said in Jakarta in January that sharia banking could not reach the national 5 percent target in terms of national banking assets because " It's impossible during these hard economic times ".

Why is it impossible if there is $1.6 trillion of liquid assets in the Gulf States and Saudi Arabia waiting to be invested, despite the recession ?

Indonesian sharia banking reached 3.79 million customers in 2008 via 1,452 bank outlets, compared to 6,500 conventional bank outlets. The latter backed by 97 percent of banking assets, and the former by only 3 percent. Why so little capital ?

Indonesian sharia banking disbursed only 589,000 loans in 2008 compared with 512,000 in 2007. Why so few ? Sharia banking "Loan disbursement is like a walking tortoise" said Siti Fadjrijah.

The sharia banking industry, to reach the 5 percent of banking assets target, would need an estimated 15,000 to 25,000 extra staff.

Given the global economic crisis, this would seem the right time to properly engage Middle Eastern partners, to speak Arabic as a language of business alongside English and Chinese, to invest in the huge Islamic banking potential of Indonesia, to hire the staff, create the jobs, and move more loans. So why doesn't Indonesia do it ?

The Council of Ulema, the Muhammadiah, the Nahdlatul Ulama, the conservatives, the liberals, the sharia banks, the sharia banking training and promotional agencies, the university departments, the NGOs and the little sharia banking lending groups should combine their efforts to bring this about, to deploy the uniqueness of shared profit and loss, one of the great innovations of sharia finance, to finance power and water for the poor and SMEs, to the benefit of the whole society.

The writer is a development economist based in Jakarta.

Korban Inflasi yang Paling Terpukul

2009-03-04T16:31:00.002+07:00

Oleh: Dr Bambang-Heru
Sumber: Jawa Pos, 4 Maret 2009

Untuk menjawab pertanyaan: "siapa korban terparah dari inflasi?", marilah berhitung dengan data. Inflasi yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan satu-satunya official data yang merupakan indikator yang dirilis dengan time-lag terkecil.

Memang masih ada orang berpendapat bahwa tingkat inflasi yang dihitung BPS sepertinya lebih rendah daripada kenyataan kenaikan harga-harga yang sebenarnya. Pendapat tersebut sekilas terasa benar. Namun, benarkah demikian?

Seperti di negara-negara lain di dunia, inflasi dihitung dari indeks harga yang dikenal dengan indeks harga konsumen (IHK, atau consumer price index = CPI); sebuah indeks komposit dari harga-harga sejumlah barang dan jasa yang mewakili portfolio konsumsi rumah tangga secara rata-rata.

BPS membagi IHK secara umum ke dalam tujuh kelompok: makanan, bahan makanan termasuk tembakau, perumahan, sandang, perawatan kesehatan, pendidikan dan rekreasi, dan terakhir transportasi dan komunikasi. Kalau dihitung, jumlah komoditas dan jasa yang selalu dipantau pergerakan harganya adalah ratusan bahkan mendekati seribu.

Inflasi merupakan persentase kenaikan indeks harga, baik secara umum maupun kelompok, bahkan subkelompok maupun komoditas. Sedangkan persentase penurunan harga dikenal dengan deflasi, walaupun hal ini jarang terjadi dalam sejarah Indonesia Merdeka.

Dalam tiga tahun terakhir (bahkan lebih), IHK memperlihatkan inflasi kelompok makanan jauh lebih tinggi dibanding inflasi umum, yang sering digunakan sebagai patokan dan menjadi bahan diskusi tentang indikator ekonomi makro.

Pada 2006, inflasi umum hanya 6,6 %, tetapi tingkat inflasi makanan mencapai 12,94%, dua kali lipat. Pada 2007 dan 2008 perbandingan dua data tersebut adalah 6,59% (umum) dan 11,26% merupakan inflasi makanan, dan pada 2008 perbandingan tersebut adalah 11,06% dan 16,35%.

Bahkan, Januari 2009, ketika terjadi deflasi (-0,07%) secara umum, makanan sebaliknya masih mengalami inflasi 0,76%. Begitu juga ketika inflasi Februari diumumkan BPS pada 2 Maret, inflasi (umum) hanya 0,21%, namun inflasi kelompok makanan mencapai 0,95%.

Sesuai hukum Engel -proporsi total pengeluaran untuk makanan akan berkurang sejalan dengan kenaikan pendapatan- menyiratkan kondisi bahwa semakin kaya sebuah rumah tangga, semakin kecil porsi pengeluaran untuk makanan. Kelompok ini bahkan mampu secara leluasa memenuhi kebutuhan nonmakanan dengan baik, bahkan membeli barang tahan lama dan mewah.

Mereka juga mampu memupuk tabungan dan seterusnya disalurkan ke dalam investasi yang pada masa mendatang kembali memperbesar pundi-pundi. Ketika inflasi tinggi sekalipun, kelompok ini mampu "memanfaatkannya" dengan jalan melakukan utang. Andaikata inflasi tinggi, justru berutang merupakan hal yang menguntungkan, karena net present value cicilan yang akan dibayar pada masa mendatang menjadi lebih kecil. Apalagi saat ini, menyimpan uang dalam bentuk deposito bunganya lebih rendah dibanding inflasi.

Dampak Berbeda

Inflasi memang merugikan hampir semua pihak, namun memberi dampak berbeda terhadap kelompok masyarakat yang berbeda. Walaupun inflasi mendegradasikan daya beli seluruh masyarakat, korban terparah adalah kelompok berpenghasilan tetap, seperti pegawai atau buruh. Pedagang, misalnya, dapat mengalihkan pengaruh inflasi kepada pihak lain. Walaupun ketika daya beli masyarakat secara umum melemah, dampaknya terasa melalui omzet perdagangan yang mengecil.

Tetapi, apakah setelah mencapai titik terrendah, konsumsi makanan juga ditekan lagi? Mau tidak mau, semua orang harus makan, sehingga kecil kemungkinan konsumsi makanan dikurangi secara signifikan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Kelompok masyarakat berpenghasilan tetap-dan-rendah di Indonesia, terpukul melalui dua tahap. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Pertama, inflasi telah memperlemah daya belinya. Kedua, kelompok ini konsumsinya terkonsentrasi pada makanan (lihat data Susenas = Survei Sosial Ekonomi Nasional), sedangkan inflasi makanan terbukti selalu lebih tinggi dibanding inflasi secara umum, bahkan sering mencapai dua kali lipat.

Karena itu, kelompok ini selalu menjerit tentang pendapatannya yang hanya cukup untuk makan, walaupun secara periodik gajinya selalu dinaikkan oleh perusahaan, atau bagi PNS nominal gajinya dinaikkan pemerintah.

Kelompok berpenghasilan tetap-dan-rendah jumlahnya lebih banyak dibanding masyarakat lain. Maka, kelompok ini sering mengatakan data tingkat inflasi yang dipublikasikan BPS terlalu rendah. Padahal, yang terjadi adalah tingkat inflasi makanan yang selalu jauh lebih tinggi dibanding inflasi secara umum. Jadi, bukan datanya, tetapi persoalannya terletak pada pemaknaan data yang perlu diluruskan.

BI rate dan bunga tabungan, misalnya, selalu cepat merespons inflasi umum, namun tidak untuk bunga pinjaman. Eskalator untuk menaikan gaji dan upah pekerja selalu mengacu kepada inflasi umum. Padahal, seperti telah dijelaskan, inflasi makanan selalu lebih tinggi secara nyata. Untuk menaikkan (mengeskalasi) gaji PNS dan upah buruh selalu digunakan acuan inflasi umum. Termasuk kenaikan nominal gaji PNS dan karyawan swasta (kalau ada) pada awal bulan ini. Walaupun tetap disyukuri, kenaikan itu belum terlalu menolong mengembalikan daya beli.

Perlu imparsialitas dari pihak yang berkepentingan dalam menggunakan berbagai indikator makro sebagai alat penentu kebijakan.

Penulis adalah analis statistika, PNS di Jakarta.

Liberalisasi Pasar dan Kedaulatan Ekonomi Bangsa

2009-03-04T16:18:00.003+07:00

Oleh: Prof Hendrawan Supratikno PhD
Sumber: Seputar Indonesia, 4 Maret 2009

DALAM hal semangat, apa yang setiap kali dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pantas kita puji.

Hampir pada setiap akhir KTT, selalu disepakati usulan untuk mempercepat jadwal integrasi ekonomi kawasan. Tahun lalu kita mencatat, target terbentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) dipercepat dari 2020 menjadi 2015. Sekarang, liberalisasi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor prioritas kembali disepakati untuk dipercepat.

Kesepakatan tersebut menarik karena dicetuskan di tengah kondisi krisis ekonomi global, sekaligus di tengah kekhawatiran akan bangkitnya sentimen proteksionisme dan nasionalisme ekonomi.Komitmen untuk mempercepat liberalisasi pasar dan modal (trade and capital liberalization) juga menarik, di tengah munculnya indikasi negara yang relatif aman dari hempasan krisis ekonomi, justru mereka yang selama ini sangat hati-hati dan selektif terhadap desakan deras liberalisasi.

Untuk sebagian kalangan,ambisi ASEAN memang sering dinilai berlebihan. Soalnya sederhana, perbedaan antarnegara di ASEAN begitu besar, sehingga kapasitas kelembagaan untuk mendukung proses standardisasi dan eksekusi kebijakan akan sangat bervariasi.

Selain itu, interaksi ekonomi antarnegara di kawasan ASEAN belum mempertontonkan efek komplementaritas (saling melengkapi) yang tinggi,sehingga liberalisasi pasar lebih banyak menciptakan rivalitas di antara sesama anggota. Bukan efisiensi kolektif untuk bersaing dengan negara-negara di luar kawasan.

Tentu saja, dalam kondisi yang demikian, distribusi manfaat dari liberalisasi pasar akan lebih menguntungkan negara yang ekonominya lebih maju. Sebagian negara khawatir, dalam pembagian tugas di dalam kawasan,negara besar seperti Indonesia hanya akan berperan sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah, sementara negara mungil Singapura akan berperan sebagai jangkar lalu lintas modal dan investasi.

Secara konseptual, persoalan liberalisasi sesungguhnya bukan persoalan lebih banyak atau lebih sedikit (more or less liberalization), melainkan persoalan liberalisasi dalam hal apa dengan dampak seperti apa (what kind of liberalization with what effect). Dengan demikian, liberalisasi seperti pedang bermata dua, karena pada dirinya memiliki dua kandungan, kandungan yang konstruktif dan kandungan yang destruktif.

Kandungan konstruktifnya sering dilebih-lebihkan, sementara kandungan destruktifnya sering disepelekan. Kandungan konstruktif liberalisasi, seperti tumbuhnya persaingan pasar yang sehat dan peningkatan efisiensi ekonomi, sangat bergantung pada penahapan (staging), pengurutan (sequencing), dan kecepatan (pacing) liberalisasi.

Negara yang sabar dan sistematis menggunakan logika ini dapat menarik manfaat maksimal dari liberalisasi.Mereka yang tergesa-gesa cenderung menjadi korban atau mangsa kekuatan ekonomi global. Liberalisasi pasar pada dasarnya merupakan upaya untuk memberlakukan mekanisme pasar lintas batas-batas geografis dan kedaulatan negara.

Pasar yang semakin luas lebih memungkinkan pemenuhan tuntutan minimal operasi produksi yang memenuhi skala ekonomi, sehingga akan melahirkan pemain-pemain pasar yang efisien. Selain itu, pasar yang lebih luas memungkinkan tumbuhnya ekologi industrial, termasuk industri pemasok dan penunjang, dengan spesialisasi yang berbeda-beda sekaligus bekerja saling melengkapi (cooperative specialization).

Dari sisi ketenagakerjaan, kekuatan liberalisasi juga akan mendorong kesamaan tingkat upah,sehingga negara dengan jumlah pekerja berlebih dengan ciri tingkat upah rendah akan ikut diuntungkan. Lalu lintas pekerja migran antarnegara akan mendorong peningkatan standar kompetensi, kinerja, produktivitas, dan tingkat gaji berbagai jenis profesi.

Yang harus kita perhitungkan konsekuensinya adalah kandungan destruktif dari liberalisasi atau globalisasi pasar dalam arti luas.Minimal ada tiga konsekuensi ekonomik yang harus kita antisipasi secara matang. Pertama, terjadinya fenomena ”global consumption, local income”.

Para pekerja yang bekerja dengan tingkat pendapatan lokal setengah dipaksa untuk mengonsumsi barang dan jasa terkenal yang bermerek. Tidaklah mengherankan bila rumah tangga konsumen kebingungan untuk memikirkan menu konsumsi yang terdiri atas produk seperti Coca Cola, Starbucks, boneka Barbie, motor Honda, telepon genggam Nokia, dan sejenisnya, sementara pendapatannya baru sebatas upah minimum kota (UMK).

Kedua, berlakunya ”the law of one price” (hukum satu harga).Sebagai contoh,harga bensin di negara kaya akan cenderung sama dengan di negara miskin, padahal perbedaan pendapatan di antara warganya jauh berbeda. Hal ini sering melahirkan ironi,warga Indonesia yang negaranya memiliki kekayaan tambang sering harus antre untuk membeli premium atau minyak tanah, sementara negara yang tidak memiliki tambang tidak pernah menghadapi masalah serupa.

Ketiga, terjadinya kecenderungan yang menang akan terus-terusan menang (the winner-take-all society)–– meminjam istilah Robert Frank dan Philip Cook (1995). Di sini, liberalisasi akan melahirkan masyarakat yang dikotomi, pemenang dan pecundang. Pada tingkat negara, kelompok pecundang mendapat proteksi melalui berbagai kebijakan negara, seperti politik perpajakan, pengupahan, dan aneka jenis sistem jaminan sosial nasional.

Namun bila dikotomi itu terjadi di tingkat kawasan, atau global, maka tidak ada lembaga yang efektif menjalankan peran redistributif yang sama. Dus, dengan segala hormat terhadap berbagai tekanan eksternal agar kita terus memacu laju liberalisasi, kita tidak boleh kehilangan akal sehat untuk tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai agenda prioritas kita.(*)

Penulis adalah Guru Besar FE UKSW Salatiga. Pengajar Program Pascasarjana di sejumlah universitas ternama

Proteksi Bukan Solusi

2009-03-04T16:12:00.001+07:00

Oleh: Iman Sugema
Sumber: Koran Jakarta, 4 Maret 2009

Dalam ASEAN Summit yang baru saja selesai pekan lalu, dibahas tentang isu proteksi yang mulai marak sejak kawasan tersebut terkena imbas krisis global. Dengan resesi yang sudah di pelupuk mata, kemungkinan setiap negara melakukan proteksi terhadap produk dalam negeri memang menjadi sangat besar. Tentunya, setiap negara dihadapkan pada kenyataan untuk menyelamatkan industri lokal masing-masing. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran akan memberikan tekanan politis untuk menerapkan kebijakan populis nasionalis.

Pertanyaannya, perlukah dilakukan proteksi di antara sesama anggota ASEAN? Jawaban normatifnya tentu tidak perlu. Tetapi dalam prakteksinya hampir bisa dipastikan bahwa gejala proteksionisme akan meningkat di setiap negara. Apa yang dikatakan dan diimbaukan akan berbeda 180 derajat dengan apa yang dilakukan.

Perdagangan sesama negara ASEAN hanya meliputi 20 persen saja sehingga isu proteksi ataupun antiproteksi di antara mereka bukanlah suatu hal yang terlalu penting. Mayoritas negara ASEAN justru lebih mengkhawatirkan proteksi yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Eropa karena merupakan mitra dagang utama. Kalaupun Malaysia ataupun Thailand meningkatkan proteksi terhadap barang-barang yang mereka impor, maka pengaruhnya terhadap Indonesia tidak akan seberat jika Amerika ataupun Jepang meningkatkan proteksi.

Kecuali Indonesia, semua negara ASEAN merupakan small economy yang memiliki kebergantungan yang tinggi terhadap perdagangan dan arus modal internasional. Dengan karakteristik ini, sangat tidak menguntungkan bagi mereka untuk menginisiasi kebijakan protektif yang justru akan mengundang retaliasi dari mitra dagang. Adalah kepentingan mereka untuk mendapat akses yang seluas-luasnya terhadap perdagangan dan lalu lintas modal bebas.

Posisi Indonesia sendiri sebetulnya unik. Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia diharapkan menjadi salah satu katup pengaman bagi negara-negara ASEAN lainnya. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan tingkat pendapatan sudah berada di lower middle income country, Indonesia bisa menjadi pasar alternatif bagi barang-barang konsumsi yang diproduksi di negara ASEAN lainnya. Karena itu, kepentingan mereka terhadap Indonesia menjadi lebih besar dibanding kepentingan kita terhadap mereka.

Peningkatan proteksi di Indonesia akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan proteksi di negara ASEAN lainnya. Karena itu, inisiatif Indonesia untuk terus mempertahankan dan malahan mengakselerasi pasar bebas di kawasan ini selalu didukung oleh negara-negara lainnya. Adalah menjadi kepentingan mereka untuk terus mendorong Indonesia menjadi negara yang paling liberal dalam bidang perdagangan dan investasi.

Indonesia juga dapat menjadi bargaining chip bagi ASEAN agar negara maju terus mempertahankan keterbukaan terhadap kawasan ini. Dalam konteks ini, negara-negara yang paling parah terkena imbas krisis seperti Singapura dan Malaysia memiliki kepentingan yang sangat besar untuk terus mempertahankan keterbukaan kawasan. Secara bersama-sama, ASEAN dapat memiliki posisi tawar yang lebih besar terhadap kawasan lain. Itu tidak bisa dilakukan tanpa Indonesia.

Memahami konteks ini, mestinya Indonesia harus bisa memainkan peran untuk kepentingan diri kita sendiri. Tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) kita menghadapi ancaman PHK besar-besaran di Malaysia dan Singapura. Pekerja migran akan menjadi sasaran pertama dan utama dalam PHK massal. Karena itu, dampak krisis yang harus ditanggung Indonesia akan jauh lebih nyata dalam bentuk pengangguran dibanding negara ASEAN lainnya. Padahal jumlah PHK dan karyawan yang dirumahkan sampai saat ini telah melampaui 100 ribu orang. Tekanan sosial akibat pengangguran akan menjadi lebih besar lagi pada saat TKI dipulangkan.

Kalaupun mereka mau agar Indonesia tetap menjadi negara terbuka, maka harus ada kompensasi dalam bentuk pencegahan PHK terhadap TKI dan TKW. Dengan cara ini, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari mempertahankan keterbukaan. Tapi agaknya ini tidak dijadikan sebagai faktor yang dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia. Pemerintah tampaknya terlalu “lugu” mengenai hal ini. Atau mungkin kita ingin dijadikan champion oleh negara lain, walaupun konsekuensinya pengangguran semakin menggila.

Kalau hal itu tidak bisa memperkuat daya tawar, maka alternatifnya hanya satu, yakni mengembangkan potensi permintaan domestik untuk kepentingan kita sendiri. Konsekuensinya, harus ada program nyata dari pemerintah untuk meningkatkan permintaan terhadap produk-produk dalam negeri. Kalau perlu, semua komponen belanja dalam APBN harus diprioritaskan untuk pembelian produk dalam negeri. Harus ada program buy Indonesian yang diimplementasikan secara nyata. Sejauh ini, pemerintah baru melakukan inisiasi dalam bentuk imbauan saja dan belum ada alokasi nyata yang tecermin dalam APBN. Kalau hanya sebatas imbauan dan kampanye saja tentunya sangat terbatas tingkat efektivitasnya.

Diplomasi mengenai proteksi mestinya dilakukan secara cerdas untuk kepentingan nasional. Yang paling penting adalah bagaimana supaya industri nasional tetap bisa bertahan di masa sulit dan pengangguran bisa ditekan. Harap diingat bahwa posisi tawar Indonesia adalah yang terkuat dan ASEAN dapat menjadi daya tawar bagi setiap anggotanya dalam menghadapi negara-negara maju. Be a smart nation.

Penulis adalah Direktur International Center for Applied Finance and Ecnomics (InterCAFE) IPB

Memutus Lingkaran Kemiskinan

2009-03-03T17:34:00.002+07:00

Oleh: Ukay Karyadi
Sumber: Kompas, 3 Maret 2009

Akibat krisis ekonomi global, upaya pengurangan jumlah orang miskin di Indonesia tertahan (Kompas, 13/2).

Pada tahun 2009, jumlah warga miskin diperkirakan naik menjadi 33,714 juta orang, lebih tinggi daripada target pemerintah (32,38 juta orang).

Jumlah 33,714 juta orang miskin itu setara dengan 14,87 persen jumlah penduduk Indonesia. Artinya, tingkat kemiskinan meningkat dari rencana yang ditetapkan APBN 2009, yakni 14 persen dari jumlah penduduk. Angka ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pada akhir kepemimpinan SBY-JK (2009), kemiskinan ditargetkan 8,2 persen.

Meski kemiskinan kian akut, pemerintah bertahan dengan konsep tiga kluster penanggulangan kemiskinan (Kompas, 14/2). Kluster pertama adalah pertolongan bagi rakyat miskin yang sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar.

Kluster kedua, pemerintah menggelar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, seperti infrastruktur atau pengembangan usaha. Kluster ketiga, pemerintah mengandalkan program kredit usaha rakyat guna memastikan agar penduduk miskin tidak kian miskin atau menjauhi garis kemiskinan.

Pertanyaannya, apakah program-program itu mampu mengangkat rakyat miskin dari kubangan kemiskinan?

Untuk mereduksi angka kemiskinan, diperlukan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan. Laju pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan ditentukan oleh laju pertumbuhan akumulasi modal (investasi) dari semua pelaku usaha dan perbaikan kualitas tenaga kerja serta perbaikan dalam total factor productivity.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan memiliki dimensi keadilan jika pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati seluruh masyarakat, terutama masyarakat paling bawah. Tepatnya, penciptaan pertumbuhan ekonomi harus melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat. Dalam bahasa ekonomi, semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam faktor produksi.

Dengan demikian, upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi harus senantiasa memerhatikan variabel kelembagaan masyarakat yang bersifat struktural.

Sekadar contoh, selama ini meski rakyat miskin mayoritas adalah petani di pedesaan, model pendekatan kebijakan pertanian yang digunakan bersifat analisis teknis ekonomi, yakni hanya memerhatikan masalah yang terkait dengan hasil dan biaya. Pembangunan pertanian cukup dilihat dengan membandingkan biaya yang diinvestasikan dengan hasil produksi yang diperoleh.

Dalam konteks ini, tidak dimasalahkan kelembagaan masyarakat mana yang diberi kegiatan investasi itu dan bagaimana hasilnya dapat didistribusikan kepada masyarakat. Model kebijakan seperti ini menganakemaskan produksi secara nasional, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan kata lain, model pembangunan yang tidak memerhatikan variabel kelembagaan membuat kalangan bawah mustahil dapat berkompetisi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Hal inilah yang membuat yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin masih tetap miskin, bahkan bertambah parah.

Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan kemiskinan telah melembaga sehingga menimbulkan kultur kemiskinan (culture of poverty). Pada posisi ini, rakyat miskin dalam lingkaran kemiskinan.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, lingkaran kemiskinan dijelaskan, ”Karena miskin, produktivitas atau pendapatan menjadi rendah karena kemiskinan membuat daya tawar (bargaining power) dan daya kerja lemah. Karena produktivitas atau pendapatan rendah, maka kemiskinan timbul. Demikian seterusnya, seiring dengan perjalanan waktu kemiskinan kian lama kian bertambah parah”.

Keadaan itu dapat mengesankan bahwa rakyat miskin tidak ingin mengubah nasibnya. Kemiskinan dipandang sebagai suatu atribut permanen bagi mereka.

Oleh karena itu, solusi mendasar untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah bagaimana memutus lingkaran kemiskinan. Hal itu hanya dapat dilakukan jika para pengambil kebijakan dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat miskin sehingga mereka dapat berkompetisi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, diyakini kalangan miskin dapat menikmati hasil dari setiap proses pembangunan yang dilaksanakan.

Tanpa langkah itu, proses pembangunan bukan hanya tidak mampu mengatasi persoalan kemiskinan, tetapi juga bisa berubah menjadi proses pemiskinan.

Penulis adalah Alumnus FE Unila dan Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FEUI

Sjahrir dan Sosialisme Indonesia

2009-03-03T17:21:00.001+07:00

Oleh: Ivan A Hadar
Sumber: Kompas, 3 Maret 2009

Tanggal 5 Maret 2009 genap 100 tahun Sutan Sjahrir. ”Bung Kecil”, begitu Sjahrir dijuluki, tercatat sebagai tokoh sentral perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya bidang politik dan diplomasi.

Dikenal cerdas, Sjahrir saat berusia 19 tahun mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada usia 36 tahun Sjahrir terpilih sebagai Perdana Menteri I RI.

Piawai di meja perundingan, Sjahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis, lalu berganti nama menjadi Partai Sosialis Indonesia (PSI). Dalam Pemilu 1955, PSI gagal meraup suara yang signifikan. Lima tahun kemudian PSI dibubarkan Presiden Soekarno.

Pada tahun 1963, Sutan Sjahrir resmi ditetapkan sebagai tahanan politik hingga meninggal di Swiss dalam masa pengobatan. Pembubaran PSI dan Masyumi menandai berlakunya masa otoritarian. Hingga akhir rezim Orde Baru, wacana terkait dengan ideologi bangsa yang termanifestasi dalam tatanan ekonomi politik, sistem budaya, dan nilai-nilai idealnya praktis terhenti.

Sosialisme Indonesia

Dalam membicarakan tatanan sosial politik yang ideal, sering hadir kerinduan untuk menemukan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Sjahrir adalah salah satu perintis pencarian jalan itu, yang tertuang dalam konsep Sosialisme Indonesia. Pertanyaannya, mungkinkah ada ”jalan tengah versi Indonesia”? Mungkinkah menyatukan dua isme yang ibarat minyak dan air?

Pertanyaan lebih konkret ialah, perlukah Sosialisme Indonesia? Perlu. Alasannya, agar sisi positif sosialisme sebagai perangkat analisis sosial yang tajam dalam menggambarkan tatanan berkeadilan bisa digabungkan dengan tatanan politis demokratis yang menjadi persyaratan berfungsinya sebuah ekonomi pasar dalam konteks Indonesia.

Di negara-negara kapitalis modern yang maju berlaku demokrasi politik. Namun, tidak demikian halnya dengan demokrasi ekonomi. Pencapaian demokrasi politik secara historis amat penting, tetapi itu kurang lengkap. Ia sekadar demokrasi perwakilan yang pasif, di mana sebagian besar rakyat memilih orang lain untuk bertindak bagi mereka. Juga kekuatan ekonomi tetap terkonsentrasi dan demokrasi ekonomi masih menanti masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, eksperimen sosialisme (tepatnya komunisme) Blok Timur telah gagal. Tidak adanya demokrasi politik mengakibatkan krisis politik berujung pada tumbangnya Uni Soviet dan Blok Timur. Tak adanya demokrasi politik ekonomi di negara- negara komunis saat itu, dikemas dalam konteks full employment yang dipaksakan dan perencanaan sentralistis, mengakibatkan stagnasi dan inefisiensi ekonomi dan lemahnya disiplin kerja.

Ketidakpuasan atas dua isme itu memicu pencarian alternatif. Secara teoretis, memunculkan berbagai aliran sosialisme. Sosialisme-demokratis adalah salah satu bentuk sosialisme yang menemukan lahan berkembang di beberapa negara industri maju, seperti Jerman dan Swedia. Selain itu, kita pernah mendengar berbagai genre sosialisme, seperti sosialisme-non-marxis, sosialisme-science-movement, dan sosialisme-utopis.

Sosialisme Sjahrir

Dalam catatan sejarah Indonesia, ada empat partai politik yang pernah menyandang nama ”sosialis” sebagai nama dan ideologi resmi partai, yaitu Partai Sosialis yang diketuai Amir Sjarifuddin, Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang didirikan dan diketuai Sutan Sjahrir. Lalu, ada Partai Sosialis yang merupakan fusi dari kedua partai itu. Partai inilah yang sejak November 1945 menguasai kabinet RI hingga pertengahan 1947, saat terjadi keretakan antara kelompok Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Sjahrir lalu membentuk partai baru, Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada awal 1948, bertahan hingga 1960, saat dibubarkan Soekarno.

Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, kita mengenal para tokoh, termasuk Soekarno dan Hatta, yang berkeyakinan membangun masyarakat dan negeri ini atas prinsip sosialis. Namun, di antara tokoh-tokoh itu, mungkin hanya Sjahrir yang paling tegas dan nyata dalam keyakinan dan perjuangan. Ia bukan saja mendirikan partai politik (PSI) untuk mewujudkan keyakinannya, tetapi sebelumnya juga telah memikirkan secara mendalam paham sosialisme apa yang paling cocok untuk Indonesia.

Sjahrir tegas membedakan paham sosialisme yang hendak diperjuangkannya di Indonesia dengan sosialisme yang ada di Eropa Barat maupun sosialisme yang ditawarkan komunis. Pergumulannya atas paham-paham sosialisme di Eropa Barat dan kekhawatirannya akan komunisme totaliter membawanya pada pemikirannya tentang sosialisme yang sesuai bagi Indonesia, yaitu sosialisme-kerakyatan.

Bagi Sjahrir, perkataan kerakyatan adalah suatu penghayatan dan penegasan bahwa sosialisme seperti yang dipahaminya selamanya menjunjung tinggi dasar persamaan derajat manusia.

Dalam catatan sejarah diketahui, cita-cita sosialisme-kerakyatan Sjahrir tidak berhasil diwujudkan. Namun, ketidakberhasilan ini mungkin bukan semata- mata karena Sjahrir tergeser dari panggung politik atau karena PSI dibubarkan. Sosialisme, apa pun namanya, hanya paham, suatu cita-cita yang masih di tingkat konsepsi. Untuk mewujudkan cita-cita itu, ia harus dibuat operasional dan harus didukung seperangkat institusi dan mekanisme-mekanisme tertentu. Ini bukan hal mudah. Tanpa itu, ia akan berhenti pada imbauan moral atau etis, tetapi tidak membawa perubahan apa-apa.

Penulis adalah Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal SosDem

Menanti PP merger

2009-03-03T15:08:00.002+07:00

KPPU dapat mengeluarkan pedoman penggabungan usaha

Oleh: M Udin Silalahi
Sumber: Bisnis Indonesia, 3 Maret 2009

Satu hal yang menjadi pekerjaan rumah pe?me?rintah yang diamanat?kan oleh UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha ada?lah membuat per?aturan pelaksanaan merger dan Akuisisi (PP merger).

PP merger tersebut sudah 9 tahun ditunggu oleh stakeholder UU No. 5/1999, khususnya pelaku usaha. PP merger tersebut sangat penting bagi pelaku usaha untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan merger atau akuisisi.

PP merger tersebut mendesak diperlukan karena harus menetapkan berapa jumlah nilai aset dan atau nilai penjualan perusahaan hasil merger. Ketentuan tersebut akan menjadi parameter bagi pelaku usaha dalam melakukan merger dan akuisisi serta menjadi parameter bagi KPPU dalam mengawasi pelaksanaan merger tersebut.

Pertanyaannya adalah apa akibatnya jika PP merger tersebut tidak kunjung terbit? Ketiadaan PP merger tersebut dapat mengganggu pertumbuhan perusahaan (baca: ekonomi), karena UU No. 5/1999 menganut pengawasan kemudian (post control) terhadap pelaksanaan merger atau akuisisi. Apa yang dimaksud dengan pengawasan kemudian?

Pengertian pengawasan kemudian adalah bahwa pelaku usaha dapat melakukan merger atau akuisisi terlebih dahulu tanpa mendapatkan izin dari KPPU.

Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 29 Ayat 1 UU Antimonopoli yang menetapkan bahwa penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan wajib diberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, atau peleburan atau pengambilalihan saham tersebut.

Pemberitahuan hasil penggabungan atau akuisisi wajib diberitahukan kepada KPPU 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan merger atau akuisisi tersebut. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa pelaku usaha tidak memerlukan izin dari KPPU dalam pelaksanaan merger atau akuisisi, karena sifanya melaporkan saja. Kelihatannya menguntungkan bagi pelaku usaha, karena sifatnya melaporkan saja.

Akan tetapi, sistem pengawasan kemudian tersebut mengandung kelemahan yaitu KPPU dapat membatalkan perusahaan hasil merger atau akuisisi tersebut apabila KPPU dapat membuktikan bahwa perusahaan merger atau akuisisi dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Kalau pembatalan sampai terjadi, maka akan merugikan kedua perusahaan tersebut, karena kedua perusahaan akan dikembalikan kepada posisi semula setiap perusahaan. Ini yang disebut dengan restitusi.

Oleh karena itu, untuk mencegah pembatalan tersebut, PP Merger harus diterbitkan yang mengatur threshold nilai aset dan/atau penjualan perusahaan hasil merger. Ketentuan threshold tersebut akan menjadi pegangan bagi pelaku usaha dalam melaksanakan merger atau akuisisi.

Oleh karena Pemerintah tidak kunjung menerbitkan PP merger tersebut, sebetulnya KPPU dapat mengeluarkan suatu pedoman merger. Pedoman tersebut minimal berisi mengenai tata cara pelaporan perusahaan yang akan merger kepada KPPU. Dalam pedoman tersebut dapat juga ditetapkan mengenai pelaporan sebelum melakukan merger.

Berbentuk nasihat

Dalam konteks inilah KPPU dapat memberikan nasihat, apakah rencana merger perusahaan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan tersebut.

Pelaku usaha quasi melakukan pre notification sebagaimana dikenal di negara lain dalam proses merger dan akuisisi. Jadi, kalau pelaku usaha datang ke KPPU bertanya apakah rencana merger perusahaannya dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU harus dapat memberikan jawaban walaupun sifatnya tidak mengikat.

Jangan sampai dijawab lagi demikian "sekarang belum ada mekanisme merger dan akuisisi karena PP-nya belum terbit. Jadi, KPPU belum bisa menjawab dan memberikan saran atau pertimbangan terhadap rencana merger atau akuisisi yang mereka lakukan." (Bisnis, 20 Februari)

Pertanyaan berikutnya adalah apakah KPPU dapat memberikan pandangan atau nasihat kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger, apakah rencana merger tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat? Tentu saja dapat.

Karena KPPU kemungkinan hanya tidak dapat menghitung pangsa pasar perusahaan yang akan merger yaitu berapa pangsa pasar setiap perusahaan sebelum merger dan berapa pangsa pasarnya jika perusahaan tersebut merger dan dibandingkan dengan pangsa pasar kompetitornya yang ada.

Misalnya sebelum merger terdapat empat pelaku usaha yang memproduksi barang X, yaitu pelaku usaha A mempungai pangsa pasar 35%, B 35%, C 15% dan D 15%.

Jika struktur pasarnya demikian, apabila A dan B berencana melakukan merger dan bertanya kepada KPPU apakah pelaku usaha A dan B dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan yakin dan pasti KPPU dapat menjawab bahwa rencana merger A dan B dapat mengakibatkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Karena, pangsa pasar perusahaan hasil merger menjadi 70% sementara masing-masing pesaingnya, yaitu C dan D menguasai pangsa pasar 15%.

Selain itu, KPPU dapat menghitung kemampuan keuangan pelaku usaha A dan B dan jaringan distribusi yang dimilikinya. Melalui hal itu, dapat dihitung market power perusahaan hasil merger.

Jadi, KPPU bisa menasihatkan kepada pelaku usaha A dan B tidak melanjutkan rencana merger tersebut. Nasihat itu sifatnya advokasi tidak mengikat.

Jika A dan B tetap melakukan merger, pada saat AB dilaporkan ke KPPU, KPPU dapat membatalkan perusahaan hasil merger tersebut.

Oleh karena itu, pelaku usaha harus didorong (perlu sosialisasi) untuk meminta nasihat dari KPPU sebelum melakukan merger untuk mendapatkan gambaran, apakah rencana merger perusahaan dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di pasar yang bersangkutan.

Jadi, kalau ada pelaku usaha yang bertanya kepada KPPU apakah rencana merger perusahaannya dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada pelaku usaha.

Akan tetapi, yang lebih legitimate adalah Pemerintah harus segera menerbitkan PP Merger untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan sudah mendesak. Sayangnya hal ini tidak mungkin direalisasikan pada tahun ini, karena terhalang pesta demokrasi pada 9 April.

Jadi, sebelum PP Merger diterbitkan Pemerintah, KPPU dapat menerbitkan pedoman merger.

Penulis adalah Dosen di FH Unika Atma Jaya dan Pascasarjana Universitas Indonesia

Angka Pertumbuhan dan Prospek Bisnis 2009

2009-03-02T17:08:00.001+07:00

Oleh: Harinowo Hadiwerdoyo
Sumber: Seputar Indonesia, 2 Maret 2009

Di tengah krisis global, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2008 tumbuh dengan tingkat yang tetap membesarkan hati.

Pernyataan ini harus dilihat dari perspektif global, di mana pada kuartal IV 2008 banyak negara yang sudah mengalami pertumbuhan negatif. Jepang dan Singapura bahkan sudah mengalami resesi, yaitu terjadinya pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut. Korea Selatan juga melaporkan pertumbuhan negatif 3,4% di kuartal IV,sehingga membawa negara tersebut pada kecemasan yang sama dengan saat krisis Asia 1997 lalu.

Malaysia secara resmi belum melaporkan angka PDB, tetapi Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi memberikan indikasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV mencapai 3,5%.Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara utama Eropa juga sudah mengalami resesi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV 2008 PDB kita tumbuh secara tahunan (year on year) sebesar 5,2%.

Dengan pertumbuhan sebesar ini Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi riil 6,1% sepanjang 2008. Secara nominal, PDB naik lebih dari Rp1.000 triliun sepanjang 2008, yaitu dari Rp3.947 triliun pada 2007 menjadi Rp4.954 triliun tahun lalu.Ini kenaikan lebih dari 25%. PDB sebesar ini apabila dikonversi dalam dolar AS sesuai kurs pasar rata-rata mencapai USD520 miliar.

Angka ini jauh lebih besar dibandingkan prediksi Goldman Sachs, yang menyatakan PDB Indonesia pada 2010 akan mencapai USD419 miliar. Bayangkan, PDB Indonesia pada 2008 ternyata 25% lebih besar dibandingkan PDB yang diprediksi untuk 2010. Ini berarti, realitas perekonomian Indonesia jauh lebih progresif dibandingkan prediksi yang sudah dianggap optimistis sekalipun.

Pendapatan per kapita (per penduduk) mencapai USD2.271, naik dibandingkan USD1.942 pada 2007. Peningkatan pendapatan sebesar 14% ini memiliki arti besar bagi dunia usaha. Selain peningkatan yang terjadi secara menyeluruh, jumlah kelas menengah juga meningkat. AC Nielsen memberikan gambaran mereka yang termasuk penduduk kelas menengah Indonesia, diukur dari pengeluaran bulanan. Secara kasar, pendapatan dari kelas menengah sekitar USD4.000 setiap tahun.

Jika mengikuti ukuran ini, berdasarkan pendapatan per kapita yang baru, yang sudah pasti masuk kriteria tersebut adalah 23 juta penduduk Indonesia. Jumlah itu hampir sama dengan seluruh penduduk Malaysia yang memiliki pendapatan ratarata saat ini sekitar USD7.000. Pada lapisan berikutnya,sebanyak 23 juta penduduk Indonesia (yaitu sekitar 10% dari seluruh jumlah penduduk) menerima pendapatan per kepala rata-rata sekitar USD3.450.

Dari jumlah ini, sekitar 7 juta penduduk merupakan bagian dari kelas menengah tersebut. Secara keseluruhan, jumlah kelas menengah Indonesia mencapai sekitar 30 juta orang dan setiap tahun bertambah secara signifikan. Jumlah ini jauh melampaui jumlah seluruh penduduk Malaysia. Jumlah penduduk kelas menengah ini telah menunjukkan karakternya dalam pola pengeluaran mereka.

Starbucks, Coffee Bean, McDonalds,Kentucky Fried Chicken adalah berbagai produk yang semakin banyak mereka konsumsi, sehingga memungkinkan berbagai bisnis tersebut berkembang pesat. Bahkan konsumsi es krim di Sumatera pada 2008 lalu meningkat sekitar 100%.Bayangkan, untuk produk yang bisa dikatakan bukan merupakan makanan pokok, bisa naik sebesar itu. Hal serupa terjadi pada penjualan cokelat, yang meningkat tinggi di Indonesia.

Untuk perawatan kulit, produk Unilever seperti Pond’s dan Citra; atau sabun dan sampo Dove merupakan produk yang sangat populer dan mengalami peningkatan penjualan sangat tinggi. Dengan melihat pola semacam itu, bisa dipastikan permintaan untuk melakukan perjalanan dengan pesawat terbang juga naik pesat. Bahkan bukan hanya itu, untuk rute-rute tertentu, yang semakin lama semakin banyak, permintaan seat pesawat tidak lagi hanya terbatas pada kelas ekonomi, melainkan juga kelas bisnis.

Untuk penerbangan Jakarta– Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya, mereka sering mencari kelas bisnis karena permintaan yang tinggi pada segmen tersebut. Perkembangan ini sangat mudah dilihat dari penuhnya Business Lounge Garuda di Bandara Soekarno-Hatta maupun Juanda. Selama dua bulan pertama tahun ini ada bisnis yang mengalami penurunan, tapi juga ada yang naik. Industri makanan dan minuman, sigaret, keperluan rumah tangga (household dan personal care) rasanya masih akan meningkat, yang didorong oleh kenaikan jumlah penduduk dan pendapatan.

Peningkatan tersebut rasanya masih akan terus berlangsung sepanjang tahun ini. Untuk produk dan jasa yang menjadi konsumsi kelas menengah, prospeknya relatif tetap baik dan memungkinkan untuk tetap tumbuh. Di tengah krisis global saat ini, yang terjadi ternyata justru pertumbuhan yang cukup tinggi untuk produk seperti cokelat,es krim,produk perawatan kulit, dan sebagainya.

Untuk segmen yang lain mungkin memang terjadi degradasi penggunaan produk, yaitu adanya pergeseran dari produk yang lebih mahal ke yang lebih murah.Kendati begitu, secara keseluruhan tetap terjadi pertumbuhan positif. Industri pertanian diperkirakan mengalami kenaikan produksi di 2009. Beberapa produsen batu bara juga menyatakan akan meningkatkan produksi pada tahun ini. Demikian juga mereka yang bergerak di bidang minyak dan gas, terutama dengan mulai beroperasinya Lapangan Tangguh dan lapangan lain.

Untuk Indonesia, 2009 mungkin tidak sebaik tahun lalu.Namun,melihatberbagai informasi yang ada, rasanya tahun 2009 masih memberikan pertumbuhan yang lumayan di tengah krisis yang makin meluas saat ini. (*)

Penulis adalah pengamat ekonomi

Benih baru liberalisme?

2009-03-02T16:26:00.002+07:00

Perlu penajaman prioritas industri hilir

Oleh: Sucipto
Sumber: Bisnis Indonesia, 2 Maret 2009

Perdagangan bebas Asean, Australia, dan Selandia Baru (Asean Australia New Zealand Free Trade Agreement/AANZ FTA) telah ditandatangani dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-14 Asean di Hua Hin, Thailand.

Sekitar 93% komoditas ekspor Indonesia, termasuk bahan kayu, tekstil, kertas, nikel, dan sepatu, senilai US$2,4 miliar atau Rp28,8 triliun akan bebas bea masuk ke Australia mulai Oktober 2009. Sebelumnya, bea masuk tekstil dan sepatu mencapai 5%-17,5%.

Adapun dengan Selandia Baru sekitar 79% komoditas ekspor Indonesia senilai US$325 juta atau Rp3,9 triliun pun akan bebas bea masuk.

Kompensasinya, mulai 2009 sampai dengan 2015 Indonesia harus menurunkan bea masuk 85% komoditas. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan penurunan bea masuk akan dilakukan bertahap 13% per tahun.

Beberapa komoditas, yaitu alumunium, kapas, makanan ternak, dan garam asal Australia akan mengalami penurunan pada 2009. Sementara sektor sensitif seperti hasil peternakan sapi dan susu dijadikan prioritas terakhir dalam perjanjian untuk diturunkan pada 2017-2020.

Kebijakan itu perlu dicermati karena hasil konsultasi menteri ekonomi Asean, Australia, dan Selandia Baru di Singapura pada 28 Agustus 2008 mencatat kesepakatan tersebut tidak hanya perdagangan barang, tetapi juga meliputi investasi, servis, finansial, telekomunikasi, elektronik, perpindahan tenaga kerja, hak kekayaan intelektual, kebijakan kompetisi, dan kerja sama ekonomi.

Apalagi, komoditas yang disepakati menyangkut kepentingan banyak orang, terutama garam, pakan ternak, daging, gandum, dan kapas.

Kita tidak boleh hanya melihat tren ekspor impor barang antara Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru saat ini. Lebih dari itu perlu dicermati apa yang akan dimainkan Australia dan Selandia Baru dalam sektor investasi, hak kekayaan intelektual, teknologi, tenaga ahlinya pada Indonesia terkait dengan isi perjanjian di masa depan.

Liberalisasi perdagangan internasional atau regional adalah sesuatu yang niscaya. Dengan keunggulan yang berbeda, tidak satu pun negara di dunia dapat menghasilkan semua produk yang dibutuhkannya secara efisien.

Sepintas, produk yang dinegosiasikan dalam perjanjian ini dianggap komplementer, tidak seperti perdagangan bebas Asean yang bersifat substitusi, sehingga dirasa menguntungkan.

Dalam perjanjian ini tidak hanya arus ekspor impor itu sendiri yang harus diperhatikan. Bukan pula sekadar harga impor yang lebih murah dibandingkan dengan harga domestik, sehingga konsumen lebih diuntungkan. Melainkan, apakah kemandirian bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat telah menjadi ukuran?

Cermati liberalisasi

Selama ini liberalisasi bias ke negara maju dan menyulitkan negara berkembang dengan sektor pertanian, perikanan, di mana petani dan nelayan kecil terkonsentrasi.

Negara maju dengan keunggulan modal, teknologi, informasi, dan sumber daya manusia (SDM) leluasa masuk ke negera berkembang. Di sisi lain, terjadi reduksi peran pemerintah di negara berkembang untuk mengelola keunggulan komperatifnya berupa sumber daya alam dan pasar.

Kita layak bertanya cukupkah upaya pemerintah dan swasta nasional mengatasi supply side constraints seperti kualitas SDM, teknologi, informasi, dan infrastruktur, yang merupakan prasyarat perdagangan bebas yang adil? Yang sederhana, apakah petambak garam, peternak sapi daging dan susu telah cukup diperhatikan?

Australia dan Selandia Baru dikenal sebagai negara maju yang menguasai produksi dan perdagangan pangan dunia untuk komoditas tertentu, yaitu jagung, gula, gandum, daging sapi, susu, mentega, dan keju.

Selain itu, negara maju cenderung lebih kuat karena supply side constraint yang hampir tidak ada, pandai melobi atau menekan mitra dagang, dan lebih tahu yang apa diperjuangkan. Mereka juga melindungi petani dan nelayan dengan subsidi besar. Dengan posisi tersebut apakah petani dan peternak kita mampu bersaing?

Ke depan, masalah perdagangan bebas bukan sekadar pro atau anti. Kita perlu memahami perdagangan bebas yang dianggap adil adalah yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Karena itu, liberalisasi harus dikendalikan agar tetap pro pemerataan dan pertumbuhan yang mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Indonesia harus memecahkan supply side constrains secara terencana agar dapat bersaing. Hal ini menyangkut peningkatan SDM, teknologi, infrastruktur distribusi, sehingga berproduksi efisien.

Ekspor komoditas unggulan harus bergeser dari produk hulu menuju hilir dengan dukungan kebijakan industri nasional dan perdagangan. Selain itu, perlu penajaman prioritas industri hilir yang kuat, misalnya sawit, kakao, karet, dan tuna.

Mungkin, Indonesia lebih berhasil dalam ekspor dan membangun industri jika melakukan kombinasi pembenahan dulu terhadap supply side constrain, disusul pengurangan proteksi dan liberaliasi secara bertahap.

Penandatanganan Indonesia dalam perdagangan bebas Asean-Australia dan Selandia Baru semoga bukan sekadar gengsi dari Malaysia, Thailand, Vietnam.

Perlu ada tindak lanjut dengan road map terintegrasi yang memadukan keunggulan komperatif dan kompetitif sehingga berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat.

Penulis adalah Peserta Program Doktor Teknologi Industri Pertanian IPB & Dosen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknik Pertanian Universitas Brawijaya.

Rivalitas SBY-JK, buruk untuk perekonomian?

2009-03-02T16:06:00.001+07:00

Oleh: Faisal Basri
Sumber: Bisnis Indonesia, 2 Maret 2009

Sejumlah kalangan khawatir roda pemerintahan akan sangat terganggu jika kongsi Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) pecah. Alasannya, presiden dan wapres akan jalan sendiri-sendiri.

Kabinet pun tidak kompak lagi, karena para menteri akan lebih merapat ke salah satu kubu dengan agenda yang berbeda-beda. Yang lebih mereka pikirkan adalah memenangkan jago masing-masing, sehingga bisa meminggirkan target pencapaian pembangunan yang telah dicanangkan.

Mari kita tengok pengalaman 5 tahun lalu. Waktu itu, wapres, berduet dengan salah seorang menteri, berlaga menantang atasannya.

Dua menteri jauh-jauh hari mengambil ancang-ancang mempersiapkan diri ikut berlaga di kancah pemilihan presiden (pilpres). Mereka akhirnya berduet menantang presiden yang memilih mereka berdua di jajaran kabinet, dan mereka menang.

Sejumlah menteri pun sibuk berkampanye untuk partai mereka masing-masing dan merapat ke capres-cawapres yang berbeda-beda pula.

Namun, perekonomian ternyata tidak banyak terpengaruh. Pertumbuhan ekonomi pada 2004 bahkan lebih tinggi daripada 2003. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV (Oktober-Desember) /2004 tercatat yang tertinggi sejak krisis hingga sekarang, yakni 6,65%.

Sejumlah indikator makroekonomi lainnya juga membaik, seperti laju inflasi, suku bunga, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah.

Tak perlu gundah

Kisah 5 tahun lalu itu tampaknya akan berulang. Ada sejumlah kesamaan antara perkembangan politik menjelang pemilu 2009 dan pemilu 2004, yang membuat kita tidak perlu terlalu gundah dalam mencermati prospek ekonomi.

Pertama, sama seperti 5 tahun lalu, tim ekonomi yang paling bertanggung jawab terhadap stabilitas makroekonomi tidak akan berlaga dalam pemilu. Salah seorang di antara mereka bahkan juga adalah tim inti dalam kabinet sebelumnya, yang sudah teruji mampu menjaga jarak dari kancah pertarungan politik.

Kedua, kalaupun SBY-JK pecah kongsi, keduanya adalah incumbents, sehingga mereka selalu berupaya keras menunjukkan bahwa kinerja mereka lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya.

Untuk mewujudkan tekad itu, SBY-JK memiliki segala perangkat kebijakan guna membuat para pemilih senang. Berbagai kebijakan yang populis menjamur, alokasi dana yang dinikmati langsung oleh rakyat meningkat, harga kebutuhan pokok rakyat dikendalikan dengan beragam cara.

Untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi dunia, pemerintah memiliki pijakan kuat menggelontorkan lebih banyak dana yang bisa mengangkat daya beli masyarakat. Ini sudah tentu akan meningkatkan citra SBY-JK. Mereka berdua, sekalipun pecah kongsi, niscaya akan mengklaim bahwa mereka telah terbukti lebih peduli kepada rakyat.

Ketiga, bagaimana dengan sejumlah menteri yang akan lebih sibuk berkampanye untuk partai mereka masing-masing? Lima tahun lalu pun seperti itu.

Bukankah peran menteri-menteri sektoral sudah sangat terbatas di era otonomi? Ruang gerak yang mereka miliki hanya sebatas "memencengkan" sebagian kecil anggaran kementerian untuk konstituen masing-masing.

Selebihnya, mereka harus patuh pada pakem APBN yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR. Pencairan anggaran harus memenuhi prosedur dan dijaga ketat oleh Menteri Keuangan agar tidak kebobolan.

Mereka juga tidak bisa leluasa melahirkan kebijakan "sesuka hati" yang merugikan dunia usaha dan masyarakat, karena langkah demikian akan merugikan kepentingan partai. Kalaupun mereka "nekat" merampok uang rakyat, niscaya akan banyak yang meneriaki.

Apakah perhatian presiden, wapres, dan para menteri yang akan berkurang karena waktu mereka makin banyak tersita untuk berkampanye akan membuat perekonomian merana?

Masyarakat dan dunia usaha sudah semakin independen terhadap perkembangan politik. Sepanjang keamanan terjamin dan stabilitas makroekonomi terjaga, mereka akan berjibaku menjaga kelangsungan hidup dan usaha, mencari peluang baru, dan berkelit dari tekanan.

Daripada larut dengan manuver para politisi belakangan ini, lebih baik agaknya kita menekan mereka untuk menawarkan langkah-langkah jitu dalam menjawab tantangan berat yang sedang kita hadapi di tengah krisis ekonomi dunia yang menunjukkan kecenderungan terus memburuk.

Makin kritis

Kita yakin rakyat makin kritis dan cerdas. Rakyat akan memilih politisi yang paling teruji dan memiliki rekam jejak paling terpuji. Kalaupun belum memuaskan, itulah demokrasi.

Bagaimanapun kita tidak bisa berharap banyak dari stok elite politik yang ada sekarang, yang notabene adalah stok lama dengan mindset yang sulit berubah. Mereka adalah bagian dari masa lalu dan bagian dari masalah masa lalu pula.

Namun, bagaimanapun, kita masih bisa sedikit berharap, siapa pun yang akan meraih kemenangan pada pemilu dan pilpres nanti, mereka mampu menghadirkan keadaan yang lebih baik. Masalahnya, bagi Indonesia, lebih baik saja tidak cukup. Ini karena negara-negara tetangga berbenah lebih saksama.

Harapan lebih menjanjikan agaknya untuk sementara waktu harus kita simpan hingga generasi baru muncul dengan mindset baru dan tidak terbebani oleh kelam masa lalu.

Lima tahun ke depan tugas historis dunia usaha dan masyarakat sipil adalah memperkokoh kerangka kelembagaan (institutions) yang menjamin agar 5 tahun mendatang hadir perubahan yang lebih hakiki.

Penulis adalah Staf pengajar FE-UI/Ketua Tim Ahli Ekonomi Kadin Indonesia

Perang Proteksi

2009-02-27T15:56:00.001+07:00

Oleh: Iman Sugema
Sumber: Seputar Indonesia, 27 Februari 2009

Seperti yang sudah bisa diduga, proteksionisme di negara-negara maju kian marak. Barack Obama mengusulkan “Buy American “ yang mendapatkan banyak kritikan pedas dari Uni Eropa.

Intinya, ini paket stimulus hampir USD800 miliar hanya untuk membeli barang dan jasa made in America. Program semacam ini tentu dapat mengundang retaliasi dari mitra dagang dan mengirimkan sinyal bahwa semua negara dapat melakukan hal yang sama. Perang proteksi secara terbuka menjadi tak terelakan,terutama di antara negaranegara besar.

Negara kecil,tentu,bisa juga ikut-ikutan. Namun, kita tentu harus maklum bahwa program proteksi secara terang-terangan seperti itu hanya ditujukan untuk memuaskan tuntutan publik domestik di negara yang bersangkutan. Dalam kenyataannya, ini hanya sebuah program populis yang kemudian harus diperhalus supaya tidak mengundang retaliasi atau pembalasan dari negara lain.

Karena itu, kemudian nantinya bentuk proteksionisme yang betulbetul dijalankan biasanya dilakukan secara tidak terang-terangan dan sangat selektif, yaitu dengan cara menciptakan hambatan atau barrier. Ada yang berbentuk hambatan teknis berupa syarat-syarat teknis dan kualitas yang harus dipenuhi, ada pula yang menggunakan alasan kesehatan, karantina, saniter, dan bahaya biologis.

Ada lagi yang menggunakan strategi antidumping. Barang-barang yang dikenai hambatan juga biasanya sangat selektif, terutama yang memiliki pesaing domestik. Intinya, barang impor semakin dipersulit masuk ke suatu negara. Proteksi yang sangat selektif justru akan sangat merugikan negara berkembang karena sulit untuk dibalas.

Pejabat di negara berkembang sering tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam menegosiasikan proteksi nontarif.Di samping itu,proteksi yang sangat spesifik sangat menyulitkan untuk merumuskan retaliasi yang sepadan.

*** Melihat hal tersebut, tampaknya negara-negara maju tidak akan mengambil jalan yang terang-terangan walaupun kini banyak politikus melontarkan slogan nasionalisme. Namun, sebagai negara berkembang, kita justru harus lebih waspada terhadap proteksi melalui cara yang tersamar karena dampaknya akan jauh lebih merugikan.

Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam mengantisipasi ini. Pertama, Indonesia harus mempersiapkan tim negosiator yang andal dan dalam jumlah yang banyak.Kalau ada 10 negara yang menerapkan proteksi terhadap sekitar 25 produk,kita menghadapi 250 kasus dalam jangka waktu yang bersamaan.

Problemnya memang kita tak memiliki negosiator yang cukup banyak sehingga praktis akan banyak kasus yang tak bisa ditangani. Kedua, setiap asosiasi komoditas harus menyiapkan tim negosiasi sendiri tanpa menunggu pemerintah. Pejabat pemerintah akan terlalu sibuk dengan maraknya proteksi nontarif yang sangat spesifik.

Karena itu, pengusaha yang menjadi korban proteksi harus proaktif dalam mencari penyelesaian. Ketiga, agar kita dapat mempersiapkannya dengan baik, kita harus bisa mengantisipasi kira-kira produk apa yang rawan proteksi.

Kaidah umumnya adalah bahwa proteksi akan lebih sering terjadi pada produk-produk yang nilai transaksinya signifikan, kompetitor domestiknya sedang mengalami kesulitan atau hampir bangkrut, penggunaannya dapat disubstitusi oleh barang domestik walaupun tidak begitu sempurna, dan mudahnya mencari alasan teknis.

Tampaknya dengan kriteria di atas, barang-barang yang akan mendapat hambatan yang besar adalah kertas dan pulp, CPO, produk perikanan, garmen, alas kaki, barang elektronik, suku cadang kendaraan bermotor,dan mainan anak.CPO dan kertas merupakan produk yang sangat sensitif terhadap isu lingkungan.

Produk perikanan sangat sensitif terhadap isu kesehatan.Garmen,alas kaki, barang elektronik, dan suku cadang kendaraan bermotor memiliki pesaing domestik di negara maju yang sedang kolaps. Mainan anak sangat sensitif dengan isu keamanan dan kesehatan anak.

Keempat,tentu kita sebagai negara berkembang dan berdaulat harus juga pintar untuk melindungi diri sendiri. Kita perlu untuk merumuskan produk apa saja yang patut kita beri proteksi. Jangan lupa bahwa produkproduk murah dari berbagai negara berkembang akan membanjiri pasar domestik kita. Yang harus kita waspadai adalah praktik dumping dan impor ilegal.

*** Setiap perusahaan,tak peduli dari negara berkembang atau negara maju, tentu saat ini sedang mengalami kesulitan untuk mengatasi turunnya permintaan.Negara-negara yang memiliki keleluasaan keuangan seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat tentu tidak segan-segan memberikan subsidi besar-besaran terhadap perusahaan mereka demi menghindari PHK massal.

Dengan demikian produk murah akan membanjiri pasar domestik Indonesia, bukan hanya dari China, tetapi juga dari negara-negara maju. Dengan demikian, adalah sudah saatnya kita memikirkan secara serius untuk melakukan proteksi nontarif agar kita bisa menghindari PHK massal.

Sektor-sektor yang harus diberi perhatian khusus adalah yang padat tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi.Sektor pertanian tampaknya akan menjadi medan perang proteksi yang paling sengit.Di negara maju,petani dianggap sebagai pihak yang lemah dan selalu mendapat bantuan dari pemerintah dalam jumlah yang besar.

Karena itu, produk-produk pertanian dan olahannya akan dilempar ke pasar negara berkembang dengan harga miring. Produk-produk massal yang melibatkan proses produksi padat karya juga akan diperlakukan sama.

Dalam masa resesi, semua negara akan cenderung menyelamatkan diri masing-masing. Karena itu, mengapa kita tidak mencoba menyelamatkan diri sendiri? Jangan sampai pejabat kita terlalu percaya pada liberalisasi yang di negeri asalnya saja sudah tidak laku.(*)

Penulis adalah Peneliti InterCAFE, IPB

E-money menuju less cash society

2009-02-27T15:51:00.003+07:00

Harus ada pengaturan dan persyaratan yang ketat

Oleh: Puji Atmoko
Sumber: Bisnis Indonesia, 27 Februari 2009

Kemajuan teknologi, adanya jaminan keamanan, semakin praktis dan nyaman penggunaannya sebagai alat bayar merupakan beberapa faktor kenapa e-money di Indonesia berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat.

Secara sederhana, e-money didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam suatu media elektronik tertentu. Sesuai dengan batasan dari Bank for International Settlements (BIS), e-money diartikan sebagai prabayar, penyimpan nilai dan store value, serta good fund.

Penggunanya harus menyediakan uangnya terlebih dahulu untuk disimpan dalam media elektronik tertentu sebelum menggunakannya untuk bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang pengguna dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi, dan setelahnya dapat mengisi kembali (top up). Untuk saat ini, Bank Indonesia menetapkan nilai maksimum e-money sebesar Rp1 juta.

Sementara itu, media penyimpan uang elektronik dapat berupa suatu chip yang dibawa oleh pengguna atau dalam suatu server penerbit e-money yang dapat diakses oleh pengguna. Penggunaannya dapat dilakukan secara offline ataupun online.

Contoh e-money dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia adalah kartu Flazz, JakCard, GasCard, E-Tol Card, dan Kartu Tol. Sementara produk lain yang berbasis server yang diterbitkan oleh lembaga selain bank (perusahaan telekomunikasi) dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia adalah produk T-Cash dan Dompetku.

Acuan umum penerbitan kartu prabayar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tahun 2005, dalam waktu dekat akan direvisi. Penerbitan e-money dapat dilakukan oleh bank atau lembaga selain bank dengan persyaratan tertentu. Sampai akhir Januari 2009 telah tercatat delapan penerbit e-money yang telah mengantongi izin dari BI, yaitu lima bank dan tiga selain bank.

Tak perlu izin

Dalam aturan baru, tidak semua pihak perlu izin jika penyelenggaraan penerbitan e-money. Hanya kepada para pelaku yang telah mencapai nilai tertentu dalam pengelolaan floating fund-nya (misalnya Rp1 miliar) yang wajib memperoleh izin dari bank sentral. Floating fund adalah seluruh nilai e-money yang diperoleh penerbit dari hasil penjualan e-money dan/atau pengisian ulang e-money yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan merchant.

Untuk menjamin keamanan, keandalan dan aspek perlindungan pemegang e-money penerbit diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan seperti jaminan keandalan sistem, kejelasan hak dan kewajiban pemegang dan penerbit. Termasuk juga 'bersih tidaknya' para pengurus serta adanya jaminan 'tidak gagal bayar' dari penerbit.

Jaminan tidak gagal bayar tersebut juga diberikan kepada para pemegang jika ingin me-redeem dengan meminta kembali sisa e-money apabila pemegang sudah tidak melanjutkan penggunaan e-money. Kalau penerbitnya berasal dari lembaga selain bank, maka jaminan tersebut harus ditunjukkan oleh penerbit dengan adanya semacam garansi dari bank umum kepada penerbit.

Jaminan seperti ini diperlukan karena pemegang telah percaya dengan menyetorkan dananya terlebih dahulu (prabayar) kepada penerbit dan harus membayar kepada pedagang atas setiap transaksi yang dilakukan oleh pemegang. Dana pemegang yang telah ditatausahakan pada penerbit bukanlah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan, sehingga untuk itu penerbit harus memberitahukan karakteristik dana tersebut kepada para pemegangnya.

Prinsip lain yang telah digariskan oleh bank sentral dalam penyelenggaraan e-money adalah bahwa penggunaannya harus dalam satuan hitung rupiah dan hanya dapat digunakan untuk transaksi pembayaran dengan pedagang di Indonesia.

Media penyimpan e-money dapat pula memiliki masa berlaku (expiry date) meskipun tidak serta-merta nilai uang yang tersimpan dalam media tersebut menjadi hilang. Dalam beberapa pertimbangan, selain untuk kontrol, pencatatan data pemegang e-money juga dimaksudkan untuk mencegah praktik money laundering. Itu berarti nama pemegang haruslah tercatat pada penerbit (registered).

Pencatatan data pemegang oleh penerbit, merupakan suatu kewajiban jika produk e-money tersebut dapat digunakan untuk tarik tunai dan kepentingan transfer dana antarpemegang. Jika sistem ini digunakan, maka aturan yang harus diikuti oleh penerbit, khususnya yang berasal dari lembaga selain bank, juga harus memperoleh izin dari bank sentral sebagai penyelenggara pengiriman uang. Contoh produk seperti ini antara lain M-Money dari Maxis di Malaysia dan GCash dari Globe di Filipina yang keduanya adalah perusahaan telekomunikasi seluler.

Dengan kerangka aturan seperti tersebut di atas, apakah pemegang telah merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi? Tentu saja belum menjamin sepenuhnya, karena dalam kegiatan transaksi pembayaran juga melibatkan peran pihak lain, seperti prinsipal, dan kemungkinan juga ada acquirer, serta pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban berikut penyelesaian akhirnya.

Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang biasanya terdiri dari penerbit sendiri dan/atau acquirer. Sementara itu, agar e-money dapat digunakan untuk transaksi di merchant, maka diperlukan peran acquirer yang bekerja sama dan bertanggung jawab dengan pedagang.

Dengan langkah pengaturan yang makin lengkap dan persyaratan yang ketat diharapkan akan memberikan keamanan dalam bertransaksi. Tidak menutup kemungkinan pada masa-masa yang akan datang, pembayaran nontunai bernilai kecil, makin menghemat waktu, dan secara masif makin diminati masyarakat maka produk e-money akan semakin terus berkembang. Dan itu sebenarnya yang diidamkan menuju less cash society. Jika cita-cita ideal itu terwujud, sistem pembayaran akan makin efisien, aman dan andal yang pada akhirnya akan berkontribusi besar dalam kegiatan perekonomian.

Penulis adalah Analis Madya Senior, Bank Indonesia